cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkifli
Contact Email
gudang.pustaka.cendekia@gmail.com
Phone
+6285171098626
Journal Mail Official
gudang.pustaka.cendekia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Published by PT. Gudang Pustaka Cendekia
ISSN : -     EISSN : 29885760     DOI : https://doi.org/10.59435/gjmi
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI) adalah sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,414 Documents
 39   40   41   42   43 
Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan Nimas Calista Anggita; Dinar Rizka Amelia Mustika; Alfian Respamuji; Aristya Nadya Azhari
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.485

Abstract

Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.
Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial) Elliana Pratita Putri Saharani; Sa’diyah Khafifatunnisa; Aruming Kusuma Mawani; Lailatul Fitriyah; Retno Hirowati; Dinar Rizka Amelia Mustika
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.486

Abstract

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta ini dengan banyaknya spoiler adegan dari film-film terbaru di berbagai platform media sosial dan saluran YouTube. Masih banyaknya pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa adanya undang-undang terkait yang mengatur tentang hal ini masih kurang efektif dalam menanggulangi atau mengurangi angka kriminalitas hak cipta. Peran masyarakat dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak seorang pencipta. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, memperkuat, serta memperluas upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi pelanggaran hak cipta kemungkinan dapat menurunkan angka pelanggaran ini. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana spoiler film dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana langkah serta penanganan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil karya tulis lain yang sesuai dengan topik penulisan ini.
Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Perekonomian Syariah Karina Yunitasari; Nor Paridah; Igund Farhan Sahrir
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.487

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak substansial terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi, khususnya fintech dan blockchain, berkontribusi terhadap efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam perekonomian syariah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari literatur yang mencakup jurnal, buku, dan laporan terkait keuangan syariah dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, seperti perbankan syariah online dan platform crowdfunding syariah, telah memperluas akses ke layanan keuangan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum mendukung penuh dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam perekonomian syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah untuk integrasi teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sektor keuangan syariah.
Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time Lulu Lutfiyah; Yasmine Erlisa MW; Oksya Salma; Nabila Izzaba
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.488

Abstract

Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke masa Melalui Tinjauan Historis Dendy Yanuar; Firstyawan Hardi Pratama Putra; Hafidz Ghazali Kresna; Naufal Taqie
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.489

Abstract

Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.
Analisis Asset And Liability (ALMA) Dalam Perbankan Syariah Isna Farikh Nuzula; Laila Zuhro; Elsa Zahrotul Afidah; Suprianik
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.490

Abstract

Bank syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak ketiga dan dana pinjaman lainnya. Sumber sebagian besar modal tersebut besasal dari liabilitas yaitu dana pihak ketiga dan pinjaman lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Pada operasionalnya, bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembangdan merupakan sistem manajemen yang diadopsi dari bank konvensional. Pada operasional perbankan, asset liability management (ALMA) merupakan focus utama dalam memanajemen bank umum. Sebagai salah satu alat analisis dan pengelolaan operasional perbankan, merupakan salah satu yang diperhatikan oleh praktisidan akademisi perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitif deskriptif.
Penerapan Bidang Garapan Manajemen Kesiswaan Terkait Kasus Pembullyan di Madrasah Aliyah 3 Negeri Medan Magdalena Friskayanti Manalu; Sri Muallimah; Agnes Natalia Sihombing; Lisa Alfira Andini; Mikhael Juni Pratama Sebayang; Santa Murni A Situmorang
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.491

Abstract

Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar bisa mengikuti proses PBM dengan efektif dan efesien. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Penanganan kasus bullying di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam bidang garapan manajemen kesiswaan. Langkah-langkah seperti identifikasi kasus dari berbagai perspektif, melibatkan pelaku dan korban dalam mediasi, serta penekanan pada keterlibatan orang tua merupakan bagian integral dari manajemen kesiswaan yang efektif. Implementasi langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan kampanye antibullying juga mencerminkan upaya proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.
Studi Perilaku Kesiapsiagaan Darurat Kebakaran: Literature Review Nurul Hardiyanti; Abdurrozaq Hasibuan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.492

Abstract

Latar Belakang: Menurut data Kepolisian RI, kebakaran di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 584 kasus, 2020 sebanyak 1.063 kasus, 2021 sebanyak 880 kasus, 2022 sebanyak 1.461 kasus, dan pada 2023 sebanyak 1.323 kasus. Tingginya kasus kebakaran yang terjadi setiap tahunnya membuat bencana kebakaran menjadi masalah yang serius bagi kehidupan manusia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kognisi, perilaku tanggap darurat, dan upaya pencegahan dan penanggulangan dalam kebakaran. Metode: Penyusunan artikel ini menggunakan metode tinjauan literature sistematis dengan menggunakan 10 artikel pada rentang tahun 2019-2024 dari database pencarian Google Scholar. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini berdasarkan sepuluh artikel menunjukkan ada hubungan antara perilaku dan darurat kebakaran di semua artikel tiga dari sepuluh artikel memiliki hubungan antara status perilaku dengan kesiapsiagaan darurat kebakaran, dan tujuh artikel memiliki hubungan antara kebakaran. status perlindungan dan kesiapsiagaan darurat kebakaran
Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank Andini Padin; Alfian Respamuji; Eva Fidiyati; Putri Intan Marcela Abeng; Usman Zakaria
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.493

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.
Peran Fasisme Di Jerman Serta Pengaruhnya Terhadap Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1933-1945 Achmada Kevin Ibrahim Daben; Muhamad Daffa Fadilah; Muhamad Fathan Mubina; Muhamad Rayi Septiady
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.494

Abstract

Benih penyebab Perang Dunia II dapat ditelusuri ke munculnya ideologi fasisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Hitler mengambil kendali Jerman dengan visi untuk membebaskan negaranya dari penindasan yang dirasakan oleh komunitas Yahudi dan untuk mengejar supremasi Arian. Situasi krisis multidimensi di Jerman, termasuk pengaruh Yahudi yang signifikan di daerah-daerah seperti Wina, berfungsi sebagai latar belakang untuk munculnya ideologi ini. Dalam mempertahankan ideologi fasisme, Hitler memanfaatkan nasionalisme yang muncul dalam populasi Jerman. Partai Nazi di bawah kepemimpinannya dan masa depan Jerman yang diramalkan menjadi fenomena yang luar biasa. Pemikiran politik Hitler yang diimplementasikan melalui fasisme berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memerintah Jerman menuju urutan politik yang diinginkannya.

Page 41 of 142 | Total Record : 1414

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): GJMI - April Vol. 4 No. 3 (2026): GJMI - Maret Vol. 4 No. 2 (2026): GJMI - Februari Vol. 4 No. 1 (2026): GJMI - Januari Vol. 3 No. 12 (2025): GJMI - Desember Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER Vol. 3 No. 10 (2025): GJMI - OKTOBER Vol. 3 No. 9 (2025): GJMI - SEPTEMBER Vol. 3 No. 8 (2025): GJMI - AGUSTUS Vol. 3 No. 7 (2025): GJMI - JULI Vol. 3 No. 6 (2025): GJMI - JUNI Vol. 3 No. 5 (2025): GJMI -MEI Vol. 3 No. 4 (2025): GJMI- APRIL Vol. 3 No. 3 (2025): GJMI - MARET Vol. 3 No. 2 (2025): GJMI - FEBRUARI Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER Vol. 2 No. 11 (2024): GJMI - NOVEMBER Vol. 2 No. 10 (2024): GJMI - OKTOBER Vol. 2 No. 9 (2024): GJMI - SEPTEMBER Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS Vol. 2 No. 7 (2024): GJMI - JULI Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI Vol. 2 No. 5 (2024): GJMI - MEI Vol. 2 No. 4 (2024): GJMI - APRIL Vol. 2 No. 3 (2024): GJMI - MARET Vol. 2 No. 2 (2024): GJMI - FEBRUARI Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER Vol. 1 No. 5 (2023): GJMI - NOVEMBER Vol. 1 No. 4 (2023): GJMI - OKTOBER Vol. 1 No. 3 (2023): GJMI - SEPTEMBER Vol. 1 No. 2 (2023): GJMI - AGUSTUS Vol. 1 No. 1 (2023): GJMI - JULI More Issue