Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2022)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (studi putusan nomor. 17/pid.sus/2019/Gns) ]]>
<![CDATA[zainab ompu jainah]]>;
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Rachmad Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.560
<![CDATA[Based on Decision Number. 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns stated that Defendant I. Supriyatno Bin Sumardi, Defendant II. Adi Wibowo Bin Kusnudin, Defendant III. Suryo Dandoko Als Koko Bin Suro and Defendant IV. Rahmad Als Towong Sanusi was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of jointly abusing narcotics class I for himself. The research method used normative and empirical juridical approaches. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the research and discussion show that the factors causing the occurrence of criminal acts of trial or conspiracy to commit narcotics crime based on Decision Number: 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns are due to economic factors, family environmental factors, social environmental factors and lack of understanding and appreciation and practice of religious values. The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal trials or conspiracy to commit criminal acts of narcotics based on Decision Number: 17 / Pid.Sus / 2019 / PN Gns is to impose crimes against Defendant I. Supriyatno Bin Sumardi, Defendant II Adi Wibowo Bin Kusnudin, Defendant III. Suryo Dandoko Als Koko Bin Suro and Defendant IV. Rahmad Als Towong Sanusi, with imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months respectively. The factors inhibiting the application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal trials or conspiracy to commit the crime of narcotics are the legal factors themselves, community factors and cultural factors.]]>
<![CDATA[Implementasi Due Deligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT Listing Di Pasar Modal Abstrak ]]>
<![CDATA[dila meilinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.852
<![CDATA[Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik. Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (go public), seperti penawaran umum (public offering) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal seperti Notaris akan membantu emiten membuat dokumen dan melakukan due diligence. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dan data-data mengenai pelaksanaan due diligence Notaris dan prinsip keterbukaan sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas (PT) listing di Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari due diligence Notaris didalam pasar modal haruslah menerapkan prinsip keterbukaan baik dalam pembuatan akta-akta, perjanjian-perjanjian lain yang dibutuhkan oleh para pihak di dalam pasar modal maka sebelum Notaris melakukan tugasnya dalam membuat akta, terlebih dahulu Notaris memeriksa data perusahaan dimana nantinya akan dituangkan dalam akta yang akan dibuatnya, tugas Notaris sebelum dan sesudah listing adalah membuat akta perubahan anggaran dasar dan membuat berita acara RUPS serta membuat akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum dan kemudian mendaftarkan ke Bapepam. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Notaris telah membuat akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik maka dalam hal ini notaris telah dilindungi. Kata Kunci : Due Deligence, Notaris, Pasar Modal]]>
<![CDATA[Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ? ]]>
<![CDATA[Rafi Rezualto]]>;
<![CDATA[Arsy Ninda Salsabila]]>;
<![CDATA[Elva Abriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.758
<![CDATA[Semua orang menginginkan keadilan. Orang-orang berbahaya dan hidup dikelilingi oleh orang lain yang dapat mengancam kebenaran mereka sebagai manusia, dengan demikian merampas kebenaran dan kekerasan orang lain. Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei deskriptif dengan metode survei kepustakaan. Tujuan dari metode studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bahan pustaka. Keadilan adalah sesuatu yang harus dituntut dan ditegakkan oleh semua orang dan golongan. Jadi, untuk menjadikan negara kita sebagai negara di mana keadilan sosial dapat dipraktikkan, kita harus menyadari pentingnya tindakan yang adil untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua.]]>
<![CDATA[Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt) ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Baharudin baharudin]]>;
<![CDATA[Bermanda Bermanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.797
<![CDATA[Pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan bagaimana akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ. Akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali.]]>
<![CDATA[ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK ]]>
<![CDATA[tami rusli]]>;
<![CDATA[yulia hesti]]>;
<![CDATA[heru andrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.694
<![CDATA[AbstractA person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary. This research addresses the issue of whether the factors that cause the perpetrator and howcriminal liability for criminal offenders diverts the object of fiduciary guarantee without the prior written consent of the fiduciary recipient. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data analysis is done juridically qualitatively, which is an analysis that isdonedescriptively. Should the consumer finance company hold control, supervision and review of the object of fiduciary guarantee every month so that it can be known whether the object of fiduciary guarantee is really in the possession of the debtor is not damaged and not transferred to a third party, so as to reduce the losses that will be suffered by the creditor and it is expected that there needs to be awareness of the public who enter into a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee in order to pay more attention to his responsibility in the fulfillment of achievements, because the act of promise injury cannot always be resolved by deliberation. The imposition of prison sanctions if it can have a deterrent effect and become a motivation to have baik. Keywords : Criminal Liability; Criminal acts; Fiduciary Guarantee. AbstrakSeseorang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apakah faktor penyebab pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. hendaknya kepada perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur dan diharapkan Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[susilawati -]]>;
<![CDATA[Rohani Rohani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.759
<![CDATA[Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat dengan KPPU) merupakan lembaga organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan bagaimanakah sistem Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Indonesia.KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN PENGAKUAN HUTANG OLEH PT. FINANSIA MULTI FINANCE (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[tami rusli]]>;
<![CDATA[okta ainita]]>;
<![CDATA[I Nyoman Martawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.556
<![CDATA[Perbuatan melawan hukum diatur dalam BukuIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380, KUHPerdata termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah adanya faktor kesengajaan pihak PT. Finansia Multi Finance selaku tergugat telah melakukan penarikan sebuah unit kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk dengan adanya gugatan, tanggung gugat, replik, duplik dan putusan hakim.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot) ]]>
<![CDATA[agung saputra simanjuntak]]>;
<![CDATA[lintje anna marpaung]]>;
<![CDATA[indah satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i1.832
<![CDATA[AbstrakSalah satu bentuk dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur adalah pada Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah). Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah faktor ekonomi terdakwa yang kurang sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur.Kata kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perdagangan orang, Wanita Penghibur]]>
