cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL GOVERNANCE OPINION
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 27163407     EISSN : 2088902X     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DI DESA TAREWE KECAMATAN HURUNA KABUPATEN NIAS SELATAN Foarota Laia; Matius Bangun; Sungguh Hati Halawa
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pembangunan desa yang efektif adalah salah satu faktor penting dalam upaya mengembangkan kemandirian desa. Dalam rangka mencapai pembangunan yang optimal, Pengelolaan anggaran sesuai hukum menjadi hal yang sangat krusial, sehingga proses pembangunan dapat berjalan sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Dengan menerapkan strategi pengelolaan dana desa yang cermat dan tepat, Desa Tarewe yang terletak di Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengoptimalan pembangunan infrastruktur di Desa Tarewe dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Tarewe sesuai UU Desa No 6 Tahun 2014. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, terdapat komponen-komponen penting seperti penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, mempertimbangkan faktor lingkungan, mengoptimalkan sumber daya internal, merumuskan strategi yang efektif, dan menjaga komunikasi yang baik. Dengan implementasi strategi pengelolaan dana desa yang efisien, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tarewe telah berjalan secara efektif. Pencapaian program infrastruktur sesuai rencana, partisipasi aktif masyarakat, dan berdampak positif pada kemajuan Desa Tarewe menuju kemandirian dan kemakmuran yang lebih tinggi.
UPAYA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BIDANG PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO Sri Helpina Br. Karo; Pin Pin Pin Pin; Jonilius Ndruru
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Perhubungan memiliki peran strategis di Kabupaten Karo. Dinas ini bertugas membantu Bupati untuk mengurusi segala hal yang terkait dengan perhubungan di daerah tersebut. Secara umum kinerja Bidang Prasarana Dinas Perhubungan sudah cukup baik. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022, disebutkan sumber daya manusia (SDM) perhubungan masih kurang baik, baik tenaga administrasi maupun SDM teknis perhubungan. Dalam riset awal ditemukan ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika bekerja sebagai tim metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek riset dalam tulisan ini, adalah ASN yang bekerja di Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Adapun hasil riset ini adalah kinerja pegawai Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karo saat ini masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarakan observasi, studi kepustakaan dan wawancara, seperti tingkat kehadiran, tingkat penyelesaian tugas, dan tingkat kepuasan masyarakat. Kinerja pegawai Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: motivasi kerja, kompetensi, sarana dan prasarana kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan dari atasan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, yaitu: meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan memberikan penghargaan dan insentif yang sesuai, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai agar dapat meningkatkan kompetensinya, meningkatkan sarana dan prasarana kerjayang memadai, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan meningkatkan kepemimpinan yang baik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PLANNING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA BAPPEDA KOTA MEDAN Martinus Waruwu; Arifin Sihombing; Doli TMR Panjaitan
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur di kantor walikota Medan, dan apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem e-planning tersebut. pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. pada pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembagunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan sudah di kembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat juga memberikan kemudahan dan lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah dalam perencanaan sesuai dengan peraturan yang ada. lalu terkait infrastruktur yaitu untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan, dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Medan masih ada hambatan dalam pelaksanaanya yaitu OPD sering rotasi, jaringan internet juga kurang memadai, dan regulasi belum ada penggunaan secara resmi dalam peraturan walikota.
ANALISIS KUALITAS KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN ANGGRUNG KECAMATAN MEDAN POLONIA Fransisca Lestari Sinambela; Prietsaweny RT Simamora; Putra Salju Loi
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan bidang administrasi kependudukan di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia. Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efesien sangat penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Suatu kinerja pegawai di sebuah organisasi pemerintah diarahkan untuk memberikan pelayanan publik, karena suatu badan atau organisasi pemerintah menjadi penyelenggara publik yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Mengenai tersebut, merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Faktor pendukung dan penghambat yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kemampuan yang baik, motivasi yang kuat, dan dukungan yang diterima. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesediaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai, ikatan dengan organisasi tidak simpatik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja pegawai baik saat membagikan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan keterampilan yang baik, bermotivasi tinggi, dan dukungan dari setiap pegawai diterima. Sehingga membuat masyarakat puas dengan kinerja pegawai, sedangkan faktor penghambat seperti pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat kurang sesuai dan hubungan dengan organisasi kurang baik, namun pegawai dapat mengatasinya dengan baik.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMERINTAHAN TERBUKA Anwar Effendi Laia; Soetarto Soetarto; Arriansyah Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 hadir demi mengokohkan demokrasi serta pertanggungjawaban pemerintah, melalui peningkatan jangkauan informasi yang dapat diakses oleh publik. Abstrak ini menyajikan gambaran implementasi UU KIP dalam upaya meningkatkan open government. Pemerintahan terbuka merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah. UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mewujudkan pemerintahan terbuka di Indonesia. Melalui UU KIP, warga negara dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Implementasi UU KIP melibatkan berbagai upaya, antara lain edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya terkait akses informasi publik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem yang efektif tersedia untuk mengelola permintaan informasi dan memberikan tanggapan yang cepat dan tepat waktu. Selain itu, lembaga pemerintah juga diharapkan mengadopsi prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU KIP, seperti keterbatasan sumber daya dan sikap beberapa instansi pemerintah yang kurang tanggap, langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan positif dalam pemerintahan terbuka di Indonesia. Seiring dengan semakin terikatnya hubungan global, UU KIP menjadi kunci yang berharga dalam merealisasikan sebuah bentuk pemerintahan yang menari dalam sinar sorotan, mengungkapkan kejujuran dengan penuh tanggung jawab, serta merespons dengan kecepatan yang mempesona.
PERANAN DPC PARTAI NASDEM KECAMATAN HILISERANGKAI DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU Polinus Waruwu; Piki Darma Kristian Pardede; Falerianus Buulolo
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui peranan DPC Partai NasDem Kecamatan Hiliserangkai dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dekumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat belum terlaksana secara maksimal dan totalitas Sehingga, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Kecamatan Hiliserangkai dalam pemilu tergolong masih rendah. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran pelaksanaan pendidikan politik dan latar belakang pendidikan masyarakat Kecamatan Hiliserangkai yang tergolong rendah serta infrastruktur jalan antara Desa di wilayah Kecamatan Hiliserangkai yang tergolong rusak berat sehingga susah untuk diakses dalam mengakomodasi pelaksanaan pendidikan politik.
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PEMANFAATAN DANA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN BARU Telaumbanua, Rosmawati; Panjaitan, Doli Tua Mulia Raja; Purba, Santa Ida
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 9 No 1 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu bagia Kecamatan yang berada di Kota Medan, dan provinsinya adalah Sumatra Utara, Indonesia. Memanfaatkan dana usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah cara pemerintah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarkat. Dana UMKM ini merupakan salah satu tindakan atau program suatu lembaga pemerintah tujuannya adalah untuk membatu pelaku usaha kecil dan juga pelaku usaha menengah dalam meningkatkan kinerja usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah kecamatan Medan Baru dalam memanfaatkan dana UMKM dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarkat Kecamatan Medan Baru dan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam strategi pemerintahan Kecamatan Medan Baru dalam pemanfaatan dana UMKM dalam meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarkat Kecamatan Medaan Baru. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat mendeskriptifkan data. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini berdasarkan wawancara, dokumentasi serta observasi. Cara analisi data peneliti harus melakukan reduksi data serta penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan PP No. 7/2021 terkait cara memudahkan, perlindungan, pemberdayaan koperasi serta Usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM). Strategi Pemerintah Kecamatan adalah memngsusulkan pelaku dan pengguna UMKM terkhusus bagi ekonominya lemah, supaya dapat bantuan yang merupakan modal untuk pengusaha. Pemerintah Kecamatan Medan Baru harus melakukan pendataan kepada setiap usaha yang bisa dikategorikan layak dapat bantuan modal usaha. pelaksanaan sosialisasi dalam menyampaikan hal-hal yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bentuk sosialisasi ini yaitu pembinaan atau kegiatan yang bertujuan untuk para pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi. Program ini merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Sebagai bentuk perubahan untuk kesejahteraan masyarakat agar mampu bertahan di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi ini.
PENERAPAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR Manurung, Eva Valentina; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Trisna, Wessy
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perpolisian masyarakat adalah strategi kepolisian yang berfokus pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Keberadaan community policing sebagai salah satu alternatif gaya kepolisian merupakan pilihan strategis anggota kepolisian negara, baik secara konsep maupun tindakan. Dengan adanya kegiatan ini kita dapat menciptakan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, sehingga citra polisi di masyarakat semakin meningkat.Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkotika di Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana pelaksanaan Community Policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana hambatan dan upaya penerapan Community Policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yaitu. wawancara dengan Inspektur Oofy Adycta Septandra, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Timur. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, faktor sosial masyarakat/lingkungan sekitar, faktor interaksi sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga. , faktor kepribadian disebabkan oleh . hadirnya barang dan faktor dominan serta keingintahuan masyarakat penerapan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polsek Medan Timur menjadi maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Hambatan pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan dan meningkatkan kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Timur
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PARTISIPSASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA HILIZALOOTANO KECAMATAN MAZINO KABUPATEN NIAS SELATAN Buulolo, Atuloli; Pardede, Piki Darma Kristian; Laia, Safarius
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 9 No 1 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misi dari penelitian ini yaitu menggali dampak interaksi Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi masyarakat dalam transformasi Desa Hilizalootano di Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, penelitian juga mengejar pemahaman terhadap elemen-elemen yang berperan dalam memengaruhi tingkat mutu pelayanan publik ketika melibatkan proses pembangunan di wilayah yang sama. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan penelitian dengan ciri kuantitatif atau analisis kausalitas. Hasil evaluasi regresi menghasilkan sebuah nilai tetap (konstanta) sebesar 2.9366, menggambarkan situasi di mana tidak ada pengaruh variabel bebas, dan pada kondisi tersebut, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan akan mencapai 2.9366. Di dalam tabel Anova, uji F menghasilkan angka Fhitung sebesar 9,265, melebihi batasan Ftabel yang mencapai 3,97, sementara nilai signifikansinya sebesar 0,000, lebih rendah dari ambang nilai 0,05. Ini mengindikasikan bahwa teori diterima ketika nilai thitung > ttabel atau memiliki signifikansi t < 0,05. Apabila nilai thitung > ttabel atau memiliki signifikansi t < 0,05, maka kesimpulan dari hipotesis akan diterima. Untuk variabel dimensi Kualitas Pelayanan Publik, nilai thitung tercatat sebesar 4,987, jauh melampaui nilai ttabel 1,680. Selain itu, koefisien regresi memiliki angka 0,542. Indeks R² yang disesuaikan (Adjusted R²) memunculkan angka 0,475, menunjukkan bahwa sekitar 47,5% variasi dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dijelaskan oleh variasi dalam dimensi kualitas pelayanan publik di Desa Hilizalootano. Ini menandakan bahwa sekitar 47,5% dari perubahan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Hilizalootano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, dapat diterangkan oleh variasi dalam faktor kualitas pelayanan publik. Sementara itu, sisa persentase (100% - 47,5% = 52,5%) diasumsikan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model ini. Standar Error Estimate (SEE) memiliki nilai 6,44996. Faktor-faktor yang diduga memiliki dampak pada kualitas pelayanan publik dan akhirnya memengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan Desa Hilizalootano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan teori di atas adalah Faktor Internal seperti kategori Jenis, Tingkat pendidikan, dan Jenis pekerjaan. Di sisi lain, Faktor Eksternal melibatkan Peran Pemerintah Desa Hilizalootano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, dalam proses kegiatan Musrenbangdes.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI KECAMATAN KUTABULUH KABUPATEN KARO Peranginangin, Berlin; Simbolon, Besti Rohana; Pin, Pin
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 9 No 1 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kecamatan bertugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Jadi pembinaan kegiatan ekonomi kreatif yang pelakunya adalah masyarakat, termasuk dalam tugas Pemerintah Kecamatan bersama unsur pemerintahan lainnya yang terlibat. Apalagi pelaku ekonomi tersebut adalah warga Kecamatan Kutabuluh. Pemerintah Kecamatan dapat berperan dalam memfasilitasi dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Diharapkan akan ditemukan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo. Dalam penelitian awal ditemukan belum ada program tetap Pemerintah Kecamatan Kutabuluh yang sebenarnya harus berperan. Apa yang mereka lakukan untuk mendukung sektor ini sifatnya belum terencana dengan baik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah camat, beberapa pegawai Kecmatan Kutabuluh dan masyarakat pelaku ekonomi kreatif. Adapun hasil penelitian Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kecamatan Kutabuluh antara lain pembuatan keranjang Raga Dayang-dayang, kuliner khas Karo dan lain-lain, yang didukung oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, ternak dan perkebunan. Pemerintah Kecamatan Kutabuluh telah melakukan perannya dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, dengan peran regulator, katalisator dan fasilitator yakni memfasilitasi bantuan modal dengan menganjurkan kepada pemerintah desa agar mendukung kegiatan ekonomi kreatif menggunakan anggaran dana desa, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif, menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta mempromosikan produk ekonomi kreatif ke pihak swasta baik melalui event-event maupun kegiatan pesta tahun seperti Pesta Bunga dan Buah di Kabupaten Karo

Page 10 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2024): OKTOBER Vol 9 No 1 (2024): APRIL Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER Vol 8 No 1 (2023): APRIL Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER Vol 7 No 1 (2022): APRIL Vol 6 No 2 (2021): Oktober Vol 6 No 1 (2021): April Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER Vol 5 No 1 (2020): APRIL Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER Vol 4 No 1 (2019): APRIL More Issue