cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 366 Documents
 11   12   13   14   15 
ANALISIS DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA PADA KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN Siti Habibah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59127

Abstract

Kebijakan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga yang diterapkanpada tahun anggaran (TA) 2016 membuat pagu Kementerian Pertanian berkurangRp9.861.649.264.600,00. Hal itu berpotensi mengganggu pelaksanaan anggaransesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini bertujuanmengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pemotongan anggaran pada KementerianPertanian TA 2016 dan menganalisis dampak penerapan pemotongan anggarantersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Ditjen Tanaman Pangan dan Badan KetahananPangan karena merupakan unit eselon I yang paling mewakili urusan utamaKementerian Pertanian, yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup danberkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desainstudi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam denganpartisipan yang dipilih secara purposive sampling dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pada Ditjen Tanaman Panganmaupun Badan Ketahanan Pangan proses penentuan besaran pengurangananggaran dilakukan secara campuran antara top down dan bottom up. Skalaprioritas menjadi pertimbangan utama pada saat menentukan kegiatan yang akandikurangi anggarannya dan belanja barang menjadi jenis belanja yang palingterpengaruh dengan kebijakan pemotongan. Kendala yang dihadapi oleh DitjenTanaman Pangan dalam implementasi kebijakan pemotongan ialah adanyaketerlambatan revisi anggaran dan pembayaran kontrak pekerjaan yang harusditunda pada TA 2017. Adapun pada Badan Ketahanan Pangan, kegiatan menjaditidak optimal karena berkurangnya frekuensi pemantauan dan pengawasan.Terkait dengan kinerja, baik pada Ditjen Tanaman Pangan maupun BadanKetahanan Pangan, apabila memperhitungkan self blocking, justru membuatpenyerapan anggaran menjadi lebih bagus. Pencapaian output sebagian besar tetapberhasil karena diperbolehkan melakukan revisi target dan tunda bayar. Untukpencapaian indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja, sebagianbesar juga tetap masuk kategori berhasil karena formula penghitungannya tidaksepenuhnya tergantung pada besarnya anggaran.
IDENTIFIKASI STRATEGI LOW COST YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA PT.MADUBARU Kartika Pradana Suryatimur
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59128

Abstract

Good strategy determination compared to competitors will provide acompetitive advantage and improve the profitability of the company. The nationalsugar industry is in decline demanding that producer companies must implementthe right strategy to survive in the industry. Sugar is a standard product socompanies apply low cost strategies.PT Madubaru is one of the sugar producers, implementing low cost strategyin its business activities. This study analyzes the management policy on investmentsmade by companies from 2007 to 2016. The results of management policy analysiscan be known how PT Madubaru implemented a strategy to compete in the sugarindustry. PT. Madubaru increased production capacity by investing in newmachines that have larger capacity than before.The result of the research shows that the management policy on theinvestment made by the company fails to reduce the production cost. This is becausethe increase in production capacity is not followed by the availability of sugarcaneraw materials, causing idle capacity.
ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN KEPADA NEGARA MELALUI MEKANISME KONTRAKTUAL (STUDI DI KANTOR PUSAT DITJEN PERBENDAHARAAN) Adhitiyo Nugroho
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59240

Abstract

Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel pendukung dalam rangka mewujudkan fungsi APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan multiplier effect dari setiap pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam memberikan stimulus perekonomian. Namun, kondisi tersebut membutuhkan adanya penyerapan belanja negara yang tepat waktu dan terjadwal. Guna menjamin hal tersebut, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 mengatur batas waktu penyelesaian tagihan kepada negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktul pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan dalam mengatasi keterlambatan penyelesaian tagihan kepada negara. Pemilihan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagi objek penelitian didasarkan pada tugas Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator dan role model dalam pelaksanaan anggaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyelesaian tagihan kepada negara dan data dokumentasi. Selanjutnya, sumber data tersebut dianalisis dengan menerapkan model spiral analisis Dey (1993).Hasil penelitian atas keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktual menghasilkan temuan sebagai berikut. Keterlambatan pengajuan hak tagih oleh pihak ketiga/rekanan kepada PPK dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan pihak ketiga/rekanan, kelemahan kondisi internal pihak ketiga/rekanan, dan ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbedaharaan. Selanjutnya, keterlambatan waktu penyelesaian SPP oleh PPK dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kelemahan tahap awal implementasi sistem aplikasi, dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, keterlambatan waktu penyelesaian SPM oleh PPSPM dipengaruhi olehiiketidakdisiplinan penerapan proses bisnis dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan keterlambatan proses penyelesaian tagihan kepada negara tersebut, tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan memastikan proses penyelesaian tagihan kepada negara sesuai ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, memperluas sistem pengendalian internal dalam proses penyelesaian tagihan negara, dan mengubah struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK 2016 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI) Ahmad Jefri Adityas Wibawa
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyo-lali. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak tersebut pada kan-tor pelayanan pajak selaku pengemban amanah pelaksanaan program pengampunan pajak 2016. Salah satu teknik evaluasi pelaksanaan program tersebut ialah dengan mendalami dua daerah yang berbeda pencapaian targetnya secara signifikan di sebuah daerah Kantor Wila-yah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia
ANALISIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Alifah Anggun Pratiwi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59242

Abstract

Manajemen berbasis kinerja memfokuskan pada pengukuran kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya sekedar pengukuran input dan output saja (Julnes 2006). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh (Mahmudi 2015). Manajemen berbasis kinerja memerlukan alat sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja indikator kinerja memiliki peranan penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program instansi pemerintah. Indikator kinerja yang digunakan harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil agar dapat memenuhi tuntutan manajemen berbasis kinerja. Oleh karena itu dalam menyusun indikator kinerja harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menganalisis kesesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja termasuk mengidentifikasi adanya tekanan isomorfisma koersif dalam penyusunan indikator kinerja. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Purbalingga dalam menyusun indikator kinerja. Serta upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada hasil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum berorientasi pada hasil dibuktikan dengan 73% indikator kinerja berorientasi pada usaha (service delivery outcome) sedangkan 23% indikator kinerja berorientasi pada hasil (community outcome). Adanya tekanan isomorfisma koersif dalam menyusun indikator kinerja. Kendala-kendala dalam penyusunan indikator kinerja antara lain sumber daya manusia, perubahan aturan, dan komitmen organisasi. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada2hasil antara lain pelatihan dan sosialisasi tentang penyusunan indikator kinerja bagi seluruh OPD, koordinasi yang solid antara bappelitbangda dan bagian organisasi setda dalam menindaklanjuti temuan Kemenpan RB, serta pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan komitmen organisasi OPD.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA Anissa Adriana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59243

Abstract

Dengan adanya desentralisasi yang ada di Indonesia, daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri termasuk dari segi keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meminimalkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah se-Jawa. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di website resmi. Penilaian tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori sufficient pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori insufficient. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa.Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, press visibility yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.
ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Baihaqi Baihaqi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59244

Abstract

Dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah, serta ketersediaan informasi publik, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah melakukan exercise Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Selain itu pemerintah juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LKSP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014—2016.Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam proses konsolidasi LKPP dan LKPD yang dilakukan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat nasional yaitu terkait dengan ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi, kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal, dan kendala sistem informasi. Adapun kendala yang dihadapi di tingkat wilayah antara lain terkait dengan kesulitan pengumpulan data, batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasi, perbedaan sistem akuntansi, dan permasalahan Sumber Daya Manusia.
ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Beti Rattekanan
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59245

Abstract

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mengharuskan pemerintah untuk menyusun dokumen perencanan dan penganggaran secara baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan waktu pada proses penyusunan dokumen perencanan dan penganggaran, yaitu RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor penyebab ketidaktepatan waktu dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah ketidaktepatan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Informan penelitian ini dipilih secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 belum sepenuhnya disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Proses yang perlu menjadi perhatian ialah pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS yang prosesnya berjalan sangat lamban. Adapun faktor-faktor yang berperan terhadap ketidaktepatan waktu tersebut ialah adanya intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD, kondisi geografis daerah, kurangnya komitmen SKPD, kurangnya pemahaman SDM, belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi serta lemahnya sanksi atas ketidaktepatan waktu tersebut. Sementara itu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda untuk mencegah ketidaktepatan waktu tersebut ialah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi, mengembangkan konsep Maluku berbasis gugus pulau, meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi serta melibatkan DPRD dari awal perencanaan
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TAHUN 2011 S.D 2015 Cipto Priyono
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan disclimer. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakterisik atas tiga pemda tertinggi dan tiga pemda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.
ANALISIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PADA PUSKESMAS MAKALE” Delvianty Palino
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59247

Abstract

Pelaksanaan program JKN yang baru berjalan berapa tahun masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek salah satunya yaitu pendanaan. Menurut KPK (2015) salah satu masalah pendanaan yang dihadapi yaitu masih rendahnya efektivitas penggunaan dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mas’ud (2015) juga menyatakan bahwa puskesmas yang merupakan bagian FKTP belum maksimal mengelola anggaran termasuk di antaranya adalah dana kapitasi JKN. Kondisi ini juga terjadi di Puskesmas Makale yang belum mampu mengoptimalkan dana kapitasinya dalam meningkatkan mutu layanan. Mutu layanan di puskesmas ini masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek antara lain SDM dan fasilitas kesehatan. Daftar kunjungan pasien di tahun 2015 sebesar 21.073 yang meningkat di tahun 2016 sebesar 22.513. Hal ini menunjukkan adanya penurunan mutu layanan di puskesmas. Dana kapitasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan mutu layanan karena pendapatan terbesar puskesmas berasal dari dana tersebut yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu, mutu layanan yang belum memadai disebabkan oleh dana kapitasi yang belum optimal dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dalam meningkatkan mutu layanan dan upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dana kapitasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitan menunjukkan penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dibagi atas aspek SDM dan aspek regulasi. Aspek SDM antara lain perangkapan tugas, ketidakpahaman dalam proses dan pelatihan yang minim. Aspek regulasi berkaitan dengan 1) SK bupati yang terlambat terbit; 2) ketidakleluasaan penggunaan dana kapitasi karena di batasi aturan-aturan; 3) ketidakjelasan aturan dalam pengadaan alat kesehatan; 4) dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan puskesmas dan 5) perubahan regulasi mengenai alokasi dana kapitasi. Upaya yang diperlukan dalam pengoptimalan dana kapitasi yaitu sosialisasi dan pelatihan2pemanfaatan dana kapitasi, regulasi yang jelas dan koordinasi pihak-pihak terkait (pihakpuskesmas, dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan)

Page 13 of 37 | Total Record : 366

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue