cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law" : 18 Documents clear
Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah Puspita Dewi Anggraini
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu member di Riskiyah Group yaitu Elite Director Distributor Tupperware Malang menjadi upaya pemasaran untuk merangkul lebih banyak konsumen. Kartu member ini sifatnya berbayar dengan keuntungan potongan harga atau hadiah lain. Namun penggunaan kartu member dalam transaksi jual beli tidak selamanya dipandang boleh menurut hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan Undang-Undang Perlindungan konsumen terkait pemakaian kartu member nutuk berbelanja. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis sosiologis. Pengambilan data berasal dari data lapangan berupa wawancara, dokumentasi, dan beberapa literatur seperti buku, jurnal atau karya tulis lainnya. Hasil penelitian menyebutkan kartu member berbayar di Riskiyah Group diperbolehkaan, karena biaya yang dikeluarkan nilainya sama dengan starter kit yang didapatkan. Penggunaan member card biasa dan yang berjenjang karir disebut telah memenuhi prinsip fikih muamalah mengenai pemenuhan rukun dan syarat jual beli, ‘ariyah, maupun ju’alah. Terjadinya penggabungan akad jual beli dengan ju’alah juga telah sesuai dengan prinsip syariah, namun pelaksanaan akad jual beli dengan ‘ariyah terdapat dalil yang mengharamkan penggabungannya. Pemberlakuan kartu member menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memenuhi hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan sebagian kegiatan yang dilarang pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 4 tentang hak konsumen dan pasal 9 tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha.
Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil Cashback dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Naila Salsabila Bahiyati; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jasa dalam Aplikasi Shopback, menganalisis fenomena hilangnya Cashback menurut UU ITE dan KHES. Jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, tersier yang sesuai, metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah untuk pengambilan kesimpulan. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa transaksi jasa pada aplikasi Shopback sesuai dengan UU ITE dan KHES terpenuhinya syarat sah dalam transaksinya, hukum dari transaksi ini sah, tetapi bisa menjadi fasad bila pihak pengguna aplikasi belum cakap hukum. 56,5% responden telah melakukan S&K tetapi tetap mengalami Cashback hilang, Penerimaan Cashback memerlukan validasi yang lama dan tidak diberitahukan alasan pasti hanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan pengguna, sehingga menyulitkan pengguna untuk membuktikan dan melaporkan hilangnya Cashback. Disebabkan tidak dapat terpenuhinya asas itikad baik yaitu kejujuran dalam membuat kontrak, adanya faktor yang kurang sesuai yaitu pihak Shopback tidak menjelaskan bagaimana dan apa yang menjadikan sebuah transaksi ditolak.
Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit Husaini Husaini
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reksa dana online merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarkat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dilakukan secara online, dalam reksadana online transaksi dilakukan dengan bantuan koneksi internet Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat bangkalan dalam investasi reksadana online di aplikasi bibit . Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.
Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga Irvan Nugroho
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutang dalam islam di istilahkan dengan Qardl. Akad qardl merupakan akad tolong menolong antar pihak dengan harapan dapat meringankan beban tanpa adanya tambahan. Dalam artikel ini hutang berawal dari muqtarid datang kepada muqrid untuk meminjam sejumlah dana dengan menawarkan pohon mangga untuk dipanen buahnya sebagai syarat pembayaran dengan kesepakatan minimal satu kali panen. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan untuk dikaji dan di putuskan boleh tidaknya oleh teori Al-Uqud Al-Murakkabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji norma-norma hukum yang berhubungan satu dengan yang lain. Al-Uqud Al-Murakkabah membolehkan praktek dua akad dalam satu transaksi jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, praktek yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan konsep Al-Uqud Al-Mutaqobilah yang termasuk kepada jenis Al-Uqud Al-Murakkabah dimana akad tabarru’ (suka rela) dengan syarat akad mu’awadhah (timbal balik) yakni antara akad hutang dengan syarat akad sewa tidak boleh menurut hadits Rasulullah SAW tentang dilarangnya bercampurnya akad jual beli dengan akad hutang.
