cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Published by Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 125 Documents
 9   10   11   12   13 
Stigma Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kebijakan Non Pemenjaraan di Kota Tual Andhika Khaqiqi; Husni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i2.301

Abstract

The phenomenon of social stigma toward children who have been involved in criminal offenses continues to persist despite the implementation of non-custodial policies within the juvenile justice system. Children who resolve their cases through diversion or community-based supervision outside correctional institutions frequently still receive negative labels, encounter social rejection, and face limitations in educational and community interactions. This situation reveals a gap between the rehabilitative orientation of legal policies and the social reality that continues to reproduce exclusion. This study aims to analyze the forms of social stigma, examine their impact on children’s psychological and social development, and evaluate the relevance of non-custodial policies in supporting reintegration. The research adopts a qualitative approach through a literature review and descriptive analysis, drawing on stigma theory and social labeling perspectives developed by Erving Goffman. The findings indicate that the effectiveness of non-custodial policies is not solely determined by formal legal mechanisms, but is also shaped by social acceptance, power relations at the community level, and family support. Without systematic destigmatization strategies, such policies risk shifting punishment from the legal domain to the social sphere. Therefore, public education, strengthened family roles, and cross-sector collaboration are essential to promote sustainable social reintegration.
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia Nada Nabilah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.312

Abstract

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik menjadi permasalahan serius karena banyak pengendara masih mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Data diperoleh menggunakan teknik kajian kepustakaan dan diolah secara kualitatif. dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya merupakan kombinasi strategis antara pendekatan represif, namun masih menghadapi kendala multidimensi. Satlantas memprioritaskan edukasi dan sosialisasi di sekolah serta patroli rutin untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dan pandangan sepeda listrik sebagai mainan. Sementara itu, tindakan represif seperti penilangan atau penyitaan bersifat situasional dan terbatas, terhambat oleh kekosongan hukum yang tidak menyediakan sanksi pidana spesifik, serta keterbatasan sumber daya operasional, dengan demikian, upaya yang ada menunjukkan respons adaptif untuk menjembatani kesenjangan hukum dan sosial, meskipun efektivitasnya belum optimal dan keberhasilan penuhnya sangat bergantung pada adanya dukungan regulasi yang lebih jelas.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum Administrasi dalam Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Mochammad Ervandha; Silvia Nazilatul Husna
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.313

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas, belum optimalnya penerapan kuota kerja, serta keterbatasan pengawasan dan aksesibilitas di dunia kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas, mengkaji kewenangan pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan norma hukum, teori implementasi kebijakan publik, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan kuota tenaga kerja disabilitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kewenangan pemerintahan dan model implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang menekankan sinergi antara regulasi, pelayanan publik, dan pengawasan administratif.
A Legal Analysis of the Criminal Liability of Children as Perpetrators of Bullying in Schools Bani Adam; Teuku Yudi Afrizal; Johari
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.314

Abstract

Bullying in education is a despicable and illegal act. Bullying can hurt the victim both physically and mentally. Perpetrators and victims of bullying in schools are generally still minors, so that the settlement of these cases must pay attention to the rights of children which have been regulated in Law Number 35 of 2014 Jo. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. In-Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the mechanism for resolving cases involving children uses a restorative justice approach through a diversionary case settlement mechanism. The diversion mechanism is carried out outside the court (non-litigation) by carrying out mediation between the perpetrator and the victim and attended by both families of the perpetrators and victims, law enforcers, and the community. Diversion must be pursued by law enforcement at every stage of the judiciary, both at the stage of the investigation, prosecution and examination of cases in court. However, if the diversion mechanism fails or the perpetrator of bullying does not meet the requirements for the diversion mechanism, the crime of bullying will be resolved through litigation through juvenile justice.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat di Aceh Muhammad Nur; Khairunnisak; Ummi Kalsum; Arnita
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i3.315

Abstract

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul, barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Pelaksanaan syariat Islam bidang pengelolaan zakat di Provinsi Aceh dtempuh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Bahkan Qanun mengancam dengan sanksi pidana terhadap muzakki yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal. Pada Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menentukan: Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah ta’zir dengan ‘Uqubat berupa ; denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan;kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ‘Uqubah terhadap muzakki yang tidak mau membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh dengan ancaman denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan; kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Rendahnya ‘uqubah sebagaimana diatur dalam Qanun Baitul Mal, karena dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menolak melaksanakan hukum Islam berarti telah mengingkari kewajiban sebagai muslim. Namun sanksi terhadap muzakki yang tidak mau membayar zakat ini merupakan Jarimah ta’zir. Sanksi pidana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bertolak belakang dari sifat hukum pidana. karena sifat hukum pidana yaitu adanya efek jera. Sanksi tersebut mempunyai implikasi hukum yang luas terhadap muzakki di Aceh, karena Muzakki di Aceh umumnya mengeluarkan zakatnya dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung kepada mustahak.

Page 13 of 13 | Total Record : 125

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora More Issue