Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan ]]>
<![CDATA[Dahlan Dahlan]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan memberi persetujuan atau tidak terhadap notaris dalam proses pidana. Kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris. The Authority of Honour Board of Notary in Regard with Criminal in the Field of Notary ABSTRACT. Honor supervisory avails in terms of controlling notary as there are many other authorities in the field of supervision given by Notary Act. The authority delegated to the supervisory council chamber is associated with the honor only to give consent or not to the notary in criminal proceedings. The presence of a notary public assemblies honor is as a form of legal protection of the office of notary and legal protection of public. The presence of a notary honor assemblies can assist investigators in determining whether there is a criminal element associated with minuta notary deed and its protocol.]]>
<![CDATA[Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Ilyas Ilyas]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Pemberian harta peunulang biasanya dilakukan pada saat peumengkleh, yang menurut adat terjadi dalam rumah tangga yaitu keluarga pihak orang tua dengan anak-anaknya yang lain dan keluarga anak perempuan dengan suami dan anak-anaknya. Ketika dilakukan peumengkleh, kepada anak perempuan tersebut diberikan harta oleh orang tuanya sebagai bekal membina rumah tangga baru. Bekal yang diberi tersebut, dalam bahasa Aceh disebut dengan peunelang. Semenjak peumengkleh dilaksanakan, saat itu juga sudah terjadi peralihan hak milik atas harta, yaitu dari orang tua isteri kepada anaknya. Harta ini menjadi hak milik anak perempuan sepenuhnya, sedangkan suami mengurusi dan menikmati hasilnya bersama isteri dan anak-anaknya. Kenyataan terjadi, bahwa sebagian masyarakat memberikan harta peunulang untuk anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki sebelum harta warisan dibagi. Peralihan hak milik dari orang tua kepada anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki tidak menimbulkan sengketa ketika orang tuanya masih hidup. Perselisihan baru timbul setelah orang tua yang telah memberikan hareuta peunulang meninggal dunia. Dari hasil penelitian diketahui sepanjang tahun 2007-2012 terdapat enam kasus perselisihan hareuta peunulang yang diselesaikan melalui Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan empat kasus melalui keuchik tempat letaknya harta peunulang tersebut. An Analysis on Settling Inheritance in Accordance with Customary and Islamic Laws in Banda Aceh ABSTRACT. The provision of inheritance is done through the separation, according to the custom happening in the family that is the parent and their children and the family of daughters, husband and children. When the separation is being conducted, the daughter is given the property by the parent as the capital for beginning the life. The property is called as peuneulang in Acehnese. Since it is being tranfeering, the assets are tranferred from the parent to the doughter. It belongs to her while a husband is managing the aseet for her wife and children. There is the fact that the doughter gets more property than the son before the assets shared. The transfer of the asset from the parents to the doughter has coused problem when the parent still alive. The problems arised when the parent die. The research shows that from 2007-2012 there are six cases of the assets dispute solved by Mahkamah Syariyah Banda Aceh and four cases through the head of village where the property placed.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya ]]>
<![CDATA[Muhammad Insa Ansari]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan usaha yang baik, cepat, mudah dan murah merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha. Dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menerapan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga masyarakat sebagai kelompok yang dilayani akan mendapatkan pelayanan yang baik. Kabupaten Aceh Besar melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan inovasi dalam pelayanan perizinan usaha. Inovasi penting yang dilakukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar adalah membuka kantor pelayanan perizinan di Lambaro untuk memudahkan masyarakat menjangkaunya, sementara inovasi penting yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya adalah membuka loket perizinan di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Inovasi pelayanan yang diberikan oleh institusi penyelenggara perizinan sangat membantu para pelaku usaha dalam memperoleh perizinan untuk melakukan usaha di kabupaten tersebut. One Top Service Innovation of Business Licence in Aceh Besar and Aceh Barat Daya Districts ABSTRACT. Demand on good, quick, easy and cheap business licence service in the important need for the business. In providing the service for the businessmen hence it is required the efforts from the government to apply good service by implementing the principles of transparant, participating and accountable hence the people as the group serviced will accept good service. Aceh Besar and Aceh Barat Daya Districts through the On Stop Service Offices have innovated in providing the services. Important innovations done by the office in Aceh Besar District in the opening of the office in Aceh Besar District of the Lambaro to ease the service for the people, while the office in Aceh Barat Daya is the opening the locket of licence in several subdistricts. The one stop service innovations provided by the institutions holding the licence is really helpful the businessmen in obtain the licence to conduct the business in the districts.]]>
<![CDATA[Kebijakan Badan Pertanahan Nasional terhadap Tanah Bekas Pertambangan di Provinsi Aceh ]]>
<![CDATA[Trio Yusandy]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Di Provinsi Aceh pertambangan minyak menjadi salah satu kegiatan pertambangan terbesar dan menjadi sumber daya alam unggulan bagi pendapatan daerah. Permasalahan muncul setelah pertambangan tersebut berhenti beroperasi, banyak lahan-lahan bekas pertambangan yang ditelantarkan oleh perusahaan sehingga memunculkan potensi tumpang tindih hak atas tanah di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan socio-legal research. Melalui pendekatan ini, objek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial di antara subsistem-subsistem sosial lainnya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Aceh memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan yang ada di Aceh. Akibatnya, Aceh mengalami kekeringan ketika musim kemarau, hasil pertanian mereka pun menurun. Selain itu eksploitasi yang dilakukan perusahaan tambang mengakibatkan banyaknya lahan pertambangan yang ditelantarkan. Upaya pemerintah dalam pengaturan pemanfaatan, penggunaan serta peruntukannya dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah dalam memproteksi permohonan sertifikasi tanah di atas lahan bekas tambang. Policy of the National Land Authority on Ex Mining Land in Aceh Province ABSTRACT. Oil exploration is one of the largest mining and natural resources for local revenue. A problem arises when the mine quits its operations, it then abandoned by the company causes the potential overlap of land rights in the future. This is socio-legal research. By it, the legal objecs are interpreted as part of the social subsystem among the others. The research shows that mining activity has a negative impact on the forest ecosystem. Thus, Aceh suffers from droughts during dry season, their agricultural products decrease. In addition, the company abondons mining lands. Efforts done by the government in regulating the usage, and painning is a local government authority. It should be done by the cooperation between the National Land Agency and local gevernments in protecting the certification application on the former mining lands.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah ]]>
<![CDATA[Iwan Rizky]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Pasal 2 PBI 10/1/2008 menyatakan bahwa sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan. Namun di dalam kenyataan di temukan penyelesaian sengketa perbankan dengan nominal dibawah ketentuan PBI serta peraturan Bank Mandiri, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah, untuk mengkaji proses mediasi dalam penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah serta untuk mengkaji kekuatan hukum dari keputusan mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. Meskipun secara de facto, proses mediasi berakhir dengan kesepakatan damai diantara para pihak yang bersengketa yang tertuang didalam akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Kekuatan hukum dari akta kesepakatan adalah sama dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dalam menjalankan proses mediasi perbankan diharapkan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008. Mediation Law Implementation in Settling the Dispute between Bank and Its Customers ABSTRACT. Article 2 of PBI Number 10/1/2008 states that the dispute between Banks and its customers, which is caused by the unfulfilled financial demands by banks in solving the reports of the customers, could be solved through Banking Mediation. However, there is the fact that the settlement of the disputes nominal under the provisions of the PBI as well as the regulation of Bank Mandiri, aiming to provide protection to the rights of customers. This research aims to examine the disputes between the Aceh’s Bank of Mandiri and the customers, the mediation process in the settlement of disputes between the banks and the customer, and the legal force of the mediation process. This is empirical and normative legal research. Despite of de facto, the process of mediation is final by the peace agreement between the parties written in the act binding both parties. The legal force of the document is equal with a final judicial decision, and the decisions cannot be appealed to the appeal or the supreme courts. In conducting the process of banking mediation, the bank is expected to follow the comprehensive provisions of Indonesia Bank Regulation Number 10/1/PBI/2008.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[I Putu Sastra Wibawa]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. Legal Politic of Protection and Management of Environment Heading to Indonesia Ecocracy ABSTRACT. This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.]]>
<![CDATA[Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[HS. Tisnanta]]>;
<![CDATA[Fathoni Fathoni]]>;
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus belum dilandaskan pada peraturan daerah dan belum dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari coverage jaringan irigasi yang hanya dapat mengaliri 5.000 Ha sawah sehingga setiap tahunnya mengakibatkan trend penurunan produksi pertanian. Penelitian yang bertujuan untuk memetakan legal framework kebutuhan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini dilakukan dalam koridor doctrinal research serta menggunakan statute dan conceptual approach. Adapun temuan penelitian ini adalah: Legal framework kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diatur dalam 12 peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi yang isinya memaparkan aspek kewenangan dan aspek substantif pengelolaan irigasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus. Legal framework tersebut, selain dalam bentuk rezim hukum yang sifatnya sektoral, berkaitan juga dengan rezim hukum pemerintahan daerah. Legal Framework of Local Regulation Irrigation Management Needs in The District Tanggamus Lampung Province ABSTRACT. Irrigation management in Tanggamus not be based on local regulations and have not done well, it can be seen from the irrigation network coverage that can only flow through 5,000 hectares of rice fields so that each year resulting in a decline trend in agricultural production. The study aimed to mapping the legal framework needs of irrigation management in Tanggamus District, Lampung Province is done in the corridors of doctrinal research as well as the use of the statute and conceptual approach. The findings of this study are: Legal framework needs of regulation Irrigation Management in Tanggamus Lampung province arranged in 12 (twelve) legislation related to irrigation management that it exposes aspects of authority and substantive aspects of irrigation management which can be used as a basis for the establishment of Regulation on Management irrigation in Tanggamus. The legal framework, other than in the form of legal regime sectoral nature, is also related to the legal regime of the regional autonomy.]]>
<![CDATA[Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan ]]>
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Debitor dan kreditor konkuren dapat menyelesaikan utang piutang secara kepailitan melalui pengadilan niaga dan penyelesaian dengan cara tersebut dapat memberi keadilan diantara para kreditor tersebut. Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Debitor agar dapat terhinar dari akibat hukum putusan pailit, maka debitor dapat menawarkan perdamaian kepada kreditor konkuren. Apabila perdamaian yang ditawarkan debitor disetujui para kreditor konkuren dan disahkan oleh pengadilan niaga, maka berakhir kepailitan dan debitor kembali dalam keadaan tidak pailit. Peaceful Settlement between Debtors and Creditors Concurent in Bankruptcy ABSTRACT. Debtors and concurent creditors might solve of bankrupt trading court and settlement might be fair for the parties. If the debtors is started bankrupt by the court hence it causes legal impact that is utterly bad for him. The debtors might avoid from the court decision by offering the peace agreement for the concurent creditors. If the agreement offered by the debtors is accepted by them and authorized by the trading court hence it end the bankrupcy and the debtors might be at the earlier condition.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum oleh Negara Kepada Pemeluk Agama di Indonesia dan Perbandingannya dengan Ketentuan dalam Islam ]]>
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan perbedaan baik bahasa, budaya termasuk agama yang dianut oleh penduduknya, sehingga karena perbedaan ini tentunya akan mengalami berbagai permasalahan dalam melakukan hubungan antar sesama penduduk. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), maka bagi penduduk Indonesia semua permasalahan yang ada akan diselesaikan secara hukum. Permasalahan yang dialami oleh pemeluk agama di Indonesia diantaranya adalah terjadi penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut. Permasalahan ini terus terjadi dan semakin meningkat dari tahun-tahun. Oleh karena itu perlu kajian yang mendalam untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemeluk agama di Indonesia dan bagaimanakah ketentuan tentang pemeluk agama dalam Islam. Penulisan ini mengunakan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan bacaan dari peraturan perundang-undangan dan referensi berupa literatur, makalah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Law Protection by a State for Religion Believers in Indonesia and Its Comparison with Islamic Laws ABSTRACT. Indonesia is a diverse country with a great language, culture including religion differences of its population it will have various problems in the relationship between the members of the population. As a state based on law, the citizens face existing problems should be resolved legally. The problems experienced by religion in Indonesia including fraud and/or blasphemy against a the religion values. The problems persist and there are increasing. Therefore it needs a research to overcome them. It needs to be examined by the legal protection granted by the state to religions in Indonesia and how the provisions on religion in Islam. This is a literature research conducted by collecting reading material on the legislations and the form of literature references, papers, journals, and other writings relating to the problems.]]>
<![CDATA[Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum ]]>
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan rapat umum pemegang saham akan menjadi dokumen hukum baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki kekuatan bukti jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan. General Meeting of Shareholders Dosier as Authentic Deed in Relation to Responsibility of Public Notary as Public Officials ABSTRACT. One of the important organ of a company is the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders is a top forum for decision-making of a company. Decision of general meeting of shareholders will be a legal document both for shareholders and for the company itself. The decision will have the strength of evidence if it has been recorded in the minutes general meeting of shareholders which is then poured into a notarial deed which is named General Meeting of Shareholders. Public Notary as a public official in the deed General Meeting of Shareholders is only responsible for the correctness of the formal deed the minutes of the meeting.]]>
