cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember" : 5 Documents clear
Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang dilakukan Notaris di Luar Kantor berdasarkan Alasan-Alasan tertentu Luthfiyatul Azizah, Maulida; Muhaimin
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.717 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.17

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedom pada UUJNP dan Kode Etik Notaris (KEN). Kedua pegangan tersebut merupakan dasar hukum bagi Notaris, namun pada aturan-aturan tersebut tidak semua narasi didalam Pasal memiliki makna yang jelas. Maka diperlukannya penjelasan dan penegasan agar tidak mengalami penafsiran di kalangan Notaris. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis makna alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJNP Juncto Perubahan Kode Etik Notaris, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan akta yang dibuat notaris di luar kantor wilayah berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dimaksud pada Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN) Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yang melihat perilaku Notaris dan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (library research).Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UUNJP Juncto Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode etik Notaris menjelaskan bahwa alasan-alasan tersebut dapat berupa keadaan yang tidak bisa dikendalikan maupun di persiapkan keadaanya, seperti Sakit, ataupun keadaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dimungkinkan seorang Notaris untuk menemui penghadapnya walaupun berada diluar kantor dengan ketentuan bahwa lokasi penandatanganan akta masih meliputi wilayah kerja notaris tersebut. pendandatanganan akta diluar kedudukan berdasarkan alasan-alasan tertentu akan menghasilkan akta autentik, selama tidak terkandung cacat formil dan materil sesuai dengan UUJN dan KEN.
Kedudukan Bank Garansi yang diklaim Penerima Jaminan saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan Nurul Jamilah; Nurhayati, Irna
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.322 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bank garansi yang diklaim penerima jaminan saat debitur diputus PKPU oleh pengadilan dalam perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT. Bank BNI (Persero) Tbk dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mencegah kerugian akibat debitor tidak sanggup membayar kewajibannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif, yang mana mengutamakan penelitian lapangan, namun sebagai langkah awal penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank tetap memiliki kewajiban untuk mencairkan bank garansi apabila penerima jaminan mengajukan klaim meskipun debitor diputus PKPU oleh pengadilan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan Bank untuk mencegah terjadinya kerugian akibat debitor tidak sanggup membayar kewajibannya yakni bank bersikap selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kemudian sebelum mengeluarkan warkat bank garansi meminta debitur menandatangani surat perjanjian kontra garansi. Langkah terakhir yang dapat dilakukan yakni Bank mendaftarkan bank garansi tersebut ke dalam daftar tagihan PKPU.
Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Phalosa, Nydia Azaria; Anwary, Ichsan; Syaufi, Ahmad
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.359 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk larangan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial ditinjau dari Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah norma yang kabur, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dan karakteristik penelitian adalah menganalisis perspektif. Hasil penelitian ini adalah kegiatan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai promosi diri Jabatan Notaris, apapun bentuk publikasi dan promosi diri Jabatan Notaris, seperti kewajiban dan larangan telah diatur dalam Akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris, berlaku jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (terkait promosi dan publikasi diri melalui media sosial) . Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris tentang kegiatan promosi melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan promosi tersebut melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui sosial media, tidak secara jelas dan tegas dalam akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris aturan mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau tidak terhadap kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Notaris.
Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia Wahyunie, Septy Milda; Gozali, Djoni S; Usman, Rachmadi
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.718 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.33

Abstract

Undang-Undang Penerbangan saat ini tidak mengatur tentang pengikatan jaminan hipotek terhadap pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pesawat udara sebagai sebuah jaminan, dimana timbul beberapa perbedaan pendapat mengenai lembaga penjaminan mana yang tepat untuk membebankan jaminan atas pesawat terbang berdasarkan hukum penjaminan Indonesia. Sampai saat ini agunan Hipotek merupakan jaminan yang paling relevan untuk pengikatan pesawat, karena pesawat udara mempunyai sifat khusus (sui generis). Hal ini dikarenakan pesawat udara memiliki tanda registrasi dan tanda negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Penerbangan, namun dengan konsep fidusia, secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang (agunan). ) selama pesawat udara atau helikopter tersebut telah memiliki tanda pendaftaran dan berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilakukan dengan cara pembebanan hipotek . Sebagai implementasinya, undang-undang tersebut menetapkan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang belum terealisasi, sehingga pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang masih belum jelas. Notaris secara tegas berwenang untuk membuat akta hipotek pesawat udara. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga penjaminan pesawat yang paling relevan adalah jaminan hipotek. Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat SKMH, artinya SKMH juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya SKMH dalam proses penjaminan Hak Tanggungan pesawat merupakan pilihan para pihak, boleh dibuat, boleh tidak, boleh dihadapan Notaris, boleh tidak, karena pada hakekatnya SKMH merupakan surat kuasa dan berbentuk perjanjian, dengan Artinya, berlaku asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW dalam Pasal 1171 BW yang menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris.
Perbuatan Melawan Hukum atas Akibat Kegiatan Ekstrakurikuler yang Menimbulkan Korban Jiwa Ramadhan, Muhammad Noor; Rahman, Muhammad Fauji
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.801 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.34

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pembina pramuka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menimpa para siswa saat melakukan kegiatan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan tanggungjawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif. Menurut hasil penelitian ini menghasilkan bahwa:Pertama,mengenai bisa atau tidaknya perilaku Pembina pramuka ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta- fakta yang telah terjadi maka perilaku pembina pramuka telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, mengenai kepala sekolah yang memegang fungsi kontrol sebagai penanggung jawab semua kegiatan Pendidikan sekolah maka kepala sekolah harus bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu Pembina atau guru

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue