Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Febriani Karmila Yanti]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tentunya memiliki peran penting dalam mensejahterakan mustahik Akan tetapi menjadi tantangan baru ketika muncul permasalahan global yakni pandemi. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi yang mempengaruhi perzakatan di Indonesia yang juga mengakibatkan perbedaan pengelolaan zakat dari sebelum pandemi dan juga memunculkan kendala-kendala baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode, yakni konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat fokus pada program pendidikan dan pemberdayaan. Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 banyak menggunakan metode produktif yang bertujuan memandirikan mustahik dengan kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Walaupun dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan belum berhasil sepenuhnya, yang disebabkan oleh kendala di masa pandemi yakni adanya pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh pada sistem pengelolaan zakat produktif.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai ]]>
<![CDATA[Fahruna Kusuma Wardanny]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tengkulak sering sekali melangggar aturan hukum dengan melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya Seperti dalam praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, dimana terdapat kasus jua beli cabai yang dalam praktiknya tengkulak hanya membawa cabainya saat transaksi jual beli tanpa terjadi kesepakatan harga dengan tengkulak. Sehingga dalam hal ini petani mengalami kerugian. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro ditinjau berdasarkan konsep maslahah, serta bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro.Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam permasalahan ini adalah pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan.]]>
<![CDATA[Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Impor Persepektif Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Nur Muhammad Ikrom Firdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas korelasi food ingredient pada makanan impor ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan persfektif hukum Islam berupa maqhasid al-syari’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach, cases approach dan conceptual approach. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang konkrit terkait perlindungan yang menjamin terhadap konsumen sebagai pengguna akhir (end user). Pada kenyataannya, menurut hukum Islam pun para pelaku usaha belum memberikan hak konsumen. Padahal hukum halalnya produk pangan yang dikonsumsi sangat berhubungan dengan jalan spiritual ibadah menuju akhirat.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Ekonomi Dalam Jual Beli Serial Number Program Komputer Perspektif Regulasi Hak Cipta Dan Fatwa Ulama Indonesia ]]>
<![CDATA[Agung Budimansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Serial number software merupakan kunci membuka sebuah fitur dan sebagai identifikasiproduk software. Serial number software umumnya diperjualbelikan oleh penciptanya. Proprietary Freware adalah software yang kode sumbernya tertutup tetapi dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas penggunaan. Kemudian bagaimana bila serial number freeware ini dibagikan oleh penggunanya, karena kebebasan penggunaannya. Dalam artikel ini merumuskan masalah (1) Bagaimana regulasi hak cipta meninjau hukum membagikan serial number proprietary lisensi freeware (2) Bagaimana hubungannya ditinjau dengan Fatwa MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk memperoleh data dilakukan penelaah dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari data yang diperoleh, tulisan ini dihubungkan dan dianalisa data yang lain secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. Perilaku membagikan serial number freeware merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu pentransformasian ciptaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin. Karena pelanggaran itu, dapat di hukumi dengan ketentuan pidana pasal 113 angka 2 dan 3. Pencipta/pemegang software yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. (2) Fatwa MUI memandang serial number bagian dari hak cipta sebagai hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum islam. Dan perilaku membagikan serial number freeware termasuk kepada bentuk kezaliman dan dihukumi haram.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah Bagi Pekerja di CV. Baurexsa Garda Persada Jabon Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Ainin Rizky Illahi]]>;
<![CDATA[Noer Yasin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya kewajiban pengusaha dalam memberikan hak untuk melaksanakan ibadah bagi para pekerjanya sangat perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya dan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya belum terpenuhi dengan baik, sebab pemenuhan hak melaksanakan ibadah tersebut hanya dijalankan kepada para pekerja yang beragama mayoritas (Islam) saja yang diberikan sedangkan untuk pekerja yang menganut agama minoritas (Kristen) di perusahaan tersebut ini belum diberikan untuk mereka. Persoalan-persoalan yang dihadapi CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya yang sering terjadi terkait memberikan hak melaksanakan ibadah seperti pekerja yang menganut agama minoritas di perusahan tersebut tidak bisanya menjalankan ibadah rutin ke tempat ibadahnya pada saat hari Minggu, dikarenakan pada hari itu ada shift panjang diperusahaan dan tidak bisa diganti sebab semua pekerja juga sama-sama bekerja pada jam itu. Oleh karena itu, pekerja yang beragama minoritas ini belum terpenuhi hak melaksanakan ibadahnya sebagai pekerja.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Outlet Dalam KUHPerdata dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Noer Azizah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang Perjanjian kerja antara pihak pengelola dengan penyewa diperuntukkan guna terciptanya hubungan kerja yang menguntungkan. Namun dalam pelaksanaanya pihak penyewa ada yang melakukan tindakan wanprestasi. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa pihak penyewa melakukan tindakan wanprestasi, serta upaya apakah yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam menyelesaikan wanprestasi ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosio legal research. Metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan ditambahkan dengan dokumentasi yang terkait dengan data yang diambil. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa outlet di minimarket Tazkia IIBS Malang berbentuk kesepakatan tertulis antara keduanya sah secara hukum KUHPerdata, Sedangkan jika ditinjau menurut Hukum Islam yaitu KHES Pasal 295, Pasal 296, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 308, dan Pasal 318, mengenai rukun dan syarat ijarah salah satunya yaitu akad dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis, sehingga praktik sewa outlet ini tidak diragukan lagi keabsahannya. Upaya yang dilakukan pihak pengelola apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi yaitu denga cara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak berhasil, maka pihak pengelola terpaksa akan melakukan pemutusan sewa dengan mengenyesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam Dan UU No.37 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Afifatul Masitho]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayarkan utangnya akibat berkurangnya pendapatan perusahaan secara signifikan. Kasus serupa dialami PT Cemerlang yang diputus pailit oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UUK-PKPU, asas-asas yang terkandung didalamnya, dan sebab-sebab lain yang dialami oleh PT Cemerlang selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19/overmacht. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, sedangkan datanya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan diolah melalui tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pailitnya PT Cemerlang telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia yakni terpenuhinya semua unsur-unsur yang berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, sedangkan perkara pailitnya PT Cemerlang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka tidak sesuai karena belum memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Taflis).]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Pada Pekerja Rumahan Perspektif Undang-Undang Cipta kerja ]]>
<![CDATA[Nur Lailatul Fauziyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan industrialisasi memperketat persaingan kompetisi antar perusahaan, sehingga memicu pengusaha untuk mempekerjakan pekerja rumahan dengan model putiing out system. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja rumahan tidak termasuk dalam kategori hubungan kerja, sehingga berstatus tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini menyebabkan praktik pekerja rumahan belum memenuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku. Undang-Undang Cipta kerja telah mengatur jenis pekerjaan fleksibel, termasuk pekerja rumahan. Dengan berbagai sistem yang ada, hubungan kerja selalu didasari oleh adanya perjanjian kerja. Sehingga penelitian ini akan menganalisis perjanjian kerja yang diterapkan untuk mempekerjakan pekerja rumahan di CV berkat Anugrah Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kerja untuk mempekerjakan pekerja rumahan adalah PKWT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan status perjanjian kerja berubah menjadi PKWTT. Sehingga pekerja rumahan berstatus sebagai pekerja tetap. Akan tetapi CV Berkat Anugrah tidak menerbitkan surat pengangkatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Konsensualisme Dan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Yulia Putri Dwiyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri dilakukan untuk pembangunan gedung Rektorat International Batam (UIB). Bentuk surat perjanjian yang digunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal. Hasil penelitian dijabarkan dengan cara deskriptif analisis, yaitu penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian dalam hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco melakukan melakukan cara negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah pihak yang dirugikan harus bertanggungjawab atas tindakan wanprestasinya dengan membayar denda ganti rugi. Penerapan asas konsensualisme terwujud pada kesepakatan secara lisan. Sedangkan penerapan asas al-kitabah pada perjanjian tidak diterapkan.]]>
<![CDATA[Practice of Cash on Delivery (COD) Payment Rounding In ‘Urf Perspective (Case Study on Students of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang) ]]>
<![CDATA[Sari Rahma Putri]]>;
<![CDATA[Mahbub Ainur Rofiq]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Cash on Delivery is payment system made in cash when the product has arrived to the buyer's place. In practice,there’s a custom where couriers rounding COD payments with large enough nominal without prior confirmation to the buyer. This research aims to analyze the practice of rounding COD payments based on ‘urf perspective and provide alternative solutions to avoid disputes because rounding done by couriers. This research includes empirical legal research using legal and conceptual approach. The research subjects are active students of HES UIN Malang 2018. Then data collection method using questionnaires, interviews, and documentation. The results show that there are two typologies of couriers in rounding COD payments. The first is courier who confirms the buyer to complete payment, this custom includes ‘urf ṣahih because it’s in accordance with Islamic law and Minister of Trade Regulation No.35/2013 article 6 (3&4). Then,the second typology is courier who rounds up unilaterally without confirming it first,this custom includes ‘urf fasid because there’s no element of willingness from both parties as described in QS.an-Nisa 5:29. Therefore,to avoid disputes between courier and buyer, it’s hoped that there will be good faith from both parties in order to achieve the willingness/mutual pleasure of both parties.]]>
