cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 351 Documents
 11   12   13   14   15 
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Koko Arianto Wardani; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2571

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, kasus korupsi telah mendapatkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifan dari penerapan Undang-Undang tersebut, untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem penegakan hukum dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih meninggalkan kesulitan dimana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut namun dalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik “baik” masih dipandang belum mempu memberikan efek jera bagi pelakunya. Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini juga sesuai dengan bberapa kebijakan penegakan hukum di beberapa negara seperti di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Koresa Utara dan Vietnam. Melihat beberapa kebijakan yang diterapkan tersebut telah umum dilaksanakan dibeberapa negara dan meskipun kini kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan menegenai hukuman yang tidak menghilangkan martabat terpidana yang dilakukan melalui hukuman mati, maka untuk mengatasi problematika tersebut dapat dirumuskan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dengan cara membuat beberapa pengecualian.Kata kunci: kebijakan, hukum pidana, korupsi, hukuman mati. ABSTRACTThis research is motivated by high corruption cases in Indonesia. In fact, in Indonesia, corruption cases have been threatened with death penalty as stipulated in Law no. 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. But the problems that exist in the current conditions, some Indonesian people who reject the death penalty and fight for the abolition of capital punishment in the punishment system in Indonesia, on the grounds of questioning the effectiveness of the implementation of the Act, to provide a deterrent effect and efforts to eradicate the perpetrators of action criminal corruption.  The blade analysis in this research is the theory of law enforcement system and the theory of punishment. This research uses normative juridical method with data collection method of literature study.The results of this study indicate that the formulation policy of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia currently still leaves difficulties where there is still a lot of rejection of the policy but in determining the standard of punishment for convicted corruption good "good" is still considered to have no deterrent effect for the culprit. The implementation of the formulation policy of capital punishment law against corruption perpetrators in Indonesia is also in accordance with several law enforcement policies in several countries such as China, Iran, Pakistan, Saudi Arabia, United States Iraq, Somalia, Egypt, Chad, Yemen, Taiwan , South Sudan, Bangladesh, Singapore, Japan, Sudan, Jordan, Oman, Afghanistan, India UAE, Malaysia, North Korea and Vietnam. Seeing some of the implemented policies has been commonly implemented in some countries and although now the policy still raises debate over the punishment that does not eliminate the prison of convicted perpetrators through the death penalty, then to overcome the problems can be formulated policy formulation of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia in the future by making some exceptions.Keywords: policy, criminal law, corruption, death penalty.
Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah Jonner Turnip; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2587

Abstract

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah”. Berdasarkan uraian dalam Penelitian ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Apakah penyalahgunaan narkoba terjadi  di wilayah hukum Polres Rembang ? 2). Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan  tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Rembang? 3). Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Polres Rembang termasuk dalam wilayah hukum Polri Jateng dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 1.493 kasus. Provinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir masih menempati urutan pertama jumlah kasus narkoba berdasarkan provinsi. Begitu pula menurut jumlah tersangka narkoba, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dan mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2012 (6.395 tersangka di tahun 2010 meningkat menjadi 8.142 tersangka di tahun 2012). Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah tersangka dari tahun 2010 - 2012 antara lain Aceh (peningkatan 392 tersangka), Sulawesi Utara (peningkatan 789 tersangka), dan Kalimantan Selatan (peningkatan 802 tersangka). 2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana  narkoba oleh tersangka a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi . Terkait pelanggaran Pasal 112 Ayat ( 1 ) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. .3). Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kebijaksanaan Nasional. b. Tingginya angka prevalensi. c. Minimnya tempat rehabilitasi. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyidik, Narkoba ABSTRACTReasearch entitled "Analysis of the Role of Police Investigators in the Handling of Drug Crime at Rembang Polres Central Java". Based on the description in this Thesis, the issues that will be in detail are: 1). Is drug abuse taking place in the jurisdiction of Rembang Police? 2). What is the role of police investigators in the handling and disclosure of drug crime in Rembang Police? 3). What are the obstacles encountered by the investigators and their solution in investigating crime in Rembang Police Region?The results concluded that: 1). Rembang Police is included in the jurisdiction of Central Java Police with 1,493 cases of narcotics cases. East Java province in the last three years still ranks first number of drug cases by province. Similarly, according to the number of drug suspects, East Java Province ranks first and increased from 2010 to 2012 (6,395 suspects in 2010 increased to 8,142 suspects in 2012). Several provinces experienced an increase in the number of suspects from 2010 to 2012 including Aceh (increase of 392 suspects), North Sulawesi (increase in 789 suspects), and South Kalimantan (increase of 802 suspects). 2). Implementation of law enforcement on the crime of drugs by suspect a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi. Related to the violation of Article 112 Paragraph (1) of RI Law No.35 of 2009 concerning Narcotics which reads as follows: Every person who without right or unlawfully owns, keeps, controls or provides narcotics Group I (one) not plant, in Criminal Criminal imprisonment of at least 4 (four) years and no later than 12 (twelve) years and a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and at most Rp 8,000,000,000.00 (eight billion rupiahs) ". .3). Some of the obstacles in the investigation of criminal acts of abuse or sale of Narcotics are as follows: a. National Policy. b. High prevalence rates. c. The lack of rehabilitation.Keywords: Crime, Investigators, Drugs
Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim) Muhari Supa’at
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2600

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan pada perkara penggelapan mobil Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan menemukan solusi dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi studi kasus penggelapan mobil di Kabupaten Pati.Data dikumpulkan dari dokumen berkas perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus tindak pidana penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh oknum karyawan swasta yang merental mobil dengan alasan untuk besuk keluarganya yang sakit di Semarang bersama rombongan kantor, selama satu hari.Penyidikan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/16/VII/Jateng/Res Pt/Sek.Pati Kota tanggal 23 Juli 2017. Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan, namun sudah dilakukan penyitaan satu unit kbm Daihatsu, yang disewa oleh tersangka. Dalam melakukan penyidikan tidak didapatkan kendala-kendala yang berarti sehingga penyidikan berjalan lancar, sesuai dengan target yang direncanakan.Kata kunci : penegakan hukum pidana, penggelapan mobilABSTRACTThe aim of this research is to know and analyze the mode of the crime of embezzlement of car in the case of BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati to know and analyze the investigation on car fraud case BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati, as well as to know and analyze obstacles and find solution in law enforcement process to perpetrator of crime of embezzlement of car in case of No. BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim at Polres Pati. This research uses normative juridical approach with case study of car embezzlement in Pati Regency.Data were collected from case document No. BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim to be analyzed by using qualitative analysis, to be concluded. The results showed that the mode of crime of embezzlement of cars done by way of rental. The criminal act of embezzlement was done by private employees who razed the car on the grounds of their ill family's family in Semarang with an office entourage, for one day.The investigation of the case was based on the police report No. LP / B / 16 / VII / Jateng / Res Pt / Sek.Pati Kota dated July 23, 2017. In this case no search was made, but the seizure of one unit of Daihatsu kbm, hired by the suspect . In conducting the investigation there were no significant constraints so the investigation went smoothly, in accordance with the planned target.Keywords: criminal law enforcement, car embezzlement
IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 2 OF 2012 AND ITS RELEVANCE IN HANDLING THEFT CRIMINAL ACTIONS TO REALIZE SUBSTANTIVE JUSTICE (Case Study at Semarang Police) David Putraningtyas, Agustinus; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 2 (2023): June 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i2.1838

Abstract

The research problem as follows: how the implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang; How is the legal consequence of the criminal act of theft; What constraints arise in the implementation of Perma No. 2 of 2012. The result of the research concludes that Implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang in this case has been applied as possible. The legal consequences in handling criminal theft in Polres Semarang to realize substantive justice based on Perma No. 2 of 2012 can be known from the cause of the failure of criminal justice in Polres Semarang because during the implementation of material criminal law is bound by formal legality as regulated in KUHAP. The obstacles are the limitations of Semarang Police personnel, budget, and investigation ability in conducting an investigation.Keywords:  Implementation, Supreme Court Regulation, Theft Crime
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CHILD CRIMINAL CASES IN WONOSOBO DISTRICT COURT Sentosa Lase, Haga
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 4 (2023): December 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i4.1856

Abstract

The objective of this particular thesis are to find out whether the application of Restorative Justice in child crime management has been applied in Wonosobo District Court, to find out the obstacles which challenge the application of Restorative Justice and to find out how to overcome those obstacles in child crime management. This particular rersearch uses empirical law method which sess the law from the factual perspective and which observes how the law functions in the society using Juridical Sociological approach. The source of data that will be used is prioritized on primary data which are the data obtained from the respondents and the interview result from the Judges of Juvenile Justice who work in Wonosobo District Court and the secondary data such as library study and analyses from several recent critical writings and articles regarding law as well as other law related to the settlement of child crime management. The findings of the result show that in fact, Restorative Justice has been applied well in Wonosobo District Court in the child crime management by through a diversion process between the victim and the suspect by the Hakim Anak. The obstacle factor of Restorative Justice is actually caused by different perception regarding the meaning of justice  among the people involved in diversion either the victims, victims’ families, the suspects, the suspects’ families, the law enforcement apparatus, and the society against the diversion implementation.Keywords: Restorative Justice, diversion, child crime.
KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Andi Irawan Haqiqi; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.1872

