Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Pandemi Covid-19: Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perspektif Hukum Perjanjian dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Isnaini Ilmi Hawa]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait praktik force majeure yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di Passion Wedding Organizer Malang yang ditinjau dari KUHPerdata dan Maslahah Mursalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan owner sekaligus sebagai leader Passion Wedding Organizer Malang. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lainnya, dari adanya sumber data tersebut maka dilakukan sebuah analisis yang menghasilkan sebuah pembahasan berupa adanya praktik force majeure yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ditinjau dari KUHPerdata tergolong ke dalam force majeure relative karena terdapat suatu musyawarah atau negosiasi dengan alasan hardship yang menghasilkan pembuatan kontrak baru, sedangkan ditinjau dari konsep Maslahah Mursalah, terhalangnya pemenuhan prestasi berupa pelaksanaan pesta pernikahan karena adanya pandemi covid-19 merupakan salah satu upaya untuk memelihara jiwa (hifdzun nash).]]>
<![CDATA[Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah ]]>
<![CDATA[Awanda Aulia Rahma]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemudahan transaksi akad murabahah menjadi celah bagi nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi, padahal ia mampu memenuhi kewajiban angsuran pembayaran kepada bank. Pihak bank akan menindaklanjuti dengan pengenaan sanksi denda kepada nasabah sesuai Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksidenda harus berdasarkan prinsip ta’zir agar nasabah dapat displin dan tertib sesuai ketentuan force majeur tanpa unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, berangkat dari permasalahan nasabah yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, maka artikel ini akan membahas tentang penerapan sanksi denda atas akad murabahaholeh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Tujuannya ialah untuk mengetahui penerapan sanksi denda keterlambatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris di Bank Syariah Indonesia KC Malang melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Malang telah menerapkan mekanisme pengenaan sanksi denda kepada nasabah wanprestasi atas akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000. Pihak bank pun memilki cara sendiri dalam menangani nasabah tersebut dengan Surat Peringatan sebanyak 3 kali pada interval waktu 3 bulan. Jika tidak diindahkan oleh nasabah, maka pihak bank akan memberikan sanksi denda, blacklist nasabah, dan berakhir pada penyitaan barang jaminan.]]>
<![CDATA[Pandemi Covid-19 Dalih Merumahkan Pekerja Tanpa Upah Perspektif Hukum Posotif dan Hukum Islam (Kasus Di CV. Fz Foundation) ]]>
<![CDATA[Busronul Karim]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus bahasan penelitian ini pada kegiatan merumahkan tanpa upah oleh CV. Fz Foundation terhadap para pekerjanya yang ditanjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosiologi hukum, adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan dan literature lain yang mendukung penelitian ini. Pembahasan penelitian ini tertuju pada hasil yang berupa kegiatan merumahkan pekerja oleh CV. Fz Foundation tanpa upah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang ketenagakerjaan. Maka pekerja yang dirumahkan oleh CV. Fz Foundation memperoleh perlindungan berupa perlindungan kesehatan kerja, keamanan kerja, dan ekonomis.Sedangkan, dalam hukum Islam, adanya pandemi covid-19 mengakibatkan maksud dan tujuan akad di awal perjanjian kerja tidak dapat dicapai, serta terdapat rukun dan syarat tidak terpenuhi. Sehingga, merumahkan pekerja tanpa upah boleh dilakukan oleh CV. Fz Foundation.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan UndangUndang Nomor 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ]]>
<![CDATA[Dyah Azhari]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanah negara dikuasai oleh negara yang mana bersifat publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang bersifat privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi di desa Takerharjo tentang pemanfaatan tanah tanpa izin yang dianalisis dengan undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya dan dianalisis dengan ihya’ al-mawat melalui pendapat tiga tokoh masyarakat yang ada di desa Takerharjo. Dalam penelitian ini munculah permasalahan antar warga yang menyebabkan ketidakadilan warga dalam penggunaan tanah negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis agar penelitian ini tercapai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan tanah tanpa izin yang berhak tidak boleh dilakukan atau dilarang berdasarkan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Adapun menurut pendapat tiga tokoh masyarakat dianjurkan untuk izin dulu kepada yang berhak atas tanah negara dan dari segi ihya’ al-mawat menurut Maliki, Syafi’I, Hanabilah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-syaibani sangat menganjurkan mendapatkan izin dulu dari pemerintah agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Laili Hidayati Sakdiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dunia yang serba digital memaksa para pelaku usaha untuk berinovasi dalam mengembangkan produknya. Di bidang kuliner, pelaku usaha dituntut untuk memperluas jaringan penjualan melalui platform digital baik melalui website restoran ataupun via aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa layanan pengantaran makanan, seperti aplikasi grab dan gojek. Adapun untuk bergabung menjadi mitra gojek atau gofood diharuskan mendownload aplikasi khusus bernama gobiz dan grabmerchant. Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini membahas bentuk kerjasama pelaku usaha dengan penyedia aplikasi grab merhant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan aplikasi grab merchant milik PT. Solusi Transportasi (grab) merupakan persekutuan dan perjanjian kemitraan, ditinjau melalui undang-undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab Syirkah dengan jenis syirkah abdan. Para pihak bersepakat untuk bekerjasama namun kontrak dibuat secara komersial dan sepihak karena banyaknya pelaku usaha yang berminat menjadi mitra dari grab merchant. Sehingga menjadikan kontrak tersebut termasuk dalam syirkah abdan, dimana dalam konsep pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Implementasi KebijakanPeraturan Daerah ProbolinggoNomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ]]>
<![CDATA[Rohmatika Anaila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan pedagang kaki lima dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Kota Probolinggo bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di trotoar dan bahun jalan untuk dipindahkan pada tempat yang sudah disediakan oleh Diskoperindag. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk membahas mengenai bagaimanaImplementasi kebijakan peraturan daerah Probolinggo nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan di Kota Probolinggo terhadap pedagang kaki lima serta faktor penghambat dan pendukung Implementasi Perda nomor 08 Tahun 2011. Penulisan artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Dinaskoperindag dan Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwakehadiran PKL menjadi penyebab timbulnyamasalah ketertibani, lalu lintas, keamanani, maupuni kebersihani di setiapi daerahi, termasuk jugai di Kotai Probolinggoi khususnyai di Kecamatani Kanigarani. PKL inii timbuli akibati kurangnyai lapangani pekerjaani bagii rakyati keciliyangi tidaki memiliki kemampuani untuki mencarii pekerjaani demiimendapatkani pendapatanigunai memenuhii kebutuhani hidupnyai sehariharii. Terbatasnya lahan di Kota Probolinggo menjadi faktor masih banyak PKL yang berjualan di tempat terlarang. Padahal,i dalami PerdaiNomori 8 Tahuni 2011 Pasali 5 Ayati (1) telahi dijelaskani bahwasanyaiPKL dilarangi berjualani di trotoari, jaluri hijau, dan badan jalan]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembuatan Sumur Bor dengan Sistem Borongan Menurut KUH Perdata dan As-Shulh ]]>
<![CDATA[Mochammad Achsanul Chabibi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu membandingkan fakta dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. metode pengumpulan data dengan cara wawancara kemudian di analisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data, dokumentasi dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dijelskan bahwasannya kesepakatan dalam pembuatan sumur bor hanya berdasarkan saling percaya dan kesepakatan terjadi ketika konsumen membayar biaya yang telah disepakati. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dari pembuatan sumur bor diklakukan dengan cara perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Kesimpulan menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa perjanjian batal demi hukum dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi akibat wanprestasi yang terjadi. Menurut AsShulh rukun dan syarat sudah terpenuhi. Tetapi dalam bentuk penyelesaiannya, seharusnya ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator.]]>
<![CDATA[Pengawasan Otoritas Jasa KeuangantTerhadap Pinjaman Online Berbentuk Koperasi Menurut Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mailadatul Mufallihah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Telah terjadi adanya pinjaman online atau biasa yang disebut fintech lending berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam ini melakukan kegiatan fintech lending tanpa mengaplikasikan visi misi dan tugas koperasi, hal ini termasuk dalam kegiatan fintech ilegal. Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematik sebagai penetapan standar pelaksanaan kegiatan suatu usaha. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengawasan terhadap pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Peneitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu; Bagaimana pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011? Bagaimana pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan Koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach) juga pendekatan kualitatif. Dalam pengawasan, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI Pengawasan ini menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform illegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 Kajian UU No.23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi ]]>
<![CDATA[rosita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang rsita04]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya Kejadian yang tidak biasa karena pandemi Coronavirus yang ditimbulkan oleh infeksi SARs-CoV-2. Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Proboliggo dengan kajian UU No.23 Tahun 2011 dan yusuf qardhawi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Dari hasil penelitian, Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai diantaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf dan yang belum sesuaidiantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dnegan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat yang belumdipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan dilihat perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2.]]>
<![CDATA[Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Qard ]]>
<![CDATA[Nadhifatul Mufarrikha]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kehadiran bank wakaf mikro di tengah lingkungan masyarakat sangat membantu perekonomian mereka dikarenakan pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan serta margin bagi hasilnya pun sangat rendah yaitu 3% serta tanpa bunga. Mekanisme yang dijalankan menggunakan akad qard yang diketahui tanpa mengambil keuntungan dari pembiayaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi serta menggunakan 5 metode pengolahan data yang terdiri dari Editing, Classifying, Verifying, Analizing, Concluding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran dana yang yang dilakukan oleh bank wakaf mikro terbagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pra pembiayaan dan tahap pembiayaan, tahap pra pembiayaan terdiri dari sosialisasi, penyeleksian, pelaksanaan PWK. adapun tahap pembiayaan para nasabah akan mendapatkan dana dan berkewajiban mengangsur setiap diadakan acara HALMI. Adapun penyaluran dana yang dilakukan oleh bank wakaf mikro ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang Qard . ketidaksesuaian tersebut dikarenakan terdapat sistem lain yang diberlakukan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dengan penerapan prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan seperti tidak adanya penyerahan jaminan dan tidak adanya prosedur memberikan sumbangan kepada LKS]]>
