cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Published by Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
Strategi Komunikasi Pemasaran Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) PIM Dalam Menarik Minat Konsumen Devi Surid; Masriadi; Deddy Satria; Ainol Mardhiah; Zahari
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i4.270

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan restoran Pujasera PIM dimana terdapat banyak pedagang berjualan kuliner sehingga sangat diharapkan restoran tersebut maju. Namun kenyataan yang terjadi di restoran tersebut masih sepi pembeli, bahkan pedagang mengeluh karena produk kulinernya sepi peminat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan memahami strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Pujasera PIM dalam menarik minat konsumen. Teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori Integrated Marketing Communication (IMC). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Pujasera PIM dalam menarik minat konsumen diantaranya menentukan brand yang dijual pada produk kuliner yaitu makanan dan minuman, mempromosikan produk kuliner pada media sosial instagram dan tiktok milik restoran Pujasera PIM, melakukan pemasaran langsung produk kuliner kepada konsumen di restoran Pujasera PIM, dan melakukan pemasaran kemitraan dengan bekerjasama pedagang gerai dalam memasarkan produk kuliner, juga membantu endorsement dalam mempromosikan restoran dan produk kuliner
Analisis Fungsi dan Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam Saidah; Atiyah; Muhammad Jaidi
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.272

Abstract

Studi hukum normatif ini menganalisis peran dan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem civil law Indonesia. Yurisprudensi (putusan hakim yang berulang) berfungsi mengatasi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang tidak jelas, dan menciptakan standar hukum yang konsisten untuk memperkuat kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan putusan Mahkamah Agung) serta sekunder (buku dan jurnal). Meskipun menghadapi tantangan konsistensi penerapan putusan dan pemahaman sosial oleh hakim , yurisprudensi memberikan peluang bagi hakim untuk menciptakan hukum baru (judge made law). Peran yurisprudensi sangat signifikan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama pada isu perkawinan dan kewarisan. Kesimpulannya, yurisprudensi vital dalam pembentukan, penemuan, dan pembaruan hukum, menjadikannya responsif terhadap perkembangan zaman.
Adaptasi Budaya Suku Jawa Dengan Suku Banjar di Kabupaten Asahan Nurul Izati; Ainol Mardhiah; Muchlis; Anismar; Muhammad Ali
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.275

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas proses komunikasi antarbudaya antara suku Jawa dan suku Banjar dalam adapatasi budaya di Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Fokus penelitian terletak pada unsur kebudayaan bahasa dan tiga fase adaptasi budaya yaitu honeymoon, culture shock, dan adjusment. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk komunikasi antarbudaya yang terjadi antara masyarakat suku Jawa dan suku Banjar serta mengetahui proses adaptasi budaya yang dilakukan masyarakat Jawa dengan lingkungan sosial yang didominasikan oleh suku Banjar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap masyarakat dari kedua suku yang tinggal di Desa Banjar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam unsur kebudayaan bahasa memiliki peran penting dalam proses komunikasi antarbudaya antara suku Jawa dengan suku Banjar di Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Meskipun perbedaan bahasa dan sikap etnosentrisme ringan sempat menjadi hambatan, kedua suku mampu beradaptasi melalui penggunaan bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa lokal, serta interaksi sosial yang intens. Proses adaptasi masyarakat suku Jawa terhadap masyarakat Banjar berjalan melalui tiga fase honeymoon, culture shock dan adjusment sehingga akhirnya tercipta hubungan sosial sosial yang harmonis, saling memahami dan mencerminkan keberhasilan adaptasi budaya tengah beragaman. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial dan memperkuat integrasi budaya antar etnis di lingkungan masyarakat multikultural pedesaan. Kata Kunci: Komunikasi antarbudaya, Adaptasi, Hambatan budaya Abstract: This study discusses the intercultural communication process betweet the Javanese and Banjar tribes in cultural adaptation in Banjar Village, Air Joman District, Asahan Regency. The research focuses on the cultural element of language and the there phases of cultural adaptation: Honeymoon, culture shock and adjusment. This study aims to describe the forms of intercultural communication that occur between the Javanese and Banjar ethnuc communities, as well as to identity the cultural adaptation processes undertaken by the Javanese people within a social environment dominated by the Banjar ethnic group. Data were collected through observation, in-depth interviews and documentation involving members of both ethnic groups residing in Banjar Village. The resulty of this study show that language plays an important role in the process of intercultural communication between the Javanese and Banjar tribes in Banjar Village, Air Joman District, Asahan Regency. Although language differences and mild ethnocentrism were obstacles, both tribes were able to adapt through the user of Indonesia, learning the local language, and intense sosial interaction. The process of adaptation of the Javanese tribe to the Banjar tribe went through three phases : honeymoon, culture shock and adjusment, which utimately created harmonious social relations, mutual understanding and reflected the success of cultural adaptation amid diversity.This study emphasizes that intercultural communication plays a vital role in creating social harmony and strengthening cultural integration among ethnic groups in multicultural rural communities. Keywords: Intercultural communication, Adaptation, Culture Barriers
Harmonisasi Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Tinjauan Pertanggungjawaban Medis, Keselamatan Pasien, dan Penyelesaian Sengketa Mhd Sahrul Mizam
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.283

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan bidang kompleks yang diatur oleh dua pilar utama, yaitu etika profesi dan hukum kesehatan, yang keduanya bertujuan untuk melindungi pasien dan tenaga medis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara etika dan hukum dalam praktik medis, dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum, keselamatan pasien, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar kompetensi dan kode etik profesi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, meliputi sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Pertanggungjawaban medis tidak hanya melekat pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien dan kelalaian tenaga kerjanya. Dalam konteks penyelesaian sengketa medis yang timbul akibat ketidakpuasan atau dugaan kelalaian, pendekatan mediasi (non-litigasi) lebih disarankan dibandingkan litigasi untuk mencapai solusi yang adil dan menjaga hubungan terapeutik. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap standar profesi dan etika merupakan kunci utama untuk meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum serta menjamin terwujudnya layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
Penetapan Dispensasi Pernikahan di Indonesia Muhammad Farhan; Chisa Belinda Harahap
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.288

Abstract

Dispensasi pernikahan merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi ini pada dasarnya bersifat pengecualian dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya zina, kondisi kesehatan tertentu, tekanan budaya, maupun pertimbangan ekonomi. Dasar hukum dispensasi nikah tidak hanya bersumber dari hukum positif Indonesia melalui undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mendorong pernikahan sebagai upaya menjaga kehormatan dan keturunan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikis, ekonomi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif hukum kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak, namun tetap berada dalam kerangka perlindungan hak anak dan kepastian hukum Namun demikian, dispensasi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi kawin perlu dilaksanakan dengan sangat selektif agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, serta tujuan pernikahan.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penanganan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah di Bawean Gresik Muhammad Farhan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i1.290

Abstract

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, keberadaan BBM menjadi sangat vital karena sebagian besar kegiatan masyarakat bergantung pada ketersediaan energi tersebut, baik untuk transportasi laut dan darat, kegiatan perdagangan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas rumah tangga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Bawean kerap menghadapi permasalahan kelangkaan BBM yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat setempat. Kelangkaan BBM di Bawean tidak hanya menimbulkan antrean panjang di SPBU, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga di tingkat pengecer, terganggunya distribusi logistik, hingga penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Bawean yang terpisah dari daratan utama Jawa membuat pulau ini sangat bergantung pada jadwal kapal pengangkut BBM dari Gresik. Ketika cuaca buruk, keterlambatan distribusi, atau kebijakan tertentu terjadi, pasokan BBM dapat terganggu dan menyebabkan kelangkaan dalam waktu yang cukup lama. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan pelayanan publik. Masyarakat mengalami kesulitan untuk bepergian, layanan kesehatan terhambat karena keterbatasan transportasi, nelayan sulit melaut, dan berbagai aktivitas rutin lainnya menjadi terganggu. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan BBM bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kajian yang meninjau peran pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean. Pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Berbagai kebijakan seperti pengaturan distribusi, pengawasan pasokan, hingga penambahan kuota BBM harus dipertimbangkan secara matang agar permasalahan serupa tidak terus berulang. Dalam perspektif Islam, isu kelangkaan BBM dapat ditinjau melalui konsep Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), serta perlindungan agama (hifz al-din). Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok seperti energi. Dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM di Bawean sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan baru serta menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan distribusi energi di masa yang akan datang.
Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia Mulyana; Sugiono; Aminanto
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i2.190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas budaya hukum maysrakat dalam perspektif system hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konsep. Hasil peneltian menunjukan bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang yang harus diperhatikan jika ingin memfungsikan hukum, yaitu structure, substance dan legal culture. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketigadari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan daripada masyarakat.
Law Enforcement Against Perpetrators of Human Trafficking in Indonesia Rio Saputra Manullang; Janpatar Simamora; Lesson Sihotang; Ikramsyah Irwali
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i2.204

Abstract

Corporate human trafficking crimes represent a serious issue involving human rights violations in Indonesia and other countries. Although Indonesia has regulated this crime through Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking (PTPPO), the enforcement of laws against human trafficking still faces significant challenges. This study aims to analyze the legal responsibility of corporations as subjects of law in human trafficking crimes and to understand the mechanisms of penalization against corporations involved in such crimes. The research method used is normative juridical with a literature study approach, gathering data from primary sources such as regulations and secondary sources including books, journals, and relevant literature. Data analysis is conducted deductively, beginning with fundamental legal principles applied to the phenomenon of human trafficking crimes. The study's findings show that corporations can be held collectively criminally liable if the crime is committed by their members acting on behalf of and in the interest of the corporation. The PTPPO law expands legal accountability for corporations to ensure more effective prevention and deliver justice for victims. Penalties that can be imposed on corporations include fines, imprisonment, and other social sanctions, focusing on direct, indirect, and leadership responsibilities. This study concludes that the implementation of criminal liability against corporations aims to encourage ethical corporate behavior, protect human rights, and strengthen global efforts to combat human trafficking.
Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia Teuku Yudi Afrizal; Mulyana
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i2.189

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menjelaskan transformasi hukum. Hasil penelitian ini yaitu embrio batas umur perkawinan sebenarnya sudah terlihat pada pluralisme hukum, dimana usia perkawinan dinyatakan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Tetapi, aturan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 dengan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. DPR lalu mengamandemen UU Perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Bagi hukum progresif, reformasi ini mengilustrasikan hukum bukan suatu yang final dan mutlak, namun dalam kondisi tertentu selama memberikan kebaikan bagi manusia terobosan merevisi hukum perlu dilakukan. Bukan sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk masuk dalam skema pasal hukum yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, tetapi hukum yang harus ditelaah dan diperbaiki. Kata Kunci: Hukum keluarga; Usia Perkawinan; Transformasi hukum.
Dinamika Sosial Pasca Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia Yelena Fitria Mahadewi; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i2.299

Abstract

The re-regulation of the criminal offense of insulting the President and Vice President in Articles 218-220 of the Criminal Code (KUHP) has sparked debate regarding the boundaries between criticism and insult, as well as the state's role in regulating public expression. This phenomenon is further complicated by the development of open and participatory communication in the digital era. From a sociological perspective, the existence of a legal norm is understood not only as a formal regulatory instrument but also as a factor influencing legal awareness and social behavior. This study aims to analyze the social dynamics and public response to the provisions of the article on insulting the President in the new Criminal Code, particularly in relation to changes in norms of expression. The method used is a qualitative descriptive-analytical approach, through data collection in the form of in-depth interviews, public discourse analysis, sociological studies of changing practices and norms in society, and supported by previous literature studies. This study utilizes criminality theory, social control theory, and the concept of a democratic rule of law as analytical tools. The findings of this study confirm that law not only functions as a tool of social control but also shapes the construction of norms and collective awareness regarding the limits of expression in society. Therefore, understanding social responses is crucial for assessing the effectiveness and legitimacy of legal policies in practice.

Page 12 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora More Issue