cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln Noenoeng Tisna Saputra No.16 Tasikmalaya
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Siyasyatuna: Jurnal Hukukm Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Tasikmalaya
ISSN : -     EISSN : 29637996     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna adalah Jurnal yang terbit setiap dua kali setahun pada bulan Agustus dan Februari yang diterbitkan oleh program studi Hukum Tata Negara IAI Tasikmalaya. Aspek jurnal ini mencakup masalah hukum ketatanegaraan baik yang umum atu lebih spesifik. Jurnal ini memuat hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen, sarjana dan para cendekiawan yang konsen pada masalah hukum ketatanegaraan atau pada aspek hukum yang lebih luas yang terbit pada bulan Maret dan September
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA Fauziah, Sofiatul; Marwah Insani, Hakimah
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.553

Abstract

This study examines the role of the Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID) of Tasikmalaya Regency in advocating for cases of child sexual abuse. The study is motivated by the increasing number of child abuse cases, which remain a serious issue in Indonesia. The purpose of this research is to identify the factors that cause child sexual abuse, the forms of advocacy conducted by KPAID, and the number of cases recorded in 2023. The research employs a qualitative approach through literature review and field research. The findings show that the causes of child sexual abuse include parenting patterns, the influence of social media, lack of education, and economic factors. KPAID’s advocacy efforts include psychological support, legal assistance, fulfillment of the right to education, and trauma recovery measures. There were 17 recorded cases of child sexual abuse from January to September 2023, with victims aged between 10 and 17 years.
LITERALISME MAZHAB ZAHIRI DAN OTORITAS PEMBENTUKAN HUKUM: TELAAH KRITIS EPISTEMOLOGI QIYAS) Munir, Asep; A. Arsyul Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/f2cpm166

Abstract

Kajian ini mengkaji fondasi epistemologis, karakteristik fikih, dan kritik terhadap qiyas dalam Mazhab Zahiri. Penelitian mendeskripsikan kemunculan mazhab ini yang dipelopori Daud al-Zahiri dan puncaknya di Andalusia melalui Ibn Hazm, dengan metodologi literal yang ketat berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ terbatas, dan Istishhâb. Analisis menunjukkan bahwa penolakan mutlak terhadap qiyas, ta‘lil, dan taklid menjadi pembeda utama dari mazhab arus utama, meski menuai kritik atas rigiditas dan ketidakmampuannya beradaptasi dengan konteks baru. Meski demikian, kontribusi intelektual ulama Zahiri, khususnya karya-karya Ibn Hazm, diakui secara luas. Studi ini menyoroti tegangan antara kesetiaan pada teks dan tuntutan maqashid syariah, serta merekomendasikan kajian komparatif lebih lanjut tentang penafsiran literal Zahiri.
INTEGRASI KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH: MENUJU TATA KELOLA ETIS DALAM NEGARA DIGITAL Ecep Nurjamal
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/wy7yf594

Abstract

Transformasi digital telah mengubah struktur sosial, politik, dan hukum secara fundamental, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Konsep Digital Constitutionalism hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan regulasi yang mampu menjaga prinsip-prinsip konstitusi dalam ekosistem digital. Namun demikian, pendekatan yang berkembang saat ini masih didominasi oleh paradigma Barat yang berbasis liberalisme dan hak asasi manusia, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai religius, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan konsep Digital Constitutionalism dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan etika dalam tata kelola negara digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-konseptual terhadap literatur hukum tata negara, etika digital, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid al-sharī‘ah memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan etika digital, terutama dalam aspek perlindungan data, keadilan algoritmik, dan tata kelola informasi. Penelitian ini menghasilkan model konseptual Islamic Digital Constitutionalism sebagai kerangka integratif yang menggabungkan nilai konstitusi modern dengan prinsip etika Islam.
MEMBACA SEJARAH MUHAMMAD IBNU ABDILLAH(DIA TAK PERNAH MENYEMBAH BERHALA) Fauz Noor
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/v0173v72

Abstract

Dalam ilmu sejarah, sisi subjektif penulis/pembaca sejarah tak bisa terhindarkan. Terlebih dalam membaca sejarah seorang Nabi. Seorang muslim dituntut arif dalam membaca sejarah Nabi Muhammad Saw. yang sangat beragam. Penelitian ini akan mengurai bagaimana cara membaca Muhammad ibnu Abdillah yang telah ditulis oleh banyak ulama, baik yang terisi hal “supra rasional” ataupun yang mencoba membersihkannya. Penelitian ini juga mencuplik pembacaan penganut agnostisme (bertuhan tetapi tidak memeluk agama) tentang Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengaplikasikan timbangan al-Quran dalam membaca sejarah Nabi Muhammad, ketika mengurai tauhid yang menjadi pokok ajaran Islam. Jika ada pendapat atau ujaran yang menyimpan dari tauhid, semisal Muhammad muda pernah menyembah berhala, maka ujaran itu mesti ditolak
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS PEMILIHAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025) mawar, hakimah; Marwah Insan, Hakimah
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ah1fke72

Abstract

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari penguatan sistem check and balances. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”. akan membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi No.132/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024 dengan mendiskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Page 8 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026 Vol 7 No 2 (2025): September 2025 Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025 Vol 5 No 1 (2024): September 2024 Vol 4 No 2 (2024): Maret 2024 Vol 2 No 1 (2023): Vol.2 No.1 Tahun 2023 Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023 Vol 1 No 1 (2021): Hukum Tata Negara