JURNAL GOVERNANCE OPINION
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Articles
114 Documents
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK DI KELURAHAN PETISAH HULU ]]>
<![CDATA[Roberth Perdamean L]]>;
<![CDATA[Ade Putr iAyu Purba]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu terhadap kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana dalam menguji hipotesis, dan analisis uji t dan uji f. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner terhadap 41 Wajib Pajak pada warga Kelurahan Petisah Hulu menunjukan bahwa tabel nilai t hitung berdasarkan output SPSS 15 adalah sebesar 6,097 artinya t hitung > t tabel. Uji f menunjukkan bahwa uji f test didapat nilai f hitung sebesar 37,169 dengan probabilitas 0,000 probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu atau dapat dikatakan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap pelayanan aparatur Kelurahan Petisah Hulu]]>
<![CDATA[PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SARI REJO KECAMATAN MEDAN POLONIA ]]>
<![CDATA[Alexsius Apunimawar Jelita Zai]]>;
<![CDATA[Informasi Laia]]>;
<![CDATA[Parlindungan Marpaung]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi saya yang berjudul tentang “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia”. Dalam hal, ini penulis meneliti karena penyelenggara pemerintah dalam pelayanan publik menjadi priotas utama dalam mewujudkan pelayanan prima yang bersifat tranparansi, akuntabilitas, dan partipasi pada masyarakat. Analissis datta yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks kusus alamiah dengan memafaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Kelurahan Sari Rejo, serta untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan good governance dalam pelayanan publik tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN BORONADU KABUPATEN NIAS SELATAN ]]>
<![CDATA[Septiliyanus Hulu]]>;
<![CDATA[Albertus Hia]]>;
<![CDATA[Ideal Zalukhu]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) khususnya di tiga desa di Kecamatan Boronadu belum terlaksana seefektif yang diharapkan karena dari 10 Desa haanya 3 Desa yang masih melakukan program ini. Camat, Kepala Desa dan lembaga PAMSIMAS berupaya agar desa desa yang belum menjalankan program ini. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program di 3 desa sudah berjalan namun masih pelu perbaikan dalam hal fasilitas, karena dengan menggunakan program ini masyarakat setempat khususnya Desa yang mendapatkan Program PAMSIMAS ini telah amat sangat terbantu dalam hal kebutuhan air bersih.Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Program PAMSIMAS yang ada di Kecamatan Boronadu cukup Efektif. Faktorpendukung dan penghambat dari keefektivitasan program Pamsimas di Kecamatan Boronadu terdapat beberapa poin yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Sebagai salah satu dari faktor pendukung dari program PAMSIMAS ini adalah pembangunan infrastruktur yang telah mencapai 100%, namun dalam hal kualitas air masih terdapat perbaikan.Camat, Kepala Desa dan lembaga PAMSIMAS berupaya agar program ini tersosialisasi seperti di desa desa yang sudah menjalankan program ini di kecamatan Boronadu.Sarana dan prasarana penyediaan air minum yang diberikan atau diakses masyarakat dengan system perpipaan faktor penghambat PAMSIMAS yakni menyangkut dari penyaluran air yang bermasalah sehingga kualitas serta kuantitas airnya kadang kadang masih berkarat.Serta salah satu yang menjadi faktor penghambatnya ialah anggaran yang menjadi keputusan dari pemerintah sendiri, karena masih dinilai terlalu besar bagi masyarakat yang menjadi penerima dari program PAMSIMAS ini. Geografis dari lokasi di desa desa yang masih sulit dijangkau sehingga belum semua desa dapat melakukan program PAMSIMAS.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM POS SAHABAT ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN SOSIAL ANAK DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI PANYABUNGAN ]]>
<![CDATA[Surya Dharma]]>;
<![CDATA[Ayu Nofita Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Pos Sahabat Anak di Panyabungan bertujuan untuk menekan jumlah anak jalanan di Panyabungan.Masalah anak jalanan adalah masalah yang sulit diselesaikan, karena anak jalanan muncul karena berbagai faktor.Pos Sahabat Anak merupakan solusi dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara khusunya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi masalah anak jalanan di Panyabungan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanan Program Pos Sahabat Anak di Panyabungan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber- narasumber yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa program Pos Sahabat Anak di Panyabungan belum efektif hal ini ditunjukan dengan Pelaksanaan program pos sahabat anak di Panyabungan memiliki beberapa hambatan, Dari mulai kurangnya saranan dan prasarana dilapangan, tidak adanya rumah singgah untuk anak jalanan, kurangnya penanganan yang lebih intensif kepada anak jalanan, tidak melibatkan lembaga diluar pemerintah, para petugas Pos Sahabat Anak yang belum kompeten dan belum memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa empati kepada anak jalanan, dan kondisi sosial ekonomi dilingkungan anak jalanan masih belum mendukung program Pos Sahabat Anak di Panyabungan ini.]]>
<![CDATA[PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Sitearo Ndruru]]>;
<![CDATA[Irene Silviani]]>;
<![CDATA[Edison Tafonao]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan pendamping desa merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraann masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Keberadaan Pendamping Desa untuk membantu Pemerintahan Desa dalam membangun masyarakat lebih maju dan mandiri. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan maupun pemantuan. Saat ini Peranan Pendamping Desa terhadap penguatan pemerintahan desa sudah berjalan mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Dan untuk itu peneliti tertatik untuk mengkaji dan meneliti Peranan Pendamping Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa yang bertujuan mengetahui bagaimana peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan Desa melalui pendampingan. Adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu: 1). Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam penguatan pemerintahan desa di Desa Bertah?, 2). Apa faktor penghambat / kendala pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan di Desa Bertah? Penelitian dilaksanakan di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan 1). Wawancara, 2). Observasi dan 3). Dokumentasi. Fokus penelitian adalah peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan beberapa bentuk penguatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pendamping desa antara lain: 1). Perencanaan, 2). Pelaksanaan, 3). Pemberdayaan masyarakat, dan 4). Pemantauan.]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAMPAK COVID-19 ]]>
<![CDATA[Doli Tua Mulia Raja Panjaitan]]>;
<![CDATA[Yaaro Laowo]]>;
<![CDATA[Widarman Zai]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dimana disebabkan oleh arus urbanisasi serta tingginya angkatan kerja yang tidak terserap kerena minimnya pengalaman dan keahlian pencari kerja sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Oleh karena itu, salah satu instansi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara sangat berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di massa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19. Di mana dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif melalui Teknik Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19 dalam melaksanakan Strategi untuk mengatasi pengangguran dengan program MTU (Mobile Training Unit) Kejuruan tata rias yang bersumber dari dana APBD, di massa Pandemi Covid-19 banyak perusahaan terdampak Salah satu strategi yang di lakukan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara meberikan stimulus berupaya dana bantuan kepada perusahaan perusahaan atau para UMKM (Usaha Kecil Menengah) supaya perusahaan dan UMKM tersebut tidak gulung tikar dan bisa tetap bertahan dimasa Pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI POLITIK PERINDO PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Madin Silalahi]]>;
<![CDATA[Parlindungan Marpaung]]>;
<![CDATA[Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan]]>;
<![CDATA[Bastian Da’o]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Political parties are political organizations that have the authority to recruit legislative candidate figures in each general election. The low participation of women in politics is caused by women assuming that politics is men's business and advancing as a legislative candidate only spends money. This study aims at finding out how the Perindo Party's DPW process in recruiting women who have the ability to be promoted as legislative candidates. The study uses a qualitative descriptive approach. DPW Perindo Party of North Sumatra carries out the function of political recruitment in recruiting women legislative candidates for the North Sumatra DPRD. The results showed that the North Sumatra Perindo DPW carried the North Sumatra Province DPRD candidates, there were 59 men with a percentage of 64.8% while women legislative candidates numbered 32 people with a percentage of 35.2%. Based on the results of research conducted, the recruitment process is carried out openly by reporting acceptance of registration through banners, billboards and the official website of the Perindo Party. It is followed by the implementation of fit and proper test, compilation of a provisional list of candidates. After that the registration was done in the General Election Commission (KPU) and the official announcement of permanent candidates for legislative candidates through the mass media. Recruitment is carried out without any element of female discrimination. The obstacle in recruiting is the difficulty in finding female figures who are willing to run for legislative candidates.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA KINEPEN MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Fauzi Zuhri Surbakti]]>;
<![CDATA[Andrion Ginting]]>;
<![CDATA[Muhammed Muiz Sitepu]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jenis Penelitian yang digunakan dalam sekripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Kinepen, tokoh adat, tokoh masyarakat, staf pegawai, dan kepala desa Kinepen. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam strategi pemerintah desa dalam membangun desa Kinepen masa Pandemi Covid 19, yaitu pemerintah desa dengan menggunakan anggaran desa memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa Kinepen serta mewajbkan bagi seluruh masyarakat desa untuk ikut serta dalam program vaksinasi masal yang dianjurkan oleh pemerintahan. Strategi lainnya pemerintahan desa Kinepen membangun jalan di seluruh desa Kinepen. Supaya sarana dan prasarana mudah masuk ke desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.]]>
<![CDATA[STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM MENGUSUNG DAN MENENTUKAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI NIAS SELATAN PERIODE 2020-2025 ]]>
<![CDATA[Madin Silalahi]]>;
<![CDATA[Dermanjaya Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of mapping the right strategy is to achieve the goals and objectives as expected and can also have a positive impact on the entire community through political education and increase public participation in democracy. The research method used is to find concrete answers in the field and to determine informants in order to obtain accurate information and data through interviews, documentation, research techniques and observation (observations). The research method is a qualitative approach with 15 informants. The conclusion is that the strategy carried out by the Democratic Party must go through a regulatory mechanism and be in line with the vision and mission of the Democratic Party. In addition, inhibiting factors, both internally and externally, also become obstacles in the process of determining the candidate pairs to be carried later in the Election of the Head of the Regional Head of South Nias in December 2020, they must also be coordinated with the DPD (Regional Representative Board) of the Democratic Party of North Sumatra. The community's response and the forms of participation provided by the community in the Election of the Head of the South Nias Region must choose a candidate pair who has a track record that is known by the community before giving their political choice and can run well and conducive.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MANGAN MOLIH KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI ]]>
<![CDATA[Hastra Aminoto Laia]]>;
<![CDATA[Andi Randhika Perangin-Angin]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur di desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan cara wawancara, dokumentasi dan observasi dalam mengumpulkan data. Analisis data yang digunakan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan Peranan Pemerintah dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa dapat disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik yang secara procedural dan petunjuk pelaksanaan pembangunan, Pemerinah Desa telah melaksanakan perannya menggandeng LKD terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) guna melaksanakan pembangunan Infrastruktur dengan berkonsultasi dengan pengelola kegiatan di desa guna melaksanakan pembangunan oleh Masyarakat Desa sebagaimana terpampang di papan pengumuman Desa sesuai keahlian masing-masing dan melibatkan masyarakat pada setiap pembangunan infrastruktur di desa Mangan Molih. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Mangan Molih adalah dengan memberikan kewenangan kepada Dusun untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.]]>
