cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 366 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN Lucia Julisa Prihatin
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 61 pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik tahun 2015 maupun 2016, indeks transparansi tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah. Dari 61 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah: (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) press visibility
ANALISIS DAMPAK BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN PADA MOTIVASI DAN KINERJA (STUDI PADA KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG) M.Amrullah Reza Putra Tara
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59260

Abstract

The long-term goal of this study is about how to management of work motivation from non-financial perspective as a competitive advantage for an organization. Organizational culture is an important foundation for companies to cultivate pride that will represent a good work culture in the future. A strong organization culture will show a high agreement on organizational goals among its members. In addition to organizational culture, leadership is one of the key factors for success or failure of organizing and performing tasks within an organization. Through leadership, formed a unified direction of performance from various individuals within the organization. Organizational culture and leadership style are closely related to motivation, as it becomes a driving force for increased work motivation. High motivation of work will have an impact on the achievement of a company's performance targets. This research was conducted at service organization KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang, it was qualitative research which used a case study approach. Data collection techniques used were interviews, observations, questionnaires, and documents. The interviews were conducted on 7 respondents with indepth interview method. The questionnaires were given to 38 respondents with purposive sampling technique. The questionnaire was analyzed using descriptive statistics. The results of this research showed that bureaucratic organizational culture and transactional leadership style had an impact on the low employee motivation and the lack of organizational performance. The employees do not feel involved in a decision-making of bureaucratic organizational culture and the lack of supervisory directive on transactional leadership style of passive management by exception.
ANALISIS KENAIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TA 2011-2015 DITINJAU DARI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN Mochamad Setyo Budi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59261

Abstract

The amount of the budget surplus (SILPA) of the Government of Rembang District increased in the fiscal year (FY) of 2011-2015. In the FY 2015, the SILPA reached even as much as 26,78% of the local revenue and expenditure budget (APBD). The increase was hihgly contradictory to the budgeting process, considering that in the budgeting process, considering that in the budgeting process, the District Government implemented a deficit-based budgeting system with the SILPA budget at nil. This study was to determine the causes of the increase in the SILPA of the Government of Rembang District in the FY of 2011-2015. This was qualitative research with a case study approach. It involved participants from three elements whose jobs are connected to the local government financial management, namely the budget managers, budget users, and Budget Agency of the Regional House of Representative (DPRD). The results of this study indicate that the increase in the SILPA of the Government of Rembang District occurs when the budget is in surplus, and the net financing is te positive. The budget estimated to the accommodate the use of the SiLPA of the previous year as mandate by the regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 where in principle, some of the programs and/or activities have no longer implemented. Second, agency problem causes both the application of the minimal approach pattern in the process of determining the income estimation and the aplication of the maximal approach pattern in the process of determining the expenditure allocation result in the budgetary slack. Third, the legal cases ensnaring some officials of the Government of Rembang District have made the employees not sufficiently perform in the absorbing the budget.
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Muhammad Ulil Albab
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59262

Abstract

Salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pemerintah saat ini adalah masalahan rendahnya dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun. Berdasarkan penelitian terdahulu salah satu sumber permasalahan penyerapan anggaran adalah berasal dari proses pengadaan barang/jasa.Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan analisis terkait faktor yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk mencari penyebab gagal lelang dan lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis spiral.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya pengadaan tersebut antara lain berasal dari struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan di tahap persiapan, dan kurangnya perlindungan hukum. Sementara itu, penyebab gagal lelang dapat diidentifikasi antara lain karena identifikasi kebutuhan pengadaan yang kurang jelas, partisipasi penyedia barang/jasa kurang, dan penyedia barang/jasa kurang teliti dalam memahami dokumen pengadaan
ANALISIS PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman) Muslikha Diawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59263

Abstract

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, salah satu cara dengan menerapkan probity audit PBJ. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Sleman telah menerapkan probity audit untuk mengatasi ketidakoptimalan dalam pengawasan PBJ di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun masih terdapat kendala dalam penerapan probity audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dua orang Ketua Tim probity audit dan anggota probity audit.Penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 8 (delapan) SKPD pada tahun 2014 sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena secara garis besar kerangka pelaksanaan probity audit sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pada tahap pelaksanaan probity audit, pemeriksaan dilakukan ketika perencanaan PBJ telah selesai dan proses PBJ sedang berlangsung. Tim probity auditor hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Mengenai paket pekerjaan yang di probity audit, paket pekerjaan tersebut belum dapat mencakup area yang signifikan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit yaitu keterbatasan jumlah SDM, kurangnya kompentensi auditor, keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen yang diperiksa tidak lengkap, dan petunjuk teknis yang belum up to date.
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BALI, NTB, DAN NTT TAHUN 2011-2015 Niken Wahyu Wardhani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59264

Abstract

Di Indonesia, desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan antarpemda menjadi bervariasi. Bervariasinya kondisi keuangan tersebut menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk memiliki sebuah alat agar dapat memantau dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Ritonga dkk., 2012, 2012b). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2011-2015 dengan menggunakan acuan model pengukuran enam dimensi yang dikembangkan Ritonga (2014) yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) kemandirian keuangan, dan 6) solvabilitas layanan . Untuk mengakomodir perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2015 berupa basis akrual, maka terdapat satu tambahan dimensi yaitu Solvabiitas Operasional.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LHP LKPD) dari pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, dan NTT selama 5 tahun (2011-2015). Data yang digunakan sebanyak 196 LHP LKPD yang berasal dari data hasil audit BPK RI dengan opini wajar. Sementara itu, data sebanyak 21 LHP LKPD dari pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan opini disclaimer tidak dipergunakan.Hasil penelitian berupa pemeringkatan, pengkategorian, dan pendeskripsian atas identifikasi karakteristik pemerintah daerah berperingkat tiga tertinggi dan tiga terendah berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan (IKK). Deskripsi karakteristik dilakukan dengan mengaitkan teori hukum permintaan dan penawaran atas barang jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, pada periode tahun 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh: 1) Denpasar, 2) Kupang, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh: 1) Badung, 2) Sabu Raijua, 3) Sumba Tengah.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI-BALI, NTB, DAN NTT Novita Setyaningrum
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59265

Abstract

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT. Penelitian dilakukan pada 44 pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota pada periode tahun 2015 dan 2016.Pemeringkatan dilakukan berdasarkan tiga tahap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban serta berdasarkan empat kriteria pengukuran yang meliputi ketepatan waktu, ketersediaan, aksesibilitas, dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015, tiga peringkat tertinggi diperoleh: (1) Pemerintah Provinsi Bali, 2) Kabupaten Badung, dan 3) Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2016 diperoleh: 1) Provinsi Bali, 2) Provinsi NTB, dan 3) Kota Mataram. Peringkat terendah pada tahun 2015 dan 2016 diperoleh pemda yang sama yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Dompu.Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Bali, NTB, dan NTT berdasarkan Open Budget Index (OBI) masih tergolong Tingkat Keterbukaan Anggaran “Tidak Cukup (Insufficient)”. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Tiga Pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi menunjukkan karakteristik: (1) rata-rata jumlah penduduk yang lebih besar, (2) rata-rata total aset pemerintah daerah yang lebih besar, (3) rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak,(4) rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik, (5) rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, (6) rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, dan (7) rata-rata IPM yang lebih tinggi.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI Nuansa Gilang Insani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59266

Abstract

Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang Jasa Dan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul) Bangun Hermanto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah pada belanja barang jasa dan belanja modal dan menganalisis penyebab kondisi kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur kepada partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan studi dokumentasi.. Hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyebab kondisi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara.Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pokok masalah yang menyebabkan belum patuhnya bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan ialah kurangnya motivasi dan tekanan bagi bendahara pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Dari sisi aparat pajak juga terjadi kurangnya motivasi dan tekanan dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN KINERJA ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN Citra Rosa Aprianti Gurning
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59269

Abstract

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2014 dan 2015 masih dengan kategori C (kurang). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2014 dan 2015, penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten mengandung beberapa kelemahan pada komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal. Pada LHE akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten juga diberikan saran perbaikan kinerja untuk mengefektifkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Saran perbaikan kinerja atas penerapan akuntabilitas kinerja telah diberikan setiap tahun tetapi belum terjadi perubahan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten masih dengan kategori C (kurang) ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja dan mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun tidak terperinci, pelaksana tugas daerah tidak mendapat dukungan langsung dari pimpinan, tidak menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja, penerapan sistem akuntabilitas kinerja tidak termasuk prioritas, danterjadi kekurangan jumlah auditor internal. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja diantaranya studi banding, pelatihan, dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang baru untuk periode tahun 2016-2021.

Page 15 of 37 | Total Record : 366

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue