cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Taufik Rusydi
Contact Email
mtaufikrusydi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalmadanihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jeruk II no 26 Benowo RT. 12 Rw. 06 Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Location
Kab. karanganyar,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Published by BSP Publisher
ISSN : 29864119     EISSN : 29864127     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL MADANI HUKUM : Jurnal ilmu Sosial dan Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh BSP Publisher, merupakan alat interaksi pemerhari Ilmu sosial dan Hukum yang terdiri dari praktisi, akadmisi, peneliti dan lain sebagainya. Jurnal ini mengangkat tulisan/ karya ilmiah bidang Ilmu Sosial dan Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan kajian ilmiah atas masalah-masalah sosial dan hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat, gagasan-gagasan original dan juga ringkasan hasil penelitian yang dituangkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dapat berupa hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan, analisis teori, asumsi empirik yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 1 Februari 2025" : 7 Documents clear
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta) Caesar Gilang Ramadhan; Sumarwoto
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaanyang dilakukan oleh kepolisian resor kota surakarta serta kendala yang dialami selama proses penegakan hukum beerta solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Surakarta Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, di mana proses penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik yang diatur secara hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kejadian tindak pidana serta menemukan pelakunya. Proses penyidikan dimulai dengan penerimaan laporan kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Jika terbukti adanya tindak pidana penganiayaan, polisi akan melakukan penyidikan untuk mengungkap dengan jelas kejadian tersebut melalui proses pemeriksaan. Setelah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti dan menetapkan tersangka, polisi dapat melakukan penahanan, dan berkas penyidikan akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh aparat penegak hukum. Hasil riset di Polresta Surakarta mengidentifikasi berbagai masalah, termasuk kesulitan mendapatkan kesaksian dari saksi dan korban karena adanya ancaman atau intimidasi, pandangan masyarakat yang tidak mendukung korban atau sistem peradilan, serta keterbatasan sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran. Faktor penyebab utama tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan dorongan dari diri sendiri, di mana individu yang kurang mampu mengontrol dirinya cenderung terlibat dalam perilaku merusak. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sehari-hari, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Solusi untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan kedalaman penyelidikan, memberikan perlindungan dan dukungan bagi saksi, serta menerapkan pendekatan komprehensif dalam memecahkan struktur kejahatan yang terorganisir.
Peran Satreskrim Polres Sukoharjo Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Sukoharjo Yucafa Musiansyah; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satreskrim terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo serta hambatan yang dialami dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharho. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa peran Reserse dalam menangani tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk memastikan terungkapnya kasus dan penegakan keadilan. Reskrim bertanggung jawab dalam berbagai tahap penanganan kasus, termasuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cermat, pengumpulan bukti dan informasi, penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh, serta penangkapan tersangka dengan mematuhi protokol keamanan. Selain itu, kehadiran Reskrim dalam sidang pengadilan sebagai saksi juga diperlukan untuk memberikan keterangan yang akurat dan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Namun, Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat proses penyidikan, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau kesulitan menemukan saksi yang bersedia, serta kekurangan barang bukti atau kesulitan dalam menemukannya. Kerusakan pada TKP, keterangan tersangka yang ambigu, dan kurangnya pelatihan bagi anggota Satreskrim juga menjadi kendala. Satreskrim dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan media, kejahatan terorganisir, dan kejahatan lintas batas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satreskrim mengambil berbagai langkah, termasuk respons cepat terhadap laporan, kesabaran dalam pencarian bukti, keterampilan dalam memeriksa tersangka, profesionalisme dalam olah TKP, upaya maksimal dalam mencari saksi, pemahaman hukum yang baik, pencarian bukti tambahan, dan memperkuat kasus dengan keterampilan ahli toksin dan teknologi.
Fungsi Bank Sebagai Agen Pembangunan (Agent of Development) Menuju Indonesia Emas 2045 Karmila Sari Sukarno
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bank yang berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) hadir sebagai instrumen pendukung menuju Indonesia Emas 2045. Tahapan dalam menuju Indonesia Emas berlandaskan pada empat pilar utama antara lain pembangungan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Bank melalui berbagai layanan jasa perbankan mampu mendorong serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. baik melalui penyaluran kredit sebagai suntikan modal bagi para pengusaha, maupun jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak hanya sampai disitu, Bank Sentral juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui tugas dan fungsinya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Berbagai fungsi tersebut jika terlaksana dengan maksimal maka akan membantu menumbuhkan perekonomian serta menarik minat para investor untuk mendukung pembangunan di Indonesia apabila perekonomian negara stabil.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo Ian Danarko Priambodo; Andrie Irawan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian serta bagaimana penegakan Terhadap Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian resor Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : berbagai faktor memengaruhi anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor seperti tekanan kehidupan, godaan di lingkungan kerja, serta pengaruh dari keluarga dan teman dapat mendorong anggota polisi untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, lemahnya pengawasan dari atasan dan hukuman yang ringan juga turut memperkuat perilaku penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, yang melibatkan penguatan pengawasan internal, penyuluhan dan pencegahan, serta penegakan hukum yang tegas guna mengatasi masalah ini. Diperlukan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan motivasi di balik perilaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, yaitu melalui proses peradilan umum. Selain itu, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan menjalani proses penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi
Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sragen dalam Pembinaan Narapidana Catur Abdul Prakoso; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam pembinaan narapidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Sragen dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah usai menjalani masa pidananya tidak kembali mengulangi perbuatannya (kejahatan di masa lalu). Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk kepribadian warga binaan pemasyarakat untuk siap hidup bermasyarakat secara baik, wajar, dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan lingkungannya. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dibina dan dididik agar dapat menyesali perbuatannya dan mengembangkan setiap warga binaan menjadi insan yang lebih baik dan taat kepada hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mandiri dalam kemandiriannya sebagai bekal kemampuan dan skill di kemudian hari apabila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan
Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Hanif Aryono Putra; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas dalam upaya menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Karanganyar serta kendala yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Karanganyar.Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya pre-emtif dan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran, seperti sosialisasi dan penyuluhan. Upaya represif juga diterapkan, seperti teguran dan tilang elektronik, untuk menindak pelanggar. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan serta gangguan lalu lintas di wilayah mereka.Namun, satlantas polres karanganyar mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, terbatasnya sumber data serta infrastuktur yang urang memadaiUntuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas mengambil berbagai langkah, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi lalu lintas, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan tilang elektronik, kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas personel polisi lalu lintas
Upaya Polri dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karanganyar Antun Puratasari; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama atau data asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama dari sumber utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitia lapangan di Polres Karanganyar, data sekunder adalah data -data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Karanganyar didasarkan pada laporan polisi dilanjutkan dengan tindakan hukum penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan juga saksi-saksi. Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut, penyidik membawa tersangka dan barang bukti selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses pemeriksaan selanjutnya. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang engan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 3 Nomor 1 Februari 2025 Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024 Volume 2 Nomor 1 Februari 2024 Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 1 Nomor 1 Februari 2023