cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 366 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGARUH GOAL FRAMING DAN TEKANAN WAKTU DALAM SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR Diah Chandra Dewi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59248

Abstract

SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011), menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor dituntut secara profesional agar dapat menghasilkan laporan audit berkualitas yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Skeptisisme profesional auditor berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh sifat-sifat dasar yang ada dalam diri auditor. Auditor dengan tingkat skeptis yang sama dapat menunjukkan penilaian dan perilaku yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Selain itu, karakteristik pribadi seseorang dapat berubah apabila pengaruh situasional dirasa cukup kuat. Pengaruh situasional yang dimaksud adalah tekanan waktu dan goal framing. Tekanan waktu dimanipulasi tinggi dan sedang, sedangkan goal framing dimanipulasi menjadi frame positif dan frame negatif. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Rancangan eksperimen menggunakan 2x2 factorial design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan level skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, individu dengan level keadaan skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, keadaan skeptisisme profesional bertindak sebagai perantara hubungan antara sifat skeptisisme profesional dan perilaku skeptis, individu di bawah tekanan waktu tinggi akan meunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang rendah, dan individu yang diberikan frame negatif akan menunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang lebih tinggi daripada individu yang diberikan frame positif.
Penggunaan Val IT Framework 2.0 Untuk Menilai Investasi Teknologi Informasi (Studi Kasus Pada Investasi Aplikasi SIA di UT) Diovanny Lukman Ariza
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai investasi Teknologi Informasi (TI) pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) di Universitas Terbuka (UT) menggunakan framework val IT 2.0. Penelitian ini menjadi penting karena implementasi TI saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat penunjang operasional organisasi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan strategis organisasi. Studi ini menemukan hasil analisis yang berbasis pada framework val IT 2.0 pada UT yang menunjukkan bahwa pada proses value governance sudah memiliki prosedur tata kelola investasi yang telah distandarisasi, namun pada saat implementasinya masih belum maksimal. Proses portofolio management telah memiliki portofolio investasi namun pendefinisian permulaan investasi TI masih belum konsisten, dan proses investment management sudah memiliki pemahaman untuk mengelola investasi TI, namun kesadaran untuk mengelola perubahan masih belum menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa, secara komprehensif UT berada pada level business process design/reengineering karena UT sudah memiliki kapabilitas yang tinggi dalam hal operasional system TI, namun belum memaksimalkan penggunaan TI untuk mengambil keputusan di level strategis. Hal ini berimplikasi terhadap pimpinan dan manajemen UT untuk membuat suatu paradigma baru atas aplikasi SIA, dimana aplikasi SIA tidak hanya digunakan sebagai alat operasional melainkan juga untuk penentuan arah kebijakan strategis organisasi.
EVALUASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP) Earlyninda Ayu Listyanti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 4 (2015): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.438 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i4.59251

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the management of local property in the Government of Cilacap Regency. The result of the evaluation resulted in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency with Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 on the guidance of the management of regional property, the factors causing the problem of management of local property in Cilacap Regency, and giving recommendation improvement for the management of the property area. The result of the observation states that there is an increase in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency from 2015 to 2016. From the interviews, the factors causing the problem of management of regional goods are among others Human resources, leadership, management of regional property, system, Inspectorate of Cilacap Regency Government, and BPKP
PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET TETAP DI KABUPATEN KARANGANYAR Estetika Mutiaranisa Kurniawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 3, No 4 (2015): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.071 KB) | DOI: 10.22146/abis.v3i4.59252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten Karanganyar selaku APIP dalam melaksanakan fungsinya sebagai quality assurance dan konsultan terkait pengelolaan aset tetap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan 2) menganalisis penyebab belum optimalnya peran Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan internal terkait pengelolaan aset tetap.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar belum dilakukan secara maksimal. Pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara menyeluruh. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) juga belum disusun secara terperinci dan mencakup keseluruhan tahapan kegiatan dalam pengelolaan aset tetap. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar lebih menekankan pada pemeriksaan reguler dibandingkan dengan bentuk kegiatan pengawasan yang sifatnya pembinaan dan early warning system. Selain itu, jumlah dan kompetensi SDM serta durasi pemeriksaan juga dinilai masih kurang.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN Farida Farida
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59253

Abstract

Sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan daerah dan pilar dalam mewujudkan good governance, transparansi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mengamanatkan kepala pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua berbasis laman dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing laman resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah daerah (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi. Indeks tertinggi untuk tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46 dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks transparansi 7,41. Rata-rata indeks transparansi di Papua tahun 2015 adalah 1,25 dan tahun 2016 adalah 2,25. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (insufficient) dengan kategori sedikit (scant or none) karena skornya dibawah 20 berdasarkan Open Budget Index (OBI).Secara umum pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terendah.
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I) Fauzi Kurniawan
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59254

Abstract

Masyarakat menginginkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud ialah akuntabilitas keuangan dan kinerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah melaksanakan suatu sistem pengukuran kinerja yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem pengukuran kinerja ini awalnya diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut telah diganti oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja Kementerian Keuangan menunjukkan nilai yang memuaskan. Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan memperlihatkan nilai Laporan Kinerja yang memuaskan. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada instansi vertikal diperlukan agar dapat digunakan sebagai contoh untuk dilaksanakan di instansi vertikal lain.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antar komponen SAKIP di KPPN Bandung I menggunakan Performance Blueprint dan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP pada KPPN Bandung I.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terwujud keselarasan antar komponen SAKIP dan analisis mengenai indikator kinerja memerlihatkan bahwa KPPN Bandung 1 masih memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dibandingkan berupaya untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP ialah Sumber Daya Manusia, Standard Operating Procedures, sarana dan prasarana, inovasi, dan aturan.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mendorong untuk menerapkan SAKIP di KPPN Bandung 1. Faktor tersebut ialah isomorfisma koersif dan isomorfisma normatif. Isomorfisma normatif muncul karena kepemimpinan manajer yang baik sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pegawai.
Evaluasi Biaya Penerapan Tanggung jawab sosial Dan Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan Pada Pt Bukit Asam (Persero), Tbk Fredericha Retno Dheta Tri Anggraeni
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59255

Abstract

Implementation of tanggung jawab sosial as well as environmental management activi-ties has become a thing that must be done by the company, demanding the company to spend more for the activities. This forces the company to perform efficiency in terms of management activities, as well as in terms of cost. When linked to tanggung jawab sosial and environmental management activities, the concept of efficiency can aim for the creation of more environmental-ly friendly goods and services, while reducing costs and improving environmental conditions. One of the efforts towards operational cost efficiency that can be done by the company is by syn-ergizing the business activities of tanggung jawab sosial partners with the company's operation-al activities.This research was conducted at PT Bukit Asam (Persero), Tbk Tanjung Enim, using de-scriptive study approach. The data collection was performed by means of observation, direct in-terview with related parties, and documentation. The results of this study indicate that the disbursement of funds for the tanggung jawab sosial each year in is accordance with the program contained stipulated in the ministerial regulations, including the imposition of funds for social responsibility activities that are charged as corporate expenses. Moreover, there are still tanggung jawab sosial activities that have not been effective, especially the tanggung jawab sosial activities in 4 villages, namely Kebur Village, Merapi Village, Telatang Village, and Muara Maung Village. The operational cost efficiency strategy implemented by PTBA is quite efficient, but there are still operational cost efficiency strategies that have not been effective, such as the cost efficiency strategies synergized with the Corporate social responsiblity partners. PT Bukit Asam (Persero) Tbk is expected to continue making improvement efforts in carrying out Corporate social responsibility activities as well as in implementing the company's operational cost efficiency strategies.
ANALISIS PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM TAHAP PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM ERP STUDI KASUS PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI Inna Zahara
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran internal auditor yang memadai dan penyebab sudah (atau belum) memadai peran internal auditor pada tahap perencanaan dan implementasi sistem ERP.Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu dokumen yang berhubungan dengan SPI (Satuan Pengawasan Intern) dan implementasi ERP di PTPN XI. Kerangka kuesioner dan wawancara berpedoman pada Madani (2009), Hall (2011), dan COBIT 5 (ISACA 2012) sebagai benchmark teori yang baik. Analisis data menggunakan rumus champion dan analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran internal auditor dalam tahap perencanaan sistem ERP sebesar 58% (cukup memadai) dan dalam tahap implementasi sebesar 77% (sangat memadai). Berdasarkan kuesioner dan wawancara, adapun temuan lain yang penting yaitu belum ada fitur audit pada sistem ERP; pemahaman tentang sistem ERP belum menyeluruh pada personil SPI; dan kurangnya personil SPI dengan latar belakang pendidikan TI. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini ialah SPI mengajukan fitur audit yang sesuai dengan sistem ERP pada perusahaan; merevisi visi dan misi SPI berbasis TI; dan melakukan assessment penambahan tenaga ahli dengan latar belakang teknologi informasi yang berpedoman pada beban kerja SPI.
Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ketut Sonya Adnyani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59257

Abstract

Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa or LPD) is a community financial institution located in Bali Province. The purpose of LPD is to help customary village in implementing its cultural functions. LPD has been proven to improve the economic, social and cultural conditions of the society. Currently, the existence of LPD is strengthened by the issuance of Law of Micro Finance Institution No. 1 of 2013. Based on that law, LPD is regulated based on customary law of each village. In fact, not all LPDs are able to develop sustainably. One of the factors that causing the problem is the lack of awareness to realize good governance practices in conflict prevention between management and village communities as the LPD owners. Good governance practices should fulfil the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Therefore, it is important to review the practice of governance seen from the perspective of local cultural values. The local cultural value used in this research is catur purusa artha, consisting of dharma, artha, kama and moksa. This research was conducted at LPD Pecatu. Qualitative data are collected through interviews with 5 informant in corporate level, observations and documentations and analyzed by coding and content analysis.The results showed that LPD Pecatu have done a good governance practices. The value of local culture is closely related to governance practices which can be seen through the behaviors and policies that are made by leaders in LPD. However, there are some things that need to be improved such as performance evaluation and employee rotation.
IDENTIFIKASI, TELAAH, DAN ANALISIS PENYEBAAB KERUGIAN OBAT KEDALUWARSA: STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA Lena Nurjanah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59258

Abstract

Fenomena penumpukan obat kedaluwarsa yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang tidak pernah dimusnahkan sekian lama (2008—2016) menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,6 miliar. Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan yang menyebabkan potensi fraud atau bahkan fraud pada pengadaan obat. Fenomena tersebut juga menyatakan bahwa dana kapitasi untuk alat kesehatan tidak dicairkan, sedangkan untuk operasional obat dalam laporannya lancar. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis apakah fenomena ini terjadi sekedar belum terdapat pemusnahan saja atau terdapat kesalahan pengadaan obat. Identifikasi ini khususnya intentional atau unintentional yang menyebabkan terjadinya fraud.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan asosiatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-dept interview pada Kepala Daerah, DPRD, Inspektorat, Sekretaris Dinas, PPK, PPTK (Kasi Farmasi), Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Pertanyaan wawancara disesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing informan yang dihubungkan dengan menggunakan tiga dimensi dari teori fraud triangle (pressure, opportunity, dan rationalization) dan tiga dimensi dari konsep good governance (transparency, good governance legal standard, dan praktik audit yang sehat). Data transkripsi wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis untuk pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penumpukan obat kedaluwarsa disebabkan oleh kesalahan pengadaan obat yang sudah menjadi benang kusut dan sulit dihindari dari tingkat manajemen bawah sampaimanajemen puncak. Faktor utama terjadinya kesalahan tersebut karena adanya kelemahan pengendalian internal di setiap penugasan sehingga menimbulkan kelalaian dari pejabat berwenang secara disengaja (intentional). Hal ini menimbulkan pressure, opportunity, dan rationalization bagi para pelaku karena tidak menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Sementara itu, penelitian ini mengaitkan dengan empat prinsip tata kelola dan menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum melaksanakan tata kelola yang baik. Selain itu, adanya keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas menjadi masalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut menimbulkan tata kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik.

Page 14 of 37 | Total Record : 366

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue