cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024)" : 6 Documents clear
Inheritance Of Children Through The Cloning Process The Perspective Of Civil Law: Nadia, Haiza
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.15339

Abstract

Cloning in Positive law in Indonesia has not received a response from the lawmakers, perhaps because it is considered still not feasible in Indonesia. Even though if this embryo cloning process occurs, it can disrupt the existing legal order in Indonesia, such as the Marriage Law, Inheritance Law and others. The research method used is a qualitative research method that produces descriptive data in the form of writing from the observed research object. The type of research in this study is using library research, namely through a method that collects data by understanding and studying theories from various literature related to the object of research. The results show that cloning is a method of procreation without going through the asexual process, so it can be said to have similarities with attempts to conceive outside of natural means. This is the same as stated in Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health contained in Article 40 verse (1) that assisted reproduction or pregnancy outside of natural means can only be carried out in married couples who are bound by a legal marriage and experience infertility to obtain offspring, Then verse (2) explains that it is carried out by using the results of fertilization of sperm and ovum originating from the husband and wife concerned and implanted in the womb of the wife from which the ovum originated. In addition, it is also stated that in carrying out assisted reproduction or pregnancy outside the natural way, it must be carried out in accordance with the development of science and technology.
Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Konsep Demokrasi Rimantoro, Fajar Nur
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.16813

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Paska Amandemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui proses demokrasi. Proses demokrasi yang dimaksud bisa melalui pemilihan dengan menggunakan suara masyarakat secara langsung atau pemilihan tak langsung lewat parlemen. Hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2015, pelaksanaan Pilkada mulai dilaksanakan di semua daerah secara bersamaan. Pada Pilkada 2024 ini diikuti oleh semua provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ada sebagian provinsi dan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sejak tahun 2022 karena masa jabatan kepala daerah sudah habis sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menimbulkan kontroversi karena banyaknya unsur politik dalam pemilihan Penjabatnya sehingga sebagian orang menilai hadirnya Penjabat Kepala Daerah menyalahi konsep demokrasi. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah saat ini ada didalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Apabila mengaitkan antara konsep demokrasi dengan mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah murni keputusan politik para pemegang kekuasaan di pemerintah pusat dan bukan hasil pilihan rakyat.
Aspek Legal Administratif dalam Pemberhentian Kepala Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014: Sejarah Pemberhentian Pemimpin Daerah di Indonesia Aisyah Zarah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.16821

Abstract

Pada hakekatnya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pengawasan Otoritatif dapat dihubungkan apabila kepala wilayah ditolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah. Berdasarkan temuan penelusuran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah mengatur substansi strategi pengusiran kepala wilayah. Dengan cara ini, kepala wilayah yang tidak menjabat dapat diberhentikan jika mereka terbukti menyalahgunakan kendali undang-undang. Dengan demikian, ada dua macam pembelaan, yakni berdasarkan watak atau kepandaian kepala wilayah, dan berdasarkan pertimbangan moral, dalam hal kepala wilayah diberhentikan karena melakukan pelanggaran otoritatif atau pidana (UU Kewenangan Negara). ). Apabila suatu tindak pidana terbukti dilakukan berdasarkan bukti dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan tanpa adanya usulan DPRD. Kata kunci : Pemberhentian, pemerintah daerah, Undang undang No 23 Tahun 2014
Menyoal Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia Muh Wildan Al Mu'tashim
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17077

Abstract

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan terbagi menjadi 2: yakni Parlementer dan Presidensial, di dalam sistem parlementer, kekuasaan tertinggi di sebuah negara terletak pada legislatif sebagai pemegang kedaulatan pemerintahan, sedangkan sistem pemerintahan presidensial eksekutif lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dalam hal ini adalah presiden. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan proporsional terbuka, namun dengan esensi penerapan presidensial muncul sebuah permasalahan dengan adanya konsep multi partai, artinya partai satu dan partai lain saling berinteraksi untuk mendukung pencalonan presiden. Perpaduan sistem presidensial dan sistem multi partai dapat menghasilkan persoalan yang kompleks, terutama ketika disertai dengan tingkat fragmentasi dan dinamika politik yang cukup tinggi. Sistem presidensial dan multi partai bukan hanya kombinasi sulit, tetapi juga dapat membuka kemungkinan terjadinya kebuntuan (deadlock) dalam hubungan eksekutif- legislatif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan instabilitas dalam sistem demokrasi presidensial.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan`mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial menurunkan independensi presiden sebagai kepala pemerintahan bersebab partai politik acap kali mengintervensi presiden dalam pengambilan kebijakan negara, dan partai politik yang sedang berkoalisi tidak juga selamanya mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh presiden sehingga menimbulkan kebuntuan dalam internal partai koalisi dan presiden. Kata Kunci: Multi Partai, Sistem Presidensial, Koalisi.
Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era: Aspek Politik dan Hukum, Aspek Sosial dan Ekonomi, Peran Lembaga Negara dan Masyarakat dan Sejarah dan Proses Perubahan Konstitusi Hudaifi, Muhammad
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17100

Abstract

The dynamics of constitutional change in Indonesia has becomean increasingly relevant issue in the modern era, amidst demandsfor reform, globalization and technological progress. The stateconstitution must be able to adapt to rapid socio-political changesin order to remain relevant to the needs of society. This researchaims to analyze the challenges and solutions in the process ofconstitutional change in Indonesia today. The method used in thisresearch is a normative approach with literature study, whichexamines various primary and secondary legal sources related toconstitutional amendments and changes in Indonesia. The findingsshow that the main challenges in changing the constitution inIndonesia include political tensions, resistance from conservativegroups, and amendment procedures that are quite complicated andrequire broad consensus. In addition, the rapid development ofinformation technology and continuously changing socialdynamics are often not reflected in existing constitutionalprovisions. The discussion in this research identifies severalsolutions, such as the need for more flexible reformulation ofamendment procedures, strengthening public participation in thechange process, and the application of technology to accelerate theadaptation of the constitution to changing times. In conclusion,although there are major challenges in changing the constitution inIndonesia, solutions based on openness, community participation,and the use of technology can be the key to achieving a moreresponsive and progressive constitution in the modern era.
The Implementasi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Perspektif Restoratif Justice dan Tafsir QS. Al-Maidah: 33-34 : (Studi Putusan Nomor.247/PID.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Kakao Oleh Nenek Minah) Dina, Salma
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17277

Abstract

On August 2, 2009, in Darmakradenan Village, Ajibarang District, Banyumas, Central Java, Grandma Minah who was farming on her land which was also used as a cocoa plantation by PT RSA, took some cocoa fruits without permission. Grandma Minah's actions were later discovered by a plantation foreman who was on patrol. This research method uses a normative legal research method using the Case Approach which examines cases that occur in society and then examines them from the perspective of laws and regulations. The results of the study showed that there were weaknesses in the regulation of criminal penalties for minor crimes, as well as handling criminal acts using the conventional justice system or restorative justice in Grandma Minah's case and there was a view of Munir's Interpretation of QS Surat Al-Maidah verses 33 & 34 regarding criminal cases that Allah SWT allows them to turn it around before being arrested. However, if the repentance is sincere because of Allah SWT, not just a trick to avoid punishment, then the punishment is dropped.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)