cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 4 (2023)" : 10 Documents clear
Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015) Azhara, Novia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas  Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015)
Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi Di Polrestabes Medan) Syuhada, Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi Di Polrestabes Medan)
Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri Hamdani, Titania
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri
Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara) Syah, Marhaban
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik, kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa informasi keterbukaan publik, serta untuk mengetahui kekuatan hukum atas putusan KIP terhadap sengketa keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Komisi informasi merupakan lembaga baru di Indonesia namun hadirnya lembaga ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hak atas informasi kepada masyarakat, selain itu komisi informasi selain memberikan informasi kepada masyarakat juga menyelesaikan sengketa-sengketa informasi antara pihak yang berperkara dengan badan publik misalnya terkait informasi-informasi yang dikecualikan dll. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Serta penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan kendala yaitu salah satu pihak tidak paham mengenai keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi sehingga penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif.
Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Adhil, Tongku
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
Analisis Perbandingan Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara Antara Bpk Ri Dengan Jabatan Audit Negara Malaysia Ramadanil, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis Perbandingan Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara Antara Bpk Ri Dengan Jabatan Audit Negara Malaysia
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTr Lahagu, Zulham Ahmad Sukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Era Globalisasi Atau Situasi Saat Ini Kita Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengakses/Mengunduh Data Di Internet Termaksud Di Dalamnya Kegiatan-Kegiatan Yang Memerlukan Akses Data Pribadi, Ini Rentan Di Salah Gunakan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Menurut (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa Terdakwa Dede Supardi Merupaka Seorang Karyawan Desk Colletion Staff Di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang Mana Perusahan Tersebut Merupakan Perusahan Peminjaman Online Perusahan Tersebut Berkerja Sama Dengan PT VEGA DATA INDONESIA Selaku Penyedia Jasa Aplikasi Sekaligus Penyedia Call Center Untuk Melakukan Transaksi Peminjaman Online. Di Dalam Pekerjaanya Dede Supardi Di Tugaskan Untuk Melakukan Penagihan Terhadap Nasabah Dengan Cara Menelpon Dan Mengirim Pesan Melalui Whatsapp. Tak Jarang Pada Proses Penagihannya Dede Supardi Kerap Mengancam Nasabah Agar Segera Membayar Tagihannya. Penagihan Yang Dilakukan Dede Supardi Kepada Costumer Di Ketahui Oleh Pimpinan Perusahan.Pihak Perusahan Memperbolehkan Para Desk Colletion Staff Melakukan Penagihan Dengan Cara Apapun Asalkan Desk Colletion Staff Berhasil Melakukan Penagihan. Diketahui Juga Data Para Nasabah Di Peroleh Melalui PT VEGA DATA INDONESIA Melalui Aplikasinya. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Adalah Normatif Dengan Sifat Penelitian Deskiptif, Yang Menggunakan Data Hukum Islam Dan Data Sekunder Yang Diperoleh Dengan Menganalisis Studi Putusan Yang Berkaitan Dengan Menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Berikut, Diketahui Bahwa Hukum Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr Terkait Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi Dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubaghan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Terkena Hukuman Berupa Penjara Selama 1 Tahun 6 (Enam) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dan Denda Sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Apabila Denda Tidak Dibayarkan Maka Dapat Digantikan Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan.
Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata N, Nurhaliza
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia sebagai makluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagai rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dalam komunikasi sebenarnya tela terjadi secara tidak langsung kesepakatan-kesepakatan dan terciptalah perjanjian lisan. Akibat perkembangan teknologi banyak model-model sistem komunikasi yang baru yang menghasilkan sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Terkadang dalam praktiknya perjanjian-perjanjian tersebut mengalami berbagai perselisihan karena dilakukan secara lisan dan melalui media elektronik, yakni belum berjumpanya kedua pihak yang bersangkutan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas apa sebenarnya kedudukan dari perjanjian lisan secara elektronik tersebut dan bagaimana kekuatan hukumnya serta upaya apa yang dilakukan bila terjadi cidera janji. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normative-deskriptif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara deskriptif yakni menjelaskan gamaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perjanjian secara lisan ini disebut juga sebagai perjanjian innominate atau perjanjian tidak bernama yang penganturannya tidak diatur di KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan gantirugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Peserta Pemilu Di Media Sosial Pratama, Adjie
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Peserta Pemilu Di Media Sosial
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kematian Terhadap Pasien (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/Pn.Mbo) Fahri Iqbal Anshari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan akan membentuk pertanggungjawaban pidana (bergantung sifat akan kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ialah pertama perlakuan yang tidak sesuai norma, kedua dilakukan dengan kelalaian, dan ketiga mengandung akibat kerugian dalam hukum. Salah satu contoh kasus adanya kesalahan yang dituduhkan kepada ternaga kesehatan yakni pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian pasien, bentuk perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pasien berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, serta analisis hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pasien dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian pasien diatur pada Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi jika kelalaian berat mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bentuk perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pasien berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo termasuk dalam bentuk kelalaian tenaga kesehatan, bukan kesengajaan tindaka medis. Analisis hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap pasien dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, sebagaimana bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing pidana penjara selama 2 tahun. Penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada Terdakwa pelaku tindak pidana bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya Hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa, dan telah memberi manfaat atau sebaliknya

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue