Articles
25 Documents
<![CDATA[Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah ]]>
<![CDATA[Arsya Perdana Javaraziqa]]>;
<![CDATA[Shintiya Permata Puteri]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v2i1.44128
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air ]]>
<![CDATA[Beckham Jufian Podung]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47563
<![CDATA[Bagaimana suatu produk perundang-undangan dapat dijaga agar tetap sesuai dengan cita-cita dan arah suatu bangsa. Salah satu alternatif yang kurang mendapat pandangan perihal penegakan politik hukum yaitu lewat kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi. penelitian ini disusun dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan meneliti beberapa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya, buku dan jurnaljurnal penunjang lainnya. Hasil dari penelitian ini hendak menunjukkan sebuah perspektif baru bahwa dalam Tarik-menarik kepentingan dalam sebuah pembuatan undang-undang, kekuasaan kehakiman juga tidak lepas dari politik hukum pembentukan suatu undang-undang. Salah satu bentuk politik hukum lewat kekuasaan kehakiman ialah perihal pengujian konstitusionalitas undang-undang sumber daya air. Apabila diteliti lebih lanjut keberadaan undang-undang sumber daya air ialah bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945. Oleh karena itu penelitian ini hendak melihat politik hukum dalam sudut pandang berbeda.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa ]]>
<![CDATA[Roy Liow]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47561
<![CDATA[Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.]]>
<![CDATA[Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Isyana Kurniasari Konoras]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47565
<![CDATA[Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum ]]>
<![CDATA[Alensi Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[M. Said Karim]]>;
<![CDATA[Audyna Mayasari Muin]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v2i1.51530
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. ]]>
<![CDATA[Pengaturan Penghapusan Data Pribadi: Tantangan dan Praktik Empirik Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Salsabila Dewi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Dararida Fandra Mahira]]>;
<![CDATA[Nathaniel David]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v3i1.47724
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Kanggo, Noice, Tractogo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Mamikos, dan Eatigo dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat urgensi perlindungan privasi di era digital saat ini. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Empiris (Empirical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi telah melaksanakan proses penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi pembelajaran lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Hendro Pally]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v3i1.48170
<![CDATA[Keadilan restoratif mengandung pengertian bahwa pelaku kejahatan ingin memulihkan hubungan dan memperbaiki hubungan dengan korban, dan mereka berusaha untuk berdamai di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar kejahatan dapat diamankan dengan memperoleh persetujuan dan kesepakatan para pihak. Tujuan yang dimaksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan hukum dan pengaturan hukum restorative justice bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan doktrin yang relevan dengan topik penelitian, serta bahan pustaka.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Non-State Armed Groups dalam Non-International Armed Conflict berdasarkan Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Medyline Agnes Elias]]>;
<![CDATA[Agustinus Supriyanto]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v3i1.48776
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan terhadap literatur terkait serta instrumen hukum humaniter internasional, penelitian ini disajikan secara deskriptif dan analitis. Meskipun instrumen hukum humaniter tidak secara eksplisit menyebutkan kelompok bersenjata non-negara, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan International Criminal Court (ICC) karena keterlibatan mereka dalam NIAC merupakan karakteristik utama dari konflik tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup pemberian ganti rugi kepada korban serta penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku. Dalam hukum internasional, kewajiban negara dalam konflik bersenjata telah diatur dengan jelas oleh hukum humaniter internasional. Namun, tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara atas pelanggaran hukum dan keterlibatan internasional dalam mempromosikan perlindungan kemanusiaan masih kurang berkembang dibandingkan dengan tanggung jawab negara.]]>
<![CDATA[Comparative Analysis of Class Action Settlements: Key Factors in the Australian and Indonesian Legal Frameworks ]]>
<![CDATA[Tulaseket, Revivo]]>;
<![CDATA[Alshahrani, Ali]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v3i1.48992
<![CDATA[This essay explores the differences in settlement outcomes for class action cases between Australia and Indonesia. It examines the reasons behind the higher prevalence of settlements in Australia compared to the relatively low number of settled cases in Indonesia. The analysis considers factors such as variations in legal systems, judicial approaches, and economic considerations that contribute to this disparity. Through a comparative analysis methodology, the essay examines legislative provisions, case law, and academic literature in both jurisdictions. The findings highlight Australia's well-established legal framework for settlements, active judicial involvement, third-party assistance, and the consideration of adversarial costs as factors that favor settlement outcomes. In contrast, the limited scope of class action proceedings in Indonesia, frequent case dismissals, complex settlement processes, and higher plaintiff costs hinder the settlement option. This study sheds light on the implications of these factors on class action settlements in Australia and Indonesia. Keywords: Class actions; Settlement Outcomes; Comparative Analysis]]>
<![CDATA[Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore ]]>
<![CDATA[Andreas Calvin]]>
<![CDATA[ Tumou Tou Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35801/tourev.v3i1.52166
<![CDATA[Corruption is one of the serious crimes people worldwide need to deal with. It is even considered the largest problem in the world. The large negative impact of corruption urges the Criminal Justice System from countries around the world to adjust, to tackle it more effectively and faster. Some countries choose to do that by introducing an Anti-Corruption Agency (ACA). This research aims to improve Indonesia's Criminal Justice System in tackling Corruption, especially regarding the Investigation Power given to the KPK, by using a Comparative Approach between the Anti-Corruption Agencies in Indonesia (KPK) and Singapore (CPIB). The functional method of the comparative approach was used in this article, starting from the problem of corruption and then seeing how both countries deal with it through their own Anti-Corruption Agencies, especially in the power and authority given to the agencies. This research finds that there are some exceptional Investigation Powers given to both the CPIB and KPK in order to combat corruption. Although there are some exceptional powers given to the CPIB, the power given to KPK steps even further. However, in the last 20 years, Singapore has been constantly ranked as one of the best countries in terms of combating corruption according to the Corruption Perception Index. On the other hand, since the establishment of KPK in 2002, we see that until now, the Corruption Perception Index in Indonesia does not show significant changes. It does raise the question of whether this exceptional Investigation Power given to the ACA is needed to combat corruption. Although it is still necessary, the author suggests it should not be the main focus in combating corruption. A more thorough and comprehensive approach to combat corruption should be considered rather than just increasing the power of the ACA.]]>