Abstract

The formulation of the problem in this research is the formulation policy of the punishment system concerning the special minimum prison crime in the current legal renewal, the obstacles faced in the implementation of the formulation policy of the minimum special prison criminal punishment system in the current legal reform and overcome the obstacles in the implementation of the formulation policy a system of criminal punishment of special imprisonment of special prisons in the upcoming legal renewal. Approach method by writer in this research is normative juridical approach method. Normative juridical legal research is done by analyzing library materials which are secondary data and also called library research law.The result of this research is a special minimum prison formulation policy in the legislation in Indonesia currently spread in various laws and regulations outside the Criminal Code. The formulation of this special minimum prison criminal penalty has a pattern of non-uniform size or weight of punishment between one legislature and another. In relation to the rules and guidelines for the criminal punishment of special minimum prisons are not regulated by the Criminal Code, therefore each law should formulate specific minimum criminal penalty rules and guidelines. In this case it is not only the whole that contains the rules on special minimum criminal, otherwise there is no criminal guidance related to the existence of special minimum prison. The formulation policy of the criminal punishment system on future special imprisonment may be referred to in the Criminal Code concept which contains rules and guidelines on special minimum prison criminal penalties. Concerning with this formulation of the Concept formulates explicitly the existence of special minimum imprisonment in Article 69 paragraph (2). Furthermore, in the comparative study may be used as a reference to strengthen specific minimim prison rules and guidelines, such as the regulation on the Bulgarian Criminal Code which enables the imposition of imprisonment under such special minimum provisions, or to determine a substitute for a criminal offense not specifically threatened, both for imprisonment and fines. Keywords: Formulation Policy, Crime
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PANGAN TERKAIT MIE FORMALIN DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH I Nyoman Garjita; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 1 (2019): March 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i1.1888

Abstract

This Research results that : a) The implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by Central Java Police, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2012 on Food, set forth in Article 132, Chapter XIV, on Investigation is described as follows: (1) In addition to the police officers of the Republic of Indonesia, certain civil servant officials whose scope of duties and responsibilities in the field of Food are given special powers as investigators to conduct investigations in criminal offenses in the field of Food in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Criminal Procedure Law. (2) The civil servant investigator (3) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall inform the commencement of investigation to the police investigator officer of the Republic of Indonesia. (4) If the exercise of authority referred to in paragraph (2) requires arrest and detention measures, civil servant investigators shall coordinate with the police investigating officers of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of legislation. (5) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall submit the results of the investigation to the prosecutor through the police investigating officer of the Republic of Indonesia. (6) The appointment of civil servant investigation officers and procedures and investigation processes shall be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. b) Obstacles from Witnesses: People who know about criminal events often avoid being made witnesses. Witnesses often ignore / evade an investigator's call for questioning. Thus from some of these constraints, especially in the investigation process conducted by Police Investigator of Central Java, the Investigator can handle it as follows: c) Perform performance professionally. Obey the code of ethics Polri. Running the rules of applicable legislation. Keywords: Law enforcement, food, Formal Noodles
Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Rully Trie Prasetyo; Umar Ma’ruf; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 4 (2017): December 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i4.2291

Abstract

The role of corporations dominates everyday life, let alone increased privatization. It is no longer the country that provides the needs, but the corporation. Corporations can increase state and labor wealth, but the revolution of economic and political structures has grown large corporate corporations too dependent on corporations so that countries can be dictated to their interests. Based on the above background, then the problem arises how the current criminal law formulation policy in the face of corporate crime, then how the application of criminal law enforcement for this against corporations that conduct criminal acts and how the policy of criminal law formulation in the face of corporate criminal acts in the future which will come. The research method used in this thesis is normative juridical by using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing library materials and related documents. Furthermore, the data are analyzed normatively qualitatively by way of interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this study is that the regulation of corporate criminal sanctions contained in the four laws is inconsistent. The inconsistency in the determination or imposition of the maximum penalty imposed on corporations is also the absence of uniformity in determining when a corporation can be said to commit a criminal offense, uniformity in the arrangement of who may be accountable or prosecuted and convicted, as well as the formulation of a criminal type that may be imposed on corporation that commits a crime.Keywords: Corporation Criminal Action, Formulation Policy, Criminal Law
Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng Budi Setiawan; Anis Mashdurohatun; Munsyarif Abdul Chalim
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 4 (2019): December 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i4.2308

