cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yuyun Purbokusumo
Contact Email
igpa@ugm.ac.id
Phone
+6281235579655
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281, Telp. 0274-512700 ext 110, Fax. 0274-589655, Email: igpa@ugm.ac.id.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : https://doi.org/10.22146/jkap.xxx
Core Subject : Social,
Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JKAP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development; 2. Decentralization and Regional Autonomy; 3. Economic and Public Policy; 4. Public Management and Governance; 5. Any specifics issues of public policy and management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 339 Documents
 14   15   16   17   18 
Transforming Developing Countries Civil Service: The MajornHurdles for Reform Implementation Raphael Lengesa Nombo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 2 (2000): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8455

Abstract

Reformasi dalam mesin pemerintahan sangat diperlukan saat ini ketika pertama, mesin-mesin tersebut diharapkan dapat beradaptasi secara tepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat; kedua, administrasi publik sebagai jantung mesin pemerintahan dapat membentule masyarakat. Dalam negara berkembang, administrasi publik yang tidak respek pada pembangunan dan perkembangan begitu mudah dikenali untuk dijadikan titik awal reformasi. Meski disepakati oleh be rbagai pihak bahwa reformasi secara institusional pada administrasi publik atau birokrasi pemerintah diperlukan tetapi kontraversi disekitar apa yang harus dirubah, nilai-nilai apa yang perlu diadopsi, dan bagaimana strategi perubahannya masih terjadi. Tetapi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan reformasi. Untuk hal itu, banyak analis berpendapat bahwa pelayanan publik hendaknya menjadi prioritas utama reformasi khususnya pembuatan aturan-aturan baru yang lebih rnenyederhanakan pelayanan dan berpihak pada masyarakat banyak. Artikel ini mencoba mencermati pelayanan publik dan berbagai.kendala yang dihadapi ketika reformasi tersebut dilaksanakan terutama di negara berkembang. Diatas semua hirukpikuk janji reformasi, tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa proposal reformasinya adalah yang paling baik untuk diterapkan tanpa memperhatikatz aspek lingkungan, kontek, strategi, dan dinamika masyarakat. Bagaimanapun juga kesadaran akan pentingnya aspek-aspek tersebut terkadang rentan dan sering mengabaikan terhadap perubahan di tingkat kemauan politik dan administrasi penyelenggara negara. Akhirnya, tulisan ini diakhiri dengan menganjurkan bahwa reformasi pelayanan publik hanya akan berarti bila ada penciptaan good governance dengan pelibatan semua pihak.
Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 2 (2000): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8456

Abstract

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.
Evaluasi Kebijakan Harga Dasar Gabah: Studi Kasus Panen Raya Tahun 2000 Andik Afandi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8457

Abstract

Government gave its support to a price policy with a gabah floor price that was expected to stimulate rice pro-duction. But, during the 'great harvest' 2000, the gabah price fell below the floor price in many paddy production centre. The result'of this research concluded that the gabah floor price is too low. Above all, the goveinment was not pick-aback and implementing the floor price policy seriously. It's prove that 'cheap food policy', the policy which consumer oriented, is continuing. If this "position" not to be changed, it is potentially provoke the paddy farmer not to produce rice more. Then, the food security can be worst at the next time. Because of the serious implication would be happen, the author recommend to push-up, as an adjust-ment, the level of gabah floor price, and then it must be guarranteed (by the government) as an urgen agenda.
The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) In Sudagaran Village, Central Java Erwan Agus Purwanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8458

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun politik. Akibat krisis tersebut menurut Biro Pusat Statistik ( BPS) lebih dari 13 juta pekerja menjadi penggangguran karena terkena PHK. Akan tetapi yang lebih mengkawatirkan lagi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan secara drastis dari 'hanya' 27 juta pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 1998. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial ekonomi yang lain yang lebih kompleks seperti anak putus sekolah, mall nutrisi, berkembangnya penyakit infeksi dan lain-lain. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan yang lebih parah (mencegah terjadinya the lost generation) maka Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF dan Bank Dunia kemudian meluncurkan program faring Pengaman Sosial (JPS) . Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, implementasi program JPS ternyata belum berhasil rnencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini pada akhirnya juga semakin memperkuat berbagai temuan serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kelemahan instistusional yang ada pada pihak pelaksana, kurangnya informasi yang dimiliki oleh kelompok penerima, dan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program JPS.
Analisis Biaya Manfaat Program Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Labuhan Batu Esti Pancaningdyah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8459

Abstract

This research is aimed at evaluating the program namely Local People Empowerment for Overcoming Economic Crisis Impact (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi – PDM-DKE) which relates to the social safety net program in six villages of Labuhanbatu Regency. Two basic cast-benefit analysis are used — the Net Benefit (NB) and the Cost-Benefit Ratio (CBR) --- to evaluate the program for two target groups in Labuhanbatu. In the contrary to the objective of the program, it is indicated that quite a large portion of the fund (35.78%) was not used for empowering the smalls scales shops/stalls. The recipients from the poor people category was constitute only 19.18% of the total number, who gets about 10.97% of the total fund allocated. Using two scenarios for sensitivity analysis and 12 % per year for discounting, this research conclude that the PDM-DKE program is beneficial but the benefit was enjoyed more by no-low-income recipients. However, there might possibilities that the program create some non-quantifiable benefit. The following recommendation are put forward: 1) To ensure that the use of aid and the determination of the terget group are accordance with the original objective, there is a need for monitoring, supervision and guidance at every stage of the implementation up to the lowest level. 2) Allocation of the aid should be more selective in order to avoid deviations in the implementation. 3) Further research is necessary to investigate the implementation of the program in wider scope
Analisis Alternatif Kabijakan dalam Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Martono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8460

Abstract

Agriculture has been supporting economic development. Eventhough the effects of the 1997 drought in most parts of the country and tremendous dislocations caused by the crisis, the agriculture sector demonstrated tremendous resilience in coping with the economic crisis.. Based on the experienced, agriculture development policies could be done in order that agriculture sector to play a central role in the national economic recovery and repositioning agriculture as an engine ofeconomic growth and empowering farmers to articulated their aspiration and interest effectively. The problems identification showed that the causes of rice production decreasing for Yogyakarta Special Province were: (1) Paddy field contraction; (2) Productivity decreasing; (3) Low in educational back ground of the farmers ; (4) Decreasing to motivation of young generation to work in agriculture and (5) Land ownership constriction.
Birokrasi Menghadapi Perubahan Lingkungan Dyah Ratih
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8461

Abstract

The availability of professional apparatur is expected to anticipate the very fast changing environment. The changing environment requires the capability of apparatus to grasp opportunities in order to optimize economic growth sustainably. However, professionalism can only be achieved if there is political will from the government to change the philosophy, value, structure and procedure of bureaucracy. In the case of tourism, new approaches are essential to develop the performance of tourism compatible with market. However, we still have to maintain socio-cultural aspects which are the main factor of tourism.
Administrasi Publik, Pembangunan dan Kemajemukan Etnis Sofian Efendi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 3, No 2 (1999): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8472

Abstract

The appalling aftermath of massive riots in Indonesia during the crisis has, in a way, reflected the inability of public administration to be an intermediary between the state and the people in a multi-ethnic society. The lack of concern of public administration on the issues of muti-ethnicity is very obvious if one observe the limited number of articles or research on ethnic conflicts and the bureaucratic politics. Most of public administration literatures assumed an ideal society which consist of individuals who can be segregated only based on age, gender, occupation and economic class, without acknowledging race, culture, and religion. There are two course of actions to be considered to improve the capability of public administration in the process of intermediary and resolving the issue of multi-ethnicity, namely: proportional representation and affirmative action. The first is when the public administrators must consider recruitment process based on ethnic representation in the society. The second is when the public decision makers would have to take affirmative actions to allocate resources and funds to the various target groups given the fact that public policies and programs tend to create gainers and loosers in the society.
Retrospeksi Ekonomi-Politik Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan di Pedesaan Victor A Hamel
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 3, No 2 (1999): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8473

Abstract

Using a political-economy model of analysis introduced by Uphoff and Ilchman (1972), the writer tries to analyze the "aggregate optimality" of dePelopment programmes aimed at combating poverty in Indonesia. Other than the macro analysis of development political-economy, the four micro analysis or criteria of aggregate optimality are used to evaluate the effectiveness of development programmes for the poor: market integration, assets or production factors' transfer, organisational or institutional building, and enterpreneurship improvement. Then, a retrospective evaluation is applied to some development programmes implemented during the New Order regime in Indonesia, the Bimas (Mass Guidance) programme, PKT (Integrated Regional Development) programme, PIR (Nucleic People Plantation Project), and the Inpres (Presidential Instruction) programme. It is found out from this assessment that all of the development programmes have not really able to alleviate the incidence of poverty in the regions. The Bimas, PKT, PIR and Inpress were not designed as direct attack to poverty issues and hence could not substantially improve productivity among the poor. In the process of implementation, these programme have been oriented more to economic growth and formal sectors rather than the poor people economy. The worse thing was that the programmes have created poor people dependency in terms of economic as well as political resources.
Tanpa Politik Tidak Ada Organisasi: Perspektif dari Manajemen Sumberdaya Manusia Sareth Chhim
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 3, No 2 (1999): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8474

Abstract

In this article, the writer discusses the prevalence of politics in organisations from the perspective of human resource management. There are some reasons as to why political issues always present in organisational matters: unclear formulation of objectives, resources scarcity, changes in technology and environment, un-programmed decisions, and organisational development. Hence, political behaviours would have significant impacts on the practice of human resources development. It is identified that political behaviours would influence performance assessment and evaluation, remuneration and compensation, and career or promotions. To create a more effective organisation and ascertain that it would attain its goals, there is a need for specific managerial approach which would able to overcome negative aspects of political behaviours.

Page 16 of 34 | Total Record : 339

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 2 (2021): November Vol 25, No 1 (2021): May Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May Vol 15, No 1 (2011): May Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May Vol 11, No 2, (2007): November Vol 11, No 1 (2007): May Vol 10, No 2 (2006): November Vol 10, No 1 (2006): May Vol 9, No 2 (2005): November Vol 9, No 1 (2005): May Vol 8, No 2 (2004): November Vol 8, No 1 (2004): May Vol 7, No 2 (2003): November Vol 7, No 1 (2003): May Vol 6, No 2 (2002): November Vol 6, No 1 (2002): May Vol 5, No 2 (2001): November Vol 5, No 1 (2001): May Vol 4, No 2 (2000): November Vol 4, No 1 (2000): May Vol 3, No 2 (1999): November Vol 3, No 1 (1999): May Vol 2, No 2 (1998): November Vol 2, No 1 (1998): May Vol 1, No 2 (1997): November Vol 1, No 1 (1996): May More Issue