cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024)" : 6 Documents clear
Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 : (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel) Hengki
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.18400

Abstract

Konflik bersejata antara Palestina dan Israel terus berlangsung, korban jiwa yang ditimbulkan akibat konflik ini pun tidak hanya berasal dari militer saja bahkan juga berasal dari warga sipil. Terakhir, peristiwa yang cukup membuat dunia marah dan mengecam tindakan itu ialah penembakan yang dilakukan oleh Militer Israel terhadap Razan Ashraf al-Najjar seorang paramedis Palestina yang hendak menjalankan tugasnya untuk menolong korban luka di medan perang. Kematian Najjar yang merupakan seorang paramedis di medan perang akibat tembakan dari tentara Israel secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebab, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional dan bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Jika pada akhirnya penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Najjar benar-benar terbukti sebagai kejahatan perang menurut Mahkamah Pidana Internasional, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. Sebab, sampai saat ini, hanya ada dua jenis hukuman untuk penjahat perang yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Tinjauan Yuridis Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Fayat Krisma Arsalan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.11070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat perbedaan implementasi bunyi pasal dan fakta pada lapangan yang memiliki implikasi penyimpangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat memenuhi cita-cita hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dikarenakan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada daerah-daerah tertentu secara maksimal.
Fasilitas Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 Ayya, Amalia Jannah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.12083

Abstract

Penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Pengembangan kesiapan penunjang bagi para penyandang disabilitas sangat diperlukan ketika pemilu berlangsung, berdasarkan analisis ini diharapkan PANWASLU (panitia pengawas pemilu) lebih selektif untuk menyediakan hal penunjang para disabilitas untuk berpatisipasi dengan nyaman dan mudah pada saat mengikuti pemilu.
Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Feti Fatmawati
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.16773

Abstract

Artikel ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengupas dua fokus utama yaitu, bagaimana hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas diatur dalam undang-undang, serta kontribusi pemerintah dalam mewujudkannya. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum terkait hak kerja penyandang disabilitas dan langkah-langkah pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan layak adalah hak semua warga negara, seperti diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 juga mendorong penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang lebih relevan dan responsif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah dalam memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan yang layak. Contohnya terlihat dari kebijakan di kota Yogyakarta dan Padang, yang menunjukkan upaya konkret dalam melindungi dan memenuhi hak tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam memastikan hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas benar-benar dapat terwujud.
Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Arian Bagas Prasetyo
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.16934

Abstract

This paper contains a supreme constitutional system that refers to several mechanisms for dismissing constitutional judges that raise several pros and cons to a case. Constitutional judges have very complex powers and duties, therefore a constitutional judge must be able to balance the independence as a judge, a position of judges who cannot be included in a branch of government that has the same position. And then the judge's decision must be final, not to be contested by other political interests. In the 1945 Constitution, several regulations have been listed governing the dismissal of Constitutional Judges, so any case regarding the dismissal of Constitutional Judges must be in accordance with existing regulations.
Penerapan Presidential Threshold dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia Ernawati Huroiroh
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.17737

Abstract

Konsep negara demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia menuntut adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Ciri khas dari sistem demokrasi adalah proses pemilihan umum yang melibatkan rakyat dalam menentukan nasib masa depan negara, salah satunya melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat ini sistem yang digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah penerapan Presidential Threshold atau ambang batas yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak semua orang dapat maju menjadi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini kemudian dianggap bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. sebab Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia bukanlah Hak Asasi Manusia secara mutlak melainkan terdapat batasan, tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang mendapatkan dukungan mayoritas politik di parlemen untuk memperkuat sistem presidensil sehingga dalam melaksanaan roda pemerintahan tidak mudah tergoyahkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)