cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln Noenoeng Tisna Saputra No.16 Tasikmalaya
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Siyasyatuna: Jurnal Hukukm Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Tasikmalaya
ISSN : -     EISSN : 29637996     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna adalah Jurnal yang terbit setiap dua kali setahun pada bulan Agustus dan Februari yang diterbitkan oleh program studi Hukum Tata Negara IAI Tasikmalaya. Aspek jurnal ini mencakup masalah hukum ketatanegaraan baik yang umum atu lebih spesifik. Jurnal ini memuat hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen, sarjana dan para cendekiawan yang konsen pada masalah hukum ketatanegaraan atau pada aspek hukum yang lebih luas yang terbit pada bulan Maret dan September
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH: (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya) Muhammad Rizfal; A. Arsyul Munir, Asep; Ecep Nurjamal; Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v5i1.381

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini salah satunya : 1) Untuk mengetahui kondisi objektif penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector. 2) Untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Konsumen atas penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3) Untuk mengetahui sanksi bagi Debt Collector yang melakukan penarikan paksa terhadap korban/debitur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap konsumen itu melanggar aturan hukum yang berlaku sekarang, bahkan bisa saja dipidana dengan pasal berlapis.
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM STUDI COMPARATIVE LAW (PERBANDINGAN HUKUM): : MENYUSUN PARADIGMA HUKUM RESPONSIF Munir, Asep; A. Arsyul Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.506

Abstract

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara maqashid syariah dan comparative law dalam konteks hukum Islam. Penekanan utama adalah pada fiqh prioritas dan perimbangan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam berbagai situasi kontemporer. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesalahpahaman terhadap teks syariah, ketidakmampuan untuk menilai perubahan dalam waktu dan kondisi, serta perbedaan antara cabang dan pokok hukum. Fiqh prioritas dan perimbangan memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dengan membuka ruang pemahaman yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup dan terus berkembang. Integrasi maqashid syariah dalam studi comparative law memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kajian ini juga menyoroti kontribusi ilmu perbedaan dalam fiqh Islam, baik dalam bentuk perbedaan antarmazhab maupun dalam konteks hukum praktis. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya memahami maqashid syariah dan fiqh prioritas dalam mengembangkan dan menerapkan comparative law yang lebih efektif dan relevan di dunia Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru. Kata Kunci: Maqashid syariah, Yurisprudensi, Hukum komparatif, Evolusi hukum, Kontekstualisasi syariah
KETIKA RASUL BERMUKA MASAM: : FIQIH SOSIAL DISABILITAS Noor, Fauz
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.507

Abstract

Dalam al-Quran surat Abbasa kita membaca bagaimana Rasulullah “ditegur” langsung oleh Tuhan ketika ia meperlakukan seorang disabilitas dengan tidak baik. Surat ini menjadi satu teks penting akan kemestian kita memuliakan atau memperlakukan orang disabilitas secara manusiawi. Artikel ini akan membahas bagaimana Islam dalam memandang orang atau kaum disabilitas. Artikel ini juga akan memakai “fiqih sosial” untuk melihat kemuliaan manusia dan orang disabilitas. Pendekatan fiqih sosial menurut saya penting agar dalam memandang satu masalah tidak melulu secara hukum oriented tetapi menyertakan etika sosial di dalamnya. Kata Kunci: Fiqih, Disabilitas, Sosial
ANALISIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2024: : MEMBANDINGKAN SIKAP & PENYELESAIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DAN 2024 Marwah Insan, Hakimah
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.510

Abstract

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jurnal ini menelisik peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil sikap dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, dengan membandingkannya dengan cara Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa serupa pada pemilihan presiden 2019. Fokus utama jurnal ini adalah menganalisis dasar gugatan yang diajukan oleh para pemohon dalam PHPU Pilpres dan mengevaluasi hubungan antara gugatan dan objek sengketa utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah memiliki otoritas hukum yang kuat atau tidak. Jurnal ini melakukan analisis komparatif antara pemilihan presiden 2019 dan 2024. Jurnal ini juga mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta bagaimana keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan bukti dan sikap yang ditunjukkan dalam keputusannya. kata kunci : Mahkamah Konstitusi, PHPU, Pemilu, Presiden
TINJAUAN HUKUM PERDA SYARIAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA nurjamal, ecep; ecep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.511

Abstract

One of the results of public policy in the regions is regional regulations. Of course, the birth of regional regulations is very much in touch with the interests of the regions concerned. Regional regulations that are now quite an issue to be studied are regional regulations that refer to and have nuances of Sharia that have been enacted in various regions. There are at least 22 regions that implement regional regulations that regulate morality issues and the implementation of Islamic sharia in all areas of life. The presence of regional regulations that have nuances of Islamic Sharia such as anti-vice regional regulations, Qishash Criminal Law, reading and writing the Qur'an for prospective brides and grooms, etc. is not only interesting to observe because of the pros and cons, but also the struggle of ideas behind these regional regulations. The approach used in this study is an Empirical Juridical approach. Research based on an inventory of positive law, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto law, which is complemented by empirical observations of the operationalization of law in society. Sharia Regional Regulations that have been widely implemented in the regions to date are recognized as having benefits, including increasing public security and order. What is also important to study is that the increasing sense of security in society needs to be observed and studied further, because this symptom may simply be an effect or reflection of public fear of sharia. If so, then this symptom is not a true reflection of the strengthening of legal and security institutions. This means that what is actually happening is not citizens' legal compliance due to the objective situation that has been created, but rather because of fear of the sharia police who are perceived to be carrying out their duties in the name of religion. This symptom can shift security authority from the police institution to the sharia authority. This is certainly dangerous, because the image and role of security institutions will continue to decline. Keywords: Sharia Bylaws, Empirical Legal Approach, Constitutional Law.
ISLAM DAN DEMOKRASI Hakim, Lukmanul
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.512

