cover
Contact Name
Faturachman Alputra Sudirman
Contact Email
fatur@uho.ac.id
Phone
+6282251053573
Journal Mail Official
neorespublica@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kampus Baru Jl, H.E.A. Mokodompit, Kota Kendari, 93232
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27160777     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Articles 172 Documents
Integrasi Fungsi Manajemen Pemerintahan dalam Tata Kelola BUMDes dan Penguatan Pendapatan Asli Desa: Studi pada BUMDes Mulya Sari Intan Deviana; Lukmanul Hakim; Kariena Febriantin; Evi Priyanti
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1368

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi strategis dalam penguatan ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola BUMDes Mulya Sari di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, melalui perspektif manajemen pemerintahan dengan menitikberatkan pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga informan kunci, yaitu Direktur BUMDes, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, serta data sekunder dari dokumentasi kelembagaan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes didasarkan pada identifikasi kondisi pasar, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal; pengorganisasian didukung struktur kelembagaan dan pembagian peran yang relatif jelas, meskipun koordinasi dan keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat; pelaksanaan usaha memperoleh legitimasi melalui musyawarah desa dan didukung oleh penyertaan modal serta keterlibatan pemerintah desa; sedangkan pengawasan dilakukan melalui mekanisme proposal, pencatatan, pelaporan berkala, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan.
Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wisata: Studi tentang Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Kolaboratif di Desa Mekarbuana Jeffrey Ebenezer Putra; Irma Jayusman; Ikhwan Rahmat Hidayah; Evi Priyanti
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan Desa Mekarbuana berbasis potensi wisata dengan menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu realisme perencanaan, kapasitas implementasi, dan kepemimpinan dalam pengelolaan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, aparat desa, dan masyarakat, serta didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata desa bertumpu pada integrasi potensi alam, pertanian, dan perkebunan melalui orientasi agrowisata. Proses perencanaan telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa, tetapi belum didukung oleh pemetaan potensi wisata yang sistematis sehingga perencanaan masih bersifat pragmatis dan berbasis pengalaman lapangan. Implementasi pembangunan menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, serta kewenangan pemerintah desa terhadap destinasi yang sebagian dikelola Perhutani dan pihak privat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa menjalankan peran sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak pemberdayaan masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai perantara kelembagaan melalui kerja sama pengelolaan wisata yang membuka peluang peningkatan pendapatan desa.