cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lonna Yohanes Lengkong
Contact Email
honesteviverejournal@gmail.com
Phone
+6282276641634
Journal Mail Official
honestevivere@uki.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT.9/RW.6, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Honeste Vivere
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 02158922     EISSN : 29639131     DOI : https://doi.org/10.55809/hv.v34i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Honeste Vivere is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN OMKERING VAN BEWIJSLAST DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA Mery R.L Sibarani
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.254

Abstract

In criminal procedural law, criminal proof law is provisions regarding evidence which include evidence, evidence, methods of collecting and obtaining evidence up to submitting evidence in court as well as the strength of evidence and burden of proof in criminal cases. Evidence in criminal procedural law is generally regulated in the Criminal Procedure Code, but in its development, the evidentiary provisions in the Criminal Procedure Code are distorted by the Corruption Crime Law. The Corruption Law in regulating its evidence uses the omkering van bewijslast principle or balanced proof. This research is compiled with a normative juridical research method and is structured to determine the principle of omkering van bewijslast in the legal theory of evidence and its regulation in the Indonesian Corruption Law.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR OLEH SEORANG IBU Joshua Jou Radja; Radisman Saragih; Adrianus Herman Henok
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.255

Abstract

Pasal 1 angka (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Negara hukum atau rechstaats menurut Julius Stahl mencakup empat elemen penting yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan tata usaha negara. Masalah yang akan difokuskan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pemenuhan rasa keadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, dan menegnai vonis hakim aapakah sudah memenuhi keadilan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tindk pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu di Indonesia masih kurang maksimal.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI PENGADILAN NEGERI BREBES Michael Mauliutus Silitonga; Aartje Tehupeiory; Andree Washington Hasiholan
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.256

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs). Ada 2 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan rumah tangga? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam studi kasus nomor perkara: Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs sudah sesuai dengan Undang-Undang KDRT?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada permasalah yang pertama mengenai upaya penegakan penegakan hukum dalam UU Penghapusan KDRT melibatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang ditentukan oleh Hakim. Selain itu, Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, seperti pembatasan gerak pelaku dan program konseling. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan perlindungan sementara bagi korban sebelum persidangan dimulai. Selain itu, belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Perlindungan bagi korban KDRT melalui penetapan pengadilan juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan, dalam permasalah kedua disimpulkan bahwa berdasarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbs, telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Korban dalam kasus ini memenuhi syarat sebagai korban KDRT berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU tersebut. Namun, dalam penilaian hakim berdasarkan surat dakwaan, terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang mencakup unsur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Rodrigo, Valencia; Abbon, Thomas; Panjaitan, Edward M.L
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v34i1.258

Abstract

The registration of Citayam Fashion Week trademark rights in mid-2022 by famous artist Baim Wong triggered a public reaction that considered him as immoral, because it was considered that he was not the one who popularized the Citayam Fashion Week brand. The purpose of this article is to examine who is entitled to the Citayam Fashion Week trademark according to law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications,and whether the registration made by Baim Wong has been in accordance with the provisions of the first to file system stipulated in the Trademark Law. The results of the this article are based on the Trademark Act, the subject entitled to the trademark is the subject who first registered the trademark rights to the Ministry of law and human rights without violating the provisions of the trademark can not be registered and the trademark must be rejected. Baim Wong's actions in registering the Citayam Fashion Week trademark are in accordance with the provisions of the first registrant system or First to file, and do not violate the provisions of the trademark cannot be registered and rejected as stipulated in Law Number 20 of 2016 Trademarks and Geographical Indications, and therefore although Baim Wong is morally unfit but because the trademark law does not recognize the term moral, then Baim Wong is entitled to register the Citayam Fashion Week trademark.
Korupsi dan Homo Corruptus Bello, Petrus
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v34i1.261

Abstract

Korupsi tidak hanya menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan politik tetapi juga menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan sebagainya. Apa yang membuat suatu tindakan, praktik, atau kondisi kerusakan dan perusakan disebut korupsi? Mungkin terdengar sederhana, namun pertanyaan ini sentral mengingat hanya jenis tertentu tindakan atau praktik perusakan dipahami sebagai korupsi, sedangkan jenis tindakan atau praktik perusakan lain tidak diartikan sebagai korupsi. Ada banyak cara memahami persoalan itu. Beberapa strategi yang mungkin berguna, diantaranya adalah memahaminya dari soal penetapan hukum tetang korupsi yang wajib menetapkan objek penerapannya dengan presisi rumusan hukum. Itulah keniscayaan yang sekaligus juga kelemahan definisi korupsi dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan publik dan juga memahaminya dalam kaitannya dengan manusia khususnya manusia yang korup (homo corruptus). Namun untuk tujuan kajian serius mengenai korupsi, penetapan hukum itu tidak sanggup menjawab pertanyaan ini : apa yang membuat tindakan/praktik suap, gratifikasi, penggelapan, pemalsuan disebut korupsi dan tidak dapat diterima? Tentu pertanyaan itu dengan mudah dijawab dengan mengasalkan pada otoritas kedaulatan tata-negara Indonesia (sovereignty): otoritas berdaulat negara Indonesia nenetapkan semua itu sebagai korupsi. Tapi cara menjawab itu merupakan cara menjawab dengan menghindari pokok persoalannya yaitu mengapa semuanya itu disebut korupsi dan tidak dapat diterima. Korupsi terjadi karena manusia-manusia yang atas dasar motif-motif tertentu melakukan korupsi. Tanpa manusia-manusia dengan logika dan prilaku koruptif mustahil korupsi dapat terus berkembang dan bertahan bahkan kini semakin merajalela di Indonesia. Dengan demikian, bagi penulis, pokok terpenting dalam mewujudkan strategi anti-korupsi ialah dengan memperhatikan aspek manusia yang melakukan korupsi (homo corruptus) baru kemudian merambah pada instrumen-instrumen hukum yang lebih luas dan kompleks.
IMPLIKASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING DALAM UU CIPTA KERJA TERHADAP UMKM Djauzie, Muhamad Zaky
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v34i1.270

Abstract

This research aims to analyze the implications of investment in the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja on the competition of micro, small, and medium enterprises (UMKM) sector in Indonesia. The method used is a literature study by collecting data from various reliable sources. The results show that the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja has significant implications for business and investment in Indonesia, including for the UMKM sector. The law aims to create a quality business and investment climate for businesses, including UMKM and foreign investors. However, some critics argue that the law may lead to a concentration of economic power in the hands of large corporations and reduce opportunities for small and medium-sized businesses. The implications of investment in the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja need to be carefully considered to ensure that the UMKM sector can compete fairly and sustainably in an increasingly competitive market.
ANALISIS TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP IKLIM INVESTASI ENERGI SURYA DI INDONESIA Ravianti, Dinnar Ajeng
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v34i1.271

Abstract

This research aims to analyze the impact of Domestic Component Level (DCL) on the investment climate in the solar energy industry in Indonesia, with a focus on the regulatory framework set forth by the Ministry of Industry Regulation No. 23 2023. As the global solar energy industry grows, Indonesia has committed to developing solar energy as part of efforts to achieve clean and sustainable energy targets. Ministry of Industry Regulation No. 23 2023 plays a crucial role in setting the DCL requirements that stakeholders in the solar energy industry must meet. This research will delve into the impact of compliance with DCL requirements in terms of investment, local production, and the growth of the solar energy industry in Indonesia. Furthermore, we will evaluate the extent to which these regulations align with national goals to reduce dependence on fossil fuels and support the development of renewable energy sources.
Menguji Keadilan Dalam penerapan Hak Pensiun Menurut UU Ketenagakerjaan Sitohang, Mawar
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v34i1.297

Abstract

Hak Pensiun merupakah salah satu hak dari pegawai, karyawan, pekerja yang dijamin oleh undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Hak Pensiun memberikan jaminan bagi pegawai yang memasuki usia pensiun dan tidak bekerja lagi untuk tetap menerima manfaat bagi pegawai setelah tidak bekerja lagi. Adanya perbedaan penghitungan hak pensiun dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengakibatkan ketidakadilan bagi pegawai yang pensiun. Tulisan akan membahas bagaimana konsep keadilan dalam hukum dan pengaturan pensiun menurut peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS JERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER DAN HUKUM ADMINISTRASI PRAJURIT) simanjuntak, mangisi
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LGBT acts are difficult for most people to accept, but along with the development of the era, LGBT groups are increasingly widespread even in Indonesia. Of course, it requires special attention in the field of law related to the existence of the group, therefore it is necessary to have legal regulations related to LGBT acts as an act or as a criminal act, taking into account that the law in Indonesia uphold Customary Law based on legal norms in the community. Regulations related to LGBT acts have not been specifically regulated by legislation in Indonesia, but it does not rule out cases related to LGBT acts that ultimately demand settlement through legal channels. Likewise, within the military sphere, LGBT acts in Indonesian legislation have not been specifically regulated so that elements that can be imposed as a criminal act cannot be subject to a criminal act itself (LGBT acts singly).
PERUBAHAN KUALITAS AKTA NOTARIS MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN ATAU MENJADI BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Januar, Inri; Siringoringo, Poltak; Saragi, Paltiada
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on article 15 paragraph 1 of the Law on the Position of Notaries, article 1313 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code and also the principle of freedom of contract, a notarial deed can also be called an agreement with perfect evidentiary power. The legal consequences that arise if there is a violation in the formation of a notarial deed can be seen from two sides. Firstly, the legal consequences are seen in terms of the formal and material requirements of a notarial deed based on Law on the Position of Notaries Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Of all the legal consequences listed in the UUJN, it only reduces the quality of an authentic notarial deed, turning it into a deed that has the power of proof as a private deed. Second, look at the conditions required in Article 1320 of the Civil Code. If the category of subjective requirements is not fulfilled, the result can be cancelled, which means that the cancellation must be requested before a judge. The category of objective requirements means that if they are not met, the legal consequences will make the agreement null and void. In this way, a notarial deed as an authentic deed can turn into a private deed and can also become null and void. The methodology used is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this writing is to determine the legal consequences of notarial deeds that are not made in accordance with legal provisions.

Page 3 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 35 No 2 (2025): July Vol 35 No 1 (2025): January Vol 34 No 2 (2024): July Vol 34 No 1 (2024): January Vol 33 No 2 (2023): July Vol 33 No 1 (2023): January Vol 32 No 2 (2022): JULI