cover
Contact Name
Buyung Solihin Hasugian
Contact Email
jurnalpublik@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6281376767017
Journal Mail Official
jurnalpublik@dharmawangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
JURNAL PUBLIK REFORM
ISSN : 25416537     EISSN : 28073452     DOI : https://doi.org/10.46576/jpr.v10i1
Core Subject : Social,
Ruang Lingkup jurnal Publik Refrom pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi. Tantangan-tantangan administrasi negara dan bagaimana menyesuaikan diri, Sistem administrasi dan organisasi efektif, administrasi negara terkait dengan usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat dan dipilih oleh rakyat, Bagaimana menyusun kebijakan dan program sukses, Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif, Manajemen sumber daya manusia, Bagaimana operasi pelayanan publik yang baik, serta praktek administrasi publik yang profesional dan etis (beretika).
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2023)" : 6 Documents clear
Cover Desember 2023 Desember 2023, Cover
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4248

Abstract

-
PERANAN SARAK OPAT DALAM PEMERINTAHAN DI MASYARAKAT GAYO DESA ATU KAPUR KECAMATAN PANTAN CUACA Abadi, Cukup; Sinaga, Kariaman; Siregar, Fandy Alfiansyah
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4243

Abstract

Dalam perundang-undangan dimasyarakat Aceh, Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan sutau adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum pasal 1 poin (F) menegaskan bahwa Sarak Opat merupakan suatu organisasi atau lembaga musyawarah masyarakat menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sarak Opat dalam pemerintahan serta kelemahan-kelemahan yang ditemukan Sarak Opat dalam menjalankan pemerintahan. Metode penelitian yng digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Lembaga Sarak Opat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan terlihat dari cara Lembaga Sarak Opat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dengan menerapkan hukum adat dan norma-norma adat namun tetap berdasarkan hukum Aceh (Qanun). Sarak Opat juga selalu berupaya menjangkau masyarakat desa Atu Kapur untuk selalu bermusyawarah dan bergotong-royong dalam memajukan pemerintahan daerah khususnya di desa Atu Kapur. Kelemahan yang dialami oleh Sarak Opat dalam melaksanakan pemerintahan daerah adalah mereka menemukan berbagai perubahan dalam tatanan hidup masyarakat masa kini yang mulai didominasi oleh kemajuan zaman dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengerti dengan betul peranan dari Sarak Opat tersebut dalam masyarakat. Ditemukan pula kelemahan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan norma-norma adat meskipun mereka telah mengetahui hukum adat tersebut.
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN Sinaga, Kariaman
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4244

Abstract

Kebijakan pengembangan wilayah dapat dilihat mulai awal perencanaan (ex-ante), evaluasi pelaksanaan kebijakan (on-going), maupun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kebijakan public (ex-post)) sehingga kebijakan dalam pengembangan wilayah dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan hasil kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kabijakan pengembangan wilayah juga tidak terlepas dari konsep good governance yang meliputi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi. Penulisan dilakukan melalui hasil analisis melalui sumber-sumber atau referensi yang terkait dengan kebijakan publik. Pembahasan tentang kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan batasan dalam pembahasan sesuai dengan konteks pengembangan wilayah melalui kebijakan di level nasional maupun di level daerah. Dinamika kebijakan publik merupakan fenomena yang berkembang pada suatu wilayah atau daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang suatu wilayah. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan yang dapat dilihat melalui dinamika kebijakan yang berkembang. Dalam pelaksanaannya kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan masih menunjukkan kurangnya penerapan keberlanjutan. Penilaian atas kurangnya keberlanjutan dapat dilihat berdasarkan pada pelaksanaan pembangunan yang belum melibatkan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan keputusan kebijakan pengembangan wilayah. Dengan tidak terlibatnya pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat maka dapat dipastikan tidak adanya kebersamaan, konsistensi, dan kesinambungan suatu program. Hasil dari pengembangan wilayah juga dapat dilihat berdasarkan wilayah tertentu yang memiliki otonomi dan kualitas pelaksanaan keputusan kebijakan yang berbeda.
EFEKTIVITAS APLIKASI KAI ACCESS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMESANAN TIKET SECARA ONLINE DI PT. KERETA API INDONESIA DIVRE I SUMATERA UTARA Ahmad, Safriadi; Simon, Jhon; Jaffisa, Tomi
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4245

Abstract

Aplikasi KAI Access merupakan inovasi yang dihadirkan dengan tujuan memberikan pelayanan yang dapat diakses hanya dengan satu genggaman saja. Meskipun aplikasi KAI Access tersebut diklaim dapat memberi kemudahan dan mempercepat proses pemesanan tiket secara online oleh para calon penumpang, akan tetapi masih menjadi sebuah pertanyaan mengapa aplikasi ini memperoleh rating (penilaian) yang sangat kecil. Adapun yang merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi KAI Access terhadap kualitas pelayanan publik dalam pemesanan tiket secara online di PT. Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dimana data dalam penelitian akan dianalisis menggunakan analisis tabel tunggal, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap setiap item pernyataan yang ada dalam kuisioner yang berjumlah 40 (empat puluh) pernyataan, masing-masing 20 (dua puluh) pernyataan untuk setiap variabel, menunjukkan bahwasanya semua item pernyataan tersebut telah valid dan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengukuran dalam menentukan hasil penelitian. Pembuktian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji rank spearman menunjukkan hasil bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak terdapat efektivitas aplikasi KAI Access terhadap kualitas pelayanan publik dalam pemesanan tiket secara online. Penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang merasa aplikasi tersebut kurang efektif dan banyak mengalami trouble sehingga membuat masyarakat enggan menggunakannya.
MANAJEMEN KONFLIK TERHADAP KASUS BANJIR ROP AKIBAT REKLAMASI PELABUHAN BELAWAN Saragi, Siswati
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4246

Abstract

Potensi laut Indonesia bukan hanya dari aspek hasil kekayaan yang terdapat di dalam nya, potensi wisata tetapi juga potensi alur lalu lintas laut dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Menghadapi perkembangan tersebut, maka Pelindo I melakukan perluasan wilayah dengan melakukan reklamasi. Namun ternyata  reklamasi ini memunculkan permasalahan baru yang menyangkut pada kehidupan masyarakat nelayan dan yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan berdekataan dengan pelabuhan Belawan tersebut. Kota Belawan sebagai kota tempat keberadaaan pelabuhan Pelindo I juga mengalami banjir rob yang semakin lama semakin parah. Permasalahan banjir yang dihadapi masyarakat Belawan sudah banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Lalu bagaimana peranan pemerintah dalam menengahi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan? Mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mencari solusi yang adil dan memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan berbagai tulisan, hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan dalam reklamasi, linkungan hidup, maupun hal-hal lain yang bersangkutan.
PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA Giawa, Karcindi; Simon, Jhon; Saragi, Siswati
Jurnal Publik Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i2.4247

Abstract

Dalam struktur organisasi pemerintah diindonesia, dinas sosial adalah unsur pelaksanaan tugas pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekertariat daerah. Perangkat yang dimaksud ialah terdiri dari kepala dinas yang dibantu oleh sekertariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyususnan program serta fasilitas pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepala dinas yang memiliki 3(tiga) sub bagian antara lain : 1) sub bagian umum dan kepegawaian, 2) sub bagian keuangan, dan 3) sub bagian program, akuntabilitas dan akuntabilitas publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya peran pemimpin sangat penting dan mempengaruhi kinerja pegawainya.Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti ambil dari peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor dinas sosial provinsi sumatera utara adalah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin terdapat 3 (tiga) indikator peranan seorang pemimpin yakni peranan bersifat pribadi, peranan membuat keputusan dan peranan bersifat informasi. Yang sudah cukup baik dijalankan mulai dari perencanaan, penggarahan, pengawasan, motivasi, pengendalian dan sikap. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawainya walaupun hasil kinerjanya belum semaksimal mungkin. Disebabkan oleh, kurangnya kedisplinan dan kualitas kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 sampai 7 dengan mendapat kesimpulan bahwa peran pemimpin yang dilakukan oleh kepala dinas sosial provsu sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa pegawai yang kurang disiplin dan kualitas kerja yang masih kurang yang disebabkan kurangnya ketegasan yang diberikan oleh pemimpin kepada pegawainya. Ini perlu menjadi perhatian instansi dan diharapkan mampu menggubahnya agar kinerja yang dilakukan oleh pegawai bisa semaksimal mungkin dan mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6