Garuda - Garba Rujukan Digital

KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Aris Setyo Nugroho
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v7i1.2505

Gugatan Sederhana yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi pilihan upaya hukum bagi Kreditor dalam mengatasi persoalan kredit macet oleh debitor, serta tantangan untuk mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis secara kualitatif dari data yang diperoleh dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit diketahui bahwa penyelesaian kredit menggunakan gugatan sederhana dapat berpotensi menimbulkan permasalahan lain terkait denganefektifitas dan efisiensi biaya yang tidak dapat terpenuhi menyebabkan mengurangi profit perbankan dalam jasa pemberian kredit, sehingga diperlukan kebijakan penentuan keputusan yang tepat serta analisa cost and benefit bagi perbankan, selain perlunya harmonisasi ketentuan peraturan perundang undangan terkait.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HARIAN LEPAS KECAMATAN KARANGPANDAN, KABUPATEN KARANGANYAR Alexander Dana Pamungkas; Yudhi Widyo Armono; Aris Setyo Nugroho
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas melalui pemberian hak bagi Tenaga Harian Lepas. Hak–hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan berupa perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar

SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA Danang Catur Wahyu Wijayanto; Dara Pustika Sukma; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM.

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Polres Karanganyar Irvandhitya Adhe Fandika; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencurian sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menjadi perhatian utama di masyarakat, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Terlebih pada masa pandemic covid-19 dimana ekonomi mengalami guncangan yang berimbas pada peningkatan kriminalitas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan efektivitas kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Karanganyar, (2) Memaparkan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisisan Kabupaten Karanganyar yaitu Polres Karanganyar. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer : 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun bahan hokum sekunder meliputi Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan data dan hasil wawancara ditemukan bahwa tingkat efektivitas penyelesaian kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Karanganyar dapat diukur dari tingkat persentase penyelesaian kasus yang mencapai lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Polres Karanganyar dikatakan efektif karena melalui berbgai proses penyelidikan dan penyidikan hingga pada tahap kejaksaan. (2) Adapun hambatan yang diperoleh yaitu sebagai berikut Kurangnya Sumber Daya Manusia, (b) Kurangnya Sarana dan Prasarana, dan (c) Jaringan informasi yang terputus.

Pemenuhan Hak Pelaku Anak Pada Tindak Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Afiq Irawan; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana dengan pelaku anak memang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pada penegak hukum, karena dalam penegakan hukumnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemberian sanksi semata, namun juga harus memperhatikan dari sisi pelaku yang juga masih harus dilindungi hak-hakny sebagai anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fenomena ini menjadi perhatian besar dalam konteks hukum modern, karena berdampak negatif terhadap korban individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta kepercayaan terhadap sistem hukum. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian yang dikaji pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk mendalami penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan yang berakibat fatal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peradilan anak dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian memerlukan pertimbangan khusus, termasuk aspek psikologis dan sosial dari pelaku dan korban di bawah umur. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan bergantung pada berbagai faktor, antara lain kondisi pelaku, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Studi ini untuk membantu memahami bagaimana sistem peradilan anak bekerja ketika menangani kasus kekerasan anak. Kajian ini menyoroti pentingnya memperhatikan penerapan sistem peradilan anak untuk menjamin keadilan bagi korban dan pelaku

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI SISTEM KEADILAN RESTORATIF Aris Setyo Nugroho; Danang Catur Wahyu Wijayanto; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 1: Januari 2025 (In Press)
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberhasilan penerapan sistem keadilan restoratif ini sangat bergantung kepada keterbukaan dari masing-masing pihak dan juga pengaruh beberapa pihak terkait lainnya yang memahami prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restoratif. Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya sosialisasi ini maka tokoh masyarakat memiliki keyakinan serta dasar landasan hukum untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang melibatkan warga di lingkungannya

Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Hanif Aryono Putra; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas dalam upaya menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Karanganyar serta kendala yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Karanganyar.Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya pre-emtif dan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran, seperti sosialisasi dan penyuluhan. Upaya represif juga diterapkan, seperti teguran dan tilang elektronik, untuk menindak pelanggar. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan serta gangguan lalu lintas di wilayah mereka.Namun, satlantas polres karanganyar mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, terbatasnya sumber data serta infrastuktur yang urang memadaiUntuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas mengambil berbagai langkah, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi lalu lintas, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan tilang elektronik, kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas personel polisi lalu lintas

Upaya Polri dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karanganyar Antun Puratasari; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama atau data asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama dari sumber utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitia lapangan di Polres Karanganyar, data sekunder adalah data -data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Karanganyar didasarkan pada laporan polisi dilanjutkan dengan tindakan hukum penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan juga saksi-saksi. Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut, penyidik membawa tersangka dan barang bukti selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses pemeriksaan selanjutnya. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang engan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search