Abstract

This study entitled Investigation Against Actors Criminal Murder With Mensing At Central Java Police. The purpose of this study: 1) To analyze the implementation of the investigation of the perpetrators of murder offenses accompanied by the weighting. 2) To analyze the inhibiting factors in an effort to uncover cases of murder accompanied by a weighting. 3) To analyze the solution and explain the accountability of murder offenses accompanied by a weighting.Result of Research: a) Effort of investigator in determining place of case happening on murder crime that is through processing to case happening case. b) Constraints that occur in the efforts of the duty in determining the crime scene in murder. 1) Damage of crime scene caused by human factor, natural factor, and animal factor. 2) Lack of experience and knowledge of investigators, meaning that investigators who are in doing their duties have not been supported by knowledge of investigations and investigations such as newly appointed investigators as investigators. 3) Unavailability of facilities and infrastructure at the time of processing the crime scene, such as must advance first tool to perform fingerprints that must be brought from the Regional Police first so that such things are considered inefficient and a constraint in conducting an investigation. d). Unavailability of Data Base, meaning that when the investigator finds fingerprints at crime scene the investigator can not find the comparative fingerprint due to the absence of Data Base about the fingerprint, thus slowing the course of the investigation c) Efforts by the investigator in overcoming the constraints when determining Place Genesis Cases of murder.Keywords: Investigation, Criminal Acts, Murder With Obstacles
THE EVIDENTIAL STRENGTH OF PSYCHIATRIC VISUM ET REPERTUM IN PROVING THE CRIMINAL ACT OF MOLERGY AGAINST CHILDREN (STUDY OF AMBON DISTRICT COURT DECISION NUMBER: 40/PID.SUS/2019/PN AMB) Kahfi, Masden; Sugiharto, R.
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 2 (2024): June 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i2.2582

Abstract

Evidence is an important stage in a trial. With evidence, it can be known whether a defendant can be sentenced because he is proven guilty or acquitted. This study aims to determine, analyze, and provide an overview of the legal force of one of the evidences regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely the Visum et Repertum Psychiatry which is associated with the Study of the Ambon District Court Decision Number: 40 / Pid.Sus / 2019 / PN Amb. The research method used by the Author in this study is Normative Jurisprudence, namely research that uses an approach method to problems by examining the law based on applicable laws and regulations as positive provisions, legal theories, legal concepts, legal principles or can be said by researching and reviewing library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that considering the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, the important points are valid evidence and the judge's conviction and at least 2 (two) pieces of evidence are needed, so in the study of the Ambon District Court decision Number: 40 / Pid.Sus / 2019 / PN Amb regarding the crime of child molestation, Visum Et Repertum Psychiatricum is considered necessary to be carried out as evidence and is considered capable of creating a conviction in the judge in his decision, although in practice several obstacles are often encountered. The Public Prosecutor needs to be careful and competent in handling a similar case where if there is no or minimal evidence available, then in the future, Visum et Repertum Psychiatry can be used as evidence that is expected to convince the judge in making a decision.Keywords: Evidence; Visum et Repertum Psychiatry; MolestationAbstractEvidence is an important stage in a court. The existence of evidence determines whether a defendant can be sentenced for being proven guilty or acquitted. This study aims to find out, analyze, and provide an overview of the legal strength of one of the evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely the Psychiatric Visum et Repertum, which is associated with the Study of the Ambon District Court Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb.The research method used by the author in this research is Normative Juridical, which is a research that uses a method of approaching the problem by examining the law based on applicable laws and regulations as positive provisions, legal theories, legal concepts, legal principles or can be said by examining and examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that considering the provisions in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which are important points are valid evidence and the judge's conviction and require at least 2 (two) pieces of evidence, then in the study of the Ambon District Court Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb regarding the crime of child abuse, the Psychiatric Visum Et Repertum is considered necessary to be carried out to become evidence and is considered capable of causing a conviction in the judge in his decision, although in practice it is often found that there is no evidence to support the decision. The Prosecutor needs to be careful and competent in handling a similar case which if there is no or minimal evidence available, then for the future, a Psychiatric Visum et Repertum can be used as evidence which is expected to convince the judge in making a decision.

Page 13 of 36 | Total Record : 351

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue