Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat KAMI MENGABDI JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Cendekia Ilmiah
Widyaningrum, Tuti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pengenalan Pilar Konstruksi Berkelanjutan Guna Meningkatkan Pemahaman akan Lingkungan dan Disparitas Sosial & Konsep Perencanaan Renovasi Kantor RW Marpaung, Bangun; Tiorivaldi, Tiorivaldi; Widyaningrum, Tuti
KAMI MENGABDI Vol 3, No 2 (2023): KAMI MENGABDI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/km.v3i2.7162

Abstract

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan proses yang dilakukan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam dunia konstruksi, dikenal sebagai konstruksi berkelanjutan (sustainable construction). Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di atur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 dengan tiga pilar penting yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan dengan memberikan pemahaman dan meningkatkan pemahaman terkait konstruksi berkelanjutan berdasarkan pilar lingkungan dan disparitas sosial. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberikan konsep perencanaan renovasi kantor RW 05 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kegiatan selanjutnya dapat dilakukan sebuah program berupa kegiatan pengelolaan sumber daya yang meningkatkan aktifitas ekonomi tanpa mengesampingkan disparitas sosial dan tetap menjaga kondisi lingkungan.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF Syaroni, Imam; Widyaningrum, Tuti
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.566

Abstract

Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.792

Abstract

This research discusses corporate criminal liability in Indonesia regarding corporate crime perpetrators in positive law. The economic interdependence between nations has increased the need for legal rules related to international trade and business. Corporate crimes have significant negative impacts on society and the environment. This research aims to analyze how corporate criminal liability is established based on positive laws in Indonesia regarding corporate crime perpetrators. This research employs a normative juridical approach, utilizing literature studies encompassing various sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The discussion encompasses the concept of corporate accountability in criminal acts and debates about who can be held accountable, the corporate entity or its executives. The results of this research serve as a basis for evaluating and improving the existing legal framework and contribute to developing more effective policies in addressing corporate crimes in Indonesia. The regulations regarding criminal liability for corporate crime perpetrators in Indonesia currently lack clear provisions and are scattered across multiple legislations. Therefore, a new Criminal Code should be promptly enacted to avoid legal loopholes in enforcing corporate criminal acts.
PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Hamidi, Muhammad Rifqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.436

Abstract

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembaharuan ini mencakup aspek kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan baru tersebut, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deduktif untuk mengidentifikasi tantangan dalam reformasi hukum pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum, namun tantangan masih ada, terutama dalam implementasi kebijakan. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemangku kepentingan, konflik antara industri, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta masalah teknis dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, koordinasi yang lebih baik antara semua pihak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
The Value of Restitution and Diversion in the Law Enforcement of Criminal Sexual Violence Against Children Widyaningrum, Tuti; Suharto, Andry
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.1458

Abstract

The process of shifting the criminal justice system's case resolution process for offenses involving minor sexual assault to an outside location is known as diversion. One kind of diversion is returning money to victims of child sexual abuse; nevertheless, diversion and restitution are typically used less frequently in the criminal justice system. For this study, the following question was posed: Does law enforcement adhere to the juvenile criminal justice system when it comes to enforcing diversion and providing compensation for offenses involving sexual abuse of children? The study's technique is juridical-normative and follows the law. The study's findings show that law enforcement officers at all levels still stray from advised procedures even in the face of attempts to implement diversion within the criminal justice system. In order to make diversion mandatory during police investigations, public prosecutors' prosecutions, and judicial panel trials, rules and regulations that offer legal certainty are required.
Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Azharie, Ade; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5928

Abstract

Provisions regarding applications for clemency were previously regulated in Law No. 5 of 2010, then annulled by the Constitutional Court and returned to the norm, which does not provide a time limit for applications for clemency. As a result, for death row inmates, the implementation of court decisions or executions must wait for the convict's request for clemency. The problem that will be studied in this paper is whether the Constitutional Court's decision has implications for hampering law enforcement at the execution stage and resulting in disruption of the element of legal certainty. The research was conducted using a normative juridical research approach with secondary data, which was obtained from library research. If data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion will be drawn. Based on the research results, it is known that the implication in the execution stage that arises is that there are endless attempts to delay execution, giving rise to uncertainty. The prosecutor, as the executor, experienced difficulties in carrying out the execution of the convict. This delay reduces the deterrent effect on law enforcement. Legal certainty must still be part of the objectives of the law, not just paying attention to justice and benefit alone. Thus, it is still necessary to calculate a reasonable time regarding the deadline for executing the death penalty, especially when the convict or his heirs do not submit a request for clemency.
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna dan Kontak Darurat dalam Transaksi Pinjaman Online Sinaga, Rio Alfred; Widyaningrum, Tuti
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1893

Abstract

Currently the financial sector is facing a new model of technology so called fin-tech. Financial technology   based   on   Peer   to   Peer   Lending   (P2PL-based   Fintech)   is   one   of   the   new   breakthroughs  in  financial  services  institutions  in  Indonesia.  The  presence  of  P2PL-based Fintech is a solution for people who have not been touched by banking but have technology literacy. However  P2PL not only give positive impact but also negative impact i.e it’s spread the  privacy  of  data  consumer  to  whom  inresponsibilty.  Therefore  it  is  need  to  give  legal  protection to consumer. The aim of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a factual approach. The results of the study show that legal protection for consumer has in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection,  of 2008 OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Ministerial  Regulation  No.  20  of  2016    on  Personal  Data  Protection  within  Electronic  Systems  however these regulations has not provide data privacy however these  regulations  are deemed insufficient in preventing large-scale data breaches.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE Widyaningrum, Tuti; Islamiati, Diah; Dhanudibroto, Handojo
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6711

Abstract

Obat palsu makin banyak beredar dimasyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen. Terutama jika obat tersebut beredar secara online, karena konsumen tidak dapat mengetahui apakah obat yang dibeli obat asli atau obat palsu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan satu sama lain dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran sistematis. Sebagai konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih pandai dalam membeli produk obat, karena jika salah membeli akan merugikan diri kita sebagai konsumen yang akan memberikan efek samping bagi tubuh. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.
Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 Advitama, Dave; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti; Mangaranap Sirait, Timbo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44586

Abstract

Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma -norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (”UU ITE”) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Legal Politics as a Component for Improving the Minimum Service Standard for Early Childhood Education Nurhasanah, Nia; Farma Rahayu, Mella Ismelina; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No 2 (2023): Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ittizaan.v6i2.30279

Abstract

Based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph refers to the ideals to be implemented within a single composition of the Republic of Indonesia. Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to develop himself through meeting his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, to improve for the quality of his life and for the welfare of humanity. This research aims to analyze legal politics in implementing the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) in Indonesia. This research is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that the implementation of SPM in the PAUD sector is very important to ensure that every young child receives quality educational services. Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards explains that local governments are obliged to implement SPM to fulfill the types of basic services and quality of basic services that every citizen has the right to receive. The implication is that the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) is very important to ensure that every young child in Indonesia receives quality educational services, which ultimately contributes to improving the quality of life and human welfare.
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Christiawan, Rio Dhanudibroto, Handojo Didi Jubaidi Firman Firman Hamidi, Muhammad Rifqi Islamiati, Diah Karuh, Meyfy Merci Khoirunnisa Khoirunnisa Mailinda, Nur Marpaung, Bangun Mella Ismelina Farma Rahayu Nababan, Roni Evander Nurhasanah, Nia Octaviani Octaviani Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Sihotang, Biner Sinaga, Rio Alfred Soeherman, Soeherman Suhardiman, Cecep Suharto, Andry SYARONI, IMAM Teturan, Regina Lisa Febrina Timbo Mangaranap Sirait Tiorivaldi Tiorivaldi