cover
Contact Name
Elan Ardri Lazuardi,
Contact Email
humaniora@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
humaniora@ugm.ac.id
Editorial Address
Humaniora Office d.a. Fakultas Ilmu Budaya UGM, Gedung G, Lt. 1 Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Humaniora
ISSN : 08520801     EISSN : 23029269     DOI : 10.22146/jh
Core Subject : Humanities,
Humaniora focuses on the publication of articles that transcend disciplines and appeal to a diverse readership, advancing the study of Indonesian humanities, and specifically Indonesian or Indonesia-related culture. These are articles that strengthen critical approaches, increase the quality of critique, or innovate methodologies in the investigation of Indonesian humanities. While submitted articles may originate from a diverse range of fields, such as history, anthropology, archaeology, tourism, or media studies, they must be presented within the context of the culture of Indonesia, and focus on the development of a critical understanding of Indonesia’s rich and diverse culture.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 3 (2002)" : 10 Documents clear
The Place Of Court Dance And Music In The Javanese Kratons And Its Relation To The Political Situation R. M. Soedarsono
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.814 KB) | DOI: 10.22146/jh.759

Abstract

On February 13, 1755, the kingdom of Mataram of Central Java was formally divided into two – the Kasunanan of Surakarta under Sunan Paku Buwana III (1749-1788) and the Kasultanan of Yogyakarta under Sultan Hamengku Buwana I (also known as Sultan Mangkubumi, 1749-1792). Under the Giyanti Contract, which was supervised by the Dutch, Paku Buwana III gained the eastern part of the realm, while Hamengku Buwana I the western part, including one-half of the 20,000 reals paid annually by the Dutch for the lease of the coastal regions. Hamengku Buwana also received one-half of the royal regalia, including the gamelan. M.C. Ricklefs remarks that two days after the conclusion of the contract, Sultan Hamengku Buwana I, accompanied by Hartingh, and their entourages proceeded to Jatisari, midway between Giyanti and Surakarta. The Babad Mangkubumi reads that Sunan Paku Buwana III arrived shortly thereafter to the sound of Mangkubumi’s gamelan. On this occasion Paku Buwana III presented the Sultan with a kris, Kyai Kopek, handed down from the wali Sunan Kalijaga. The Javanese court gamelan which were considered part of the royal regalia were possibly the gamelan Kodhok Ngorek, gamelan Monggang, and the gamelan Sekati. Along with the other regalia such as sacred weapons, those three gamelan also gained honorific name Kangjeng Kyai. They were only played in some specific events, such as the event of honoring the official arrival of Paku Buwana III at Jatisari to meet his uncle Hamengku Buwana I. This official reception which signified the peaceful relationship between Paku Buwana III and Hamengku Buwana I was celebrated by the sound of Hamengku Buwana’s gamelan, Kangjeng Kyai Monggang.
Harmony As Ideology: Politics Among The Dutch Communitty In Solo, 1900-1915 . Kuntowijoyo
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1752.777 KB) | DOI: 10.22146/jh.760

Abstract

Small in number, the Dutch community in Solo, 1900-1915, enjoyed a splendid life. They had everything European at that time had. Jobs, technology, facilities, faith, and leisure time activities were all available for them. They were at ease with the local community. The Dutch style of life was partly adopted by the upper layer of the native. They were in harmony with the authorities (the Dutch administration and the two Javanese principalities: the Kasunanan and the Mangkunegaran) and the Javanese. When the Indische Party (IP) was established in 1912 in Bandung, they accepted the party but not the ideology of radicalism. They refused the idea of an independent state offered by the lerdership of IP, promoted instead an autonomy under the Dutch. In Solo they prefered an autonomy under the Dutch, because in fact they had lived in harmony with the Javanese, and reversely, the Javanese themselves looked happy with the Dutch, culturally and politically. When the IP was not legalized by the Government the IP Solo went to be a social and local organization. They would like to live harmoniously with the Javanese and the Dutch authority. Their ideology became clearer, they were populist and loyalist.
Peningkatan Partisipasi Wanita Dan Pengembangan Hubungan Industrial Yang Berwawasan Gender Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) . Kodiran; . dkk
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2261.088 KB) | DOI: 10.22146/jh.761

Abstract

Studi wanita cenderung melihat wanita sebagai entitas yang terlepas dari aspek-aspek lain dengan memusatkan perhatian pada persoalan wanita dalam kerangka perbedaan seksual. Cara-cara seperti ini ternyata tidak memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi wanita dalam industri karena persoalan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membedakan laki-laki dan wanita (gender differences) tidak diperhatikan. Penelitian tentang gender pun pada umumnya belum menjelaskan ketimpangan gender secara rinci karena penelitian pada umumnya cenderung melihat masalah keterlibatan wanita dari sudut pandang ekonomi : mencakup alokasi waktu dan pengupahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kekurangan tersebut, yaitu dengan melihat mekanisme sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengkonstruksi ketimpangan gender. Hal ini meliputi bentuk-bentuk konstruksi ketimpangan gender dalam sektor industri yang membedakan peran laki-laki dan wanita. Pemahaman konstruksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik keberadaan wanita dan industri ini akan memungkinkan dirumuskan kebijakan yang lebih tepat tentang hubungan industrial yang berwawasan gender sehingga dapat mengembangkan sumberdaya dan meningkatkan kesejahteraan wanita. Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua metode utama, survei dan kualitatif, dalam pengumpulan data. Survei digunakan untuk mengetahui konteks industri di mana wanita terlibat dan kualitatif digunakan untuk memahami hakekat keterlibatan dan hubungan-hubungan sosial yang terbentuk dalam industri.
Tantangan pembangunan Ekonomi Dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya Irwan Abdullah
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2221.651 KB) | DOI: 10.22146/jh.762

Abstract

Empat puluh delapan tahun yang lalu, jauh sebelum Orde Baru dimulai, Soedjatmoko menerbitkan sebuah tulisan tentang “pembangunan sebagai masalah kebudayaan”2. Bagi Soedjatmoko, “pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya” (1983:21). Pembangunan itu selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap kehidupan secara menyeluruh, tidak di dalam bagian-bagian yang terpisah. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan ekonomi selalu menyangkut faktor nonekonomi di dalamnya Ada tiga proses di mana kebudayaan mengambil tempat yang sangat penting di dalamnya. Pertama, kebudayaan merupakan faktor penting di dalam mendorong proses transformasi. Kedua, kebudayaan sekaligus dinilai sebagai penghambat proses transformasi karena nilai-nilai yang dimilikinya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dan praktik kehidupan baru. Ketiga, kebudayaan harus pula dilihat sebagai produk dari suatu proses transformasi di mana ia diproduksi dan direproduksi di dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini berusaha membahas ketiga posisi kebudayaan tersebut dan ingin menunjukkan skenario yang perlu dilakukan di dalam proses transformasi masyarakat ke fase berikutnya.
Nilai-Nilai Tradisi Lisan Dalam Budaya Jawa . Soehardi
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.723 KB) | DOI: 10.22146/jh.763

Abstract

Dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang bekerja sama dengan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY menyelenggarakan diskusi dan peragaan tradisi lisan. Realisasi program-program ini merupakan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Juga diamanatkan bahwa pembinaan di bidang kebudayaan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, untuk meningkatkan harkat dan martabat jatidiri dan kepribadian bangsa. Berkaitan dengan program itu, artikel ini akan memaparkan gagasan-gagasan tentang makna nilai-nilai budaya daerah yang sekiranya dapat menyumbang terbentuknya jatidiri bangsa atau identitas bangsa Indonesia dalam wacana globalisasi hubungan-hubungan antarbangsa-bangsa di dunia. Sesuai dengan arah tema itu, pembahasan dalam tulisan ini dipusatkan pada tradisi lisan. Tradisi lisan di Jawa merupakan salah satu cara bagaimana pengetahuan budaya diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda, seperti dongeng anak-anak permainan anak-anak, tembang macapat, ungkapan peribahasa, dan juga pentas wayang kulit purwa. Dalam artikel ini hanya akan dibahas nilai-nilai budaya yang tercantum dalam idiom-idiom ungkapan Jawa dan pentas wayang kulit purwa , yang sekiranya dapat diangkat sebagai salah satu unsur budaya pembentuk kebudayaan nasional. Harapannya adalah agar nilai-niali filosofis dan etika-moral yang terkandung dalam tradisi lisan budaya Jawa itu dapat direvitalisasi dan diintegrasikan dalam konstelasi budaya nasional melalui pendidikan budi pekerti dan pentas wayang.
Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi . Mulyadi
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.69 KB) | DOI: 10.22146/jh.764

Abstract

Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik” (Chandra, 1992; Lauer, 1993). Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang (2001) mempertanyakan “benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?”, ternyata jawabnya “tidak”; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial. Dalam International Encyclopaedia of The Social Sciences Vol. 3 (halaman 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader, t.t.). Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).
Militer Dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI Pada Masa Orde Baru Julianto Ibrahim
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1583.865 KB) | DOI: 10.22146/jh.765

Abstract

Setelah jatuhnya rejim Suharto, keberadaan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial politik digugat oleh banyak pihak. Mereka menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI menempati jabatan-jabatan di luar Hankam yang seharusnya menjadi porsi golongan sipil. Menurut Bilveer Singh, dalam kebanyakan masyarakat barat, peran militer pada dasarnya adalah untuk mendukung aspirasi politik masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Samuel P. Hutington yang mengatakan bahwa mayoritas profesional militer di barat menerima kekuasaan sipil sebagai hak yang sudah semestinya ada. Oleh karena itu, ketika militer “menyimpang” dan ikut campur tangan dalam urusan sipil, maka sebagaimana dikatakan oleh Taufik Abdullah, muncul kekhawatiran yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan illegal telah dilakukan. Pemikiran yang menempatkan militer sebagai kekuatan yang mendukung sipil untuk menjalankan urusan yang menjadi “bagiannya” tidak sepenuhnya diterapkan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kajian-kajian yang memperlihatkan intervensi militer dalam bidang politik menunjukkan bahwa kepentingan militer dan krisis yang dihadapi suatu negara mendorong militer ikut campur tangan dalam urusan sipil. Hal itu bisa dilihat dari kajian yang dikemukakan oleh Harol Crouch , Amos Perlmutter , Finer maupun Claude Welch. Kajian mereka memperlihatkan bahwa intervensi militer dalam segala bidang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Intervensi militer dalam bidang politik tidak dapat dipisahkan dengan penguasaan militer dalam bidang lain seperti bidang ekonomi.
Indonesian Learners’ Difficulties In Understanding The Meaning Of Present Perfect Form In English FX Nadar
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.007 KB) | DOI: 10.22146/jh.766

Abstract

This concise essay is a summary of a limited research project attempting to investigate Indonesian learners’ problems in understanding the English perfect forms. It consists of four parts. Firstly the introduction, which gives an outline of what the essay is about. The second part, a brief literature review, discusses the basic verb phrase structure in English and Indonesian. The third part is a prediction of learners' likely difficulties, and hypotheses based on the ideas drawn from the literature review. Then, the methodology section, the fourth part, discusses how the study is conducted. The fifth part is the result and discussion of the findings, which is finally followed by the conclusion
Sidang Fakir Empunya Kata Karya Syaikh Hamzah Fansuri Kajian Filologis Dan Analisis Semiotik . Sangidu
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1589.577 KB) | DOI: 10.22146/jh.767

