cover
Contact Name
M.Ya’kub Aiyub Kadir
Contact Email
kanun.jih@usk.ac.id
Phone
+62651-7552295
Journal Mail Official
kanun.jih@usk.ac.id
Editorial Address
Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 08545499     EISSN : 25278428     DOI : 10.24815/kanun.v20i3.11380
Core Subject : Social,
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020" : 10 Documents clear
Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon Offi Jayanti; Suteki Suteki
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17025

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaranpada sempadan Sungai Babon. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestari-an, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberada-an ruang yang terbatas dan minimnya pemahaman masyarakat disekitar Sungai Babon menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan lahan sempadan Sungai Babon untuk lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Metode penelitian ini adalah socio-legal research, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan Sungai Babon, hal ini karena pemanfaatan batas Sungai Babon tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015. Dampak dari pendirian bangunan di perbatasan Sungai Babon meliputi penurunan kualitas air sungai, peningkatan gerus-an tepian sungai, dan mengurangi jumlah debit air. Strategi untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan rencana tata ruang dalam bentuk dokumen rencana tata ruang dan peraturan zonasi dalam peraturan daerah, penyaringan penerbitan izin pembangunan, memberikan insentif dan disinsentif, pembe-rian saknsi, pelatihan dalam kontrol, pengawasan dan kontrol kepada pemangku kepentingan. Law Enforcement of Establishment of Building in the Border Line of Babon River This study aims to determine the cause of violations on the border of the Babon River. Ideally, the border of the river functions to maintain the sustainability, function and benefit of the river from the activities that develop around it. The existence of limited space and the lack of understanding of the community around the Babon River causes some people to use the Babon River border land for industry, settlement, and agricul-tural. The study uses the socio-legal research method, by conducting research at the stage of implementation or application of law (law in action). The specifications in this study are analytical descriptive. The results showed that there was a violation of Article 22 of PUPR Regulation No. 28/PRT/M/2015 for the construction of buildings on the border of the Babon River because the utilization of the river boundary is not appropriate as regulated in the regulation. Impacts of building construction on the Babon River border include a decrease in river water quality, increased scouring of river banks, and reduce the amount of aquatic life. Strategies to control and supervise spatial use are carried out through the establishment of spatial plans in the form of spatial planning documents and zoning regulations in regional regulations, screening the issuance of development permits, providing incentives and disincentives, providing sanctions, providing training in supervision and control to stakeholders.
Capaian Program Legislasi Aceh Basri Effendi; Sufyan Sufyan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16347

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian program legislasi daerah dari aspek politik hukum. Program tersebut dilaksanakan setiap tahun lembaga eksekutif dan legislatif sebagai bentuk legal policy dalam menyusun suatu program, yang mana setiap program tersebut membutuhkan landasan hukum yang konstitusional. Hal ini juga menjadi salah satu indikator tercapainya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan análisis data kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa tingkat keberhasilan pembahasan Program legislasi daerah di Aceh hanya 24,66% per/tahun. Ada pelbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program legislasi daerah di Aceh, diantaranya adalah anggaran yang minim, political will yang tidak kuat, terbatasnya sumber daya manusia dengan waktu yang tersedia, serta tidak realistisnya antara jumlah qanun usulan Prolegda dengan kemampuan penyelesaian. Pemerintah dan DPR harus lebih realistis dalam menetapkan jumlah target legislasi daerah tiap tahun.  Achievement of Aceh Legislation Programs This study aims to analyze the achievements of the regional legislative program from the political law aspects. The program is carried out annually by the executive and legislative bodies as a form of legal policy in developing a program where each of which requires a constitutional legal basis. This is also one indicator of the achievement of good governance in the administration of regional government. Using empirical juridical research methods and qualitative data analysis, this study found that the success rate of discussion of the regional legislative program in Aceh was only 24.66% per year. There are various obstacles that hamper the implementation of the regional legislation program in Aceh, including a minimal budget, insufficient political will, limited human resources and time, and an unrealistic number of Prolegda's proposed qanuns and the ability to resolve the proposal. The government and Parliament should be more realistic in setting the target number of regional legislation each year.
Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh Farzana Nafila; Wardah Wardah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17015

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyelesaian wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pengguna jasa penitipan hewan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat, yaitu hewan yang dititipkan saat diambil dalam keadaan sakit, hilang atau mati, dan bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa yaitu tidak mengambil kembali hewan yang sudah dititipkan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah kesalahan dan kelalaian dari pelaku usaha dan faktor kesengajaan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian materill dan immaterial. Penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak yaitu negosiasi dengan penggantian kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Disarankan kepada pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan syarat-syarat penitipan hewan. Bagi pengguna jasa disarankan agar memilih jasa penitipan hewan yang memiliki fasilitas yang memadai, dan bertanggung jawab terhadap hewan yang dititipkannya. The Settlement of Default in the Pet Care Services in Banda Aceh The study aims to investigate the settlement of defaults on pet care services in Banda Aceh by using an empirical juridical approach. The results showed that business owners and users did not fulfill or neglected to carry out the agreement, namely animals that were entrusted when taken in a state of illness, lost or died, and forms of default performed by service users is they are not taking back animals that have been entrusted. Factors causing defaults are errors and negligence of business operators and intentional factors of service users resulting in material and immaterial losses. Solution of defaults taken by the parties is negotiation with compensation based on mutual agreement. It is recommended to business owners to be responsible for carrying out their obligations and to improve conditions for animal care. It is recommended for users to choose a day care service that has adequate facilities and users should responsible for their entrusted pets.
Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah Teuku Ahmad Yani; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16184

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis asas lex spesialis terkait dengan keharmonis-an Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. Perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu badan usaha dari sejumlah badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ciri khas hukum perusahaan di Indonesia, masing-masing jenis perusahaan diatur dengan undang-undang yang terpisah. BUMD diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sedangkan perseroan terbatas diatur dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuri-dis normatif, dengan mendalami upaya harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan bahwa perseroan daerah pada dasarnya juga perseroan terbatas yang dapat dimiliki sepenuh sahamnya oleh satu pemerintah daerah, namun dalam UUPT, tidak diakomodir sebagai perseroan terbatas dengan saham tunggal dapat didirikan oleh satu pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya sebagian notaris berupaya melakukan terobosan yang kemudian diakui oleh pemerintah dengan memberikan status badan hukum pada perseroan yang didirikan sepenuhnya oleh satu pemerintah daerah sebagai satunya pendirinya Perseroda. Hal ini, menimbulkan pertanyaan hukum, apakah landasan hukum yang dapat digunakan oleh notaris dan pemerintah untuk menerobos UUPT untuk memenuhi kaedah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda. Bringing the Harmony of the Limited Liability Law in the Establishment of Regional Company The purpose of this study is to analyze the lex specialist principle related to the harmony of the Law on Limited Liability Companies in the establishment of regional companies. Regional company is one of business entities in Indonesia legal system. The characteristic of company law in Indonesia is each type of company regulated by a separate law. BUMD (regional company) is regulated by the regional government law while limited liability company is regulated by UUPT. This study uses a normative juridical method, by exploring efforts to harmonize the law. The results showed that the regional company is basically also a limited liability company that can be fully owned by regional government, but based on the company law, it is not accommodated as a limited liability company because the company has only a single share which is one local government. However, in practice some of notaries tried to make a breakthrough which was later recognized by the government by giving legal status to regional company. This raises the question of what legal basis can be used by notaries and the government to break through the company law so that it meets the methods contained in the regional government law.
Pertanggungjawaban Maskapai dan Perusahaan Asuransi terhadap Kematian Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Terbang Stefani Kamajaya; Fernando Sirait; Klara Sihombing; Karenita Situmorang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dan perusahaan atas kematian penumpang akibat kecelakaan penumpang. Yang disebabkan bukan kesalahan maskapai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang bagaimana dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami hal terse-but. Metode penelitian mengunakan deskriptif yuridis, yaitu dengan mendeskripskan aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa menunjukkan bahwa maskapai tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kematian penumpang sepanjang maskapai dapat membuktikan kecelakaan tersebut bukan kesalahan maskapai. Asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk membayar santunan kepada ahli waris penum-pang yang meninggal karena kecelakaan pesawat baik karena kesalahan maskapai maupun bukan kesalahan maskapai sepanjang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, asuransi jasa raharja wajib membayar ganti rugi berdasarkan PMK 15 Tahun 2017 karena setiap penumpang sudah membayarkan premi asuransi pada saat membeli karcis/tiket pesawat udara. Liability of Airlines and Insurance Companies Against Passenger Death Because of Flight Accident This study aims to determine the responsibilities of airlines and companies for passenger deaths due to accidents that not caused by airline’s fault, and to determine the legal remedies that can be done by the public when experiencing it. The research method uses descriptive juridical that is by describing the rules of law regarding accountability. Primary and secondary legal data sources is used. The analysis shows that the airline is not responsible for paying compensation for the death of the passenger as long as the airline can prove the accident was not the fault of the airline. Jasa Raharja insurance is responsible for paying compensation to the heirs of passengers who died in a plane crash either because airline fault or not as long as in accordance with Government Regulation No. 17/1965, Jasa Raharja insurance company is required to pay compensation based on PMK 15/2017 because every passenger has paid insurance premium when buying a ticket.
Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Muzakkir Abubakar
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16103

Abstract

Penelitian ini ingin menjawab fenomena cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya  melalui lembaga pengadilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan gugatan talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya. Cerai gugat atau gugatan talak melalui lembaga pengadilan memiliki dampak yang cukup besar, baik terhadap para pihak itu sendiri maupun terhadap anak-anak dan keluarganya yang lain. Dengan melakukan studi dokumen diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masing-masing, yaitu karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri). Increased Divorce in the Syari’ah Court This study aims to answer the phenomenon of divorce which is filed by the wife through a court that continues to increase from year to year compared to divorce lawsuits filed by the husband. Divorce through a court has a considerable impact, both on the parties and on the children and other families. By conducting a document study, the research found that the factors causing the divorce are due to: lack of harmony in the family which causes ongoing disputes and quarrels; an understanding of equal rights between husband and wife (gender issues) so that both must receive legal protection; the existence of shifting values towards modernization which is an influence of external culture that considers marriage as a form of civil relations so that increasing women's legal awareness of rights in marriage and the household; there is a law for women in defending their rights that are normatively regulated and assessed has a stake in raising awareness of women's (wife's) rights.
Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan Haula Rosdiana; Maria R.U.D. Tambunan; Inayati Hifni
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.13441

Abstract

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah selayaknya mendesain sistem perpajakan yang berpegang prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek keadil-an dan kesederhana. Dalam sistem perpajakan, hukum formal mempunyai peranan penting dalam mengejawantahkan hukum material, karena itu Undang-undang Ketentu-an Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pajak. Mengingat strategisnya peran UU KUP, perlu untuk mereview kembali UU KUP yang saat ini berlaku serta perlu dilakukan suatu penyempurnaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari studi literatur dan focus group discussion. Penelitian bertujuan memberikan masukan atas KUP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan menekankan pada aspek kemudahan (ease of administration), keadilan (equity) dan kepastian hukum (law enforcement). Hasil penelitian ini menekan-kan pada hal-hal terkait (i) perlunya meningkatkan basis data perpajakan, (ii) perlunya menjalankan kemudahan administrasi yang berdasarkan ketentuan yang tegas, jelas, dan sederhana, (iii) penegakan hukum yang tegas, (iv) adanya sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan (v) peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme petugas pajak. Kajian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya regulasi perpajakan pro terhadap optimalisasi penerimaan tanpa mencede-rai hak-hak wajib pajak. Proposal for Amendment of Formal Law on Taxation Procedure  In optimizing tax revenue, the government should design a taxation system that adheres to the principle of efficiency, justice and simplicity. In the taxation system, formal law has an important role in manifesting laws, therefore laws and taxation procedures (KUP) are one of the keys to the successful implementation of tax policies. Considering the strategic role of the KUP Law, it is necessary to review the KUP Law which is currently in force and needs to be improved. This study uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques consisting of literature studies and focus group discussions. The research aims to provide input on KUP which is currently still in the process of discussion by emphasizing aspects of ease (ease of administration), justice (equity) and legal certainty (law enforcement). The results emphasize issues related to (i) the need to increase the taxation database, (ii) the need to carry out administrative facilities based on firm, clear and simple provisions, (iii) strict law enforcement, (iv) comparable sanctions with violations committed by taxpayers and (v) improving the quality of service and professionalism of tax officials. This study is expected to be able to encourage the realization of tax regulations that are pro to the optimization of revenue without harming the rights of taxpayers.
Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan Evie Christy; Wilsen Wilsen; Dewi Rumaisa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.14909

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan adanya pertentangan/konflik norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan harapan untuk dapat menjelaskan bahwa kepastian hukum atas hak kebendaan/hak preferensi yang lahir dari pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan kebendaan secara eksplisit dihilangkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hak untuk menjual tersebut ditangguhkan bahkan dipersulit jika debitur dalam keadaan pailit. Legal Certainty of Preference Rights for Mortgage Holders in the Bankruptcy Case This study aims to find a conflicting norm between Law Number 37/2004 concerning Bankruptcy and obligation to postpone debt payment and Law Number 4/1996 concerning Mortgage rights and land related objects. The study uses a normative juridical method, to explain that legal certainty of material rights/preference rights that are born from granting guarantees by the debtor to creditors as material guarantees are explicitly omitted by Law Number 37/2004. On one hand, Law Number 4/1996 grants the right for creditors to execute collateral to repay debtors' debts. Since the birth of Law Number 37/2004 the right to sell collateral is suspended and it is even more difficult if the debtor is bankrupt.
Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa Muhammad Nahyan Zulfikar; Aminah Aminah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma antroposentrisme menuju paradigma ekosentrisme dan efektivitas peraturan perundang-undangan dibi-dang lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ekosentrisme merupakan sebuah solusi yang tepat terhadap krisis pemikiran saat ini. Pada dasarnya, alam sama pentingnya dengan manusia. Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir konsepsi pencemar membayar. Namun pada tataran implementasinya, dari 11 kasus pembakaran hutan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh yaitu, pembakaran hutan lindung Rawa Tripa sebagai-mana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dengan Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 kawasan lindung Aceh di Kabupaten Nagan Raya oleh PT. Kalista Alam yang sudah diputuskan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa masih belum dieksekusi oleh pengadilan. The Effectiveness of Laws and Regulations in Managing Tripa Swamp Area This study aims to analyze the change of anthropocentrism paradigm towards the ecocentrism paradigm and the effectiveness of environmental legislation in Aceh Province. This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The results showed that the ecocentrism paradigm is an appropriate solution to the current crisis of thought. Basically nature is as important as humans. Article 87 paragraph (1) of Law No. 32/2009 concerning Environmental Management has accommodated the concept of paying pollutants. However, at the implementation level, one of 11 cases of forest fires in Indonesia occurred in Aceh Province, namely the burning of Tripa Swamp forest in which the area has been determined by the Aceh Government by Qanun No. 19/2013 concerning Aceh regional spatial plan 2013-2033 as the protected area (kawasan lindung) in Nagan Raya Regency. The case of forest fires by PT. Kalista Alam has been decided by the court from the first instance to extraordinary legal remedies but it has not been executed by the court.
Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi; Melina Gabrila Winata; Ella Yolanda Sakerebau
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.14080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghapuskan pandangan diskriminatif akibat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral, sehingga diperlukan kesadaran akan kesetaraan gender dalam kepastian hukum dan dalam sistem peradilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan primer berupa wawancara dan putusan pengadilan yang diambil secara random sampling, serta bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual saat ini tidak lagi memadai, karena per-kembangan jenis macam pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim lebih memper-timbangkan faktor perbuatan daripada faktor korban. Dalam tiga kasus yang penulis teliti penjatuhan pidana jauh di bawah hukuman maksimal akibat penafsiran KUHP yang dilakukan hakim secara gramatikal yang terkurung oleh positivisme. Padahal penemuan hukum oleh hakim akan membentuk yurisprudensi dapat digunakan pada masa mendatang dengan lebih memperhatikan keadilan dan hak pemulihan bagi korban. Gender Perspective in the Court System on Sexual Harassion Cases This study aims to eradicate discriminatory views influenced by patriarchal culture which results in the neglect of moral values, so that awareness of gender equality is needed in the rule of law and in the justice system. This study uses empirical juridical methods. Primary legal materials was collected by conducting interviews and analyzing court decisions taken by random sampling method, as well as secondary legal materials was collected from books, literature, journals and statutory regulations. The substance of the Criminal Code in handling sexual harassment cases is currently no longer adequ-ate, due to the development of types of sexual harassment according to the National Commission on Women. This research concludes that the judge considers the act factor rather than the victim factor. In the three cases the author examined, criminal conviction was far below the maximum sentence due to grammatically interpretation of the Criminal Code by judges confined by positivism perspective. Though the legal finding (rechtvinding) by the judge will form jurisprudence, which can be used in the future by focusing more to justice and the right of recovery for victims.

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context Vol 24, No 3 (2022): Vol. 24, No. 3, December 2022 Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022 Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022 Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021 Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021 Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021 Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020 Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020 Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019) Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019) Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019) Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018) Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017) Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017) Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016) Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016) Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015) Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014) Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014) Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013) Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013) Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14, No. 3, (Desember, 2012) Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012) Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011) Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011) Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011) Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010) Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010) Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010) More Issue