cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Alif Febriyanto
Contact Email
satrio.alif@ui.ac.id
Phone
+62816200129
Journal Mail Official
jils@ui.ac.id
Editorial Address
Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Islamic Law Studies
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 26208860     EISSN : 26144829     DOI : https://doi.org/10.46708
Core Subject :
JILS has a scope of Islamic law including sharia economics, perspectives on Human Rights in Islam, Islamic Criminal Law, Islamic Civil Law, Zakat, Islamic Philosophy, and other matters related to Islamic knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4, No. 1" : 7 Documents clear
THE APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS CONTRACT IN THE NATIONAL LAW REGULATIONS (THE COMPARISON BETWEEN COUNTRIES WITH CIVIL LAW SYSTEMS AND COMMON LAW SYSTEMS) Dewi, Gemala
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the growth of Islamic banking and finance business in many countries nowadays, the legal aspect is very important to be understood by the parties. This is because in Islamic business law, not only the contract becomes law for the parties, but also to be compliant with Islamic teachings. Otherwise it will be null and void that could cause loss to both sides. However, in some Civil Law system countries there might not be clear rules regarding Islamic contract law. Also, in Common Law system countries, with the character of Islamic law which has specific provisions on the law of contracts needs to comply with the rules in practical Islamic business. In addition, the function of the court in finding the law for dispute settlement in Islamic business transactions becomes a necessity. For this reason, it is important to see how are the countries with the Civil Law and the countries with the Common law system applying Islamic business contract law. In This paper will be compared the application of Islamic business contracts in the national law regulations of two countries, Indonesia (with Civil Law System) and Malaysia (with Common Law system). The main focus of this research is the application of transactions based on sharia principles on the regulations and the legal process by the law enforcers in the compared countries based on their different legal system. The result to be expect is to find the similarities and the differences amongst the two countries.
WAKAF LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENEGAKKAN KEADILAN ANTARGENERASI Setyorini, Savitri Nur; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih; Hazna, Chita Arifa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memberikan gambaran mengenai wakaf untuk lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan umat, yang mana salah satunya adalah masalah lingkungan hidup yang terkait pula dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan untuk generasi yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta berimbas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penciptaan keadilan antargenerasi, di mana generasi yang akan datang akan memiliki tingkat pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sekarang, baik dalam hal keanekaragaman pilihan atas sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dan akses atas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA Bimasakti, Muhammad Adiguna
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam beberapa kebudayaan. Beberapa tahun belakangan isu perkawinan beda agama menjadi isu yang kembali hangat dibicarakan, terutama sejak adanya Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 68/PUU-XII/2014 yang mana seolah Pasal 2 ayat (1) ini dianggap melarang perkawinan beda agama di Indonesia. Pertanyaan yang akan timbul terkait hal tersebut adalah apakah benar perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang di Indonesia? Lalu bagaimana dengan legitimasi praktik perkawinan beda agama yang sudah terjadi? Kompetensi Absolut peradilan manakah yang berwenang mengadili terkait sengketa perkawinan beda agama? Tulisan ini mencoba menganalisis dan menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut dalam konteks hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan praktik peradilan kontemporer di Indonesia.
MENINJAU KEDUDUKAN PELAKU RIDDAH DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU RIDDAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SUDUT PANDANG ISLAM Bimasakti, Muhammad Adiguna; Raouf, Nadim
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riddah is an act of apostasy in Islamic faith. Some texts of the hadits (sayings of The Prophet PBUH) indicate that the apostate shall be punished with death sentence. Beside, the apostate will also lose some of his/her rights according to Islamic Sharia. But there is also a principle of Freedom of Religion in quranic text as we read in Surah Albaqarah (chapter 2) verse 256 which says: “There is no compulsion in religion”. This also indicates that the Freedom of Religion in Islamic perspective is guaranteed, and cannot be taken. Thus this writing tries to elaborate the two which are the Freedom of Religion principle and Capital Punishment / Jarimah for apostasy from the perspective of Human Right especially from the “Cairo Declaration on Human Rights in Islam” which was declared in Cairo, Egypt in 1990.
RUU KETAHANAN KELUARGA: MODIFIKASI HUKUM SE- BAGAI UPAYA MENCAPAI TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MEMELIHARA KETURUNAN Muthmainnah, Muthmainnah
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu tujuan Hukum Islam menurut Abu Ishaq Al-Shatibi adalah memelihara keturunan. Tujuan tersebut merupakan salah satu tujuan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Namun, upaya untuk mencapai tujuan tersebut mengalami beberapa hambatan yang ditunjukkan dengan tidak berfungsinya keluarga di masyarakat. Esai ini berusaha mengkaji salah satu RUU yang diprakarsai oleh Fraksi PKS DPR-RI yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR-RI periode 2015-2019 yai- tu RUU Ketahanan Keluarga. Perwujudan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu bentuk peraturan perundang-un- dangan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara adalah undang-undang. RUU Ketahanan Keluarga dibutuhkan sebagai fondasi terciptanya ketahanan negara. Urgensi pengaturan RUU ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sosiologis dan aspek psikologis. Aspek sosiologis membahas tentang kaitannya individu dalam lingkup mikro yang akan membentuk suatu lingkup makro yaitu negara. Sedangkan, aspek psikologis membahas tentang bagaimana keluarga mempen- garuhi berbagai aspek kehidupan seorang individu, mulai dari hal terkait kemampuan berinterak- si, kematangan emosi, hingga performa dalam suatu pekerjaan. Esai ini juga menjelaskan tentang modifikasi hukum dalam RUU Ketahanan Keluarga yang membawa semangat bahwa isu keluarga bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan negara. Dengan adanya RUU ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mencapai tujuan Hukum Islam yaitu Hifdz An-Nasb.
JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR’AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI Umardani, Mohamad Kharis
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the sale and purchase regulation contained in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law from Al Quran and Hadith, also the solution of the problem of sale and purchase by credit either in Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law. These studies are descriptive analytical method using normative juridical approach to statute approach. Indonesian Civil Code regulates the Sale and Purchase on article 1457, a sale and purchase is an agreement, by which one party is bound to deliver a certain matter, for which the other party shall pay a stipulated price. Islamic law also had a regulation about sale and purchase, definition of Fiqh scholars about sale and purchase is the process of exchange of property, or a benefits/services are allowed to exchanged for similar things for an unlimited period, in ways that justified. Definition sale and purchase above given by KUHPerdata and Islamic law there is a similiarity that is a sale and purchase is an konsensuil agreement whereby the seller deliver their property rights, while a buyer giving the money. In fact when sale and purchase in credit, not in accordance with rule KUHPerdata or Islamic law i.e. involving third parties could be termed "Triangle Sale and Purchase".
ADAT INSTITUTIONS IN ACEH GOVERNMENT: A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE Abiyoso, Yunani; Abdillah, Ali; Wasti, Ryan Muthiara; Sujatnika, Ghurnarsa; Fakhri, Mustafa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of adat (customary law) in Indonesia becomes a source of value for the survival of the nation. Each region in Indonesia has different adat that can be used as a reference for the form of governmental system in Indonesia. The 1945 Constitution has recognized the existence of adat government that consisting of various forms of adat that have been adopted long before the 1945 Constitution existed. The existence of adat cannot be separated from national and Islamic values. This research was conducted to find out form of adat institution in Aceh and how the integration of such adat governance in local government system based into national law. Thus, to achieve the objectives, this study was conducted by normative juridical research method with historical approach and comparison with other indigenous peoples in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4, No. 2 Vol. 4, No. 1 Vol. 2, No. 3 Vol. 2, No. 2 Vol. 2, No. 1 Vol. 3, No. 2 Vol. 3, No. 1 Vol. 1, No. 3 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1