Abstract

Hamzah Fansuri merupakan ulama dan ahli sufi pertama yang dipandang telah menghasilkan karya tulis ketasawufan dalam bahasa Melayu tinggi atau baku yang pada gilirannya kelak dipilih menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kecemerlangan gaya penulisan Hamzah sulit ditandingi oleh ulama sezaman dan sesudahnya. Ia dipandang sebagai pemula yang merintis tradisi keilmuan di bidang sastra mistik Melayu, khususnya, dan bahkan di bidang sastra Melayu, pada umumnya (Al-Attas, 1970:178). Ia juga merupakan pemula puisi Islam Nusantara, perintis tradisi keilmuan dan filsafat, serta pembaharu spiritual pada zamannya. Dalam puisi-puisinya, ia menampakkan semangat egaliterisme, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya sebagai pancaran semangat tauhid. Ia juga sebagai potret ahli sufi yang independen dan intelektual yang berani, pendakwah yang gigih, dan karismatik (Hadi W.M., 1995:48-49). Karya-karyanya tidak terhitung jumlahnya, baik yang berbentuk prosa maupun puisi. Sebagian besar karya-karyanya sudah lenyap dimakan zaman dan kutu buku ataupun peristiwa pembakaran terhadap karya-karyanya. Sebagian besar lainnya masih tersimpan di museum-museum ataupun di perpustakan-perpustakaan pribadi, di antaranya berjudul Syarabul-`Âsyiqîn, Al- Muntahî, dan Rubâ`î Hamzah Fansuri.
Permasalahan Wanita Dalam Novel Nh. Dini: Analisis Kritik Sastra Feminis Sariyati Nadjamudin-Tome
Humaniora Vol 14, No 3 (2002)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.535 KB) | DOI: 10.22146/jh.768

Abstract

Penelitian novel La Barka bertolak dari suatu permasalahan pokok, yaitu wujud permasalahan wanita (isu wanita) yang ditampilkan teks La Barka suatu karya sastra yang ditulis oleh pengarang wanita Nh. Dini. Isu wanita itu terutama berkaitan dengan pembagian kerja secara seksual, cinta segitiga, dan sosiokultural dalam suatu perkawinan campur. Dalam penelitian ini, digunakan teori kritik sastra feminis (KSF) untuk menganalisis teks La Barka. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa timbulnya berbagai isu wanita atau permasalahan wanita merupakan akibat dari beberapa sebab yang bersumber dari (1) paham patriarki yang dianut oleh pria, yang menekankan adanya pembagian kerja secara seksual, dan yang harus dipatuhi oleh kaum wanita, (2) perilaku agresivitas pria dalam bentuk cinta segitiga dengan wanita lain, dan (3) perbedaan sosiokultural, termasuk norma sosial dalam suatu perkawinan campur, yang menimbulkan berbagai perbenturan dan pergeseran norma sosial dan perilaku deviasi. La Barka melegitimasi bahwa tidak selalu kekeliruan, kelemahan, dan tindak deviasi, baik pria maupun wanita, bersumber pada diri kaum wanita, seperti pandangan tradisional selama ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2002 2002


Filter By Issues
All Issue Vol 37, No 1 (2025) Vol 36, No 2 (2024) Vol 36, No 1 (2024) Vol 35, No 2 (2023) Vol 35, No 1 (2023) Vol 34, No 2 (2022) Vol 34, No 1 (2022) Vol 33, No 3 (2021) Vol 33, No 2 (2021) Vol 33, No 1 (2021) Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No 3 (2019) Vol 31, No 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) Vol 19, No 2 (2007) Vol 19, No 1 (2007) Vol 18, No 3 (2006) Vol 18, No 2 (2006) Vol 18, No 1 (2006) Vol 17, No 3 (2005) Vol 17, No 2 (2005) Vol 17, No 1 (2005) Vol 16, No 3 (2004) Vol 16, No 2 (2004) Vol 16, No 1 (2004) Vol 15, No 3 (2003) Vol 15, No 2 (2003) Vol 15, No 1 (2003) Vol 14, No 3 (2002) Vol 14, No 2 (2002) Vol 14, No 1 (2002) Vol 13, No 3 (2001) Vol 13, No 1 (2001) Vol 12, No 3 (2000) Vol 12, No 2 (2000) Vol 12, No 1 (2000) Vol 11, No 3 (1999) Vol 11, No 2 (1999) Vol 11, No 1 (1999) Vol 10, No 1 (1998) No 9 (1998) No 8 (1998) No 6 (1997) No 5 (1997) No 4 (1997) No 3 (1996) No 2 (1995) No 1 (1995) No 1 (1994) No 3 (1991) No 2 (1991) No 1 (1989) More Issue