AL-SULTHANIYAH
AL-SULTHANIYAH focuses on studies in the fields of Sharia, Law, Politics & Government. The scope of study of AL-SULTHANIYAH includes: basic principles of jurisprudence, private law, criminal law, procedural law, economics and business law, constitutional law, state administrative law, international law, law and society, politics and government science, Islamic law, legal sociology, legal anthropology, and other legal studies.
Articles
67 Documents
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIGI LANDU KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Muhibbin]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2298
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon. Berbagai spekulasi pun muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa hanya diikuti satu orang calon. Salah satunya di Kecamatan Sejangkung desa Desa Perigi Landu, dalam hal ini terdapat hanya satu calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa, adalah bahwa Pencalonan kepala desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung belum sesuai dengan mekanisme sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2019. Surat Keputusan Bupati Sambas No.792/DINSOSPMD/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 4 Desember 2019, hal ini sangat tidak relevan dalam tahapan penjaringan terutama pada proses pendaftaran. Pada saat dilakukannya pemilihan kepala desa masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sambas No.92 DINSOSPMD/2019 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak adanya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat luar Desa Perigi Landu untk mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa. Serta lambat dan kurangnya koordinasi instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017.]]>
<![CDATA[ZAKAT PERIKANAN DARI HASIL BUDIDAYA DAN TANGKAPAN: Analisis Perspektif Prinsip Ekonomi Islam terhadap Pasal 19 dan 20 PMA RI No. 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif ]]>
<![CDATA[Muslimah Muslimah]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2311
<![CDATA[Dalam materi muatan PMA No.52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif , di dalam pasal 19 dan 20, tata cara pelaksanaan dan besaran zakat hasil perikanan tangkap dan budidaya memiliki kesamaan. Padahal, kedua usaha perikanan itu memiliki perbedaan teknis dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas zakat perikanan dalam PMA yang dimaksud dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat normatif dengan mengumpulkan data berupa literatur. Berdasarkan kajian ini, diperoleh hasil bahwa zakat hasil perikanan di dalam PMA No. 52 Tahun 2014 bertalian erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, khilafah, keadilan, pensucian, dan prinsip kesuksesan. Namun, materi muatannya masih perlu ditelaah ulang karena prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat terwadahi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Yuman Firmansyah]]>;
<![CDATA[Milasari]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1320
<![CDATA[Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Pembangunan desa dapat terlaksana karena adanya Dana Desa yang merupakan hasil kebijakan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Namun yang terjadi di desa pendawan, tepatnya tahun 2020, terdapat rencana pembangunan yang masuk kedalam RKPDes tahun 2020, namun tidak dilaksanakan hingga saat ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan Barau Sungai di Desa Pendawan yang di rencanakan sejak dulu hingga sekarang masih belum terlaksana. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pembangunan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field research dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya faktor penghambat dalam pembangunan di desa, dikarenakan dana yang terbatas membuat pembangunan menjadi terhambat. Pelaksanaan pembangunan akan terus dilaksanakan sesuai peraturan desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Desa.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA PANCUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NO 4 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Delhandi]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1915
<![CDATA[Salah satu permasalahan pelayanan administrasi di Desa Pancur Kabupaten Sambas yaitu daya tanggap pegawai dalam melayani masyarakat masih lamban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh pemerintah desa di Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu menganalisa penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh pemerintah desa di Desa Pancur Kecamatan Tangaran apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas NO 4 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas menurut Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih belum diselenggarakan dengan baik oleh aparatur pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparatur desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018 PASAL 33 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: Studi Kasus BPD di Desa Matang Labong ]]>
<![CDATA[Sugito]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2157
<![CDATA[Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang besifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggung jawab BPD dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam fungsinya untuk membahas dan menyepakati ranangan peraturan Desa bersama Kepala Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa sangat baik dan harmonis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah BPD kurang inisiatif dan kurang proaktif untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI MELALUI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL: Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2268
<![CDATA[Permasalahan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal yang belum terselesaikan. Hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti besaran gaji serta tunjangan yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya. Sementara pegawai negeri sipil dituntut untuk displin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jenis penelitian kualitatif, melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pendekatan yuridis empiris dan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dengan pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil belum berjalan efektif.]]>
<![CDATA[PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Era Astri Ifo]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2297
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Sambas saat ini adalah masih minimnya kemampuan perancang secara subtansi dan masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya sehingga perancang peraturan perundang-undangan kurang sepenuhnya menjalankan perannya dalam melaksanakan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagai bentuk peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas selalu berlandasan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan salah satu faktor pendukung bagi perancang peraturan perundang-undangan adalah dapat berkonsultasi dengan atasan langsung (Kepala Bagian) dan dapat berkoordinasi dengan perancang lainnya (Pemkab Sambas, Kab/Kota lainnya) dan instasi teknis maupun dengan perancang yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Serta ada beberapa penghambat bagi perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sambas antara lain: masih minimnya kemampuan perancang peraturan perundang-undangan secara subtansi dalam melakukan pengkajian terhadap rancangan produk hukum daerah yang akan dibentuk atau ditetapkan, dan belum mengikuti pelatihan fungsional Ahli Pertama yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga kompetensi yang dimiliki belum memadai.]]>
<![CDATA[PRAKTIK MUDHARABAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN BAB VIII KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH : Studi Kasus di BUMDes Desa Sijang Kecamatan Galing ]]>
<![CDATA[Desi Marita]]>;
<![CDATA[Zarul Arifin]]>;
<![CDATA[Hasiah]]>;
<![CDATA[Asman]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2329
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang yang mana pada kerja sama ini melibatkan lebih dari dua pihak. BUMDes Desa Sijang berdiri pada tahun 2019 yang beranggotakan 5 (lima) orang. BUMDes maju mandiri ini memiliki dua usaha yang terdiri dari usaha jaringan internet dan usaha kebun. Begitu juga dengan modal pada usaha ini melibatkan dana dari pihak ke tiga. Sedangkan Mudharabah adalah bentuk kerja yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sijang terdapat permasalahan dalam bagi hasil atau mudharabah antara pemberi modal dan pengelola, yaitu, dalam kerjasama ini pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaa, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Sehingga adanya ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama ini dalam hal bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian praktik bagi hasil pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing, terdapat tiga pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan modalnya yaitu, Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat (investor). Adapun usaha yang dijalankan berupa usaha wifi dan kebun. Pembagian bagi hasil dihitung setelah dua tahun masa kerjanya dengan hitungan BUMDes 50%, masyarakat (investor) 50%. Sedangkan pemerintah desa mendapat bagian dari BUMDes dengan hitungan 30,25%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab VIII, dalam praktik mudharabah pada BUMDes Maju Mandiri tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES ada yang sesuai dan tidak.]]>
<![CDATA[PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM MENGHADIRKAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN SAJAD ]]>
<![CDATA[Madhat]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2350
<![CDATA[In Sajad District, Sambas Regency, in the 2019 elections, no persons with disabilities in Sajad District exercised their right to vote. The problems that occurred in Sajad District became one of the problems faced by the District Election Committee. Bearing in mind that the process of holding general elections at the sub-district level is the responsibility of PPK members, so they have an important role in overcoming this problem. The problem formulation for this research is: 1) What is the role of PPK in increasing the presence of people with disabilities in the implementation of elections in Sajad District. 2) How is the application of Law Number 8 of 2016 concerning political rights for persons with disabilities in Sajad District. This type of research is qualitative research. The approach used is an empirical sociological approach. This research was conducted on events related to legal effectiveness. Data collection techniques used using three techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation. The results of this research succeeded in revealing that the role of PPK in increasing the presence of people with disabilities in the implementation of elections in Sajad District is divided into two, namely: 1) Carrying out outreach to the entire community, including people with disabilities. 2) Coming directly to the home of the disabled person to appeal and invite the disabled person to attend the polling station, both roles are in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 Article 53 Paragraph 1 letter E. Implementation of Law Number 8 of 2016 concerning political rights for people with disabilities in Sajad District is divided into two, namely: 1) providing outreach to people with disabilities to attend elections, in accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter C. 2) PPK Sajad District visits directly to the homes of people with disabilities to provide understanding related to election procedures for persons with disabilities in accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter G.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG SISA BELANJA DENGAN BARANG DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF PRINSIP ‘ANTARĀDIN: Studi Kasus di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek ]]>
<![CDATA[Ririyanti]]>
<![CDATA[ AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2366
<![CDATA[Latar belakang adanya penelitian ini yaitu terdapat masalah dalam praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yang mana ada konsumen merasa terpaksa apabila sisa kembalian yang seharusnya dikembalikan dengan uang tetapi diganti barang, hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam ekonomi Islam salah satunya adalah prinsip ‘antarādin. Prinsip ‘antarādin artinya tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan praktik jual beli, sehingga ketika melakukan praktik jual beli seharusnya berdasarkan unsur saling rela. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek dan bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip ‘antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif yang artinya peneliti fokus pada apa yang terjadi di dalam masyarakat dengan merujuk pada hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil akhir penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki uang kecil untuk dijadikan kembalian sisa belanja sehingga pelaku usaha menanyakan barang pengganti pada konsumen, menyarankan permen atau masako, bahkan langsung memberikan barang pada konsumen. Konsumen pun menerimanya, menolak uang kecil dan memilih diganti barang, meninggalkannya dan kembali di lain hari, memilih untuk berbelanja penuh, atau inisiatif sendiri memilih barang. 2) Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip ‘antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek tidak sepenuhnya memenuhi indikator prinsip ‘antarādin dari indikator ijab kabul, pertukaran barang, pertukaran informasi, dan kebebasan memilih. Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip ‘antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek hukumnya tidak boleh karena terdapat unsur keterpaksaan dan pelaku usaha yang sengaja melakukan praktik tersebut.]]>
