cover
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
rezaakbaraplus@gmail.com
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Ilmiah IAI Sambas Jl. Raya Sejangkung No.126 (Gedung Rumah Jurnal IAIS Sambas), Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
AL-SULTHANIYAH
ISSN : -     EISSN : 27753123     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Social,
AL-SULTHANIYAH focuses on studies in the fields of Sharia, Law, Politics & Government. The scope of study of AL-SULTHANIYAH includes: basic principles of jurisprudence, private law, criminal law, procedural law, economics and business law, constitutional law, state administrative law, international law, law and society, politics and government science, Islamic law, legal sociology, legal anthropology, and other legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Wulan Sari, Bela; Asman; Miswinda
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2389

Abstract

Zakat is worship related to material possessions. These assets are usually in the form of money, commercial goods, livestock, crop products, and so on. Zakat is also a great potential that can be used as capital for state development as well as the predecessors of Islam. The benefit of paying zakat is to cleanse and purify the property they get so that they always get blessings. The formulation of the problem in this study is: how to Implement Professional Zakat at the Office of the Regional People's Representative Council of Sambas Regency and the Implementation of Professional Zakat at the Office of the Regional People's Representative Council of Sambas Regency Perspective of Maslahah Mursalah. This research uses descriptive qualitative research methods, and uses an empirical normative approach that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on a particular legal event that occurs in society. The result of this study is that the implementation of professional zakat in the Office of the Regional People's Representative Council of Sambas Regency has been carried out in accordance with the procedures for implementing professional zakat, and the point of view of the community about professional zakat is that the payment of professional zakat is very useful to help the community's economy and ease their living burden.
ANALISIS PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM CABANG TEBAS: Kajian Perda Sambas No 7 tahun 2010 Tamrin; Kurniawan, Edy
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2414

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cabang Tebas dalam memberikan pemenuhan air minum terhadap pelanggan Tinjauan Bab XIV Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ualakan Kabupaten Sambas dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cabang Tebas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan terhadap fenomena yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelayanan yaitu adanya peraturan perturan perundang-undangan tentang pelayanan, selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan adalah kurangnya sumber daya manusia. Perusahaan Umum Daaerah Air Minum Cabang Tebas telah mendistribusikan air selama dua puluh empat jam dalam sehari, yang bertujuan dapat memberikan debit atau tekanan sesuai yang diharapkan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TA’WIDH TANAH WARGA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SAMBAS BESAR KABUPATEN SAMBAS Heriyani, Eliska
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2416

