cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus" : 10 Documents clear
PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Misericordias Purba; Dian Putri; M. Aditya Sufratama; Aisyah Putri Rafitasri; Aebel Apriedo; Zakaria Zakaria
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.42

Abstract

Abstrak Kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penerapan Peraturan, Penyalahgunaan Narkotika Abstract The crime of narcotics crime has become a problem for the nation and nations in the world which is always discussed. All over the world, the problem of narcotics abuse is almost all a problem for nations. Narcotics abuse can certainly cause damage to the physical, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened society and the nation so that it has become an organized crime in the national and international scope. How is the application of criminal law regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia and how is the criminal law system regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia. The research method in this scientific journal is carried out using a normative juridical approach, namely by analyzing problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. Keywords: Narcotics Crime, Application of Regulations, Narcotics Abuse
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENUNDAAN (DELAY) DALAM PENERBANGAN Dwi Rahayu; Dendy Djumadil Akhir; Tri Oktiadi Umbara; Amri Destriani Hasnan; Rezi Niti Utami; Jauhari Jauhari
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.44

Abstract

AbstrakPelanggaran hak konsumen dan perlindungan hukum pengguna jasa penerbangan dalam kasus delay. Metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara. yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Peraturan tersebut menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen dan Jasa Penerbangan. AbstractViolation of consumer rights and legal protection for flight service users in delay cases. The normative research method uses a statutory approach. Forms of legal protection for passengers using air transportation services, as well as legal remedies for passengers who are harmed by air transportation companies. namely among others: Law Number 15 of 1992 concerning Aviation and Regulation of the Minister of Transportation Number 89 of 2015 concerning Handling of Flight Delays. This regulation determines the legal remedies that can be taken by passengers who experience losses. Keywords: Protection, Consumers and Aviation Services.
PENERAPAN KONTRAK YANG SEIMBANG ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN MAJIKAN Fadli Anugrah; Elvin Saputra; Sandri Merdiandi; Zainal Abidin; Ruli Nanda; Juniar Hartikasari
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.46

Abstract

Abstrak Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai eksistensi kontrak dalam hubungannya dengan para pihak seringkali dikaitkan dengan keseimbangan dalam kontrak. Namun demikian tidak akan pernah berhenti munculnya anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak tidak memeberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hokum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Salah satu bentuk ketidakseimbangan dalam kontrak adalah hubungan kerja antara Pembantu Rumah Tangga dan Majikan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. keseimbangan dalam kontrak antara pekerja dengan majikan dapat dipenuhi melalui ketentuan Pasal 1339 BW yang mengatur bahwa: persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Kata Kunci :Kontrak, Kesimbangan, Pekerja, Rumah Tangga Abstract In various academic studies, the discussion about the existence of a contract in relation to the parties is often associated with the balance in the contract. However, the assumption will never stop that the contract entered into between the parties does not provide a balanced position for one of them. Such contracts are considered unfair and one-sided, giving rise to efforts to seek and explore new findings in the field of contract law in order to resolve the problem of imbalances in contractual relations. One form of imbalance in the contract is the working relationship between the domestic helper and the employer. The research used is normative legal research, namely a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. The author uses secondary data sources, namely in the form of written documents, laws and regulations and literature relating to the object of this research. The balance in the contract between workers and employers can be fulfilled through the provisions of Article 1339 BW which stipulates that: agreement is not only binding on what is expressly specified in it, but also everything that by its nature consent is demanded based on justice, custom or law. Keywords: Contract, Balance, Worker, Household
IMPLEMENTASI BATAL DEMI HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Julianto; Muhammad Abdurrahman; M. Soheh Salahudin W; Alvin Reynaldo; Reggy Permana; Husnaini Husnaini
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.47

Abstract

Abstrak Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulai suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernya taan kesanggupan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. bagaimana implementasi makna batal demi hukum dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Makna batal demi hukum berarti perjanjian kerja tersebuat seolah-olah tidak pernah ada atau sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perjanjian. Namun dalam kenyataan yang sering terjadi walaupun pekerjaaan tersebut batal demi hukum ada tetapi pekerja atau buruh masih tetap diperkerjakan hingga saatnya terjadilah pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci : Batal Demi Hukum, Perjanjian, Kerja Abstract The working relationship is basically the relationship between the worker/laborer and the entrepreneur after a work agreement has been made. The work agreement is the beginning of a work relationship that is made based on a statement of commitment between the worker/laborer and the entrepreneur. Work agreements can be made orally or in writing. how to implement the meaning of null and void in work agreements that are contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research used is normative legal research, namely a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. Secondary data sources are in the form of written documents, laws and regulations and literature related to the object of this research. The meaning of null and void means that the work agreement is as if it never existed or from the beginning there was never an agreement legally. However, in reality, what often happens is that even though the work is null and void, workers or laborers are still employed until the time when the employment relationship is terminated. Keywords: Null By Law, Agreement, Work
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Annisa Yuni Ashri; Bunga Sulastriani; Retno Wahyudi; Amallinda Agustin; Anneke Wulandari; Herman Fikri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.51

Abstract

Abstrak Apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan profesional, Hasil di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sejatinya merupakan tindak pidana yang menyangkut pengggunaan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian maupun merusak sumber daya ikan, lingkungan yang ada disekitar habitat ikan. Dalam hal penindakan agar kiranya tidak hanya menggunakan pendekatan represif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan restoratif, guna melakukan pemulihan terhadap para korban yang selama ini terkena dampak dari perilaku korporasi yang bergerak di bidang perikanan, dalam hal ini ialah pemulihan terhadap kondisi para nelayan tradisional agar nelayan ini dapat kembali hidup sejahtera. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Perikanan Abstract If the fisheries sector can be managed properly and professionally, results in the fisheries sector that can increase the number of exports will provide additional state revenue in the interest of achieving the country's goals of creating a just and prosperous society. The classification of fisheries crimes according to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The classification of fisheries crimes according to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries is actually a crime involving the use of materials or tools that can endanger the preservation or damage fish resources, the environment around the fish habitat. In terms of prosecution, it is advisable not only to use a repressive approach, but also to use a restorative approach, in order to make recovery for victims who have been affected by the behavior of corporations engaged in fisheries, in this case, recovery of the conditions of traditional fishermen so that fishermen it can return to a prosperous life. Keywords: Corporate Responsibility, Crime, Fisheries
PERLINDUNGAN HUKUM IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JASA PEMBORONGAN Solihin Abdullah; Muhammad Ervan Sidabutar; Yoga Ronaldo; Abdurrachman Hidayat; Eriandi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.52

Abstract

AbstrakDalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjajian kerja. Bagaimanakah implementasi dari asas keseimbangan dalam perjanjian jasa pemborongan, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemborong dan pemerintah sebagai pejabat pembuat komitmen dalam perjanjian pemborongan. Penelitian yang digunakan tergolong penelitian hukum normatif. Implementasi dari asas keseimbangan dalam perjanjian jasa pemborongan sangat diperlukan untuk mewujudkan perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Para pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, jika ada penyedia wanprestasi dalam hal terlambat menyelesaikan pekerjaan maka penyedia tersebut harus dikenakan denda yang akan dipotong dari pencairan dana proyek yang terakhir. apabila pihak pejabat pembuat komitmen melakukan wanprestasi diharapkan penyedia jasa konstruksi melakukan gugatan ke pengadilan negeri guna menuntut haknya yang belum pasti, tanpa harus mengkhawatirkan hal tersebut akan berpengaruh di kemudian hari Kata Kunci : Perlindungan, Implementasi, Perjanjian, Pemborongan AbstractIn chartering public works carried out by government agencies, directors are usually appointed from the competent authority, usually from public works agencies on the basis of assignments or work agreements. How is the implementation of the principle of balance in the contracting service agreement, how is the legal protection for contractors and the government as officials who make commitments in contracting agreements. The research used is classified as normative legal research. The implementation of the principle of balance in contracting service agreements is needed to create agreements that are mutually beneficial to one another. The parties must carry out their respective obligations, if there is a default provider in terms of being late in completing the work, the provider must be subject to a fine which will be deducted from the last disbursement of project funds. if the official who makes the commitment commits a default, it is hoped that the construction service provider will file a lawsuit with the district court to claim their uncertain rights, without having to worry that this will have an effect in the future Keywords: Protection, Implementation, Agreement, Contracting
PEREDARAN MAKANAN YANG SUDAH KADALUARSA SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Aughi Nanda Saputra; Jody Yaumil qidam; Faturahman Vrali; Libra Yadi Pura; M. Imam Muslim
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.53

Abstract

Abstrak Keterbukaan perdagangan dan tanpa hambatan yang diharapkan suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan sehat. Perubahanan prinsip perdagangan dari era ketertutupan, tradisional, monopoli dan proteksi menuju era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa. Penyebab terjadinya kejahatan terselubung peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat diantaranya. Pedagang tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia menjual makanan yang telah kadaluwarsa. Tidak adanya keluhan atau komplain dari konsumen membuat pedagang merasa bahwa tidak apa-apa jika pedagang masih menjual makanan kadaluwarsa. Pedagang tetap menjual makanan kadaluwarsa selama bentuk dagangannya tersebut masih layak untuk dijual dikarenakan tidak ingin rugi. Pedagang tidak mengetahui jika menjual makanan kadaluwarsa merupakan pelanggaran hukum. Kata Kunci : Makanan, Kadaluarsa, Kejahatan, Konsumen Abstract Trade openness and without barriers expected of a trading condition based on the principle of fair competition. Changes in trade principles from an era of closedness, traditionalism, monopoly and protection to an era of openness without protection is a reflection of the growth of thinking towards the modernization of relations between nations. The causes of the hidden crime of circulating expired food in society include. Traders do not know or are not aware that they are selling food that has expired. The absence of complaints or complaints from consumers makes traders feel that it is okay if traders are still selling expired food. Traders continue to sell expired food as long as the merchandise is still fit for sale because they don't want to lose. Traders do not know that selling expired food is against the law Keyword : Food, Expired, Crime, Consumer
TELAAH NORMATIF ASAS PERSAMAAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) PERKARA KORUPSI DALAM PEMBERIAN REMISI Adi Irawan; M. Wahyu Ramadhan; Asrarrudin; M. Tri Wahyudi; Era Marta Sari; Nico Pranssisco
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.55

Abstract

Abstrak Penerapan asas persamaan hukum (equality before the law) dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan diberikan setelah narapidana memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosioalisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensif sehingga disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pelaksaanaan masa hukuman tidak bisa disamakan dengan narapidana tindak pidana umum. Kata Kunci: Telaah Normatif, Asas Persamaan, Perkara Korupsi Abstract Application of the principle of equality before the law in granting remissions to convicts in corruption cases. This research is normative legal research. Remission for corruption convicts will be given after the convicts meet the set conditions. Penitentiary considerations in granting remissions to convicts of corruption cases aim to create a correctional system that leads to the process of rehabilitation and resocialization of prisoners through educative, corrective and defensive efforts so that it can be concluded that the state has an obligation to correct every lawbreaker who commits a crime. criminal offenses through an effective promotion of socialization to the wider community that the criminal act of corruption is a special crime or an extraordinary crime so that in the implementation of a sentence it cannot be equated with a general crime convict. Keywords: Normative Study, Equality, Corruption Cases
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Hilmin; Ardiansyah; M. Jaya Zamhari; Ahmad Safei; Eka Kurnia Ningsih
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.59

Abstract

AbstrakPimpinan partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang duduk di DPRD demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di legislatif, salah satu kewenangan pimpinan partai politik terhadap wakil rakyat adalah penggantian antarwaktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah; Analisis kewenangan pimpinan partai politik dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Golkar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahwa secara yuridis pimpinan partai politik memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbaharui dalam perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di dalam undang-undang tersebut sering disingkat dengan sebutan UU MD3 karena mengatur secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban masing-masing lembaga DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar merujuk peraturan dan undang-undang undangan yang berlaku dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi serta pakta integritas Partai Golkar. Kata Kunci: Analisis yuridis kewenangan pimpinan partai politik, penggantian antarwaktu anggota DPRD AbstractPolitical party leaders have authority over their cadres who sit in DPRD in order to guarantee the strength and existence of political parties in the legislature, one of the authorities of political party leaders over people's representatives is the interim replacement used by political parties against members of the Regional People's Representative Council (DPRD) who come from political parties, political parties have the right to dismiss their political cadres who are considered to have violated party rules and the constitution. The problems raised in the research are; Analysis of the authority of political party leaders in carrying out the dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD members. Mechanism of dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD Members in the Golkar Party. By using the normative legal research method, according to the problems in this thesis, that juridically the leadership of a political party has full authority to carry out the dismissal and interim replacement of members of the Regency/Municipal DPRD as stipulated in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which was renewed in the amendment to Law Number 2 of 2011 concerning political parties. Law Number 17 of 2014 in this law is often abbreviated as UU MD3 because it clearly regulates the position, duties and functions, rights and obligations of each DPR RI, DPD RI, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. Mechanism for dismissal and replacement between members of the Regency/City DPRD for Golkar parties refers to the applicable laws and regulations with the mechanism set out in the AD/ART and organizational regulations and the integrity pact of the Golkar Party. Keywords: Juridical analysis of the authority of political party leaders, interim replacement of DPRD members
PENERAPAN PRINSIF ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU Rinaldy Anugrah Akbar; Muhammad Akbar; Bella Anggraini; Rizky Ramadhan; Ummi Restu Reska R; Muhammad Nur Amin
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.70

Abstract

Abstrak Kontrak baku dalam perkembangannya menyingkirkan asas kebebasan berkontrak dan perlu dikendalikan dengan suatu pengendali yang didasari pada nilai-nilai moral, hati nurani yang lazim dikenal dengan istilah itikad baik. Dalam hukum perdata asas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum..Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kontrak baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Pengujian itikad baik harus dilakukan disetiap kontrak, baik tahap pra pembuatan (perancangan), pembuatan (penandatanganan) dan tahap pasca pemebuatan (pelaksanaan) kontrak tapi juga tahap pra pembuatan (rancangan) kontrak. Kata kunci : Itikad Baik, Kontrak, Baku Abstract In its development, standard contracts get rid of the principle of freedom of contract and need to be controlled by a controller based on moral values, conscience, which is commonly known as good faith. In civil law, the principle of good faith is a rule contained in agreements, both agreements between individuals with individuals or individuals with legal entities. The research in this paper is normative juridical research, which examines only literature or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. A standard contract that does not provide a balance of interests for the parties, raises a reaction that leads to the need to be given a "proper" place for the existence of the principle of good faith in the making and implementation of the agreement, this is based on Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which determines "agreement- agreements must be carried out in good faith.” A person with good intentions puts full trust in the opposing party whom he considers honest and does not hide anything bad which may cause difficulties in the future. Good faith testing must be carried out in every contract, both the pre-manufacturing (designing), drafting (signing) and post-contracting (implementation) stages of the contract but also the pre-construction (design) stage of the contract. Keywords: Good Faith, Contract, Standard

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus