cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faturachman Alputra Sudirman
Contact Email
fatur@uho.ac.id
Phone
+6282251053573
Journal Mail Official
neorespublica@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kampus Baru Jl, H.E.A. Mokodompit, Kota Kendari, 93232
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27160777     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
Social Sciences
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 167 Documents
 13   14   15   16   17 
Strategi Nation Branding Pemerintah Kenya melalui Program “Magical Kenya” dalam Pemulihan Citra Internasional Pasca Pandemi COVID-19 (2020–2025) Safilla Aira Safitri; Aulia Febrianza Widyastuti; Helga Yohana Simatupang
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah Kenya dalam membangun nation branding melalui Magical Kenya terhadap peningkatan citra internasional Kenya pada tahun 2020-2025. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen resmi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Nation Branding Hexagon oleh Simon Anholt (2003) untuk mengkaji strategi pemerintah dalam enam dimensi utama dalam membentuk citra negara, yaitu: Tourism, Policy/Government, People, Culture and Heritage, Exports, Investment and Immigration. Dengan demikian, analisis menggunakan teori Nation Branding Hexagon oleh Simon Anholt menunjukkan bahwa Magical Kenya sebagai instrumen strategis dalam memperbaiki citra internasional, meningkatkan kepercayaan global, serta memperkuat daya saing pariwisata Kenya pasca pandemi.
Kebijakan Sosial Adaptif dan Ketahanan Rumah Tangga Miskin: Peran Strategis Perempuan Pencari Nafkah dalam Konteks Kerentanan Struktural Syaifudin Suhri Kasim; Asriani Asriani; Juhaepa Juhaepa; Ratna Supiyah; Asrani Asrani; Nada Kusuma
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1285

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perempuan pencari nafkah memanfaatkan kebijakan sosial adaptif dalam membangun ketahanan rumah tangga miskin, mengidentifikasi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta merumuskan arah reorientasi desain kebijakan yang lebih responsif gender dan multidimensional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap 15 perempuan pencari nafkah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai penyangga konsumsi (consumption buffer) yang memungkinkan perempuan mengelola risiko ekonomi rumah tangga dan melakukan diversifikasi pendapatan di sektor informal. Perempuan tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, melainkan aktor strategis yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan kerja informal dan jaringan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Namun, efektivitas kebijakan sosial dalam memperkuat ketahanan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap aset produktif, segmentasi pasar kerja informal, norma patriarkal, serta potensi jebakan ketergantungan program.
SMART Governance Berbasis Nilai Budaya Oriental dalam Pembukaan UUD 1945: Perspektif Manajemen Pemerintahan Indonesia Didi Sukardi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1286

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aktualisasi nilai-nilai budaya oriental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif manajemen pemerintahan modern. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, lemahnya integritas birokrasi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur governance, administrasi publik, dan konstitusi. Analisis data dilakukan menggunakan qualitative content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya oriental dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki relevansi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis etika, integritas, dan keadilan sosial. Penelitian ini mengembangkan konsep SMART Governance yang terdiri atas Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Collaboration sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis nilai konstitusional dan budaya lokal. Model ini berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik di Indonesia.
Transformational Leadership dalam Pengembangan Kapasitas Korps Brimob Polda Sulawesi Selatan Arief Doddy Suryawan; Muh. Akmal Ibrahim; Hasniati Hasniati
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1296

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan kepemimpinan transformasional dalam pengembangan kapasitas Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulawesi Selatan. Sebagai organisasi semi-militer yang menghadapi tuntutan profesionalisme dan risiko operasional tinggi, Brimob membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar memerintah, tetapi juga menginspirasi dan mengembangkan potensi personel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diinterpretasikan dalam kerangka Transformational Leadership Theory dari Bass dan Avolio (1994) yang terdiri atas empat dimensi: pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ideal terwujud kuat melalui keteladanan komandan dalam kedisiplinan, ketegasan, dan ketelitian administrasi yang menjadikan pimpinan sebagai panutan. Motivasi inspirasional tampak pada artikulasi visi melalui apel harian dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan. Stimulasi intelektual telah berjalan melalui apresiasi terhadap inovasi anggota, meskipun ruang berinovasi sebagian besar berada di luar jam dinas. Perhatian individual paling menonjol melalui mekanisme konseling berbasis komandan, namun pemetaan kebutuhan individual secara terstruktur masih lemah.
Stakeholder Analysis dalam Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Alfius Way; Mohammad Thahir Haning; Muh. Akmal Ibrahim; Rizal Pauzi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1297

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis stakeholder analysis dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada wilayah berbasis sumber daya alam. Persoalan utama yang dikaji meliputi ketepatan identifikasi pemangku kepentingan, ketimpangan kekuatan dan legitimasi antaraktor, lemahnya relasi antarpemangku kepentingan, keterbatasan keterlibatan masyarakat, serta munculnya resistensi terhadap kebijakan perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari pemerintah daerah, perusahaan, lembaga adat, DPRD, Majelis Rakyat Papua, media, dan masyarakat adat. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TJSL belum dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Perusahaan cenderung dominan dalam pengambilan keputusan, sementara keterlibatan masyarakat adat, sub-suku, tokoh perempuan, dan kelompok terdampak belum representatif. Relasi antarpemangku kepentingan belum terbangun melalui forum komunikasi terstruktur dan berkelanjutan sehingga memicu konflik, rendahnya transparansi, dan resistensi masyarakat. Identifikasi pemangku kepentingan belum komprehensif, distribusi kekuatan timpang, dan sikap dukungan bersifat dinamis bergantung pada pemenuhan hak masyarakat.
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur) Novika Dwi Lestiana; Syarief Makhya; Pitojo Budiono
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1298

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Kepala Desa Margosari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Margosari cenderung demokratis, yang termanifestasi dalam lima indikator Kartono (2007), yaitu: (1) kemampuan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat; (2) kemampuan motivasi dengan penerapan sistem reward and punishment yang mendorong partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat; (3) kemampuan komunikasi dua arah yang transparan dan akuntabel; (4) kemampuan mengendalikan bawahan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung dengan melibatkan BPD dan LPMD; serta (5) tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa yang terbukti dari rekam jejak pembangunan infrastruktur yang konsisten sejak tahun 2019. Gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa Margosari terbukti efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Analyzing the Opportunities and Challenges of Establishing International Branch Campuses (IBCs) in Indonesia Anisa Nurhasanah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1325

Abstract

Globalization has accelerated the internationalization of higher education through various forms of transnational education, including the establishment of International Branch Campuses (IBCs). In recent years, Indonesia has increasingly embraced the presence of IBCs as part of its broader strategy to enhance the quality of higher education and strengthen the global competitiveness of its human capital. This study aimed to analyze the opportunities and challenges associated with the establishment of IBCs within Indonesia's higher education ecosystem. Employing a qualitative research approach, the study utilized document analysis of government regulations, reports published by national and international institutions, news articles, and scholarly literature on transnational education and International Branch Campuses. Data validity was ensured through source triangulation by systematically comparing information from government documents, international organizations, and academic publications. The findings revealed that IBCs offer several strategic advantages, including expanding access to internationally recognized education at a more affordable cost, enhancing the quality of domestic higher education institutions through competitive pressure and the transfer of best practices, and supporting human capital development, particularly in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) disciplines. Nevertheless, the expansion of IBCs also poses significant challenges, including widening educational inequality due to high tuition costs, the geographical concentration of campuses on Java Island that may exacerbate regional disparities, the growing dominance of foreign institutions in knowledge production, and intensified competition faced by local universities. Therefore, the successful implementation of Indonesia's IBC policy requires a balanced regulatory framework that simultaneously promotes openness to international branch campuses while strengthening the institutional capacity and long-term competitiveness of domestic higher education institutions.
Tourism Village Development as a Grassroots Indicator of Maritime Development: A Qualitative Case Study of a Coastal Community in Southeast Sulawesi, Indonesia Adrian Tawai; Muhammad Yusuf; Taufik Taufik; Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i1.1172

Abstract

Indonesia’s maritime development agenda emphasizes the integration of economic growth, community empowerment, and sustainability in coastal and archipelagic regions. Among various development instruments, tourism villages—particularly those based on marine and coastal resources—have gained increasing attention as vehicles for community-based development. However, existing studies largely position tourism villages as development outcomes, with limited attention to their potential role as analytical indicators of maritime development at the local level. This study aims to examine tourism village development as a grassroots indicator of maritime development through a qualitative case study in Kelurahan Toronipa, Southeast Sulawesi. Employing a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews with key stakeholders, non-participant observation, and document analysis. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns related to community participation, governance, socio-economic transformation, infrastructure development, and sustainability practices. The findings reveal that tourism village development in Toronipa reflects broader maritime development processes by facilitating livelihood diversification, strengthening community participation in governance, improving infrastructure accessibility, and integrating maritime cultural values into tourism activities. At the same time, the study identifies challenges related to uneven participation, environmental management, and the potential displacement of traditional maritime livelihoods. This research contributes theoretically by repositioning tourism villages as socio-economic and governance indicators of maritime development rather than merely policy outcomes. Practically, the findings suggest that tourism village performance can inform more inclusive and context-sensitive maritime development policies, particularly in coastal regions of eastern Indonesia. The study highlights the importance of integrating community empowerment, governance quality, and sustainability considerations into the assessment of maritime development at the grassroots level.
Knowledge Sharing Among Public Hospital Staff: An Extended UTAUT Study of Clinical Knowledge Exchange Yul Kusmawati Tamrin; Ismanto Ismanto; Almansyah Rundu Wonua
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i1.1257

Abstract

Clinical knowledge sharing in public hospitals is critical for patient safety, continuity of care, and service quality, yet it is often constrained by workload, fragmented information systems, and uncertainty about privacy and accountability. This manuscript develops an extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model to explain staff intention to use approved digital communication tools for clinical knowledge exchange and the resulting exchange behavior. Beyond core UTAUT constructs (performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions), the model incorporates task-technology fit, trust in digital communication, and perceived privacy and security risk. A quantitative cross-sectional design is proposed for public hospital settings using partial least squares structural equation modeling to test direct and indirect effects, with controls for profession, tenure, and technology experience. The study’s main contribution is a context-specific hypothesis set and an implementable measurement item bank for administrators seeking to strengthen organizational learning and digital governance in hospitals.
From E-Government to Digital Governance: A Bibliometric Analysis of Public Sector Digital Transformation (2012–2025) Faturachman Alputra Sudirman
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i1.1258

Abstract

This study aims to analyze evolution, intellectual structure, and emerging research trends in e-government and digital governance literature. A bibliometric analysis was conducted using 106 journal articles indexed in Scopus between 2012 and 2025. Data were collected using specific search queries related to e-government and digital transformation in the public sector. The analysis applied the PRISMA approach for systematic selection and VOSviewer to examine publication trends, co-occurrence networks, thematic clusters, and research evolution. The results reveal a significant growth in publications, particularly after 2021, indicating increasing scholarly attention to digital transformation in the public sector. Co-occurrence analysis identified four major research clusters: (1) digital transformation and technology adoption in public services, (2) digital governance and sustainable development, (3) public administration transformation through open government and smart cities, and (4) e-government service development. The findings also show a conceptual shift from e-government as a service-oriented approach toward digital governance as a broader paradigm emphasizing integration, collaboration, public value creation, and sustainability. The study is limited to English-language open-access articles within the social sciences subject area. Future research should include cross-disciplinary datasets and comparative. The findings provide strategic insights for policymakers to design digital transformation initiatives that emphasize inclusivity, sustainability, and value-oriented governance. This study offers a comprehensive bibliometric mapping that highlights the transition from e-government to digital governance and identifies emerging research directions in public sector digital transformation.

Page 15 of 17 | Total Record : 167

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus (In Press) Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April Vol. 7 No. 1 (2025): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember