Garuda - Garba Rujukan Digital

Konstruksi Multikulturalisme dalam Kerukunan Beragama di Masyarakat Islam Pribumi dan Tionghoa (Studi Kasus : Masyarakat Cina Benteng di Kota Tangerang) Alfin Widianto Pratama; Ilham Anggar Pratomo; Mas Rafi Tama Chesar
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 1, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i1.366

Abstract:This paper attempts to understand a form of multiculturalism that occurs in the Benteng Chinese Community, to be precise around the Cisadane riverbank, Tangerang City. One form of multiculture that is built between Chinese or ethnic Chinese who assimilate or acculturate with various kinds of culture that exist in the natives. As a minority group, the Chinese fortifications move to build relationships with other religions so that a good mix of cultures can occur so as to build harmony, especially in religious life. While there are many Confucians and Taoists, most of the Benteng Chinese people themselves adhere to an Open Minded mindset as they help, live solely as a form of God's creation so that there is no discrimination between religions, ethnicities and cultures. others, so that this provides space for the Chinese people of the fortress to continue to grow, creating a life that is full of cultural diversity and can create a balance in it. As for this study, the researcher used a qualitative analysis method with a descriptive approach, so that the researcher tried to understand more deeply of these factors and analyzed them, and the data collection by the researcher used literature studies obtained from various sources such as books, journal articles, and websites that credible. that with this the Benteng Chinese Community is a form of genuine multiculturalism which is formed from religious and cultural elements that exist in the City of Tangerang, thus making the diversity contained in the ideals of the Indonesian nation being rich in diversity.Keywords: Religious Harmony, Fortress Chinese Society, Multiculturalism AbstrakTulisan ini mencoba untuk memahami suatu bentuk multikulturalisme yang terjadi di Masyarakat Cina Benteng tepatnya disekitaran pinggiran sungai cisadane, Kota Tangerang. Salah satu bentuk multukultur yang terbangun antara etnis China atau Tionghoa yang berasimilasi atau berakulturasi dengan berbagaimana macam kebudayaan yang ada di pribumi. Sebagai kelompok yang minoritas, cina benteng bergerak untuk membangun relasi hubungan dengan agama lain sehingga dapat terjadinya pencampuran kebudayaan yang baik sehingga dapat membangun kerukunan terutama didalam berkehidupan beragama. Adapun ada banyak dari yang beragama konghocu dan Taoisme, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat Cina Benteng itu sendiri menganut suatu pemikiran yang Open Minded sebagaimana mereka membantu, berkehidupan semata-mata sebagai wujud dari ciptaan tuhan sehingga tidak adanya membeda-bedakan antar agama, etnis dan kebudayan lainnya sehingga dengan ini memberikan ruang bagi masyarakat cina benteng untuk terus tumbuh menciptakan kehidupan yang penuh kemajemukan kebudayaan dan dapat menciptakan keseimbangan didalamnya. Adapun pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga peneliti mencoba untuk memahami lebih dalam dari factor tersebut dan menganalisanya, dan adapun pengumpulan data oleh peneliti mengunakan studi litelatur yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal artikel, dan website yang kredibel. Dengan ini dikatakan Masyarakat Cina Benteng adalah salah satu bentuk dari multikulturaslime yang terbentuk dari unsur keagamaan dan kebudayaan yang ada di Kota Tangerang, sehingga menjadikan kebhinekaan yang tercantum didalam cita-cita bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman.Kata kunci: Kerukunan beragama, Masyarakat Cina Benteng, Multikulturalisme

Pengaruh Konflik Agama dalam Membentuk Politik Identitas Pada Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020 Intan Intan; Rafita Ulfia Dilla
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 1, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i1.224

AbstractThis article aims to determine the development of religious identity politics on the influence of religious conflicts that occurred in the Pilkada in Poso Regency. The theory used in this article is the theory of identity politics from Agnes Heller and the stages of development of identity politics from Klaus Von Beyme. This article uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique comes from secondary data in the form of literature studies. The conclusion of this article shows that the development of identity politics based on religious conflicts that have occurred in Poso Regency is entering a modern stage. Where this stage forms asystem power sharing or rotation of the division of office power in carrying out government administration in Poso Regency.Keywords: Religious Conflict; Identity Politics; Pilkada Poso. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik identitas agama atas pengaruh konflik agama yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori politik identitas dari Agnes Heller dan tahap perkembangan politik identitas dari Klaus Von Beyme. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya berasal dari data sekunder berupa studi literatur. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan politik identitas yang berdasar pada konflik agama yang pernah terjadi di Kabupaten Poso masuk tahap modern. Dimana tahap ini membentuk sistem power sharing atau rotasi pembagian kekuasaan jabatan dalam melakukan penyelenggaraan pemeritahan di Kabupaten Poso.Kata kunci: Konflik Agama; Politik Identitas; Pilkada Poso.

Pencarian Identitas Aliran Kebatinan di Indonesia Naila Ananda Risa; Kheria Yulia Ningrum
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 2, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i2.360

AbsractIndonesia is a country with a multicultural society that forms a heterogeneous society, including in terms of religious diversity. With regard to religion, Indonesia officially establishes six religions as official religions and is recognized by the state, these religions namely Islam, Protestant Christianity, Catholic Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism. However, with the cultural diversity that is owned by the people of Indonesia there are other religions that exist outside of the six official religions. Among the many other religions outside the six official religions recognized by the state, one of them is the Mysticism School. Many of the kebatinan schools are considered part of Indonesian tradition and culture. Apart from that, Kebatinan is also considered as a habit and philosophy of life that is approved by its adherents. It is known that even though they adhere to one of the official religions, there are also people who still practice and agree with the customs taught in the Kebatinan school, thus showing that this kebatinan school is still embedded in the daily lives of Indonesian people even though it is not made as the main religion and is only carried out as a philosophy of life. . On the other hand, for adherents of the Kebatinan sect, the Kebatinan sect is considered a genuine religious sect originating from Indonesia even before the presence of other major religions which are widely embraced by the people of Indonesia. Meanwhile, other major religions are imported religions from other countries. The sect of kebatinan itself is one of the religions or beliefs that are adhered to by the people of Indonesia, especially said to be the most widely adhered to by the Javanese people. Nonetheless, in multicultural life in Indonesia, local religions such as kebatinan still experience discrimination from the government, including the non-recognition of local religions or beliefs as a separate entity that is outside religion.Keywords: Identity Politics, Mysticism, Local Religion AbstrakIndonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multikultral yang membentuk masyarakat heterogen termasuk dalam hal keberagaman agama. Berkaitan dengan agama, Indonesia secara resmi menetapkan enam agama sebagai agama resmi dan diakui oleh negara, agama-agama tersebut yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, dengan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terdapat agama-agama lain yang hadir diluar keenam agama resmi tersebut. Diantara banyaknya agama lain diluar enam agama resmi yang diakui negara, salah satunya terdapat Aliran Kebatinan. Aliran kebatinan sendiri banyak dianggap sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, aliran Kebatinan juga dianggap sebagai kebiasaan dan filosofi hidup yang diamini oleh penganutnya. Diketahui meskipun menganut salah satu agama resmi, terdapat juga masyarakat yang masih menjalankan dan mengamini kebiasaan yang diajarkan dalam aliran Kebatinan, sehingga menunjukkan bahwa aliran kebatinan ini masih lekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari meskipun bukan dijadikan sebagai agama utama dan hanya dijalankan sebagai filosofi hidup. Disisi lain, bagi penganut aliran Kebatinan, aliran Kebatinan dianggap sebagai aliran agama asli yang berasal dari Indonesia bahkan sebelum hadirnya agama-agama besar lain yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan agama besar lainnya merupakan agama impor dari negeri lain. Aliran kebatinan sendiri merupakan salah satu agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, terutama dikatakan paling banyak dianut oleh masyarakat Jawa. Meskipun demikian, dalam kehidupan multicultural yang ada di Indonesia agama lokal seperti aliran kebatinan masih mengalami diskriminasi dari pemerintah diantaranya dengan belum diakuinya agama-agama atau kepercayaan lokal sebagai suatu entitas tersendiri yang berada di luar agama.Kata kunci: Politik Identitas, Aliran Kebatinan, Agama Lokal

Peran Diaspora Di Masa Pandemi Covid-19 Lyvie Audrey Ardian
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 2, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i2.314

This paper tries to understand the phenomenon of the role of the diaspora in the Covid-19 pandemic. With the current pandemic outbreak, humans are always challenged to carry out various forms of adaptation that allow themselves to remain active and productive from within the home. The term diaspora is often used to denote different phenomena depending on the interests and focus of the study. “Diaspora” are immigrants, namely people who leave their homeland to go to another region or country in search of a better life, rather than in their own region or country. A number of migration and diaspora studies conclude that international migration that occurs in the era of globalization can not only expand the distribution of diaspora, but can also strengthen their existence. Another existence of the diaspora is related to their role in realizing a symbiosis that is beneficial for both the destination country and the country of origin. The Indonesian diaspora has the potential to be empowered for national defense. In this analysis using descriptive qualitative analysis method, using data collection techniques on the study of literature. The diaspora is not only a large global community but an extraordinary movement and idealism. Some parties use the term transnational communities to refer to the experiences of citizens who are doing contemporary migration or who have chosen to move from their country of origin but who still maintain a relationship or relationship with the land where they were born.

Upaya Transpuan DKI Jakarta Menggapai Hak Pilih Pada Pemilu 2024 Tryanita Berlianty; Siti Khadijah Hadani; Trinita Meiliana
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 1, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i1.368

Abstract:This study aims to analyze the efforts of transwomen in fighting for their political and civil rights, the transwomen group is a group that is currently marginalized and belongs to the Subaltern group. This study uses a qualitative research approach with case study analysis by exploring/searching for, analyzing, and concluding deeper into the case. Primary data were obtained from interviews and observations, interviews were conducted directly with transwomen. Meanwhile, secondary data was obtained by using literature study. The results of the study show that the fulfillment of political and civil rights obtained by trans women has resulted in different attitudes and bad stigma from society towards this group, and fighting for political and civil rights (the right to vote in elections) has also been carried out even though there are still trans women who ignore and do not want to fight for political and civil rights.Keywords: Political and Civil Rights, Transwomen Group. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya Transpuan dalam memperjuangkan hak politik dan sipilnya, kelompok transpuan merupakan kelompok yang termarginalkan keberadaannya saat ini dan termasuk ke dalam kaum Subaltern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisa studi kasus dengan cara menggali/mencari, menganalisis, dan menyimpulkan lebih dalam kasus tersebut. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, wawancara dilakukan secara langsung kepada transpuan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak politik dan sipil yang diperoleh transpuan mendapatkan perbedaan perilaku dan stigma yang buruk masyarakat terhadap kelompok ini, dan dalam memperjuangkan hak politik dan civil (hak pilih pada pemilu) pun telah dilakukan meskipun masih terdapat transpuan yang mengabaikan dan tidak mau memperjuangkan hak politik dan civilnya.Kata Kunci: Hak politik dan Civil, Kelompok Transpuan.

Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2019 Fakhrunnisa Fakhrunnisa; Alma Nabila Yusuf
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 1, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i1.225

Abstract :This study discusses the existence of identity politics in the 2019 North Maluku gubernatorial election. In the 2019 North Maluku gubernatorial election, the couple successfully won with the help of identity politics so that they won the trust of the citizens. In this study, the research method used by the researcher is a qualitative research method. The data used in this study is in the form of secondary data, namely from books, journals, articles, social media and so on. The results of this study are that it can be seen that ethnic identity politics in the 2019 North Maluku gubernatorial election is a political reality that is consciously built by informal organizations and the main party structure, government, and government bureaucratic structures to strengthen nationalist groups in winning political support from the community. or ethnicity. The reconstruction of the national identity politics that prevailed in the PILKADA of North Maluku has also become a dominant political force in. Likewise, the role of informal actors outside the structure of political parties and the bureaucracy has also developed into a political machine that replaces it by supporting its existence and boldly appearing as supporters of candidates who are fighting for the life of the PILKADA.Keywords: identity politics, ethnic groups, multiculturalism. AbstrakPenelitian ini membahas tentang adanya politik identitas dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2019. Pada pilgub Maluku Utara tahun 2019, berhasil dimennagkan oleh pasangan dengan bantuan politik identitas sehingga mendapat kepercayaan dari warga. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Datayang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data sekunder yaitu dari buku, jurnal, artikel, media sosial dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa Politik identitas pada etnik dalam pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2019 merupakan realitas politik yang secara sadar dibangun oleh organisasi informal dan struktur partai utama, pemerintahan, serta struktur birokrasi pemerintah untuk memperkuat kelompok nasionalis pada memenangkan dukungan politik dari masyarakat atau suku bangsa. Rekonstruksi politik identitas nasional yang berlaku dalam PILKADA Maluku Utara juga menjadi kekuatan politik yang dominan pada. Demikian pula peran actor informal di luar struktur partai politik dan birokrasi juga berkembang menjadi mesin politik yang menggantikan dengan mendukung keberadaan dan dengan berani muncul sebagai pendukung calon yang berjuang hidup PILKADA.Kata kunci: politik identitas, kelompok etnis, multikulturalisme.

Stigma Negatif Terhadap Perempuan Bertato: Studi Kasus Perempuan Bertato di Wilayah Jakarta An-Nisa Permatasari; Fadhilah Eka Putri; Iin Sainah
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 2, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i2.361

AbstractThis study aims to look at the negative stigma attached to women with tattoos in society. Tattoos that were initially only in demand by men, now there are also women who decide to use them. The research method used by researchers is library research by collecting data and information from various sources such as journals, books, and theses. The results of the research in this study are that the stigma of women with tattoos is still seen as strange and bad and tends to lead to negative things. Tattooed women are considered to deviate from moral, ethical, and religious values. With this kind of stigma in society, it also creates discriminatory behavior against women with tattoos. This discrimination gives a sense of trauma to women with tattoos who are ostracized from society. There is also a stigma that views tattoos as damaging to the future or life of the wearer. Tattooed women are often seen as wild women, seductive women, and scary.Keywords: Women, tattoos, Community stigma, Discriminatory behavior. AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat stigma negatif yang melekat dalam diri perempuan bertato di masyarakat. Tato yang pada mulanya hanya diminati oleh laki-laki, saat ini terdapat perempuan juga yang memutuskan untuk menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data serta informasi dari beragam sumber seperti jurnal, buku, maupun tesis. Hasil penelitian pada penelitian ini ialah stigma perempuan bertato hingga saat ini masih dipandang aneh serta buruk dan cenderung mengarah kepada hal yang negatif. Perempuan bertato dianggap menyimpang dari nilai-nilai moral, etika, serta agama. Dengan terdapatnya stigma seperti itu di masyarakat maka menimbulkan perilaku diskriminatif pula terhadap perempuan bertato. Diskriminasi tersebut memberikan rasa trauma terhadap perempuan bertato yang terkucilkan dari masyarakat. Terdapat pula stigma yang memandang bahwa tato bisa merusak masa depan maupun hidup dari para pemakainya. Perempuan bertato kerap kali dianggap selaku perempuan liar, perempuan penggoda, serta menyeramkan.Kata kunci: Perempuan, tato, Stigma masyarakat, Perilaku diskriminatif.

Konstelasi Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Masyarakat Penghayat Kepercayaan Parmalim Valerie Amalinda
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 2, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i2.317

According to Marshal, there are three segments of citizens rights, namely civil rights, social rights, and political rights. Representation of social rights is interpreted as to embrace a religion that they believe is part of the realization of Human Rights (HAM). However, in practice there is still a lot of discrimination that occurs against adherents of this belief, not infrequently the community's stigma about this belief system is heretical and deviant teachings, worshiping idols and allying with Satan. Parmalim is one of the local beliefs and religions typical of the Batak tribe which also often gets discriminatory treatment from the community. Even the fulfillment of the rights of citizens which should be absolutely granted, cannot be given because it is collided with their status as believers. With qualitative methods and data collection techniques in the form of literature studies, the researcher wants to see how the Parmalim community gets discriminatory treatment to fight for their rights as citizens, and it is known that discriminatory treatment is still obtained even though it has been regulated by the Constitutional Court Regulation which regulates this.Keywords: Citizens Rights, Religion, and Parmalim

Dekonstruksi Identitas Mantan Narapidana: Studi Kasus Aktivisme Komunitas Banten Peduli Umat (BPU) Kabupaten Pandeglang, Banten Melda Puji Astuti; Zulfikar Fahmi; Alfida Fitriya; Mahpudin Mahpudin
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 1, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i1.384

