cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln Noenoeng Tisna Saputra No.16 Tasikmalaya
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Siyasyatuna: Jurnal Hukukm Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Tasikmalaya
ISSN : -     EISSN : 29637996     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna adalah Jurnal yang terbit setiap dua kali setahun pada bulan Agustus dan Februari yang diterbitkan oleh program studi Hukum Tata Negara IAI Tasikmalaya. Aspek jurnal ini mencakup masalah hukum ketatanegaraan baik yang umum atu lebih spesifik. Jurnal ini memuat hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen, sarjana dan para cendekiawan yang konsen pada masalah hukum ketatanegaraan atau pada aspek hukum yang lebih luas yang terbit pada bulan Maret dan September
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI ADVOKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA Fauziah, Sofiatul; Marwah Insani, Hakimah
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v7i2.553

Abstract

This study examines the role of the Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID) of Tasikmalaya Regency in advocating for cases of child sexual abuse. The study is motivated by the increasing number of child abuse cases, which remain a serious issue in Indonesia. The purpose of this research is to identify the factors that cause child sexual abuse, the forms of advocacy conducted by KPAID, and the number of cases recorded in 2023. The research employs a qualitative approach through literature review and field research. The findings show that the causes of child sexual abuse include parenting patterns, the influence of social media, lack of education, and economic factors. KPAID’s advocacy efforts include psychological support, legal assistance, fulfillment of the right to education, and trauma recovery measures. There were 17 recorded cases of child sexual abuse from January to September 2023, with victims aged between 10 and 17 years.
LITERALISME MAZHAB ZAHIRI DAN OTORITAS PEMBENTUKAN HUKUM: TELAAH KRITIS EPISTEMOLOGI QIYAS) Asep A. Arsyul Munir
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/f2cpm166

Abstract

Kajian ini mengkaji fondasi epistemologis, karakteristik fikih, dan kritik terhadap qiyas dalam Mazhab Zahiri. Penelitian mendeskripsikan kemunculan mazhab ini yang dipelopori Daud al-Zahiri dan puncaknya di Andalusia melalui Ibn Hazm, dengan metodologi literal yang ketat berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ terbatas, dan Istishhâb. Analisis menunjukkan bahwa penolakan mutlak terhadap qiyas, ta‘lil, dan taklid menjadi pembeda utama dari mazhab arus utama, meski menuai kritik atas rigiditas dan ketidakmampuannya beradaptasi dengan konteks baru. Meski demikian, kontribusi intelektual ulama Zahiri, khususnya karya-karya Ibn Hazm, diakui secara luas. Studi ini menyoroti tegangan antara kesetiaan pada teks dan tuntutan maqashid syariah, serta merekomendasikan kajian komparatif lebih lanjut tentang penafsiran literal Zahiri.
INTEGRASI KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH: MENUJU TATA KELOLA ETIS DALAM NEGARA DIGITAL Ecep Nurjamal
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/wy7yf594

Abstract

Transformasi digital telah mengubah struktur sosial, politik, dan hukum secara fundamental, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Konsep Digital Constitutionalism hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan regulasi yang mampu menjaga prinsip-prinsip konstitusi dalam ekosistem digital. Namun demikian, pendekatan yang berkembang saat ini masih didominasi oleh paradigma Barat yang berbasis liberalisme dan hak asasi manusia, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai religius, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan konsep Digital Constitutionalism dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan etika dalam tata kelola negara digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-konseptual terhadap literatur hukum tata negara, etika digital, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid al-sharī‘ah memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan etika digital, terutama dalam aspek perlindungan data, keadilan algoritmik, dan tata kelola informasi. Penelitian ini menghasilkan model konseptual Islamic Digital Constitutionalism sebagai kerangka integratif yang menggabungkan nilai konstitusi modern dengan prinsip etika Islam.
MEMBACA SEJARAH MUHAMMAD IBNU ABDILLAH(DIA TAK PERNAH MENYEMBAH BERHALA) Fauz Noor
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/v0173v72

Abstract

Dalam ilmu sejarah, sisi subjektif penulis/pembaca sejarah tak bisa terhindarkan. Terlebih dalam membaca sejarah seorang Nabi. Seorang muslim dituntut arif dalam membaca sejarah Nabi Muhammad Saw. yang sangat beragam. Penelitian ini akan mengurai bagaimana cara membaca Muhammad ibnu Abdillah yang telah ditulis oleh banyak ulama, baik yang terisi hal “supra rasional” ataupun yang mencoba membersihkannya. Penelitian ini juga mencuplik pembacaan penganut agnostisme (bertuhan tetapi tidak memeluk agama) tentang Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengaplikasikan timbangan al-Quran dalam membaca sejarah Nabi Muhammad, ketika mengurai tauhid yang menjadi pokok ajaran Islam. Jika ada pendapat atau ujaran yang menyimpan dari tauhid, semisal Muhammad muda pernah menyembah berhala, maka ujaran itu mesti ditolak
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS PEMILIHAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025) Hakimah Marwah Insan
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ah1fke72

Abstract

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari penguatan sistem check and balances. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”. akan membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi No.132/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024 dengan mendiskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
KONSTRUKSI ASAS MENS REA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 304/PID.B/2025/PN TSM Jurist Naufal; Asep Ahmad Arsyul Munir
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 2 (2026): September
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/gtez7026

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan, tetapi juga pada kesalahan batin pelaku. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, unsur mens rea sering kali tidak dikonstruksikan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim, melainkan disimpulkan dari fakta persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi asas mens rea dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 304/Pid.B/2025/PN Tsm, penerapan tindak pidana penggelapan menurut KUHP, serta kedudukannya dalam perspektif kepastian hukum dan negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan asas mens rea secara substansial melalui analisis pola tindakan terdakwa, rangkaian transaksi, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian, konstruksi kesengajaan belum diuraikan secara eksplisit dan sistematis dalam pertimbangan hukum. Putusan tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip due process of law dan asas legalitas, namun masih memerlukan penguatan argumentasi untuk mencapai kepastian hukum yang lebih substantif.
PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS OLEH SATPOL PP KOTA TASIKMALAYA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Aap Aprilana; Ecep Nurjamal
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 2 (2026): September
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/s8wztj58

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius, serta meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara identitas Kota Tasikmalaya sebagai kota religius dan realitas sosial berupa masih ditemukannya pelanggaran norma sosial, degradasi moral, serta patologi sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam penegakan Perda melalui pendekatan preventif, persuasif, edukatif, dan administratif. Penegakan Perda tidak diarahkan pada penghukuman pidana, melainkan pada pembinaan moral dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Tahapan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Tingkat kepatuhan masyarakat bersifat dinamis karena nilai religius masih kuat sebagai hukum yang hidup, tetapi implementasi hukum formal masih menghadapi kendala substansi aturan, sumber daya aparat, dan perubahan sosial. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Perda tersebut sejalan dengan prinsip al-maslahah al-mursalah dan maqashid al-syari’ah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketertiban sosial, dan perlindungan moral masyarakat. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak warga negara dalam negara hukum Indonesia.
PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Maisya Salsabila Asyiyah; Mohamad Hamim
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 2 (2026): September
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/tgmbt745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan hukum di Pemerintah Kota Tasikmalaya, regulasi dan indikator good governance menurut teori United Nations Development Programme, serta implementasi pendampingan hukum dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui teknik wawancara,observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum di Pemerintah Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui fungsi pembentukan produk hukum daerah, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum. Pendampingan hukum dilakukan melalui harmonisasi regulasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, sosialisasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi hukum melalui JDIH. Implementasi pendampingan hukum tersebut telah mendukung penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek supremasi hukum (rule of law), transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tertib administrasi guna meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
ANALISIS PROSES PENYUNTINGAN SUBSTANSI DAN REDAKSIONAL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Silvy Al Rizki; Hakimah Marwah Insan
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 2 (2026): September
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/3e98er63

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses penyuntingan substansi dan redaksional terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, studi ini mengkaji implementasi standar teknik legislasi serta mekanisme harmonisasi dalam pembuatan regulasi di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuntingan redaksional secara ketat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta memanfaatkan template dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengeliminasi ambiguitas semantik dan memperkuat kepastian hukum. Secara substansial, Bagian Hukum melakukan sinkronisasi pasal demi pasal yang berlandaskan pada asas lex superior dan asas idem guna menyelaraskan draf dengan peraturan nasional yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Harmonisasi yang dilakukan secara kolaboratif bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berfungsi sebagai mekanisme quality control yang vital, mengoreksi elemen-elemen krusial seperti atribusi kewenangan dan klausul keberlakuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas legal drafter di daerah dan optimalisasi sistem co-drafting yang terdigitalisasi.  
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya)   Sania Asari; Fauz Noor
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 8 No 2 (2026): September
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/0fqvbx15

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat Parungponteng. Hal ini mengancam hak dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan perlindungan hukum anak, mengidentifikasi hambatan yuridis sosiologis, merumuskan solusi untuk mengatasi pernikahan usia dini, serta mengetahui konsekuensi terhadap pernikahan usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis normatif dan literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat, aturan batas minimal sembilan belas tahun masih belum tersosialisasikan di masyarakat, tingkat kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, pencegahan juga dilakukan oleh lembaga Kantor Urusan Agama dan lembaga lainnya untuk memberikan sosialisasi, konsekuensi dari pernikahan usia dini yaitu risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan. Solusinya adalah memperketat peraturan pengajuan nikah di Kantor Urusan Agama dan membatasi dipensasi di Pengadilan Agama hanya untuk alasan-alasan menddesak saja. Hal ini wajib dibarengi dengan sosialisasi risiko pernikahan di bawah umur, pendampingan psikologis, dan jaminan bantuan dana dan pendidikan agar anak tidak putus sekolah karena faktor ekonomi.  

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Maret 2026 Vol 8 No 2 (2026): September Vol 7 No 2 (2025): September 2025 Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025 Vol 5 No 1 (2024): September 2024 Vol 4 No 2 (2024): Maret 2024 Vol 2 No 1 (2023): Vol.2 No.1 Tahun 2023 Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023 Vol 1 No 1 (2021): Hukum Tata Negara