cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
rezaakbaraplus@gmail.com
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Ilmiah IAI Sambas Jl. Raya Sejangkung No.126 (Gedung Rumah Jurnal IAIS Sambas), Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: jurnal.alsulthaniyah@iaisambas.ac.id
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
AL-SULTHANIYAH
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : -     EISSN : 27753123     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-SULTHANIYAH focuses on studies in the fields of Sharia, Law, Politics & Government. The scope of study of AL-SULTHANIYAH includes: basic principles of jurisprudence, private law, criminal law, procedural law, economics and business law, constitutional law, state administrative law, international law, law and society, politics and government science, Islamic law, legal sociology, legal anthropology, and other legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 101 Documents
 1   2   3   4   5 
WEWENANG PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN : (Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas) Nurmala Nurmala
AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1530

Abstract

Kebakaran lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, pertama, faktor alam dan kedua, faktor manusia. Secara faktual di wilayah hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan bahaya kebakaran di wilayahnya menjadi garda terdepan dan sangat berperan aktif untuk memadamkan kebakaran lahan yang telah terjadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa yang dasar hukum kewenangan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung terhadap penanggulangan kebakaran lahan, dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung sebagai wujud tindakan kewenangan dalam penanggulangan kebakaran lahan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam rangka penanganan kebakaran lahan mengacu pada dasar hukum Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, dan Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Dan wujud tindakan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan kebakaran lahan di wilayah hukumnya berupa tindakan pencegahan dan tindakan penanganan
RELEVANSI HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI REALITAS FIQH Rondang Herlina; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1567

Abstract

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya, karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang hanya memperbolehkan menikah seorang istri dengan seorang suami. Di dalam ajaran Islam, asas poligami yang dilakukan oleh suami juga diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang tidakdapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun persyaratannya diperketat atas persetujuan dari Pengadilan Agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Oleh karenanya relevansi atau hubungan hukum dan etika dalam perkawinan poligami dapat dipertimbangkan dengan baik agar realitas fiqh dapat diwujudkan sesuai syari’at agama.
PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA’LILI DAN ISTISLAHI Bayu Teja Sukmana; Lomba Sultan; Kurniati Kurniati
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620

Abstract

Dalam Metode Ijtihad terbagi menjadi Tiga Bagian Yaitu : (1) Ijtihad Al-Bayani, yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni (sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti), baik dari segi penetapannya maupun penunjukannya dan (2) Ijtihad Ta’lili, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas, Sedangkan (3) Ijtihad Istislahi, adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap suatu masalah, serta Tidak diterapkannya metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Pada dasarnya Ijtihad ini merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf’al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Bayani, ta’lili dan istislahi juga merupakan model epistimologi yang selalu dan sudah sejak lama digunakan ulama ushul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan, dan sangat relevan dalam menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin komplit dan rumit. Dalam hal, teori bayani dan ta’lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari’ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.
DAMPAK PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH Samia; Arif Wibowo
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1625

Abstract

Berkenaan dengan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentunya memiliki dampak di dalamnya tentunya yang menjadi dampak yaitu menimbulkan implikasi melemah atau memperkuat fungsi PTUN itu sendiri. Dampak positifnya tentu berdampak pada masyarakat yang mencari keadilan yang haknya dirugikan oleh pejabat pemerintahan. Namun fungsi PTUN ini bisa semakin kuat apabila : 1. Fungsi PTUN ditunjang dengan pengaturan pelaksanaan putusan yang lebih mempunyai daya paksa; 2. Independensi pengadilan dan hakim-hakimnya dapat dijaga sehingga PTUN mampu membentengi dirinya dari pengaruh, tekanan, dan campur tangan dari lembaga lain maupun dari para pihak yang berperkara. Kemudian berdampak negatif apabila dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan PTUN tidak mampu menunaikan keindependensinya, misalnya hakim atau staf pengadilan mau menerima suap dan lain sebagainya. Kemudian dampak terhadap masyarakat atas ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tentunya membuat panjangnya proses berperkara di PTUN yang semula dua tingkat menjadi tiga tingkat. Tentunya dampak tersebut menjadi kontradiksi manakala semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah mempercepat masyarakat memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.
JUAL BELI MAKANAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Pondok Simpor Kabupaten Sambas Pirdaus; Tehedi; Nilhakim
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1639

Abstract

All you can eat merupakan model penjualan makanan yang diterapkan di Pondok Simpor Desa Sebayan, yang mana konsumen dapat makan makanan sepuasny yang disediakan di atas meja prasmanan dengan membayar satu harga sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal. Namun, pada jual beli model all you can eat, objek jual beli tidak pasti ukuran, jumlah dan takarannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek syariah dari sistem juali beli model all you can eat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif (field research). Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam praktik jual beli makanan all you can eat di Pondok Simpor, pelanggan dipersilahkan untuk mengambil makanan sepuasnya di meja prasmanan dan boleh menambah jika makanan yang diambil di awal tidak cukup, kemudian setelah makan pelanggan membayar dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, sistem all you can eat telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi pada objek jual beli tidak diketahuinya jumlah porsi berat dan kuantitas yang membuat transaksi ini terdapat gharar ringan.
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGUNDANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA KENAKALAN REMAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad) Hanapi; Hasiah
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1651

Abstract

Pembentukan peraturan desa memiliki tahapan-tahapan yang telah diatur oleh pemerintah yang secara spesifiknya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan musyawah pemerintah Desa bersama BPD hingga ke tahapan akhir yaitu pengundangan peraturan Desa. Namun, dalam hal pengundangan desa, terdapat Desa yang belum memahami proses pengundangannya seperti di Desa Tengguli Kecamatan Sajad terkait membentuk peraturan tentang kenakalan remaja. Meskipun pemerintahan Desa Tengguli telah mengikuti teknis pembentukan peraturan Desa sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa namun pada fase pengundangan yang tidak dievaluasi oleh Dinas Kabupaten sehingga saat ini peraturan tersebut belum diberlakukan. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Teknis Peraturan Desa maka perlu adanya peneltian dari perwujudan peran tersebut. Adapun jenis penelitian sebagai upaya penguraian jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang dimaksud sebagai pengungkap fenomena-fenoma hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa, Pemerintah Desa Tengguli telah berperan aktif dalam tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, namun tidak pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Pemerintah Desa tidak berupaya mengkonfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten terkait evalusi Perdes yang telah dibuat sehingga dapat menghambat terbitnya produk hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan dalam hal menangani isu remaja masyarakat. Disisi lain, dengan pembentukan rancangan Perdes oleh Desa Tengguli dapat dikatakan bentuk peran Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah lokal dalam merespon isu-isu kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, terhambatnya pengundangan rancangan Perdes dikarenakan minimnya referensi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pembacaan terhadap regulasi, khususnya pada tahapan pengundangan peraturan di desa. Kurangnya koordinasi dengan lembaga yang berhubungan dengan perkara pengundangan peraturan desa juga membuat peraturan desa yang seharusnya sudah disosialisasikan menjadi terhambat.
PTUN DI TENGAH ARUS DEMOKRATISASI (Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PTUN) Widyati; Arif Wibowo
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1671

Abstract

Negara indonesia merupakan negara hukum, pada dasarnya negara hukum memiliki beberapa elemen penting diantaranya ada perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan tata usaha negara. Maka dengan adanya elemen-elemen tersebut terkusus pada peradilan tata usaha negara, peradilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan penting yang harus ada pada suatu negara dengan adanya lembaga peradilan ini tujuannya untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Ditengah adanya arus Demokratisasi Peradilan Tata Usaha Negara, pada mulanya pernah mengalami keadaan ditengah keterasingan publik artinya lembaga ini masi banyak belum dikenal dikalangan masyarakat, bahkan kebanyakan masyarakat belum mengetahui fungsi serta peran dari adanya lembaga pengadilan ini. Maka dari itu sangat diperlukan bagi lembaga peradilan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan peran PTUN. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan tujuan agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan agar bisa menjawab dari adanya sengketa ataupun isu-isu hukum yang bertebaran di masyarakat.
PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Vediyansyah; Zainal Amaluddin; Azmi
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1726

Abstract

This study aims to determine the extent of the community's role in Village Development Planning through the Sustainable Livelihood Framework approach to achieve sustainable development. Village development planning through the Sustainable Livelihood Framework Approach in Village Development Planning Perspective Village Regulation No. 21 of 2020 Concerning General Guidelines for the Development and Empowerment of Village Communities. This type of research is qualitative research, with an empirical legal research approach, this type of qualitative research is field research. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The results of the research show that village planning has been carried out through the flow and stages as contained in the existing regulations, however, it needs improvement after changes have been made. In accordance with the mandate of Permendesa No 21 of 2021 concerning General Guidelines for Village Development and Empowerment, Village development planning is carried out by referring to the macros that are owned by the Village in achieving 8 Village typologies and 18 Village SDGs goals, namely sustainable development goals. Conducting a review of village conditions in mapping village problems, potential and assets is the main thing that villages can do using the Sustainable livelihood Framework approach. In an effort to form a sustainable village concept, sustainable livelihoods and can become an independent village, a village that has strong food security in the life of the village community.
PRAKTIK JUAL-BELI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: Studi Kasus di Desa Sijang, Kecamatan Galing Yuniartik; Nurleli
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1728

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing. Penipuan ini, para tengkulak melakukan pemotongan harga dan penimbangan secara sepihak yang dapat merugikan petani. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Subyek dalam penelitian ini adalah petani, pembeli (tengkulak), pemanen dan penimbang di Desa Sijang Kecamatan Galing. Peneliti menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Jual beli kelapa sawit yang dilaksanakan di Desa Sijang dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukannya tipuan. Jual beli sawit dengan sistem potong harga dan timbang sepihak tidak memenuhi syarat sahnya ijab dan qabul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda tetapi pada saat yang sama dan mengenal satu sama lain. Menurut analisis Hukum Ekonomi Jual beli yang halal harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, sedangkan jual beli kelapa sawit dengan pemotongan harga dan penimbangan sepihak di Desa Sijang belum memenuhi syarat sah yang ditentukan syariat Islam.
PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 Eko Juniarto; Nur Syamsiah
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah pada masa Covid-19 di kabupaten sambas tahun 2020. Dengan melaksanakan pilkada di tengan Covid-19 memiliki tantangan tersendiri. Terutama dalam melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara terdapat aturan di masa covid-19 untuk jaga jarak, menghindari kerumunan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilhan kepala daerah dilakukan melalui online dan offline. Sosialisasi secara online melalui sosial media, media massa. Sedangkan sosialisasi secara ofline dengan sosialisasi terbatas, dengan mengundang tokoh masyarakat, dusun dan RT dengan kapasitas tidak lebih dari 40 orang. Dengan sosialisasi secara online dan offline sangat efektif, dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih di kabupaten sambas, dan tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di kabupaten sambas.

Page 2 of 11 | Total Record : 101

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 1 (2025): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 2 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 2 (2021): AL-SULTHANIYAH Vol. 10 No. 1 (2021): AL-SULTHANIYAH