JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No1 (2025): April"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM AKSI TERORISME DI INDONESIA: ANALISIS MELALUI PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL ]]>
<![CDATA[Sari, Indah Puspita]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.39443
<![CDATA[Pada masa kini jumlah perempuan yang terlibat dalam jerat terorisme semakin meningkat. Kekeliruan dalam menafsirkan makna jihad membuat mereka terjebak dalam lingkaran terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan perempuan untuk terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia kemudian dianalisis menggunakan teori pilihan rasional. Hasilnya perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni ajakan orang terdekat, iming-iming surga, balas dendam, krisis identitas. Analisis teori pilihan rasional menunjukkan bahwa aktor memiliki suatu tujuan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Perempuan yang terjerat kasus terorisme memiliki tujuan salah satunya mendapatkan surga. Perempuan sebagai aktor akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kesimpulannya, keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, sosial, dan ideologis, serta didorong oleh keputusan rasional berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI BIROKRASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Andhi Rahmadi]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42290
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik atau biasa disebut e-goverment. E-goverment sendiri merupakan bagian dari konsep smart city di Indonesia. Salah satu wilayah yang saat ini mengembangkan konsep smart city di bidang pemerintahan adalah Kabupaten Gresik. Strategi baru yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gresik dalam mendukung pengembangan smart city yakni dengan penciptaan inovasi berbasis aplikasi atau mobile dalam pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan temuan dilapangan secara langsung. Pemilihan informan dipilih secara sengaja yang dianggap paham mengenai hal yang akan dikaji, mengambil data dari sumber yang dianggap relevan sesuai dengan permasalahan dan tema yang diangkat, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan menentukan ketepatan hasil penelitian.Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam Implementasi Birokrasi Digital Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Smart City di Kabupaten Gresik pelaksanaanya masih belum maksimal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi birokrasi digital dalam pelayanan publik dianalisis berdasarkan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan terstruktur. Untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi baik dari inovasi pelayanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan, dengan begitu smart city di Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[MILITERISME DALAM POLITIK INDONESIA: SEJARAH RESTROSPEKTIF ORDE BARU DAN TANTANGAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Paryanto, Paryanto]]>;
<![CDATA[Laela Khasanah, Isrofiah]]>;
<![CDATA[Riyanto, Sugeng]]>;
<![CDATA[Alqarni, Wais]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42755
<![CDATA[Artikel ini menganalisis peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia dengan fokus pada dampaknya terhadap kestabilan kekuasaan dan tantangannya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Melalui metode literature review yang holistik, penelitian ini bertujuan merinci secara proaktif dampak jangka panjang peran militer dan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk menjaga objektivitas. Dengan menggali pemikiran dan motivasi di balik keputusan strategis militer, penelitian ini mengisi celah informasi dan memberikan wawasan mendalam terhadap konteks historis Orde Baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran militer berhasil menjaga kestabilan politik dengan konsekuensi negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan represif. Dominasi militer dalam kebijakan politik dan ekonomi juga menciptakan ketidaksetaraan dan korupsi. Evaluasi terhadap peran militer menyoroti kompleksitas kontribusinya, sementara dampaknya terhadap masyarakat dan oposisi menciptakan iklim politik otoriter. Implikasi terhadap perkembangan politik pasca-Orde Baru menciptakan tantangan dan peluang, memerlukan reformasi yang mendalam untuk memastikan transisi yang demokratis dan inklusif. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap peran militer dalam sejarah politik Indonesia ini membentuk pijakan kritis untuk membimbing pembangunan masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[A VISUAL STORYTELLING COMMUNICATION IN PURWOKERTO TOURISM PROMOTION VIDEO ]]>
<![CDATA[Ulfah Rosyidah]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42763
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas video promosi wisata Purwokerto yang menggunakan teknik visual storytelling untuk menarik audiens dan menyampaikan pesan destinasi wisata. Video ini menggabungkan elemen visual yang menggugah, seperti keindahan alam, aktivitas menarik, dan interaksi sosial, dengan narasi yang menyentuh emosi, memungkinkan audiens merasakan pengalaman yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video ini berhasil meningkatkan minat audiens, terbukti dengan tingginya angka engagement di media sosial (1,9 juta views, 91.800 likes, dan 38.200 shares). Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas sebesar 34,2% pada tahun 2024 mencerminkan dampak positif dari promosi melalui media sosial. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung promosi wisata dan pembangunan infrastruktur juga berperan penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa teknik visual storytelling dalam video promosi wisata efektif dalam mempengaruhi persepsi audiens dan mendorong mereka untuk mengunjungi destinasi wisata, sambil memperkenalkan keindahan alam serta budaya lokal.]]>
<![CDATA[Pengembangan Desa Digital Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ]]>
<![CDATA[HARDIYANSYAH, rakhmat_hardiyansyah]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42780
<![CDATA[Era desentralisasi dan otonomi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satu contoh keberhasilan implementasi konsep desa digital adalah Desa Kalikoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kajian penelitian ini menggunakan teori elemen sukses pengembangan e-government dari Harvard JFK School of Government, yang mencakup tiga aspek utama: support, capacity, dan value. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa Kalikoa dalam mengembangkan desa digital dipengaruhi oleh dukungan pemerintah serta kapasitas pengelolaan sumber daya yang memadai. Pengembangan desa digital ini memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah desa, tetapi juga bagi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung serta anggaran yang masih minim.]]>
<![CDATA[Bagaimana Social Identity Theory Menjelaskan Aksi Kolektif: Sebuah Kajian Literatur Sistematis Menggunakan Basis Data Scopus. ]]>
<![CDATA[Saputra Syarif, Akhmad]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42813
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Teori Identitas Sosial (SIT) dalam menjelaskan fenomena aksi kolektif dalam konteks sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah systematic literature review yang mengkaji studi-studi yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024. Studi yang terpilih dalam review ini berfokus pada penggunaan SIT dalam menjelaskan keterlibatan individu dalam aksi kolektif yang berbasis identitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIT dapat menjelaskan aksi kolektif dengan menekankan pentingnya identifikasi diri terhadap kelompok. Semakin kuat identifikasi sosial seseorang dengan kelompoknya, semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam aksi kolektif tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa SIT memiliki kelebihan dalam konsistensinya dalam memprediksi keterlibatan dalam aksi kolektif. Namun, beberapa kelemahan ditemukan terkait dengan keterbatasan aplikasinya dalam konteks budaya dan kelompok yang berbeda. Kesimpulannya, SIT menawarkan kerangka yang kuat dalam memahami motivasi individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kelemahan dalam penerapannya di berbagai konteks sosial yang lebih luas.]]>
<![CDATA[author: Gevan a dalam Perspektif Kebijakan Bilateral dan Implikasinya terhadap Geopolitik Transportasi Udara Nasional: Diplomasi Penerbangan antara Indonesia dan Rusia dalam Perspektif Kebijakan Bilateral dan Implikasinya terhadap Geopolitik Transportasi Udara Nasional ]]>
<![CDATA[Wala, Gevan Naufal]]>;
<![CDATA[Antonovich, Lazarev Viktor]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42839
<![CDATA[Artikel ini menganalisis dinamika diplomasi penerbangan antara Indonesia dan Rusia serta implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, hubungan penerbangan bilateral memiliki peran strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, eksekutif maskapai penerbangan dan pakar transportasi udara, serta analisis dokumen kebijakan bilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia mengalami dinamika seiring perubahan kepentingan strategis kedua negara, di mana Indonesia berupaya memperluas konektivitas udara internasional sementara Rusia memposisikan diri sebagai hub penghubung Asia-Eropa. Tantangan utama dalam implementasi meliputi hambatan teknis, perbedaan standar keselamatan dan keamanan, serta implikasi geopolitik dari sanksi internasional. Penelitian menemukan bahwa kerjasama penerbangan dengan Rusia berpotensi memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik transportasi udara regional, namun memerlukan pendekatan diplomasi yang hati-hati untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Model kerjasama yang diusulkan menekankan pembentukan kerangka regulasi bersama, peningkatan kapasitas angkut, transfer teknologi, dan penguatan keamanan penerbangan.]]>
<![CDATA[OIC and Energy Transition in The Midst of The Complexity of The Middle East: OKI DAN TRANSISI ENERGI DI TENGAH KOMPLEKSITAS KAWASAN TIMUR TENGAH ]]>
<![CDATA[Al Hasyim, M. Musa]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42953
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang tidak efektifnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengimplementasi percepatan transisi energi di negara-negara anggotanya karena kompleksitas politik di Timur Tengah dengan terpecahnya aliansi, aliansi Arab Saudi dengan blok Barat bersama Amerika Serikat melawan aliansi Iran bersama Blok Timur Rusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan komparasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan transisi energi kontemporer yang dilakukan oleh organisasi internasional. Dalam memecahkan permasalahan, penelitian ini menggunakan teori Neo Realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana ditemukan aturan dan program-program dalam OKI dalam upaya percepatan transisi energi tidak cukup sukses karena sistem anarki internasional sehingga hasil kesepakatan bersama belum maksimal dijalankan oleh anggotanya. Masing-masing anggota OKI tidak saling mendukung dalam menghadapi ancaman bersama bernama perubahan iklim dan justru memandang aliansi di Timur Tengah sebagai ancaman bersama yang jauh lebih penting. Hasil penelitian menunjukkan meski Timur Tengah adalah wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim, hal tersebut tidak menjadikan Timur Tengah cukup sadar betapa pentingnya keamanan lingkungan akibat perubahan iklim yang mengancam keselamatan seluruh makhluk hidup di muka bumi.]]>
<![CDATA[PENGARUH POLITIK UANG (MONEY POLITICS) TERHADAP PILIHAN MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Putra, Heru Permana]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43004
<![CDATA[Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, dari pengalaman pemilu yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, cukup banyak isu yang mengangkat tentang pengaruh politik uang terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal ini menjadi sangat menarik, karena dari setiap periode dilaksanakan pemilu, isu politik uang semakin meningkat terhadap keterpilihan seorang calon dalam memenangkan kontestasi pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Padang. Untuk mengkaji permasalahan politik uang pada pilkada di Kota Padang, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil dari temuan dilapangan menjelaskan, bahwa pengaruh politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi Masyarakat sehingga terpengaruh oleh politik uang antara lain; Tingkat Pendidikan; latar belakang ekonomi dan sosial; pengalaman pemilu sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik politik uang diterima oleh semua lapisan masyarakat (masyarakat politik dan masyarakat sipil) sebagai sesuatu yang biasa. Praktik politik uang seperti menjadi salah satu bahagian dari pelaksanaan Pemilu. Walaupun masyarakat menilai praktik politik uang sebagai perilaku yang tidak baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDEKATAN ONE HEALTH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS RABIES DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Ari, Ari Mardiana]]>;
<![CDATA[Delly , Delly Maulana]]>;
<![CDATA[Titi Stiawati, Titi Stiawati]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43138
<![CDATA[Rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan dan masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan One Health melalui Collaborative Governance dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penelitian mengenai implementasi One Health melalui Collaborative Governance dalam pengendalian zoonosis rabies di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-sektor telah dilakukan melalui program vaksinasi massal pada hewan penular rabies (HPR), surveilans kasus rabies, edukasi masyarakat, dan pengelolaan anjing liar. Namun, tantangan seperti koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya keterlibatan pihak yang berkolaborasi masih menjadi hambatan dalam implementasi One Health. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan One Health efektif dalam mengintegrasikan upaya pengendalian rabies, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas, komitmen politik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.]]>