Abstract

This research aims to examine the principles or elements of democracy in the perspective of Islam and the practice of democracy in Islamic governance. This paper also aims to prove the thesis of Samuel Huntington and F. Fukuyama which states that the empirical reality of Islamic society is not compatible with democracy. In normative doctrinal terms, in Islamic teachings there are principles and elements of democracy, although generically and globally. The principles and elements of democracy in Islamic teachings are: as-syura, al-'adalah, al-amanah, al-masuliyyah and al-hurriyyah. The reality of democracy in a country was once applied during the time of the Prophet Muhammad and the khulafaurrasyidin. But after that, most Islamic countries did not inherit these democratic values. This reality does not only occur in Islamic countries, but also non-Islamic countries (the West). Keywords: Democracy from an Islamic Perspective, Democratic Values, Elements of Democracy.
IMPLEMENTASI DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: EVALUASI EMPIRIS PENERAPAN UU SPPA DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA Hasby Ashidiqi, Muhamad; A. Arsyul Munir, Asep; Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.548

Abstract

This study aims to conduct a juridical analysis of judges' decisions regarding children in conflict with the law, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), with a case study of the Tasikmalaya District Court decisions from 2024 to 2025. The study evaluates the extent to which these decisions reflect the principles of SPPA, including restorative justice, child protection rights, and rehabilitative measures. Using a normative juridical method and descriptive qualitative approach, the research finds that although many decisions adhere to SPPA principles, challenges remain in fully implementing child rehabilitation and protection mechanisms. Long-term impact assessments reveal that the court's decisions do not yet comprehensively guarantee the full recovery and reintegration of the children involved.
PARADOKS PENEGAKAN PERDA: ANTARA TUNTUTAN KETERTIBAN DAN REALITAS SOSIAL EKONOMI DI KOTA TASIKMALAYA Rahmawati, Milan; nurjamal, ecep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum serta mengkaji strategi penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pelanggaran ketertiban, peran penyidik pegawai negeri sipil, dan sanksi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data menunjukkan penurunan pelanggaran dari 189 kasus (2023) menjadi 136 kasus (2024), namun tingkat pelanggaran berulang masih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 29 ayat (2) masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan sosial ekonomi, yang mengurangi efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban umum secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi akar permasalahan pelanggar yang umumnya berasal dari masyarakat marginal
ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS: EVALUASI KINERJA DPRD KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH PERSPEKTIF ISLAMIC GOVERNANCE Ihsan Robbani, Muhammad; Noor, Fauz; fauz
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.551

Abstract

This research aims to analyze the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tasikmalaya City in supervising regional expenditure budgets from the perspective of siyasah syar'iyyah. Using a qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and document studies. The research findings indicate that DPRD Tasikmalaya City has a strategic role in budget allocation, however, the implementation of supervisory functions still faces various challenges, such as limited capacity of DPRD members, lack of information transparency, and political intervention. According to the siyasah syar'iyyah perspective, supervision must adhere to the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. This research recommends enhancing the capacity of DPRD members, strengthening supervisory mechanisms, and involving the community in the supervision process. With these measures, DPRD can be more effective in carrying out its supervisory functions and realizing good governance
EFEKTIVITAS PASAL 170 KUHP DALAM MENANGANI KEKERASAN KOLEKTIF: STUDI KASUS GENG MOTOR DI KOTA TASIKMALAYA Muhamad Taufik, Luthfi; Ratno, Dedi
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.552

Abstract

This study aims to examine the criminal law review of perpetrators of motorcycle gang violence in Tasikmalaya City based on Article 170 of the Criminal Code. The phenomenon of motorcycle gangs in Tasikmalaya is a concern because of the increase in violence in public spaces committed collectively by teenagers. The research method used is qualitative with a case study approach at the Tasikmalaya City Resort Police. Data was collected through interviews, observations, and document studies. The results show that law enforcement faces challenges such as a lack of evidence, low community participation, and a lack of preventive approaches. The implementation of Article 170 of the Criminal Code is still repressive without being balanced with a sustainable rehabilitative program. A comprehensive strategy is needed by prioritizing restorative justice, youth education, and collaboration between the police and the community in dealing with violence by motorcycle gangs.

Page 7 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026 Vol 7 No 2 (2025): September 2025 Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025 Vol 5 No 1 (2024): September 2024 Vol 4 No 2 (2024): Maret 2024 Vol 2 No 1 (2023): Vol.2 No.1 Tahun 2023 Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023 Vol 1 No 1 (2021): Hukum Tata Negara