cover
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Articles 366 Documents
ANALISIS IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA Dhika Maha Putri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59270

Abstract

Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya fraud. Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan probity audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan. Akan tetapi, meskipun secara teoritis probity audit dinyatakan mampu mencegah fraud bukan berarti celah fraud menjadi hilang sama sekali. Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi probity audit. Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko. Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi probity audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.
APAKAH AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAPAT MEMUASKAN EKSPEKTASI PENGGUNA INTERNAL? (STUDI PADA UNIVERSITAS TERBUKA (UT) INDONESIA) Diana Putri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis harapan pengguna internal Universitas Terbuka terhadap penerapan audit teknologi informasi dan kesenjangan harapan terhadap kinerja audit TI. Penelitian ini menggunakan domain-domain pengetahuan yang terdapat pada COSO dan COBIT sebagai benchmark penelitian. Domain tersebut meliputi tata kelola TI dan manajemen TI. Aktivitas terkait domain tersebut diantaranya Kesesuaian Strategi (strategi TI dan strategi organisasi) Pencapaian nilai dari sistem TI, Manajemen risiko TI, Manajemen sumber daya, Pengukuran kinerja, Pengembangan TI, Perubahan Manajemen, Operasi dan perbaikan, Perbaikan bencana alam dan keberlangsungan bisnis, IT Outsourcing, dan Keamanan TI. Hasil Penelitian ini menunjukan adanya harapan pengguna internal terkait akan penerapan standar audit untuk teknologi informasi, pengembangan sistem data terintegrasi yang akan mengurangi risiko kecurangan, memiliki sumberdaya manusia yang ahli pada bidangnya terutama untuk pengembang sistem, dan kekonsistenan kebijakan disaat adanya perubahan manajemen di Universitas Terbuka. Secara keseluruhan sistem teknologi informasi di UT dapat memuaskan pengguna internal. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan hal ini menandakan adanya gap antara harapan dan kinerja sesungguhnya di UT.
Evaluasi Penerapan Sistem Remunerasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pelayanan (Studi pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek) Dina Puspa Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59272

Abstract

Remuneration is a financial reward received by employees in return for their contribution to the organization and is expressed as direct or indirect return. Remuneration can encourage motivation and increase employee-s’ productivity. This is also in the hospital as a capital-intensive, human resource-intensive as well as knowledge and technology-intensive health care institution. In the hospital, the service workforce includes doctors and nurses as the core of human resources and the organization-’s revenue center. Guidelines for a good preparation of remuneration system in Indonesian health care institutions are regulated in the Minister of Health’s Regulation No. 18 of 2014. Based on that regulation, effective remuneration must meet principles of fairness; principles of appropriateness; principles of accuracy; policy; performance evaluation; and control over the remuneration. A remuneration that fulfills all those elements will encourage motivation and increase employee-’s productivity. This research was conducted at Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital, it was qualitative research which used a case study approach. Data collection techniques used were interviews, observations, questionnaires, and documentations. The interview were conducted on 6 respondents.The questionnaires were given to 47 respondents which consisted of doctors and nurses. The questionnaires were analyzed using descriptive statistics by calculating the mean values. The result of this research showed that the implementation of remuneration system at Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital has not been effective. The implementation of the remuneration system has not fulfilled the principle of fairness, principle of appropriateness, principle of accuracy, policy, performance evaluation, and control. Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital is expected to improve its remuneration system so that the real purpose of remuneration can be fulfilled, that is, to encourage motivation and to increase employee-s’ productivity that way remuneration can be considered effective.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Fitria Ningrum Sayekti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59274

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta pada TA 2010 s.d 2015.Tujuan lainnya untuk menganalisis upaya yang telah dilaksanakan dan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kasus (case study).Pengumpulan data menggunakan dokumen danhasilwawancara.Data dianalisis menggunakan tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2010 s.d 2015 ialah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran pihak lain belum optimal, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM, pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas, dan kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga menemukan beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan pelaksanaan program, kebijakan dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan yang berulang. Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.
ANALISIS HASIL PENGUKURAN CUSTOMER LIFE-TIME VALUE UNTUK MENGUATKAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN MEMAKSIMALKAN PROFITABILITAS PELANGGAN (STUDI KASUS DI CV. GUNAWITA MANDIRI) M. Difta Sadli
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59276

Abstract

Pada zaman globalisasi saat ini peningkatan persaingan dari semua aspek industri cukup signifikan, tidak terkecuali perusahaan yang bergerak di industri penyedia atau penyalur produk (distributor) komponen kendaraan bermotor. Pembentukan distributor wilayah memang menyelesaikan permasalahan pemasaran dan pengembangan pasar perusahaan yang memproduksi komponen kendaraan bermotor namun berakibat pada peningkatan persaingan di level distributor. Termasuk pada CV. Gunawita Mandiri yang berkedudukan di Yogyakarta juga harus bersaing dengan para kompetitor, sehingga perusahaan di rasa perlu menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan pelanggan. Sistem manajemen hubungan dengan pelanggan atau Customer Relation Management (CRM), agar lebih maksimal penggunaan metrik dari CRM yakni customer lifetime value (CLV) dapat membantu perusahaan dalam menilai dan mengelola sumberdaya secara tepat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan CV. Gunawita Mandiri sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem CRM yang diterapkan objek penelitian belum maksimal dan masih hal sederhana, sedangkan hasil perhitungan CLV menunjukan bahwa nilai setiap pelanggan cukup baik tapi belum maksimal. hasil tersebut dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat dalam upaya mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru, sehingga dapat dimaksimalkan profitabilitas setiap pelanggannya. Selain itu, perusahaan harus menerapakan beberapa program untuk pelanggannya agar kedekatan pelanggan dengan perusahaan menjadi lebih baik.
Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Nita Safitri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59277

Abstract

SPIP or Government Internal Control System is an integral processes on every action and activity which done continuously by managers and personnels to give adequate assurance of organization goals achievements. SPIP achievements depends on APIP or Government Internal Supervision Agency’s effectivity. One of many methods to create an effective APIP is by constructing general pattern of capability development which adopted from Internal Audit Capability Model (IACM). IACM consist of internal audit’s fundamental aspects which describes steps to achieve evolutionary five levels on six core internal audit elements.On 2015 Internal Supervision Coordinasion Conference The President of Indonesia entrusted that 85% of APIP will have achieve level 3 in 2019. BPKP representative in Special Region of Yogyakarta 2016 third terms results on monitoring capability of it’s 12 local governments partner for shows that APIP Kabupaten Magelang capability comes last. APIP Kabupaten Magelang overall capability only meet level 1 because 5 elements are stil on level 1. This research was constructed to analyze causal factors of APIP Kabupaten Magelang capability outpaced.This research was conducted by qualitative paradigm, case-study approach and benchmarking method with APIP Kabupaten Bantul and APIP Kabupaten Gunung Kidul. There were two kind of analysis steps: capability reports benchmarking to find APIP Kabupaten Magelang weaknesses, continued with interview trancsriotions analysis to find the causal factors. This research found six causal factors for outpaced APIP Kabupaten Magelang Capability spesifically: audit quantity, administration, IACM comprehension, risk-based planning, non-audit budget, and motivation.
ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Novan Suriza
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59278

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keyakinan dan pemberi konsultansi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul berdasarkan penilaian IACM dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan reviu dokumen.Target RPJMN menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 85% APIP harus sudah berada pada level 3. Untuk di daerah Yogyakarta sendiri, rata-rata pemerintah daerahnya masih mendapatkan level 2 dengan catatan, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk penilaian konsultansi, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan poin 0, yang artinya belum menjalankan kegiatan pemberi konsultansi dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pemberian konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tujuh komponen dengan menggunakan kerangka IACM. Dari ketujuh komponen tersebut ada empat komponen indikator pelaksanaan kegiatan konsultansi yang belum optimal, yaitu belum melakukan perencanaan penyusunan kegiatan dengan baik, padatnya volume dan waktu pelaksanaan kegiatan, belum memberikan nilai tambah, dan pendokumentasian kegiatan yang belum tertata dengan baik. Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan konsultansi belum optimal adalah berupa kurangnya kompetensi auditor, regulasi yang belum memadai, kurangnya jumlah personil auditor, dan belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi belum optimalnya kegiatan konsultansi meliputi perbaikan dalam meningkatkan kompetensi auditor, memenuhi jumlah personil auditor, dan perbaikan SOP kegiatan konsultansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna tercapainya target RPJMN.
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengelolaan Kas: Studi pada Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa Prima Laksita Asmarani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 3 (2017): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i3.59280

