cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022)" : 6 Documents clear
Moderasi dalam Jihad Perspektif Fikih Siyasah: Analisis Kritis Terhadap Terorisme dan Radikalisasi Jihad Taufiq, Muhammad
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6294

Abstract

Artikel ini fokus pada moderasi konsep Jihad dalam fikih siyasah, sebagai kaunter wacana terhadap radikalisasi konsep jihad dan terorisme. Tujuan artikel ini ingin fokus menjawab tiga hal. Pertama, bagaimana Fikih Siyasah menyikapi aksi terorisme? Kedua, apakah terorisme bisa disebut jihad? Ketiga, Bagaimana konsep jihad yang moderat dalam perspektif Fikih Siyasah? Untuk menjawab ini penulis menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan analisis teks fikih syiyasah dan analisis kritis terhadap radikalisasi jihad. Penulis menemukan bahwa moderasi beragama dalam jihad harus fase-fase yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dengan konteks global yaitu; jihâdu al-nafs, lalu mujâhadatu al-âkharîn dan kemudian jihâd bî al-qitâl.
Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Muchlisin; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6295

Abstract

Penelitian ini berjudul “Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan yaitu, bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila, yang ke dua bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Islam. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan melawan Hukum, yang jika dihubungkan kedalam Hukum Pidana Islam para tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta’zir. Kedua, terkait analisis Hukum Pidana Islam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta’zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al qur’an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri ( hakim ).
Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air Huroiroh, Ernawati
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6548

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep feminisme islam terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror di tanah air. Tujuan tersebut dijabarkan dengan analisis terhadap berita-berita yang bermunculan pasca tragedi bom bunuh diri dan aksi teror dengan melibatkan perempuan yang akhir-akhir ini sering kali bermunculan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah dengan pendekatan kasus (case approach) mengenai maraknya pelaku perempuan terhadap aksi teror di pusaran tanah air yang kemudian dianalisis berdasarkan konsep feminisme islam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror dengan dalih sebagai bentuk gerakan feministme islam tidak lain hanyalah sebagai korban dari ideologi orang-orang disekitarnya serta pengaruh budaya patriarki yang seringkali memposisikan perempuan selalu berada dibawah laki-laki dan disertai dengan pemahaman agama yang keliru.
Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan happy, Happy Trizna Wijaya
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6935

Abstract

The purpose of this reserch is to provide enlightenment related to the appropriateness of local governments that takes integrity policies in educational scholarship distribution programs. This type of research uses a broad normative or doctrinal nature, so it explains a written rule and consistency with the implementation of Rules reviewed . Local government policies use integrity pacts that need to be reviewed with PERMEN PANRB No. 49 of 2011. One of the Ministerial Regulations serves as a legal basis for Regional Governments that make policies related to the user of integrity pacts. This is a fulfillment of the best principles government according to Law no. 30 of 2014.
Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) Aini Shalihah; fahri Hozaini
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6949

Abstract

In the Indonesian context, we find the principle of Belief in One God, which is contained in the preamble to the 1945 Constitution. And the Jakarta Charter is part of the body of the constitution which has now been transformed into Pancasila. The dynamics of the Jakarta Charter still leaves a long-standing difference by photographing the 7 words "...with the obligation to carry out Islamic law for its adherents". This paper will examine the dynamics of the debate on "Islamic law" in the historicization of the Jakarta charter. The method used is normative law with a statutory, conceptual and historical approach. The result of this paper is that such national legal norms such as the Jakarta Charter are generally applicable to all citizens without exception. Therefore, the name or designation for such a national legal norm does not need to be mentioned or associated with the name of the norm of a particular religion which can lead to misunderstandings which can actually cause difficulties in efforts to enforce the legal norms in reality. Its official designation suffices as Indonesian National Law which is now based on Pancasila.
Analysis Of Legal Functions And Maqashid Sharia On Islamic Marriage Law In Indonesia Maylissabet
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6987

Abstract

This study discusses the analysis of the function of law and the analysis of Maqasid ash-Syariah on Islamic Marriage Law in Indonesia. The method used in this study, the author uses the type of normative research and conceptual approach. This type of normative research is a type of research that focuses on norms, rules, laws, and theoretical matters. The conceptual approach in question is as a theory to analyze the object of research. The questions that are the focus of this research are how to analyze the legal function of Islamic marriage law in Indonesia and how to analyze Maqasid Asy-Syariah on Islamic marriage law in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)