cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
Contact Email
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281221003683
Journal Mail Official
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Fakultas Hukum
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24610798     DOI : https://doi.org/10.52447/sr.v6i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum STAATRECHTS adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia. Jurnal Hukum STAATRECHTS terbit 1 tahun 2 kali, pada periode bulan Juni dan bulan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS" : 5 Documents clear
PRINSIP KESETARAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OBAT-OBATAN ANTARA PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI Aloysius Eka Kurnia; Fanni Maghriza
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6710

Abstract

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan baku obat-obatan pada prinsipnya ditujukan sebagai pelaksana fungsi redistribusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun PPN terhadap bahan baku obat-obatan dapat dimanfaatkan negara bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, di sisi lain juga memberikan beban tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan sebagai komponen pelayanan kesehatan. Adapun dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, alat penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen administrasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan PPN bagi bahan baku obat-obatan yang memiliki dua sisi dampak bagi pelayanan kesehatan masyarakat akan sangat relevan apabila dikaji dari sudut pandang prinsip kesetaraan dalam penerapan pajak oleh pemerintah. Melalui penelitian Yuridis normatif ini akan dianalisis terkait prinsip kesetaraan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi industri farmasi dalam mengimpor bahan baku obat-obatan dan penerapan PPN bagi bahan baku obat supaya semua masyarakat dapat menjangkau dan bisa berobat tanpa memikirkan mahalnya harga obat yang dikenakan PPN sebelum-nya. 
Tinjauan Yuridis Aktivisme Filantropi Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Sebagai Implementasi Dari Hak Asasi Manusia Shaufy Rahmi; Junaidi Kadir
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6712

Abstract

Aktivisme filantropi saat ini merupakan suatu upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat guna tercapainya pemberdayaan bagi masyarakat,sehingga di butuhkan regulasi terkait kegiatan filantropi tersebut agar lebih efektif dalam mengatur kegiatan filantropi itu sendiri serta dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat.Secara fundamental kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan,jiwa,dan social yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis.oleh karena itu kesehatan merupakan dasar diakuinya derajat manusia.maka dari itu penulis ingin meneliti kegiatan filantropi tersebut dengan kedermawanan untuk melakukan perubahan dan keadilan sosial secara struktural berkaitan dengan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan,lingkungan hidup dan masalah social budaya dalam arti luas. Karena kedekatannya makna asli filantropi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan social.adapun tujuan dilakukannya penelitian ini guna mermberikan pandangan pentingnya pemberdayaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan yang merupakan hak dasar dari manusia/masyarakat yang bersifat fundamental dalam konstitusi yang menjadi tugas dan tangung jawab dari pemerintah untuk merealisasikannya.Metode pendekatan yang di gunakan yakni yuridis normatif yang menjelaskan dan menganalisis baik dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum lainnya.Sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi,hak atas kesehatan tersebut dengan mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia melalui kegiatan filantropi kesehatan sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan.
EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Etta Natasha Ritonga; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6713

Abstract

Tujuan penelitian ini menguraikan pertama: Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Kedua: Apakah dokter dapat dikenakan sanksi apabila menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama:pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh dokter atas perintah Jaksa. Kedua : Apabila Dokter menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia tidak dapat dikenakan sanksi karena bukan termasuk tindakan malapraktik.Kata Kunci: Eksekusi, Hukuman Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
PERANAN ADVOKAT TERKAIT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Jessi Septamirza Risaputra; Junior B. Gregorius
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6714

Abstract

Artikel ini ditulis dengan maksud menganalisis peran apa yang dapat dilakukan seorang Advokat dalam menerapkan Restorative Justice (selanjutnya “Keadilan Restoratif”) dalam praktik peradilan pidana termasuk ingin mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif tersebut dalam tingkat penyidikan. Upaya menerapkan keadilan restoratif bermakna mencari cara supaya pihak korban, pelaku dan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi termasuk Advokat (Penasihat Hukum) dapat berperan aktif menuju pada suatu penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teori Restorative Justice sebagaimana pemikiran Tonny F Marshall yang juga didukung pemikiran John Braithwaite, artikel ini menyimpulkan bahwa Advokat baik sebagai Penasihat Hukum pelaku maupun sebagai penasihat hukum korban sangat berperan dalam mencapai kesimbangan antara memulihkan penderitaan korban di satu sisi dan memastikan itikad baik pelaku dalam mengembalikan keadaan korban sediakala. Secara teoritis, peran Advokat dalam penerapan keadilan restoratif sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keiklasan memaafkan dari korban; kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif.Kata Kunci: Restorative Justice, Perpetrators/Victims, Advocates and Investigations
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE Widyaningrum, Tuti; Islamiati, Diah; Dhanudibroto, Handojo
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6711

Abstract

Obat palsu makin banyak beredar dimasyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen. Terutama jika obat tersebut beredar secara online, karena konsumen tidak dapat mengetahui apakah obat yang dibeli obat asli atau obat palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran sistematis. Sebagai konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih pandai dalam membeli produk obat, karena jika salah membeli akan merugikan diri kita sebagai konsumen yang akan memberikan efek samping bagi tubuh. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 1 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 2 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 2 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Staatrechts More Issue