Abstract

Tujuan Penelitian: (1) Mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal pengelolaan kas yang diterapkan pada Sheraton Mustika Yogyakarta telah berjalan secara memadai; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya SPI pengelolaan kas pada Sheraton Mustika Yogyakarta; (3) Memberikan saran dan rekomendasi atas hasil evaluasi.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dengan menggunakan Internal Control Questionnaire (ICQ) sebagai acuan, wawancara mendalam, dan observasi atau pengamatan langsung. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan dihasilkan simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Temuan: (1) Sistem pengendalian internal pengelolaan kas pada Sheraton Mustika Yogyakarta sudah memadai, namun ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki; (2) Hal yang masih perlu diperbaiki adalah sebagai berikut: perusahaan belum memiliki jenjang karir yang jelas untuk karyawannya, struktur organisasi belum diperbarui, perusahaan belum mengklasifikasikan risiko rendah, sedang dan tinggi dan penanganannya, perusahaan belum melakukan antisipasi secara optimal terhadap perubahan model bisnis, perusahaan belum memiliki flowchart secara tertulis terkait prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, perusahaan belum menyediakan jalur khusus untuk pengaduan (whistle blower); (3) Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: membuat standar baku untuk jenjang karir karyawan, menetapkan struktur penanganan risiko kas sesuai dengan kriteria klasifikasi risiko dan penanganannya, membentuk flowchart baku, melakukan online marketing di media sosial, membentuk jalur khusus pengaduan (whistle blower).
EVALUASI PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PT. ANGKASA PURA LOGISTIK, SURAKARTA R.Aj Tribuwono Cakradarakusuma Laksmikir
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59281

Abstract

Persaingan dalam industri jasa pengiriman barang dewasa ini semakin ketat. Saat ini, tercatat bahwa ada 5.000 perusahaan yang bergerak di bidang logistik, 250 diantaranya merupakan perusahaan asing (Olavia, 2015). Oleh karena itu, perusahaan jasa khususnya alangkah baiknya memiliki sebuah keunggulan kompetitif salah satunya dengan mengedepankan akan pentingnya TQM. Keberhasilan penerapan TQM di perusahaan jasa berasal dari kesadaran akan pentingnya kualitas yang melibatkan top management hingga karyawannya (Jaca, 2016). Sedangkan Bakti dan Sumaedi (2016), budaya kualitas sebagai penunjang daya saing dapat membantu menilai kualitas jasa transportasi dan dapat membantu mengembangkan strategi perusahaan jasa.PT. Angkasa Pura Logistik (APLog) adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang logistik, terminal kargo, regulated agent dan general sales agent. APLog telah melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas, budaya kualitas yang ada di perusahaan dan sudah memiliki penilaian sendiri terhadap komponen untuk peningkatan daya saingnya. Namun, seiring dengan perbaikan kualitas APLog tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi TQM. Faktor-faktor tersebut masih mendominasi dan jika tidak diminimalisir dapat menyebabkan kerugian finansial dan nonfinansial, serta masalah reputasi bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan member checking digunakan dalam meningkatkan kepercayaan dan keaslian terhadap hasil temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Quality Management (TQM) di APLog belum optimal implementasinya, banyak aspek yang perlu diperbaiki. Komponen penunjang daya saing yang dilakukan oleh APLog sudah memadai, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki seperti pengadaan fasilitas. Budaya kualitas yang ada di APLog Surakarta sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya etika dan tradisi kerja yang menghasilkan kegiatan operasional yang kondusif.
ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang) Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i2.59282

Abstract

Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Negara ialah pelaporan keuangan yang kualitasnya akan dinilai oleh BPK melalui opini yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 188 pemerintah daerah belum WTP dikarenakan akun aset tetap, salah satu di antaranya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang menerima opini WDP sejak tahun awal pemeriksaan sampai dengan tahun 2015 dengan pengecualian penyajian aset tetap dan temuan SPI penyajian dan penatausahaan aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dengan alat analisis berupa analisis data tekstual dan analisis deskriptif persentase. Data penelitian ini berasal dari wawancara, dokumen serta observasi. Penelitian dimulai penyusunan instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan panduan penilaian kesesuaian terhadap standar dan regulasi. Tujuan penelitian ini ialah memahami proses penatausahaan aset tetap hingga terbentuk neraca, menilai seberapa sesuai proses tersebut dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kendala serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar pencatatan dan penatausahaan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap hingga menjadi neraca di Pemkab Batang dilakukan mulai dari catatan akuntansi pada saat pembayaran (khusus untuk perolehan dari belanja modal) dilanjutkan dengan perekaman catatan teknis pada SIMDA BMD menu penatausahaan untuk semua aset tetap di akhir periode pelaporan. Tingkat kesesuaian proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap terhadap standar akuntansi dan regulasi hanya sebesar 30% dengan kendala terbesar terdiri dari kendala SDM, kendala yang berasal dari komitmen, kendala aplikasi, kendala peraturan, kendala komunikasi dan keterbatasan waktu. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, memperbaiki peraturan dan menjaga ketertiban pelaksanaannya, mengembangkan aplikasi agar lebih sesuai kebutuhan termasuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan komitmen dan komunikasi antar pihak terkait.

Filter by Year

2013 2025