cover
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Articles 132 Documents
Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum Administrasi dalam Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Mochammad Ervandha; Silvia Nazilatul Husna
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.313

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas, belum optimalnya penerapan kuota kerja, serta keterbatasan pengawasan dan aksesibilitas di dunia kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas, mengkaji kewenangan pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan norma hukum, teori implementasi kebijakan publik, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan kuota tenaga kerja disabilitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kewenangan pemerintahan dan model implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang menekankan sinergi antara regulasi, pelayanan publik, dan pengawasan administratif.
A Legal Analysis of the Criminal Liability of Children as Perpetrators of Bullying in Schools Bani Adam; Teuku Yudi Afrizal; Johari
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.314

Abstract

Bullying in education is a despicable and illegal act. Bullying can hurt the victim both physically and mentally. Perpetrators and victims of bullying in schools are generally still minors, so that the settlement of these cases must pay attention to the rights of children which have been regulated in Law Number 35 of 2014 Jo. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. In-Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the mechanism for resolving cases involving children uses a restorative justice approach through a diversionary case settlement mechanism. The diversion mechanism is carried out outside the court (non-litigation) by carrying out mediation between the perpetrator and the victim and attended by both families of the perpetrators and victims, law enforcers, and the community. Diversion must be pursued by law enforcement at every stage of the judiciary, both at the stage of the investigation, prosecution and examination of cases in court. However, if the diversion mechanism fails or the perpetrator of bullying does not meet the requirements for the diversion mechanism, the crime of bullying will be resolved through litigation through juvenile justice.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat di Aceh Muhammad Nur; Khairunnisak; Ummi Kalsum; Arnita
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.315

Abstract

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul, barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Pelaksanaan syariat Islam bidang pengelolaan zakat di Provinsi Aceh dtempuh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Bahkan Qanun mengancam dengan sanksi pidana terhadap muzakki yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal. Pada Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menentukan: Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah ta’zir dengan ‘Uqubat berupa ; denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan;kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ‘Uqubah terhadap muzakki yang tidak mau membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh dengan ancaman denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan; kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Rendahnya ‘uqubah sebagaimana diatur dalam Qanun Baitul Mal, karena dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menolak melaksanakan hukum Islam berarti telah mengingkari kewajiban sebagai muslim. Namun sanksi terhadap muzakki yang tidak mau membayar zakat ini merupakan Jarimah ta’zir. Sanksi pidana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bertolak belakang dari sifat hukum pidana. karena sifat hukum pidana yaitu adanya efek jera. Sanksi tersebut mempunyai implikasi hukum yang luas terhadap muzakki di Aceh, karena Muzakki di Aceh umumnya mengeluarkan zakatnya dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung kepada mustahak.
Criminal Offences Related To the Dissemination of False News (Hoax) In Indonesia: A Comparative Study Faisal; Mahfuzzal; Muhammad Rizal; Nurasih Shamadiyah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.319

Abstract

The rapid spread of fake news (hoaxes) in Indonesia poses a serious threat to social stability, public order and the integrity of democracy. Although Indonesia has enacted various laws to address this issue, digital disinformation remains a challenge that requires serious attention. This study employs a normative legal methodology with a comparative approach. The findings indicate that Indonesia’s current legal framework faces challenges relating to the ambiguous definition of ‘hoaxes’ and potential infringements on freedom of expression. Conversely, benchmark countries such as the United States offer more precise statutory definitions and a tiered system of proportionate penalties. This is also the case in various countries around the world, such as the United States. Therefore, Indonesia needs to harmonise overlapping regulations and adopt clearer legal parameters to effectively curb fake news without sacrificing the civil liberties guaranteed by the constitution
Hate Speech Offences and Their Legal Implications in Indonesia Waladan Yoga; Darmawan Putra; Budiman; Cifebrima Suyastri
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.320

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing hate speech offences in Indonesia, identify problems in its implementation, and examine its legal implications for society and the law enforcement system. This study employs a normative legal methodology with a legislative and conceptual approach, through a study of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Act, and relevant legal literature. The research findings indicate that, although regulations concerning hate speech are in place, there remain weaknesses in the form of ambiguously interpreted provisions, the potential for the criminalization of freedom of expression, and disparities in law enforcement. Furthermore, developments in digital technology have created new challenges regarding evidence and jurisdiction. The legal implications of hate speech offences encompass the protection of human rights, legal certainty, and the dynamics of social life and democracy. Therefore, regulatory harmonization, clarity of legal norms, and capacity building for law enforcement officials are required to ensure that law enforcement is carried out proportionately, fairly, and whilst safeguarding freedom of expression
Kajian Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah Berasrama Vina; Novi Febriyanti; Nabila Putri Azurah; Raihan Saputri; Henry Gardino Apriato Dmk
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena bullying di lingkungan sekolah berasrama melalui perspektif kriminologi dan viktimologi dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (library research). Fenomena bullying di sekolah berasrama merupakan masalah serius yang semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari berbagai kasus ekstrem yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Sekolah berasrama memiliki kerentanan khusus karena interaksi 24 jam sehari menciptakan dinamika sosial intensif dan hierarki kaku yang berpotensi memunculkan perilaku perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kriminologi, bullying terjadi akibat lemahnya ikatan sosial siswa dengan nilai-nilai konvensional (teori kontrol sosial Hirschi) serta proses pembelajaran perilaku agresif melalui interaksi dengan kelompok teman sebaya (teori asosiasi diferensial Sutherland). Faktor penyebab meliputi faktor individual, lingkungan, dan institusional, dengan hirarki senioritas sebagai faktor dominan. Dari perspektif viktimologi, korban mengalami kondisi the blocked victim tanpa jalan keluar aman, yang mengakibatkan dampak serius seperti cedera fisik, gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan anti-bullying yang jelas, pelatihan tenaga pendidik, pengawasan aktif, mekanisme pelaporan aman, serta pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan yang lebih konstruktif
Tindak Pidana Cyberbullying Pada Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia Bima Xena Santoso; Juniati Harahap; Nurul Fathni; Aulia Nurul Huda; Hidayat
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.322

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan remaja telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cyberbullying. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena cyberbullying di kalangan remaja pengguna media sosial dari perspektif kriminologi, dengan menelaah bentuk, faktor penyebab, dampak, serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan kriminologis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying dapat dijelaskan melalui beberapa teori kriminologi, yaitu Routine Activity Theory, Social Learning Theory, General Strain Theory, Online Disinhibition Effect, dan Space Transition Theory, yang masing-masing menyoroti aspek kesempatan, peniruan perilaku, tekanan psikologis, hilangnya hambatan moral, serta perubahan karakter individu ketika berpindah ke ruang siber. Faktor penyebab cyberbullying bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, karakteristik platform digital, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan bagi korban bersifat serius dan mencakup aspek psikologis, sosial, maupun akademik. Penanggulangan cyberbullying memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan upaya preventif berupa literasi digital dan penguatan pendidikan karakter, dengan upaya represif melalui optimalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang berorientasi pada keadilan restoratif bagi pelaku anak.
Dampak Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap Residivis di Indonesia Fajriah; Jihan Febrianty; Nabila Fitria; Daniel Loy Sitanggang
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.323

Abstract

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan serius dalam sistem pidana Indonesia karena berdampak pada efektivitas pemulihan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko residivisme akibat terbatasnya program rehabilitasi dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara gejala overkapasitas lembaga masyarakat dengan meningkatnya residivisme dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode analisis literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas menyebabkan menurunnya kualitas pelatihan, meningkatnya interaksi negatif antar peningkatan, serta lemahnya pengawasan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya residivisme . Kebaruan penelitian terletak pada penyajian sintesis literatur yang menghubungkan kondisi masyarakat dengan teori-teori kriminologi sebagai dasar penelitian kebijakan pemidanaan yang lebih efektif.
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) di Indonesia Nayla Mahira; Aliya Najiba; Rara Sausan Zahra; Layya Syadzwina
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.329

Abstract

Kekerasan merupakan setiap tindakan yang menimbulkan atau mengakibatkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korbannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya patriarki, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, kondisi psikologis pelaku, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, penanggulangan kejahatan tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan penal dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga perlu didukung dengan pendekatan non-penal melalui pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, perlindungan terhadap korban, serta pembentukan budaya masyarakat yang lebih responsif terhadap pencegahan kekerasan.
Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Asusila di Indonesia Fatia; Nabila Maharani; Fitra Maulani; Khairiyatunnisa
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.335

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor lingkungan dan keluarga terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, serta merumuskan upaya penanggulangannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, penelitian ini mengkaji doktrin dan norma hukum melalui data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana asusila oleh anak dipicu oleh interaksi faktor lingkungan (pergaulan buruk, kontrol sosial yang lemah, dan paparan teknologi digital) serta faktor keluarga (broken home, kurangnya kasih sayang, pola asuh yang keliru, dan tekanan ekonomi) yang membuat anak melakukan pelarian negatif. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara integral melalui jalur penal (tindakan represif kepolisian untuk efek jera) dan jalur non-penal (upaya preventif seperti sosialisasi keluarga ramah anak, edukasi kesehatan reproduksi, penguatan hubungan orang tua-anak, serta penyuluhan di sekolah).