Abstract:As social beings who are no different from humans in general, ex-terrorist convicts also need a social life that runs within the scope of social life. The problem that ex-convicts, whether terrorists or not, are often exposed to is exclusion and hostility from the local community in the socialization of life. This study aims to look at efforts to deconstruct bad grades for ex-convicts in Menes, Pandeglang district with efforts to provide social assistance and welfare activities. In examining the research problem this time, the researcher uses the Subaltern theory from Gayatri Spivvak and Deconstruction Identity from Chris Barker which is supported by 3 deconstruction factors from Derrida. This research used a case study approach in a qualitative method which was carried out in the village of Menes, Pandeglang district with data collection techniques namely Observation, Interview and Documentation. The results of the research found by researchers are that the deconstruction efforts carried out by former terrorist convicts in Menes with the Friday Blessing movement succeeded in changing the bad image that was directed at them, this was marked by the waning of discriminatory treatment against them and the relationship of life with the local community to run harmoniously and inclusively.Keywords: deconstruction, discrimination, identity AbstrakSebagai makhluk sosial yang tidak berbeda-dengan manusia pada umumnya, mantan narapidana teroris juga butuh akan kehidupan sosial yang berjalan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, permasalahan yang kerap diterpa dari para mantan narapidana baik teroris ataupun tidak ialah pengucilan dan permusuhan dari masyarakat setempat dalam sosialisasi kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya dekonstruksi nilai buruk terhadap mantan narapidana di Menes kabupaten Pandeglang dengan upaya kegiatan bantuan dan kesejahteraan sosial, dalam mengkaji permasalahan penelitian kali ini peneliti menggunakan teori Subaltern dari Gayatri Spivvak dan Deconstruction Identity dari Chris Barker yang didukung oleh 3 faktor dekonstruksi dari Derrida. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif yang dilakukan di kampung Menes kabupaten Pandeglang dengan Teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti ialah Upaya dekonstruksi yang dilakukan oleh para mantan narapidana teroris di Menes dengan gerakan Jumat Berkah berhasil mengubah citra buruk yang tertuju kepada mereka, hal ini ditandai dengan memudarnya perlakuan diskriminasi terhadap mereka dan relasi kehidupan dengan masyarkat setempat berjalan harmonis dan inklusif.Kata kunci: dekonstruksi, diskriminasi, identitas

Simbol dan Identitas: Kebijakan Penggunaan Jilbab Pemerintah Kota Padang terhadap Siswi Muslim dan Non-Muslim Putri Mega Meilani; Ira Fatmawati
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 1, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i1.226

Abstract This journal paper aims to analyze how the policy of using the headscarf is enforced by the Padang City Government towards Muslim and non-Muslim students. The Padang City Government has the power to enter Islamic identity which is applied to students in schools from PAUD to SMA. The theory used as an analytical knife is Michael Foucalt's power relation theory. The method of this research journal is a qualitative case study approach, which aims to make a study and the phenomenon to be studied get a complete and in-depth picture of thought. The technique used is the study of literature from various scientific journals and indirect interviews with two research informants who are natives of the city of Padang. The focus of this study is to comprehensively analyze the mandatory hijab policy imposed by all Muslim and non-Muslim students which gave rise to polemics in the form of protests from Christian students' parents against the policies implemented which gave birth to a Joint Decree initiated by three ministers.Keywords: Identity, power relations, mandatory hijab obligations AbstrakTulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penggunaan jilbab yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap siswi muslim dan non muslim. Pemerintah Kota Padang yang memiliki kekuasaan yang dapat memasukkan identitas keislaman yang diberlakukan kepada siswi di sekolah dari PAUD hingga SMA. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa adalah teori relasi kuasa Michel Foucault. Metode jurnal penelitian ini adalah kualitatif pendekatan studi kasus bertujuan agar suatu kajian dan fenomena yang akan diteliti mendapatkan gambaran pemikiran secara utuh dan mendalam. Teknik yang digunakan yakni menggunakan studi literatur yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan wawancara tidak langsung kepada dua orang informan penelitian yang merupakan penduduk asli Kota Padang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif kebijakan wajib jilbab yang diberlakukan oleh seluruh siswi muslim dan non-muslim yang melahirkan polemik berupa protes orangtua siswi yang beragama Kristen terhadap kebijakan yang diberlakukan yang melahirkan Surat Keputusan Bersama yang diinisiasi oleh tiga menteri.Kata Kunci: Identitas, relasi kuasa, kewajiban wajib jilbab

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M Dian Hikmawan

Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id

Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten

Location
Kab. pandeglang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M Dian Hikmawan

Contact Email m.dian.hikmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official dian.hikmawan@untirta.ac.id

Editorial Address Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten

Location Kab. pandeglang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M Dian Hikmawan

Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id

Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten

Location
Kab. pandeglang,

Banten

INDONESIA