cover
Contact Name
Hatta Abdi Muhammad
Contact Email
Hatta.abdi@unja.ac.id
Phone
+6281336709980
Journal Mail Official
Jisip-unja@unja.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi Faculty of Social and Political Science Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Published by Universitas Jambi
ISSN : 2597789X     EISSN : 25977938     DOI : DOI: https://doi.org/10.22437/jisipunja.
Core Subject : Humanities, Social,
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No1 (2025): April" : 14 Documents clear
Repositioning the Modern Islamic Movement in the Midst of Social and Political Changes in Southeast Asia: Social and Political Changes in Southeast Asia munandar, arism
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43148

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika reposisi gerakan Islam modern di Asia Tenggara dalam merespons perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini mencerminkan adanya transformasi orientasi dan strategi dakwah gerakan Islam dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mengkaji secara komparatif organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah di Indonesia, ABIM dan IKRAM di Malaysia, serta sejumlah organisasi Islam di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan Islam modern di kawasan ini tidak hanya berperan dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam isu-isu strategis seperti pendidikan, keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Reposisi ini memperlihatkan bahwa Islam mampu hadir sebagai kekuatan etis dan sosial yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan karakter keilahiannya. Dalam konteks global, Islam Asia Tenggara bahkan berpotensi menjadi model alternatif peradaban Islam yang inklusif, moderat, dan berkemajuan. Oleh karena itu, reposisi gerakan Islam modern merupakan sebuah ikhtiar intelektual dan praksis untuk menjadikan Islam sebagai aktor transformatif dalam masyarakat yang terus berubah.
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Ramadhani, Nur Fitri Izzati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43223

Abstract

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep Women’s Active Agency Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai affirmative action yang maksimal dan merata.
Analisis Praktik Government Public Relations Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Excellence Theory Almira Yoshe Alodia; Resya Nur Intan Putri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi dan peran Government Public Relations (GPR) Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan perspektif Excellence Theory. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti melibatkan wawancara mendalam dengan Koordinator Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, dan dua orang bagian Pranata Humas Ahli Pertama, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Excellence dalam praktik GPR pada Pemkab Banyumas masih belum sepenuhnya optimal. GPR Pemkab Banyumas cenderung kurang terlibat dalam manajemen strategis dan menerima arahan secara top-down, serta model PR yang diterapkan lebih fokus pada model satu arah informasi publik, sementara pendekatan komunikasi dua arahnya belum optimal meski tetap dilakukan. Tetapi, beberapa prinsip Excellence tetap terlihat pada praktik GPR seperti terbentuknya unit terpisah dari unit lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab, dan aktivitas yang dilakukan tetap memperhatikan etika. Meski tidak semua prinsip Excellence diimplementasikan, namun GPR Pemkab Banyumas masih dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi dan penghubung pemerintah dan publik secara optimal. Hal ini dikarenakan organisasi maupun instansi memiliki perbedaan karakteristik, konteks budaya, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mereka mengaplikasikan model PR yang berbeda pada saat praktiknya.
Thrifting Mengguncang Keamanan Maritim di Kepuluan Riau dalam Perspektif Blue Security Anisa, Ria
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.48137

Abstract

Penyelundupan thrifting di Kepulauan Riau menjadi isu signifikan yang memengaruhi keamanan maritim. Praktik ini merupakan contoh blue crime, karena para penyelundup memanfaatkan jalur laut ilegal dan pelabuhan kecil tersembunyi untuk memasukkan pakaian bekas dari Singapura dan Malaysia. Masalah mendasar muncul dari lemahnya tata kelola maritim dan celah regulasi yang dimanfaatkan oleh jaringan transnasional, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dampak penyelundupan thrifting terhadap keamanan maritim Indonesia melalui lensa blue security, dengan menggunakan kerangka tata kelola maritim, Maritime Domain Awareness (MDA), dan Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan resmi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan thrifting berdampak pada tiga dimensi: pertama, keamanan ekonomi maritim, melalui pelemahan industri tekstil nasional dan munculnya ekonomi ilegal di Batam; kedua, keamanan sosial dan kesehatan, serta paparan terhadap limbah tekstil berbahaya; dan ketiga, keamanan lingkungan laut, melalui pembuangan ilegal di pelabuhan tersembunyi dan akumulasi limbah tekstil di sepanjang garis pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan maritim Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan normatif, sehingga tidak memadai untuk menangani kompleksitas penyelundupan thrifting. Penguatan tata kelola maritim yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan koordinasi antar instansi menjadi langkah krusial untuk menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional.

Page 2 of 2 | Total Record : 14