Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KRTHA BHAYANGKARA Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam Jurnal Kajian Ilmiah FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia KAMI MENGABDI JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Widyaningrum, Tuti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pengenalan Pilar Konstruksi Berkelanjutan Guna Meningkatkan Pemahaman akan Lingkungan dan Disparitas Sosial & Konsep Perencanaan Renovasi Kantor RW Marpaung, Bangun; Tiorivaldi, Tiorivaldi; Widyaningrum, Tuti
KAMI MENGABDI Vol 3, No 2 (2023): KAMI MENGABDI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/km.v3i2.7162

Abstract

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan proses yang dilakukan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam dunia konstruksi, dikenal sebagai konstruksi berkelanjutan (sustainable construction). Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di atur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 dengan tiga pilar penting yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan dengan memberikan pemahaman dan meningkatkan pemahaman terkait konstruksi berkelanjutan berdasarkan pilar lingkungan dan disparitas sosial. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberikan konsep perencanaan renovasi kantor RW 05 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kegiatan selanjutnya dapat dilakukan sebuah program berupa kegiatan pengelolaan sumber daya yang meningkatkan aktifitas ekonomi tanpa mengesampingkan disparitas sosial dan tetap menjaga kondisi lingkungan.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF Syaroni, Imam; Widyaningrum, Tuti
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.566

Abstract

Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.792

Abstract

This research discusses corporate criminal liability in Indonesia regarding corporate crime perpetrators in positive law. The economic interdependence between nations has increased the need for legal rules related to international trade and business. Corporate crimes have significant negative impacts on society and the environment. This research aims to analyze how corporate criminal liability is established based on positive laws in Indonesia regarding corporate crime perpetrators. This research employs a normative juridical approach, utilizing literature studies encompassing various sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The discussion encompasses the concept of corporate accountability in criminal acts and debates about who can be held accountable, the corporate entity or its executives. The results of this research serve as a basis for evaluating and improving the existing legal framework and contribute to developing more effective policies in addressing corporate crimes in Indonesia. The regulations regarding criminal liability for corporate crime perpetrators in Indonesia currently lack clear provisions and are scattered across multiple legislations. Therefore, a new Criminal Code should be promptly enacted to avoid legal loopholes in enforcing corporate criminal acts.
PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Hamidi, Muhammad Rifqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.436

Abstract

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembaharuan ini mencakup aspek kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan baru tersebut, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deduktif untuk mengidentifikasi tantangan dalam reformasi hukum pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum, namun tantangan masih ada, terutama dalam implementasi kebijakan. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemangku kepentingan, konflik antara industri, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta masalah teknis dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, koordinasi yang lebih baik antara semua pihak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
The Value of Restitution and Diversion in the Law Enforcement of Criminal Sexual Violence Against Children Widyaningrum, Tuti; Suharto, Andry
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.1458

Abstract

The process of shifting the criminal justice system's case resolution process for offenses involving minor sexual assault to an outside location is known as diversion. One kind of diversion is returning money to victims of child sexual abuse; nevertheless, diversion and restitution are typically used less frequently in the criminal justice system. For this study, the following question was posed: Does law enforcement adhere to the juvenile criminal justice system when it comes to enforcing diversion and providing compensation for offenses involving sexual abuse of children? The study's technique is juridical-normative and follows the law. The study's findings show that law enforcement officers at all levels still stray from advised procedures even in the face of attempts to implement diversion within the criminal justice system. In order to make diversion mandatory during police investigations, public prosecutors' prosecutions, and judicial panel trials, rules and regulations that offer legal certainty are required.
Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Azharie, Ade; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5928

Abstract

Provisions regarding applications for clemency were previously regulated in Law No. 5 of 2010, then annulled by the Constitutional Court and returned to the norm, which does not provide a time limit for applications for clemency. As a result, for death row inmates, the implementation of court decisions or executions must wait for the convict's request for clemency. The problem that will be studied in this paper is whether the Constitutional Court's decision has implications for hampering law enforcement at the execution stage and resulting in disruption of the element of legal certainty. The research was conducted using a normative juridical research approach with secondary data, which was obtained from library research. If data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion will be drawn. Based on the research results, it is known that the implication in the execution stage that arises is that there are endless attempts to delay execution, giving rise to uncertainty. The prosecutor, as the executor, experienced difficulties in carrying out the execution of the convict. This delay reduces the deterrent effect on law enforcement. Legal certainty must still be part of the objectives of the law, not just paying attention to justice and benefit alone. Thus, it is still necessary to calculate a reasonable time regarding the deadline for executing the death penalty, especially when the convict or his heirs do not submit a request for clemency.
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna dan Kontak Darurat dalam Transaksi Pinjaman Online Sinaga, Rio Alfred; Widyaningrum, Tuti
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1893

Abstract

Currently the financial sector is facing a new model of technology so called fin-tech. Financial technology   based   on   Peer   to   Peer   Lending   (P2PL-based   Fintech)   is   one   of   the   new   breakthroughs  in  financial  services  institutions  in  Indonesia.  The  presence  of  P2PL-based Fintech is a solution for people who have not been touched by banking but have technology literacy. However  P2PL not only give positive impact but also negative impact i.e it’s spread the  privacy  of  data  consumer  to  whom  inresponsibilty.  Therefore  it  is  need  to  give  legal  protection to consumer. The aim of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a factual approach. The results of the study show that legal protection for consumer has in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection,  of 2008 OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Ministerial  Regulation  No.  20  of  2016    on  Personal  Data  Protection  within  Electronic  Systems  however these regulations has not provide data privacy however these  regulations  are deemed insufficient in preventing large-scale data breaches.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE Widyaningrum, Tuti; Islamiati, Diah; Dhanudibroto, Handojo
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6711

Abstract

Obat palsu makin banyak beredar dimasyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen. Terutama jika obat tersebut beredar secara online, karena konsumen tidak dapat mengetahui apakah obat yang dibeli obat asli atau obat palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran sistematis. Sebagai konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih pandai dalam membeli produk obat, karena jika salah membeli akan merugikan diri kita sebagai konsumen yang akan memberikan efek samping bagi tubuh. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.
Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Purwanto, Mulyono Dwi; Widyaningrum, Tuti
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/j9adz546

Abstract

The event of democracy in Indonesia will soon occur in 2024. Related to that, the offense of Trading in Influence will arise with the existence of corruption committed by officials/State Organizers and other related parties accompanied by bribery due to having that power/influence. However, this offense does not yet exist in the existing and clearly regulated corruption law. The offense of trafficking in influence is contained in the law resulting from the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003. Since it does not yet exist, the offense of bribery and/or gratification is used which is in accordance with the facts that occurred and was indicted by the Public Prosecutor. The judge decides according to what was indicted and the facts revealed at trial. So that there is a need for a criminal offense or criminalization of trading in influence and its legal arrangements in corruption in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach to legislation, conceptual and case from existing secondary data from corruption cases that occurred in the Corruption Court's decision at the Central Jakarta District Court. So by setting up an independent influence trade offense, in addition to taking firmer action, it also prevents the occurrence of the corruption offense through detailed rules and heavier sanctions as well as law enforcement without favoritism/selectiveness that is carried out consistently so that legal objectives are obtained in the form of legal certainty. and justice.
Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw) Panggabean, Renaldi Immanuel; Widyaningrum, Tuti
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8736

Abstract

Praktik politik uang (money politics) yakni bentuk pelanggaran serius yang sering terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas dan kredibilitas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap individu yang melakukan praktik money politics dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan objek kajian berupa Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta kajian terhadap putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana berupa kurungan penjara serta denda dalam jumlah signifikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada asas kesalahan (mens rea), di mana unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi faktor penentu. Putusan PN Pasarwajo menegaskan bahwa pelaku politik uang dapat dijerat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasi praktik politik uang di masa depan.
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Christiawan, Rio Dhanudibroto, Handojo Didi Jubaidi Firman Firman Hamidi, Muhammad Rifqi Islamiati, Diah Karuh, Meyfy Merci Khoirunnisa Khoirunnisa Mailinda, Nur Mangaranap Sirait, Timbo Marpaung, Bangun Mella Ismelina Farma Rahayu Nababan, Roni Evander Nurhasanah, Nia Octaviani Octaviani Panggabean, Renaldi Immanuel Purwanto, Mulyono Dwi Saputera, Januar Agung Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Sihotang, Biner Sinaga, Rio Alfred Suharto, Andry SYARONI, IMAM Teturan, Regina Lisa Febrina Tiorivaldi Tiorivaldi Wahdah N., Nurul