cover
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL GOVERNANCE OPINION
ISSN : 27163407     EISSN : 2088902X     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Articles 114 Documents
KEWASPADAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KEPADA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SAMOSIR Prietsaweny Riris T. Simamora; Jourdan Ricky P Tamba; Elma Sandova Surbakti
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalan untuk menggambarkan dan menganalisis Kewaspadaan BPBD kepada bencana di Kabupaten Samosir dan untuk mengetahui faktor penghambat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut berasal dari naskah wawancara catatan lapangan foto videotape dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan baik usaha-usaha BPBD Kabupaten Samosir adalah dalam penanggulanagan bencana yaitu: (a) Sosialisasi (b) Kontinjensi dan (3) Gladi Lapang. Faktor penghambat BPBD dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir yaitu (a) Kurangnya dana dari pemerintah sehingga dalam penanggulangan bencana biasanya kurang efektif dan lambat di tangani oleh pemerintah BPBD (b) Kurangnya alat yang tersedia di instansi BPBD saat melaksanakan pertolongan pada saat terjadi bencana (c) Kurangnya SDM atau personil di bagian bidang kewaspadaan.
STRATEGI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA HILIMBOWO KECAMATAN ULUGAWO Hadisman Gea; Rehmuli Karo Karo; Wati Marni Lase
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan desa bertujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam keluarga maupun lingkungan, jalan salah satu urat nadi yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggunglangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan peran pembangunan jalan sangat berdampak bagi hidup masyarakat,dengan keterbukaan akses jalan di desa dapat bermanfaat bagi semua orang dalam melakukan pelayanan dan kegiatan laiinya, juga sangat membantu masyarakat dalam menjangkau wilayah yang lain. Absatrak ini Menyajikan tetang upaya upaya dan strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan pembagunan yang berkulaitas di Desa. Untuk terus dilakukan pembangunan dengan terus menerus dan berkelanjutan. Warga desa dan masyarakat berhak mengakses pembangunan yang ada demi kemajjuan hidup dan peningkatan taraf ekonomi yang bermutu. Selain itu peran pemerintah dalam menyusun berbagai strategi upaya menjalankan pembangunan tidak hanya sekedar melakukan, namun pemerintah melakukan penataan serta pengajakan partisipan masyarakat dalam mengusahakan dan mengerjakan sebagaian dari pembangunan desa, untuk dapat dimanfaatkan bersama tujuan dalam membangun dan mensejahterakan kehidupan bangsa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal) Teman Yuce Gulo; Besti Rohana Simbolon; Karyawati Ndruru
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di kecamatan medan sunggal sampah merupakan salah satu persoalaan yang cukup mengganggu dimana peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat sehinggadapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beraneka macam. Sampah merupakan benda yang tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini PEMKO Medan melimpahkan kewenagan kepada Camat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pada lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini reduksi data,penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Bersasarkan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Medan Sunggal juga memberikan pelayanan pengelolaan sampah melalui personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Dengan mempersiapkan seperti sarana dan prasarana.
PERANAN KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN KOTA BANGUN KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN Open Sastramaeli Gulo; Elisabeth Sitepu; Fajarman Halawa
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan yaitu mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, mengetahui hambatan yang dihadapi lurah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan informan lurah Kelurahan Kota Bangun, Staf Kelurahan dan masayakat. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan lurah Kelurahan Kota Bangun dalam merencanakan pembangunan infrastruktur jalan belum menunjukkan peran yang maksimal, dimana pembangunan yang dilakukan tidak selesai tepat waktu. Faktor penghambat peranan kepemimpinan lurah Kelurahan Kota Bangun dalam pembangunan infrastruktur jalan, yaitu : kurangnya biaya, belum terciptanya komunikasi dan kurang melibatkan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM PILKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 Afe Erma Telaumbanua; Piki Darma Kristian Pardede; Fowaabadodo Ndruru
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan kenetralitasan ASN selama pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Nias Selatan dan menyelidiki alasan yang mendasari keterlibatan mereka dalam politik praktis. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan mengungkapkan bahwa 21 kasus ASN terkait dengan keterlibatan dalam politik praktis, yang dipicu oleh faktor internal seperti politik kekerabatan, serta faktor eksternal seperti pengaruh emosional dan janji politik.
STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DIKOTA MEDAN Doli TMR Panjaitan; Rada Agencia Christanti Girsang; Sudi Mawarni Telaumbanua
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Medan, terlebih lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga banyak yang menganggur atau dicap sebagai pengangguran. Dampak dari pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, kriminalitas, pemukiman kumuh, kemiskinan dan ketidakseimbangan antara pasar tenaga kerja dan pencari kerja juga menjadi penyebab pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik pengumpulan data. Fokus utama pada penelitian ini adalah menggunakan indikator penempatan tenaga kerja, yaitu; pendidikan, kesehatan fisik dan mental, Pengalaman kerja, Keterampilan Kerja, Fokus Status Perkawinan, Sikap, Usia. Informan dan dokuman yang saling adalah sumber data pada penelitian ini, penggunaan teknik pengumpulan data, analisis data penyajian data yang diterapkan pada penelitian ini. Pada hasil penelitian ini strategi yang digunakan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan, dengan menyediakan aplikasi SIDUTA, menberikan program pelatihan, melakukan job fair mini, dan melakukan kerja sama dengan perusahan yang menyediakan lowongan kerja ke luar negeri, program tersebut telah dilaksanakan, pada evaluasi program tersebut sudah ada yang bekerja, namun ada juga yang belum bekerja. Diharapkan pemerintah lebih sering melakukan pelatihan dan lowongan pekerjaan,agar lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH (STUDI PADA BANK SAMPAH INDUK PERMATA HATI-DLH KOTA MEDAN) Muhammad Rivai Hasibuan; Saurlin Pandapotan Siagian; Notes Wau
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah (Studi pada Bank Sampah Permata Hati-DLH Kota Medan) juga apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Kualitatif adalah metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, meninjau langsung kelapangan serta menggunakan dokumentasi. Setelah data diperoleh lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Hiberman. Riset ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah melalui Program Bank Sampah (Studi pada Bank Sampah Permata Hati-DLH Kota Medan) telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan persyaratan konstruksi Bank Sampah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti telah dimilikinya ruang pelayanan, fasilitas kantor yang serba lengkap, wadah pemilah serta computer telah tersedia untuk proses kegiatan Bank Sampah,.pengurusan Bank Sampah telah dibekali pelatihan untuk menunjang kegiatan dalam proses pelaksanaan Bank Sampah, dan Mengenai penggajian sudah cukup terlaksana dengan baik. Sumber pendanaan yang ada di bank sampah Permata hati-DLH Kota Medan masih berasal dari uang kas yang dikumpulkan dari anggota bank sampah. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah sudah cukup baik. Kinerja Bank Sampah Permata Hati- DLH Kota Medan dinilai cukup baik. Adapun faktor pendukung dalam Implementasinya adalah organisasi yang baik, kerjasama dengan stakeholder yang baik, peran aktif nasabah, dan Sarana dan Prasarana yang Memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini jumlah pengelola yang masih sedikit dan kurangnya penyertaan modal.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI DESA BANGUN SARI, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN DELI SERDANG) Firdaus Fanaetu; Irene Silviani; Amoholi Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari, dan Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari. Hasil penelitian ini yaitu (1). Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yaitu partisipasi masyarakat dalam masa pencalonan masih minim di karenakan bakal calon kurang mendekatkan diri dengan masyarakat, (2). Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses dimana partisipasi politik masyarakat dalam masa kampanye menurun diakibatkan bakal calon Kepala Desa yang tidak terlalu aktif membuat kegiatan begitupun dengan sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat pada masa kampanye. (3). Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dimana partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara menurun yang di sebabkan oleh pekerjaan lingkungan dan juga kurangnya pendekatan antara bakal calon dengan masyarakat. Faktor faktor yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yaitu (1). Kurangnya Sosialisasi. (2). Sumber Daya Manusia yang masih minimn, dan (3). Pekerjaan/ Mata Pencarian Masyarakat
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KOTA MEDAN Ricky Chrisna Maholi Pasi; Besti Rohana Simbolon; Calfin Sinaga
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Medan dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, serta Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan. Dengan melakukan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang terdapat di lapangan guna diurai dengan lebih tajam dan terperinci dalam proses analisis. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain melalui pengamatan langsung, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen sebagai bahan penelitian. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan menerapkan strategi untuk mengurangi prevalensi stunting dengan tujuan mencapai penurunan setiap tahunnya. Upaya tersebut melibatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta program-program pemerintah yang melibatkan seluruh Dinas dan lembaga-lembaga terkait di Kota Medan yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ditujukan kepada masyarakat Kota Medan. Implementasi program pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan belum mencapai hasil optimal dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai stunting, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya kesadaran masyarakat umum mengenai program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KELURAHAN HELVETIA Pangeran Teguh Anugrah; Mestina Laia; Rosnidar Lase
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Kelurahan Helvetia merupakan bagian dari bagian pemerintahan dan mempunyai hubungan keinterlokalan dengan masyarakat dan bersifat salah satu hal untuk perkembangan kota Medan, daerah mana yang akan dibangun Dianggap sebagai perencana dan pengembang. pada saat yang sama menjadi aspek negatif dari kualitas yang sebenarnya ditunjukkan oleh sistem mengelola. Utilitas Kota Medan Ini baik. Tujuan penelitian ini adalah: (i) mendeskripsikan pelaksanaan tata kelola yang baik di daerah, khususnya di pemerintahan daerah Helvetia, (ii) mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi yang efektif administrasi di wilayah setempat, khususnya di kantor wilayah Kota Helvetia. Jenis analisis deskriptif yang digunakan Metode kualitatif, penelitian dilakukan di kantor kota Helvetia. pengetahuan inti termasuk walikota dan perlengkapannya, yaitu. Hanya 5 orang yang diidentifikasi secara rinci, dimana 10 orang dipilih secara acak selama proses penelitian. Sumber data Data dari wawancara dan data sekunder dari buku dan bahan tertulis lainnya. Jika informasi dan data Oleh karena itu, perlu dikumpulkan dengan benar Analis harus mengkategorikan informasi dan data ke dalam presentasi analitis yang jelas. Setelah data dan informasi dikumpulkan Penelitian, penyajian dan analisis data dilakukan dengan baik. Hasil Penelitian: Penerapan tata kelola yang baik dan Kantor kotamadya Helvetia menunjukkan nomor walikota Helvetia. 138/19-17/SK-MH/IX/2018 tentang Peraturan Prosedur Operasional (SOP) di sekitar Desa Helvetia. Secara umum Pertimbangan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: (i) Prinsip dan tujuan Politik: Pegawai negeri sipil berusaha mencapai tujuan pelayanan publik mereka telah memutuskan, (ii) Sumber Daya: sumber daya atau sumber daya pendukung, Selain sumber daya manusia, peneliti mencatat masih terdapat kesenjangan, (iii) Hubungan Antar Pihak: Hubungan antar perusahaan dilakukan Helvetia adalah kota yang baik, (iv) Karakteristik staf pelaksana: karakteristik Staf pekerjaan umum melaksanakan staf pelaksana yang efektif berkontribusi pada pekerjaan umum Desa Helvetia, (v) Kondisi Sosial, politik dan ekonomi: tentang perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi, Pekerja sosial juga dapat memberikan pelayanan publik yang baik. tidak membeda-bedakan keduanya, (vi) Ketentuan Pelaksana : Sikap yang dianut oleh pelaksana program pelayanan publik adalah sikap hormat dan bermartabat. ramah dalam memberikan pelayanan publik. Hal-hal baik: kerja sama dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan pimpinan, serta potensi perekonomian daerah dan peluang untuk melakukan CSR mandiri, ketika ada sesuatu yang menghalangi: kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan peralatan.

Page 9 of 12 | Total Record : 114