cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang) Hindun Nur Faiza
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.13451

Abstract

Dalam persaingan usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebuah posisi dominan sebagai penilaian awal yang selanjutnya diikuti oleh pelanggaran laiinya seperti diskriminasi, predatory pricing dan lainnya. Posisi Dominan diindikasi terjadi pada lazada yang terdapat pada jasa logsitik dengan melalui penentapan syarat perdagangan yang diberlakukan yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam penerapannya sebuah posisi dominan dibentuk oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan untuk perusahaan itu sendiri atau menguntungkan pihak tertentu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistic aplikasi Lazada di kota Malang. (2) praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistic aplikasi Lazada di kota Malang melalui kacamata hukum islam.Untuk mencapai tujuan diatas, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan melalui undang-undang dan juga lapangan yaitu melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk praktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi lazada dinilai belum tercapai adanya bukti penyelahgunaan posisi dominan yang dipertimbangkan dengan penilaian persyaratan perdagnagan yang sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu akan tetapi masih didapati terjalinnya kerjasama dengan pihak logistik Jika dilihat dari hukum islam dapat tindakan posisi dominan dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat, sebagai dasar Maqshid Syari’ah, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek menjaga keuangan (hifz al maal) karena disini terdapat perilaku menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan
Pengawasan Pungutan Liar Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Tentang Retribusi Jasa Umum pada Minimarket Sandy Al Aziz
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13673

Abstract

Pungutan liar parkir merupakan permasalahan yang sering ditemui di KotaMalang. Sebagai salah satu kota besar, Kota Malang masih menghadapi keluhanmasyarakat terkait pungutan liar parkir, terutama di kawasan bebas parkir sepertiminimarket, pusat perbelanjaan, dan pertokoan. Pungutan liar di kawasan bebas parkir,khususnya di minimarket, menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi karenasangat mengganggu masyarakat, terutama terkait dengan tindakan pemaksaan danpengancaman terhadap pelanggan yang sedang berbelanja.Penelitian ini bertujuan untukmemberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melawan danmelaporkan pungutan liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Selain itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih selektifdalam melakukan pengawasan serta pemberantasan pungutan liar di kawasan minimarket,dan mengetahui regulasi yang mengatur penyaluran hasil retribusi sesuai dengan yangdiatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2021 tentang Retribusi JasaUmum.Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dan peraturan yang berlaku dimasyarakat terkait parkir masih belum efektif. Hal ini terbukti dari adanya oknum yangmelakukan pungutan liar di minimarket dan menolak apabila dilakukan pemindahan areaparkir mereka. Para juru parkir (jukir) berdalih bahwa mereka telah lebih dulu berada dikawasan tersebut sebelum minimarket dibangun. Selain itu, masih terdapat kekosongandalam peraturan mengenai retribusi parkir yang belum efektif, yang berimbas padapendapatan Kota Malang yang belum optimal.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Eror Sistem Aplikasi Broker Yang Berakibat Pada Kerugian Investor Saham (Studi Bursa Efek Indonesia Jakarta) Fikri Nur Muhammad
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemerintah terhadap eror sistem aplikasi broker yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor saham dengan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pada regulasi yang mengatur pengawasan sistem aplikasi broker, pelaksanaan pengawasan oleh lembaga terkait, serta dampak dari pelaksanaan pengawasan tersebut terhadap perlindungan investor saham. Data diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas pengawas seperti Bursa Efek Indonesia dan pelaku pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah diatur dalam regulasi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan respon terhadap kejadian sistem kesalahan dan perlindungan hak-hak investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan edukasi investor, serta pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi di pasar modal.
Hukum Perjanjian Elektronik Dalam E commerce Studi Kasus Shopee di Indonesia Achmad Fausi; Moh Karim
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13783

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perdagangan di Indonesia, khususnya melalui e-commerce. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengandalkan perjanjian elektronik untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pengguna, penjual, dan platform itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik di Shopee berdasarkan hukum Indonesia, khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHPerdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan studi kasus pada mekanisme perjanjian elektronik di Shopee. Analisis ditentukan pada tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual, serta penyelesaian penyelesaian dalam transaksi di platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik di Shopee syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan, obyek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan konsumen, terutama pada aspek transparansi, syarat dan ketentuan serta penyelesaian perdamaian secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh pemerintah terhadap perjanjian elektronik di platform e-commerce dan penyesuaian mekanisme penyelesaian penyelesaian oleh Shopee agar lebih ramah konsumen. Dengan demikian, perjanjian elektronik di e-commerce dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.
Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah Alfi Atuz Zahrotun Niswa
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13803

Abstract

Praktik arisan online di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang memberikan kemudahan, namun penerapan aturan denda bagi anggota yang terlambat membayar menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya. Dalam fikih muamalah, penerapan denda berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah seperti kesepakatan, larangan riba, gharar, dharar, maisir, dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arisan online di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang berdasarkan fikih muamalah dan untuk menganalisis unsur riba dalam arisan online di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan pengamatan langsung di lapangan. Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggambarkan kondisi, proses, dan pola yang terjadi dalam arisan online di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Adapun hasil penelitian ini adalah arisan online di Desa Janti 3 Sukun, Kota Malang, menggunakan akad qardh yang pada dasarnya mubah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah, karena masih terdapat unsur riba, dharar, dan ketidakadilan, seperti denda keterlambatan yang termasuk riba jahiliyah serta biaya administrasi yang termasuk riba qardh.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong Nazila Vaudina
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13817

Abstract

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu banyaknya kegiatan investasi bodong di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam kegiatan di bidang Sektor Jasa Keuangan tentunya berperan aktif pada problematika yang merugikan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, persoalan dan upaya OJK terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang. Metode Penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui pengumpulan data wawancara dan analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 16 lembaga dan kementerian melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Faktor pendukung dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu faktor literasi, koordinasi dan penegakan hukum kendala dalam pengawasan dan kurangnya literasi yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat.
Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana A. Agil Fadloli Anwar
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13868

Abstract

Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena hukum yang terjadi ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Aneka Tambang pada tahun 2018, namun hanya menerima 5,9 ton. Ketidakpuasan Budi Said mengarah pada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya memutuskan untuk mengabulkan gugatannya. Situasi semakin rumit ketika PT Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Budi Said, yang berujung pada penetapan status tersangka bagi Budi Said. Penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan hukum yang muncul akibat transisi dari sengketa perdata ke ranah pidana dan dampaknya terhadap kewajiban ganti rugi dengan menganalisis perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai kewajiban hukum dan implikasi etis dari tindakan PT Aneka Tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kewajiban ganti rugi PT Aneka Tambang pasca penetapan tersangka Budi Said. Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan PT Aneka Tambang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hifz Al-Mal (memelihara harta), karena mereka tampak mengabaikan putusan pengadilan yang telah menguntungkan Budi Said. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum yang kompleks antara sengketa perdata dan pidana serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Hukum Positif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Adinda Putri Budiarti
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13876

Abstract

Desa Pojok, Kabupaten Kediri, menjadi sentra produksinya. Namun, banyak UMKM di sektor ini belum memiliki legalitas usaha, meski legalitas penting untuk keamanan produk, kredibilitas, dan kemitraan. PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui OSS mempermudah perizinan berbasis risiko, di mana usaha tahu dan susu kedelai tergolong risiko rendah. Namun, kendala seperti kurangnya pengetahuan dan persepsi bahwa izin hanya penting bagi usaha besar masih menghambat pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap peraturan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, DPMPTSP, dan Dinas Koperasi, sedangkan data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian diolah secara deskriptif kualitatif melalui tahap editing, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 masih belum optimal. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami dan memenuhi kewajiban terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM, keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM, serta prosedur perizinan yang dianggap rumit.
Capturing Regulation On Islamic Banking Finance In Indonesia Sholahuddin Al Fatih
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.14359

Abstract

This article discusses about the regulation on Islamic Banking finance in Indonesia. The regulation of Islamic banking finance in Indonesia is a multifaceted issue that encompasses compliance with Sharia principles, the role of supervisory bodies, and the evolving landscape of digital banking. By legal research method, this article tried to understand is there any problem with regulation on Islamic Banking finance in Indonesia. As a results, The Sharia Supervisory Board (SSB or Dewan Pengawas Syariah/DPS) is pivotal in ensuring that Islamic banks adhere to Islamic law, influencing operational compliance through rigorous evaluation of products and services. Additionally, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) plays a crucial role in overseeing Islamic banks, particularly in managing customer fund loss and ensuring adherence to regulatory standards. The regulatory framework also extends to Islamic microfinance, which is essential for providing financial access to underserved populations, yet faces challenges in compliance and management. Furthermore, the rise of digital Islamic banks necessitates robust regulations to protect consumers and ensure compliance with existing laws. In contrast, while the regulatory framework aims to enhance the stability and growth of Islamic banking, challenges remain in the effective implementation and enforcement of these regulations, which can hinder the sector's potential.
Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret Fristania Nadila Putri
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.14512

Abstract

Penelitian ini membahas terkait pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap hak ekonomi atas potret yang terdapat didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan atas kenyamanan dan keamanan konsumen pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, tetapi terdapat batasan berupa hak ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di komunitas fotografer Look In Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman hukum anggota komunitas fotografer Look In Kota Malang terhadap hak cipta atas potret milik konsumen yang diupload di instagram sebagai bahan komersial serta menjelaskan upaya komunitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret. Hasil penelitian yang diperoleh melalui data wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemahaman hukum anggota komunitas fotografer Look In terkait hak ekonomi atas potret tergolong masih rendah. Hal tersebut terjadi karena adanya sikap pragmatis anggota fotografer dan kurangnya sosialisasi serta informasi terkait hak ekonomi atas potret. Upaya komunitas dalam pencegahan diantaranya take down foto milik konsumenya, evaluasi kinerja setiap bulan serta diadakan sosialisasi.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue