Articles
366 Documents
<![CDATA[STUDI ATAS PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Raditya Pramana]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 2 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (644.605 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v3i2.59284
<![CDATA[Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mulai tahun 2015. Hal tersebut merupakan peran baru yang harus dijalankan oleh APIP. Sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah APIP hanya berperan di sisi pelaksanaan dan pelaporan. Peran baru tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan. Salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan reviu tersebut adalah Kabupaten Batang.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Batang sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan di Kabupaten Batang belum optimal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya studi kasus. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data tekstual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan di Kabupaten Batang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah yang harus dilaksanakan oleh APIP di daerah terdiri atas reviu RKPD/Perubahan RKPD, reviu Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD, reviu KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan dan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota, namun Inspektorat Kabupaten Batang hanya melaksanakan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan. Secara garis besar, proses pelaksanaan reviu RKA-SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun pelaksanaan reviu tersebut dirasakan masih kurang optimal. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan reviu tersebut belum optimal yaitu aparat pengawas yang terbatas, pengetahuan/pemahaman atas reviu yang belum memadai, waktu reviu yang terbatas, penyampaian data/dokumen oleh petugas dari SKPD yang sering kali terlambat, data/dokumen yang disampaikan kurang lengkap/belum final dan kesulitan untuk bertemu dengan petugas terkait.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA : PENDEKATAN KUALITATIF ]]>
<![CDATA[Reyhan Kusuma]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i2.59285
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. Penelitian ini menjadi penting karena SIMKIM sudah diterapkan lebih dari lima tahun sehingga diperlukan evaluasi. Dalam konteks ini, evaluasi penerapan SIMKIM pada penelitian ini menggunakan model Delone dan Mclean dengan Information system continuence. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) melalui pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling. Hasil analisis dari model Delone dan Mclean dengan Information system continuence menunjukan bahwa secara keseluruhan penerapan SIMKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah membantu operasional manajemen dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Namun, pada penerapan SIMKIM masih belum optimal hal ini disebabkan oleh masih terdapat kendala dari sistem itu tersendiri seperti kecepatan akses dan faktor eksternal seperti data kependudukan yang belum tersedia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DENGAN OBLIGASI DAERAH DAN AVAILABILITY PAYMENT (Studi pada Perluasan Bangunan dan Fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo) ]]>
<![CDATA[Roby Aditiya]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 2 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1115.426 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v3i2.59286
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur daerah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran untuk memenuhi dana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis sumber pendanaan optimal untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Kabupaten Kulon Progo dari alternatif obligasi daerah dan availability payment. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara alternatif pendanaan obligasi daerah dan availability payment, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya memilih pendanaan dengan skema obligasi daerah karena dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp501.710.622.361 dibanding ketika menggunakan sumber dari penerimaan umum APBD dan dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp71.019.098.453 dibanding ketika menggunakan alternatif pendanaan availability payment. Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Peluang tersebut antara lain pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sudah baik, adanya peluang pasar yang besar, banyaknya badan usaha yang berpengalaman, serta adanya lembaga-lembaga pendukung. Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain ketergantungan terhadap transfer dari pusat dan provinsi, masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia, masih rendahnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat dan badan usaha, komitmen dari pimpinan eksekutif dan legislatif, membutuhkan usaha yang ekstra, dan terakhir ialah perlunya perubahan mindset sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI) ]]>
<![CDATA[Saiful Anwar]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i2.59287
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman dan KONI Kabupaten Bantul, membandingkan dan menganalisis penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara, dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan in-depth interview. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman menggunakan metode perbandingan historical cost dan penghitungan atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Bantul menggunakan dua metode, yaitu metode total loss dan metode perbandingan historical cost. Penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara mempertimbangkan konstruksi kasus, bukti yang diperoleh, fakta dan proses kejadian, dan jenis penyimpangan. Kendala dalam penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu kompleksitas kasus, perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik, dan pola kasus korupsi di Indonesia bervariasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Widowati Dian Permatasari]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i2.59289
<![CDATA[Transformasi status Universitas Gadjah Mada (UGM) dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sejak tahun 2012 memunculkan otonomi pengelolaan institusinya. Otonomi dalam membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi regulasi pengelolaan secara mandiri berpotensi meningkatkan peran auditor internal dalam hal pengawasan dan pengendalian tata kelola UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan peran auditor internal dan penyebab (ada atau tidak adanya) perubahan peran auditor internal dalam menanggapi transformasi pengelolaan UGM menjadi PTN-BH.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-depth interview pada pimpinan (rektor), manajemen (direktorat), pengawas (komite audit) dan auditor internal (kantor audit internal) di UGM. Data hasil wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status dan pola pengelolaan UGM dari BLU menjadi PTN-BH tidak mengubah peran internal auditor. Peran assurance dan konsultasi tetap dilakukan namun dengan proses dan cara yang berbeda. Lingkup peran konsultatif auditor internal juga menjadi semakin luas kerena mereka juga berperan dalam mengembangkan tata kelola dan proses bisnis. Tidak adanya perubahan peran terjadi karena UGM berstatus BLU hanya selama 2-3 tahun dan sebelumnya UGM telah berstatus PT-BHMN selama 10 tahun. Selain itu, tidak berubahnya peran disebabkan perintah penugasan dari rektor tidak berubah secara signifikan.]]>
<![CDATA[ALISIS HUBUNGAN ANTARA SKEMA KOMPENSASI DAN RETENSI KARYAWAN PADA PT GALANG MEDIA UTAMA YOGYAKARTA DAN UGM PRESS YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Zakiah Zakiah]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 2 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (553.564 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v3i2.59290
<![CDATA[Perubahan lingkungan bisnis yang radikal, cepat, konstan, pervasif dan simultan mengharuskan sebuah perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya secara efektif dengan cara membuat karyawannya yang berharga tetap bertahan (retensi karyawan) di perusahaan (Hosain, 2016). Lebih lanjut, Hosain (2016) mengatakan bahwa retensi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kompensasi yang diterima karyawan merupakan salah satu hal yang akan memberikan kepuasan bagi karyawan. Karyawan yang puas akan memberikan kualitas lebih baik dalam bekerja dan hasil akhirnya memberikan laba lebih besar bagi perusahaan.PT Galang Media Utama (GMU) dan UGM Press merupakan perusahaan penerbit di Yogyakarta yang memiliki tingkat retensi karyawan sebesar 66,67% dan 79% atau turnover karyawan sebesar 33,33% dan 21%. Tingginya tingkat turnover karyawan pada GMU dan UGM Press harus dianalisis oleh pihak manajemen karena hal tersebut memberikan potensi kerugian finansial, nonfinansial, serta masalah reputasi bagi perusahaan. Penyebab tingginya turnover karyawan dianalisis keterkaitannya dengan skema kompensasi kedua perusahaan. Kemudian skema kompensasi kedua perusahaan dinilai efektivitasnya dalam meretensi karyawan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Statistik korelasi ditambahkan untuk menunjukkan lebih jelas adanya hubungan antara skema kompensasi dan retensi karyawan.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif dan moderate antara skema kompensasi dan retensi karyawan pada PT Galang Media Utama (GMU) dan UGM Press dilihat dari nilai pearson correlation-nya. Dari hasil analisis proporsi, karyawan GMU lebih banyak yang memiliki niat untuk keluar dari perusahaan karena faktor kompensasi perusahaan dibandingkan karyawan UGM Press. Kepuasan karyawan atas kompensasi perusahaan juga ditunjukkan lebih tinggi oleh karyawan UGM Press dibandingkan karyawan GMU. Skema kompensasi UGM Press juga menunjukkan lebih efektif dalam meretensi karyawannya dibandingkan dengan GMU.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA ]]>
<![CDATA[Andi Miftahul Syukron]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i2.59291
<![CDATA[Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pegawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Anisa i Rachmawat]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 2 (2017): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i2.59292
<![CDATA[Tata kelola perusahaan di Indonesia mengadopsi two tiers system dengan organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan listed dan nonlisted (baik BUMN maupun swasta) di Indonesia mempunyai partisipasi dalam implementasi Good Corporate Governance. Meskipun perusahaan listed lebih diutamakan dalam menerapkan Good Corporate Governance karena memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, namun perusahaan nonlisted juga perlu menerapkan Good Corporate Governance. Penelitian ini berfokus pada implementasi Corporate Governance di perusahaan nonlisted. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi tata kelola perusahaan dengan menggunakan Corporate Governance Self Assessment Checklist yang dikembangkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance KNKG. Simpulan penelitian ialah penilaian kualitas Corporate Governance dengan alat yang dikembangkan FCGI menunjukkan hasil baik yang memungkinkan untuk dapat ditingkatkan dan perusahaan juga telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance KNKG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan dalam setiap menjalankan aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan telah melaksanakan Good Corporate Governance]]>
<![CDATA[ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA TAHUN 2011–2015 ]]>
<![CDATA[Ardiyana Primawaty]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i1.59293
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se- Sumatera tahun 2011-2015 sesuai dengan tipe pemerintahann, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Kondisi keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan mengaplikasikan konsep enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Keenam dimensi tersebut terdiri atas solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, solvabilitas pelayanan, dan kemandirian keuangan. Pada tahun 2015, analisis dikembangkan dengan mengaplikasikan dimensi solvabitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahann berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya masih termasuk dalam katagori kurang baik.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keinginan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Menerima SAK EMKM (Studi pada UMKM di Kabupaten Kudus) ]]>
<![CDATA[Arini Kamalia]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 1 (2017): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v5i1.59294
<![CDATA[Penelitian ini ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerima Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). UMKM di Indonesia sebagian besar tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hal ini karena para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Adanya beberapa faktor yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melihat sejauh mana keinginan UMKM dalam menerima standar baru dari DSAK IAI yaitu SAK EMKM yang ditujukan khusus untuk UMKM dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini dilakukan di UMKM Kabupaten Kudus dengan jumlah sampel 100 dengan pengumpulan sampel dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian ini yaitu: (a) kebutuhan informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (b) entitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (c) skala usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (d) tingkatan pendidikan pelaku usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (e) lama usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (f) latar belakang pendidikan pelaku usaha tidak berpangaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (g) sumber pendanaan usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten]]>