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia Muhammad Bayu Diastama
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembiayaan bermasalah menjadi hal yang sering terjadi di dunia lembaga keuangan. Salah satu contohnya pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing. Semakin banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi tentu semakin menambah kerugian pihak BMT. Oleh sebab itu pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing memiliki upaya penyelesaian untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah pararel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang beserta upaya penyelesaiannya perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal dan eksternal menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah pararel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang. Faktor internal berasal dari dalam BMT dan terdiri dari SDM, sistem BMT, dan kurangnya pengawasan. Faktor eksternal berasal dari luar BMT dan terdiri dari kurangnya kejujuran nasabah, kebutuhan nasabah yang mendesak, nasabah melarikan diri, pandemi covid-19, dan kurangnya peran DPS. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang menunjukkan bahwa masing-masing tahapan upaya penyelesaian yang terdiri kekeluargaan, rescheduling, reconditioning, restructuring, penyitaan dan penjualan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Muhammad Haydar Ali
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutang piutang sebagai salah satu instrumen dalam bantuan pembiayaan bagi yang memiliki masalah keuangan. Hutang piutang diawali dengan proses transaksi antara rahin dengan murtahin mengenai lahan yang akan dijaminkan dengan nominal dana yang akan diberikan murtahin kepada rahin, setelah terjalin kesepakatan maka hak penggunaan lahan akan menjadi milik murtahin sampai rahin melunasi hutangnya kepada murtahin. Konsep hutang piutang ini jika kita cermati maka terdapat pengambilan manfaat oleh pemilik dana kepada penghutang atas hutangnya tersebut, dimana murtahin memanfaatkan hutang yang ia berikan kepada rahin untuk mendapatkan hak guna atas lahan yang rahin gadaikan. Dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwasanya pemanfaatan marhun oleh murtahin pada prinsipnya merupakan hak sepenuhnya dari rahin, akan tetapi didalam fatwa disebutkan bahwasanya marhun boleh untuk dimanfaatkan oleh murtahin namun dalam batas sebagai ganti atas pemeliharaan dan penyimpanaan marhun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data di lapangan untuk dikaji dengan fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, dengan melakukan pendekatan konseptual dalam peneltian ini untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dasar pelaksanaan akad rahn adalah tolong-menolong dengan jaminan hanya sebagai bentuk jaminan kepercayaan yang diberikan rahin kepada murtahin. Pemanfaatan atas marhun merupakan sesuatu yang dilarang oleh fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya dari praktek di desa manggunrejo masih tidak memenuhi dengan ketentuan yang ada di fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002
Perubahan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Zafiratul Jamilah MZ; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan pada perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mewajibkan terpenuhinya asas publikasi dan spesialisasi objek jaminan. Faktanya objek jaminan berubah sehingga berdampak pada fungsi, nilai, dan status benda jaminan tersebut juga berubah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif perundang-undangan dan hukum Islam terhadap perubahan objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Jenis penelitian yuridis normatif dengan paradigma positifisme. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, metode pengelolaan dengan tahap pemeriksaan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menurut perundang-undangan perubahan karena unsur kesenganjaan termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kreditur dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1236 dan 1365 KUHPerdata, untuk pencegahannya penerapan Pasal 11 ayat 2 UUHT harus diwajibkan dan dibutuhan peninjauan secara berkala. Menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau ghasab. Mutahin dapat menuntut ganti rugi yang seimbang atas tindakan rahin, dan dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, arbitrase ataupun pengadilan.
LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH Della Aditya Rahmawati; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Blibli.com melakukan penawaran salah satunya refund dana berupa voucher. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (payment) menggunakan uang pengembalian (refund) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh blibli.com ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi refund dana voucher ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Malahah Mursalah. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan refund dana voucher tersebut. Penelitian ini fokus pada kesesuaian antara refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue