cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTr Lahagu, Zulham Ahmad Sukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pada Era Globalisasi Atau Situasi Saat Ini Kita Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengakses/Mengunduh Data Di Internet Termaksud Di Dalamnya Kegiatan-Kegiatan Yang Memerlukan Akses Data Pribadi, Ini Rentan Di Salah Gunakan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Menurut (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa Terdakwa Dede Supardi Merupaka Seorang Karyawan Desk Colletion Staff Di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang Mana Perusahan Tersebut Merupakan Perusahan Peminjaman Online Perusahan Tersebut Berkerja Sama Dengan PT VEGA DATA INDONESIA Selaku Penyedia Jasa Aplikasi Sekaligus Penyedia Call Center Untuk Melakukan Transaksi Peminjaman Online. Di Dalam Pekerjaanya Dede Supardi Di Tugaskan Untuk Melakukan Penagihan Terhadap Nasabah Dengan Cara Menelpon Dan Mengirim Pesan Melalui Whatsapp. Tak Jarang Pada Proses Penagihannya Dede Supardi Kerap Mengancam Nasabah Agar Segera Membayar Tagihannya. Penagihan Yang Dilakukan Dede Supardi Kepada Costumer Di Ketahui Oleh Pimpinan Perusahan.Pihak Perusahan Memperbolehkan Para Desk Colletion Staff Melakukan Penagihan Dengan Cara Apapun Asalkan Desk Colletion Staff Berhasil Melakukan Penagihan. Diketahui Juga Data Para Nasabah Di Peroleh Melalui PT VEGA DATA INDONESIA Melalui Aplikasinya. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Adalah Normatif Dengan Sifat Penelitian Deskiptif, Yang Menggunakan Data Hukum Islam Dan Data Sekunder Yang Diperoleh Dengan Menganalisis Studi Putusan Yang Berkaitan Dengan Menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Berikut, Diketahui Bahwa Hukum Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr Terkait Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi Dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubaghan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Terkena Hukuman Berupa Penjara Selama 1 Tahun 6 (Enam) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dan Denda Sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Apabila Denda Tidak Dibayarkan Maka Dapat Digantikan Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan.
Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Pradita, Febby Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendaftarkan tanah yang dimiliki pemilik tanah akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tertulis dalam Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria. Bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat. Seringkali terjadi kasus sertifikat ganda yaitu dimana sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat terjadi tumpang tindih sebagian atau seluruhnya. Akibatnya pembeli tanah yang tidak mengetahui tanah tersebut bersertifikat ganda, dalam hal ini mengalami kerugian atas sebidang tanah yang dibelinya tersebut, di karenakan salah satu sertifikat tanah tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hak atas kepemilikan tanah kepada pembeli yang sertifikatnya dibatalkan padahal pembeli tidak tahu tanah tersebut telah bersertifikat ganda.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya sertifikat ganda, perlindungan hak keperdataan terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dalam putusan No 13/G/2015/PTUN-BNA, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan perkara dalam putusan No 13/G/2015/PTUN-BNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan data yang di dapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.Dari hasil penelitian diketahui bahwasannya penyebab timbulnya sertifikat ganda yaitu karena ketidaktelitian dan ketidakcermatan Badan Pertanahan Nasional dalam proses penerbitan sertifikat juga karena penjual tanah atas nama Bukhari Hamzah (Tergugat) yang tidak jujur. Dalam hal Putusan No 13/G/2015/PTUN-BNA yang dilindungi hak keperdataan atau kewenangan atas suatu bidang tanahnya penggugat sebagai pemegang sertifikat yang sah. Juga perlindungan kepada Khawaled (Tergugat) sebagai pembeli .
Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional Ananda, Rizka
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan main hakim sendiri semakin sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini. Masyarakat saat ini mudah sekali tersulut emosinya terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Padahal aturan perundang-undangan yang ada masih memegang teguh asas praduga tak bersalah kepada siapapun. Demikian pula hukum Islam yang tidak membenarkan adanya tindak pidana main hakim sendiri, dimana hukum Islam telah menyiapkan sanksi hukum baik qishash maupun diyat. Tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan korbannya mengalami luka parah bahkan sampai ada yang meninggal dunia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Harahap, Tara Syahnia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perang merupakan suatu keadaan yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (combatant), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang seharusnya berada di luar lingkaran konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak menjadi korban pada saat perang sehingga dapat memberikan informasi berupa pengetahuan mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak pada saat perang/konflik bersenjata. Melalui metode yuridis normatif dapat diketahui bahwa melalui ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional anak-anak yang terdapat didalam lingkaran perang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan penuh. Perlindungan tersebut seharusnya bukan hanya menjadi kewajiban bagi Negara yang telah meratifikasi ketentuan terkait saja, melainkan kewajiban bagi seluruh Negara di dunia.
Akibat Hukum Terhadap Tindakan Mutasi Sepihak Dalam Perjanjian Kerja (Studi Putusan No. 272/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Mdn) Ramadhan, Teuku Filly Anugerah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus yang menggambarkan keadaan mutasi sepihak ini dalam sebuah perjanjian kerja adalah pada kasus Sustrisni melawan Pimpinan Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mutiara, dimana dalam putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn, sebagaimana hakim berpihak kepada pekerja atau buruh, di mana dalam kasus ini menurut Majelis Hakim mutasi yang dilakukan oleh pihak RSU Sari Mutiara tidak sah dan tidak berlandasan hukum karena dilakukan secara sepihak. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja, bagaimana perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn, serta bagaimana akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini diatur Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn bahwa pekerja setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada RSU Sari Mutiara, haruslah mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan mendapat haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn adalah dengan dibayarkannya hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue