cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Jalil
Contact Email
abduljalil@unmuhjember.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
p3di@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No. 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
National Multidisciplinary Sciences
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : -     EISSN : 28096959     DOI : https://doi.org/10.32528/nms
Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Social Sciences
Discover the diverse processes in National Multidisciplinary Sciences, with prospective papers from researchers and Community Service who are productive in their respective fields. Research and service reports support study demonstrations in current trends in society and observations through field research and Community Service that contribute to the development of studies. Psychology Philosophy and Behavioral Studies Sociology Law and Legal Studies Economics Language and Literature History Political Studies Islamic Studies Religion and Cultural Studies Art Tourism Remote Sensing Computer Science Civil engineering Material Science Applied Mathematics Aquaculture Plant Science Horticulture Soil Plant Science Agroforestry Forest Science Plant Protection Aquatic Processing Diversification MicrobiologyAstronomy Medical-surgical nursing Pediatric nursing Maternity nursing Community nursing Family nursing Gerontic nursing Psychiatric nursing Nursing management and palliative nursing Public health science Midwifery
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1" : 7 Documents clear
Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Fauziyah Fauziyah
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.311

Abstract

Pengelolaan air limbah di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal, pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar amat dibutuhkan untuk mencegah risiko pencemaran yang juga berdampak pada kualitas hidup penduduk di tanah air.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana UU Cipta Kerja tersebut telah menghapuskan Perizinan lingkungan dan terdapat peerubahan persetujuan lingkungan sehingga dapat berdampak negatif terhadap Pemerintahan Daerah. Hal tersebut akan menjadi sebuah problematika yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang. Karena lahirnya UU Cipta Kerja berdampak pada resentralisasi, dimana pihak Pemerintahan Pusat mengambil alih Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.
Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Isma Wardatus Sholehah; Nurul Nadira
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.312

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan beberapa kemudahan-keudahan seperti keringanan pajak, mudahnya perizinn untuk mendirikan usaha di Indonesia serta pemangkasan birokrasi perizinan yang harus dilalui oleh para investor. Namun pada praktiknya pemangkasan birokrasi yang diharapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan permasalahan dimana adanya perbedaan pemberian izin baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang akan melakukan usahanya di Indonesia berdasar Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpu no 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum memberikan perlindungan secara khusus kepada investor, hal ini disebabkan karena Undang-Undang terseburt hanya mengatur mengenai pemangkasan alur proses perizinan yang aka dilakukan oleh investor dan bukan melindungi hak-hak investor secara menyeluruh apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap perbedaan pandangan mengenai izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Sulistyono Sulistyono; Pyvico Fader Garpy; Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.313

Abstract

Pelaku usaha atau pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Salah satunya dengan mendaftarkan nomor induk berusaha untuk usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengurusan NIB pasca belakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebagai dasar penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach).. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pemberian NIB yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Un-dang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023Tentang Cipta Kerja. Selain hal tersebut pasca UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat kebijakan baru dimana UMKM juga mendaftarkan Nomor Induk Berusahanya. Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. Selain itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Pasca Berklakunya UU Cipta Kerja Di Kabupaten Jember Muh Iman; Andini Alifiya; Inez Nurhidayah Amanda S
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.314

Abstract

Pajak ialah penetapan tarif sebagai masukan keuangan daerah yang berguna untuk pembangunan daerah dan infrastruktur, untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran daerah. Pembayaran pajak mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan pajak daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, metode penelitian yuridis normative, hasil penelitian UU Cipta Kerja, UU Keuangan Negara dan PP No. 12 tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan yuridis normative, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menentukan tarif pajak dan retribusi setelah berlakunya UU Cipta Kerja pola penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah serta melibatkan pemerintah pusat. Diketahui bahwa dalam menetapkan peraturan di bidang tarif pajak daerah, Dewan Negara dapat mengubah tarif pajak dan tarif royalti dengan menetapkan tarif pajak nasional dan tarif royalti serta mengevaluasi baik peraturan daerah maupun rancangan peraturan daerah. Pajak dan biaya yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis. Dengan demikian, dalam menetapkan tarif pajak dan tarif pembayaran, pemerintah pusat mengganti aturan tentang tarif pajak daerah dengan menetapkan tarif dan pembayaran pajak yang berlaku.
Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Sulistio Adiwinarto; Tegar Pamungkas Putra Mahardika; Titan Leeavi
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.315

Abstract

Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2023 merupakan Undang-Undang Omnibus Law yang menggabungkan sejumlah aturan dengan adanya beberapa perubahan substansi. Beberapa perubahan tersebut mengundang pro dan kontra, terutama terkait ketidakpastian status ketenagakerjaan pekerja kontrak dan penentuan upah minimum yang cenderung tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan lebih menguntungkan para pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan tentang hak-hak pekerja setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) dalam undang-undang ini yang cenderung merugikan pekerja dan tidak memberikan kepastian status ketenagakerjaan karena adanya batas waktu perpanjangan PKWT yang berbeda dari regulasi sebelumnya sehingga memicu adanya kesenjangan di tempat kerja. Dan juga dimungkinkannya Gubernur untuk tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang nantinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin menekan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang dimaksud oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak tercipta dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan PKWT dan penentuan Upah Minimum.
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja Djoko Purwanto; Bayyinati Qodriyah Ar Rahma; Faiqotul Muawwanah
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.316

Abstract

Laut merupakan kawasan terluas yang memliki aneka ragam hayati laut dan kekhasannya yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas berupa pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir pantai yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 terkait penumpukan hasil tangkapan ikan tidak banyak terjual sehingga merugikan banyak nelayan, Maka adanya UU cipta Kerja memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2). Metode penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, Pemerintah dan pengusaha mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Mekanisme pelaksanaan terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang kelautan dan Perikanan pasal 186 sampai 190 mencakup penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Maka Penelitian ini merekomendasikan Pemkab untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2015 terkait dengan hasil Tangkap Ikan disesuaikan dengan UU Cipta.
Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan In-strumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Fathul Hamdani; Ana Fauzia; Deny Noer Wahid
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.317

Abstract

Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum administrasi pemerintahan, salah satunya mengenai perizinan. Dalam upaya pem-bangunan terhadap sistem pelayanan publik, instrumen hukum perizinan ini merupakan salah satu aspek yang dibenahi oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja, yakni dengan melakukan penyederhanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan instrumen hukum perizinan dalam UU Cipta Kerja, dan mengkaji bagaimana instrumen hukum perizinan dapat berperan dalam pembangunan sistem pelayanan publik. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa arti penting sistem pelayanan publik melalui instrumen hukum perizinan nampaknya mulai dibangun oleh pemerintah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebab salah satu semangat lahirnya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka memberikan kemudahan perizinan, yakni harmonisasi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur perizinan yang rumit. Dalam konsep negara kesejahteraan, salah satu fungsi negara adalah sebagai social services state atau an agency of services (negara sebagai alat pelayanan). Artinya bahwa fungsi negara kesejahteraan tersebut harus dibangun melalui suatu sistem yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebermanfaatan. Berdasarkan hal tersebutlah maka reformasi terhadap segala kebijakan mengenai pe-layanan publik merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan, salah satunya adalah mengenai instrumen hukum perizinan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): Proceeding SEMARTANI 4 Vol. 4 No. 5 (2025): Proceeding SEMARTANI 4 Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 Vol. 4 No. 4 (2025): SEMNAS-HEALTH Vol. 3 No. 5 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 4 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 3 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 2 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 1 (2024): PROCEEDING SEMAKIN E.1 Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 5 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1 Vol. 2 No. 3 (2023): Proceeding SEMARTANI 2 Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 1 No. 6 (2022): Proceedings SENSEI 2021 Vol. 1 No. 5 (2022): Proceedings NDAAF 2022 Vol. 1 No. 4 (2022): Proceedings SEMNAS PSW 2021 Vol. 1 No. 3 (2022): Proceedings N-CoME 2022 Vol. 1 No. 2 (2022): Proceeding SEMARTANI 1 Vol. 1 No. 1 (2022): Proceeding SDC-Batch I More Issue