cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hairus Saleh
Contact Email
hairus.saleh@uingusdur.ac.id
Phone
+6287850584379
Journal Mail Official
el_hisbah@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 27975819     EISSN : 28282981     DOI : https://doi.org/10.28918/el_hisbah
Core Subject : Religion, Economy, Science, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal publishes research articles and conceptual articles of Sharia Economic Law. Focus and scope Basic Study of Sharia Economic and Business Law, Contemporary Study of Sharia Economic and Business Law, Sharia Economic and Business Dispute Resolution.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 15 Documents clear
Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan: Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Irma Yuli Ana; Heris Suhendar; Iqbal Kamalludin
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.396 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4560

Abstract

KSPPS (Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative) is an independent business unit in which it develops productive businesses to improve the economic quality of small entrepreneurs by encouraging saving activities, and supporting the financing of economic activities. The financing contracts used include mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah. One of the contract products at KSPPS Ankasa which is in great demand by the public is ijarah. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach which aims to analyze the fatwa of DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on the practice of financing venture capital through an ijarah agreement at KSPPS Ankasa Karangdowo, and to explain the legal consequences of the practice of financing business capital through an ijarah agreement at KSPPS Ankasa Karangdowo.The results showed that the application of the ijarah contract at KSPPS Ankasa, namely when viewed from Islamic law refers to the DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 is not in accordance with the terms of the pillars and terms of the ijarah because there is no object of ijarah. KSPPS as a lessor does not provide goods, but only provides funds that cannot be taken advantage of except by spending. Meanwhile, if you look at the system from ujrah, KSPPS Ankasa uses a profit-sharing system, not the ujrah system. This is not in accordance with the DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 that the ijarah contract does not use profit sharing but ujrah/fee in exchange for the benefits received by the customer.
Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan: (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) Lutfi Lut Muttaqo; Abdul Aziz; Siti Zuhrotul Izza
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.26 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4565

Abstract

Pentingnya makanan halal bagi muslim, maka dari itu memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan dikonsumsi menjadi penting. Terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Pada peyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam sesuai syari’at Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemotongan ayam telah sesuai. Namun, untuk pengajuan sertifikasi halal pada lembaga terkait, untuk mendapatkan sertifikasi menjamin kehalalan produk daging Ayam harus dilengkapi terlebih dahulu sesuai Undang-Undang.”
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan Putri Ayu Mayangsari; Karimatul Khasanah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.59 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4762

Abstract

Akhir-akhir ini di Indonesia marak produk makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama yang menyeramkan. Di Pekalongan sendiri juga terdapat restoran atau produk rumahan yang menggunakan nama yang menyeramkan antara lain: Mie Setan geprek; Botok Setan dan Ceker Setan Mbak Ilma. Oleh karena itu penting untuk diketahui bagaimana penggunaan nama-nama tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam hukum positif tidak terdapat aturan yang melarang terkait penggunaan kata menyeramkan untuk label makanan sehingga boleh-boleh saja menggunakan kata menyeramkan pada label produk makanan. Akan tetapi menurut etika bisnis Islam dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, label produk makanan tidak boleh menggunakan kata menyeramkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya produk makanan menggunakan nama yang sesuai dengan etika Islam juga selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana produk makanan wajib memiliki sertifikat halal, adapun salah satu syarat untuk dapat bersertifikat halal adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MUI mengingat BPJH bekerjasama dengan MUI dalam mengeluarkan keputusan penetapan halal produk
Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng: Studi di Minggon Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang Nur Afifah; Uswatun Khasanah; Nabella Maharani Novanta
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.092 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4934

Abstract

Jurnal ini mengkaji tentang implementasi akad yang digunakan dalam jual beli menggunakan uang kreweng di Minggon Jatinan hutan kota Rajawali Batang Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis muamalah konsumen dengan penukaran uang kreweng dan antara konsumen dengan penjual makanan. Salain itu penelitian ini juga memberikan gambaran tentang cara yang tepat dalam transaksi di tempat wisata. Serta menjelaskan hukum transaksi menggunakan kreweng dalam jual beli makanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari wawancara dan sumber kepustakaan tentang akad-akad jual beli yang kemudian dikomparasikan dengan teori mashlahah. Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa terdapat dua akad dalam transaksi yang ada di minggon jatinan, dalam transaksi jual beli ini konsumen menggunakan uang kreweng sebagai alat tukarnya. Uang kreweng jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.000,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang kreweng yang telah disediakan oleh petugas di tempat.
Trading Forex Platform Meta Trader 4: Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf Rotep Rotep; Sepsy Arfiana; Wahyu Intan Kusuma
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.053 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4961

Abstract

Paper ini untuk menganalisis permasalahan tentang mekanisme yang ada di trading forex dengan platform meta trader 4. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf. Diantaranya pertama, ketentuan tentang jangka waktu dalam transaksi forward. Kedua, terkait dengan perbedaan makna transaksi swap yang disebutkan di dalam fatwa dengan pemahaman penulis terhadap implementasi transaksi swap yang ada didalam meta trader 4. Penelitian ini merupakan penelitian digital (digital research) dengan pendekatan kualitatif. Data berasal dari dua sumber yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa trading forex menggunakan meta trader 4 secara umum tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf. Dalam fatwa terdapat 4 prinsip yang perlu diimplementasikankan dalam trading forex menggunakan meta trader 4 tetapi hanya satu prinsip saja yang sesuai dengan fatwa. Oleh karena itu hukum trading forex menggunakan platform meta trader 4 tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) Vol 1 No 1 (2021) More Issue