Abstract

ABSTRACT The issue of compensation is very important because there are two interests, namely the interests of the government and the interests of the community, so an approach that can be understood and accepted by both parties is needed. In the construction of the Sambas Besar River Bridge Construction of Sambas Regency, the Sambas Regional Government must free up land for its construction and of course involve landowners affected by the development. Therefore, compensation for residents' land becomes the right of a person to get fulfillment of his demands in the form of compensation as compensation for the land. In Islamic law compensation is usually referred to as Ta'widh.The formulation of the problem in this study is: How is the practice of Ta'widh of residents' land by the Regional Government of Sambas Regency in the construction of the Great Sambas River Bridge? How is the review of Islamic Law on the practice of Ta'widh of people's land by the Regional Government of Sambas Regency in the construction of the Great Sambas River Bridge.The type of research carried out is field research, which is a type of research whose data is obtained directly from the field, and uses a normative juridical research approach when researching when researching phenomena that occur in the field related to community behavior.Based on the results of the research and discussion above, a common thread is drawn as follows: The practice of Ta'widh community land by the Regional Government of Sambas Regency in the construction of the Sambas Besar River Bridge through several stages, namely: initial survey, socialization/counseling, measurement, assessment, data verification, team meetings, deliberations on the delivery and determination of the amount of compensation and compensation. In the review of Islamic Law on the practice of Ta'widh of residents' land by the Regional Government of Sambas Regency in the construction of the Great Sambas River Bridge, in this case the government may urge/force the transfer of rights by the owner or land acquisition. However, in this land acquisition, the Government must always pay attention to aspects of benefit for the residents whose land is expropriated, so that there will be no inequality and social inequality in the future. Legal protection of community members is carried out preventively through socialization, seeking agreement with stages. which is passed for legal protection for residents of Sambas Regency district community in order to get legal certainty, get compensation as agreed.Keywords: Ta'widh, bridge, Islamic law ABSTRAK Masalah ganti rugi ini sangatlah penting karena didalamnya terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah juga kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalm pembangunan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Kabupaten Sambas, Pemda Sambas mesti membebaskan lahan untuk pembnagunannya dan tentunya melibatkan pemilik tanah yang terdampak pembangunan tersebut. oleh karena itu ganti kerugian tanah warga menjadi hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sebgai ganti rugi tanah tersebut. Di dalam hukum Islam ganti rugi biasanya disebut dengan Ta’widh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik Ta’widh tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar? Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Ta’widh tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif ketika meneliti ketika meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait prilaku masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut: Praktik Ta’widh tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar melalui beberapa tahapan yaitu: survey awal, sosialisasi/penyuluhan, pengukuran, penilaian, verifikasi data, rapat tim, musyawarah penyampaian dan penetapan Besaran Ganti Kerugian dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Ta’widh tanah warga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, dalam hal ini pemerintah boleh mendesak/ memaksakan terjadinya pemindahan hak oleh pihak pemilik atau pembebasan tanah. Namun dalam penbebasan tanah ini Pemerintah harus selalu memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para warga yang tanahnya diambil alih, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial di kemudian hari nanti. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dilakukan dengan preventif melalui sosialisasi, mencari kesepakatan dengan tahapan-tahapan. yang dilalui untuk perlindungan hukum bagi warga masyarékat kabupaten Kabupaten Sambas agar mendapat kepastian’hukum, mendapat .ganti rugi sebagaimana telah disepakati.
PROGRAM PUSAKA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN MUALLAF: STUDI KASUS KUA KECAMATAN SINGKIL Khairuddin, Khairuddin; Sapridanur, Risky
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2732

Abstract

Pusaka Sakinah is a program of the Ministry of Religious Affairs that aims to minimize divorce in Indonesia. This program is successful, but there are still families that are not harmonious and even end in divorce. The purpose of this study is to analyze the implementation of the pusaka sakinah program on muallaf brides-to-be at the Singkil KUA. This research is empirical research that collects data through observation and interviews. This research shows that the implementation of the Sakinah Heritage Program at the Singkil Religious Affairs Office, Aceh Singkil Regency is still ongoing. For prospective brides, especially prospective brides who have converted to Islam, more requirements need to be given, in order to create a marriage that is sakinah mawaddah and warahmah. There are several factors that support the implementation of the pusaka program at the KUA of Singkil Regency, namely government policy, infrastructure, competence of facilitators and participants, and inhibiting factors, namely the absence of regulations requiring participation in the Pusaka Sakinah program, the enthusiasm of the community to participate in the Pusaka Sakinah program is not fully optimal.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMBAS Nurmansyah; Syamsiah, Nur; Rosana, Mayang
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2764

Abstract

Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak akan informasi melalui Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sambas. Diskominfo bertugas untuk menginventarisir informasi yang ada di Kabupaten Sambas. Sehingga setiap masyarakat (selaku pemohon) untuk mendapatkan informasi melalui Diskominfo Kabupaten Sambas. Permasalah yang terjadi di lapangan, masih terdapat aduan masyarakat yang tidak mendapatkan infomasi yang di ajukan pada Diskominfo Kabupaten Sambas. Masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas dan apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Permendagri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang besifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Diskominfo Kabupaten Sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dari segi Komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur Birokrasi. Faktor penghambat implentasi Permendagri di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sebabkan Masyarakat belum teredukasi terkait pemenuhan hak informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID serta Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID. Faktor internal disebabkan PPID belum sepenuhnya mengetahui mekanisme penyediaan informasi, belum memahami pentingnya mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, OPD yang ada di kabupaten sambas belum semua memiliki website.

Page 1 of 1 | Total Record : 5