cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Tanggung Jawab Bank Mandiri Kcp Tlogomas Kota Malang Terhadap Konsumen atas Hilangnya Saldo dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik Aneira Syahadati Arsha; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7708

Abstract

E-money merupakan salah satu sistem pembayaran di Indonesia yang membawa dampak positif, disisi lain e-money juga memiliki kelemahan salah satunya terdapat pengguna e-money yang kehilangan saldo saat bertransaksi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Bank Mandiri terhadap konsumen atas hilangnya saldo saat bertransaksi menggunakan e-money dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Bank Mandiri terhadap konsumen atas hilangnya saldo saat bertransaksi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dilakukan dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder dari UU, Buku dan Jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Tanggung jawab Bank Mandiri KCP Tlogomas Kota Malang dengan memeriksa kartu e-money, kemudian Bank Mandiri akan mengembalikan saldo yang hilang tersebut apabila ditemukan dan Bank Mandiri tidak akan mengembalikan saldo apabila tidak ditemukan saldo yang hilang tersebut. Untuk mekanisme pertanggungjawaban Bank Mandiri KCP Tlogomas Kota Malang menggunakan tahap penyelesaian sengketa Internal Dispute Resolution (IDR), namun apabila pada tahap IDR konsumen merasa tidak puas, konsumen bisa menggunakan jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di bidang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dikarenakan tidak disemua daerah terdapat LAPSPI, Maka konsumen dapat menempuh penyelesailan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang) Dio Alvinda Oktaviano
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7737

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa penggunaan lagu secara komersial dalam konteks layanan publik, seperti di kafe, harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pemilik kafe yang menyediakan live performance musik terhadap kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu dan kewajiban pembayaran royalti dalam live performance musik perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik kafe di Sentra Kafe Sudimoro tergolong rendah. Kedua, dari prespektif maqashid syariah, ketika pemilik kafe tidak melaksanakan pembayaran royalti hak cipta musik, hal ini menunjukkan bahwa pemilik kafe tidak memenuhi atas hak – hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak terkait. Dengan demikian, tidak terciptanya pemeliharaan terhadap harta (Hifdz al – Mal) dengan baik. Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Copyright of Songs and/or Music states that commercial use of songs in the context of public services, such as in cafes, must be accompanied by royalty payments to creators through the LMKN. The purpose of this research is to find out how the legal awareness of cafe owners who provide live performance music towards the obligation to pay royalties on song copyrights and the obligation to pay royalties in live performance music from the maqashid sharia perspective. This research is empirical juridical research using a sociological juridical approach. The location of this research is in the Sudimoro cafe center, Lowokwaru District, Malang City. The results showed that, first, the legal awareness possessed by cafe owners in Sudimoro Cafe Center was low. Second, from the perspective of maqashid sharia, when the cafe owner does not carry out the payment of music copyright royalties, this shows that the cafe owner does not fulfill the rights of the Creator, Copyright Holder, and related Rights Owners. Thus, the maintenance of property (Hifdz al - Mal) is not well created.
Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Fara Rizqiyah Sari
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7750

Abstract

Fokus pengkajian penelitian ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada penelitian ini juga membatasi pada hal keabsahan alat bukti elektronik ditinjau dari UU ITE. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan juga menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membuahkan hasil, yang pertama adalah alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hasil kedua adalah bahwa alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari indikator Lawrence M. Friedman dapat dikatakan belum efektif dari segi struktur dan budaya hukum karena belum ada ahli IT yang bersertifikat serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah efektif karena Hakim sudah mengetahui undang - undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan.
Penyediaan Sarana Pengaduan Konsumen Dalam Jual Beli Online Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pihak Marketplace Shopee Sri Dewi Putri Octaviani
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7769

Abstract

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat total pengaduan konsumen sebanyak 934 dan Rirektorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah melayani 7.707 laporan konsumen sepanjang 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan pengaduan pada marketplace Shopee dan untuk mengetahui bentuk sarana pengaduan yang diberikan pihak marketplace Shopee sebagai upaya tanggungjawab perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada beberapa konsumen dan pengamatan pada pusat bantuan Shopee serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki i’tikad baik dalam melayani permasalahan konsumen sehingga pihak marketplace Shopee memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian permasalahan jual beli online. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dengan menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Shopee memberikan beberapa sarana layanan pengaduan konsumen, seperti melalui Call Center 1500702 dan Live Chat, pusat resolusi, garansi Shopee, pengembalian dana dan/atau barang, dan COD yang dapat dilakukan oleh konsumen sesuai dengan prosedur yang ada, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab Shopee terhadap perlindungan konsumen.
Implementasi Asas Keadilan Dalam Proses Verifikasi Lapangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang Nabila Nora Ahadiah
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.8017

Abstract

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensial untuk dimaksimal oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Tentunya implementasi asas keadilan dalam proses verifikasi lapangan BPHTB diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak BPHTB Kota Malang. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, terkait mekanisme pelaksanaan verifikasi lapangan atas NPOP dalam pemungutan BPHTB di Kota Malang. Kedua, terkait proses penentuan NPOP dalm pemungutan BPHTB di Kota Malang ditinjau dari asas keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan interdisipliner. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan daam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Bapenda Kota Malang sendiri telah menjalankan verifikasi lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata cara Penelitian dan Pemeriksaan BPHTB. Ada beberapa aspek asas keadilan, seperti keadilan distributive (pembagian sumber daya yang adil), keadilan procedural (proses yang adil), dan keadilan komutatif (perjanjian yang adil) yang digunakan dalam penelitian ini.
Risiko Ergonomi Pekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Karunia Intan Daratofic
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.8518

Abstract

Risiko ergonomi merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan kerja yang dapat berdampak pada kesejahteraan, produktivitas, dan kesehatan pekerja. Artikel ini menyajikan tinjauan terhadap risiko ergonomi di tempat kerja, dengan fokus pada pengidentifikasiannya, dampaknya, serta strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan. Tinjauan ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi ergonomi, termasuk desain peralatan kerja, postur tubuh, gerakan repetitif, dan lingkungan kerja yang ergonomis. Melalui penerapan langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko ergonomi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, kemudian disajikan dalam metode kualitatif yakni diuraikan dengan penyajian data secara deskriptif. Artikel ini memberikan pemahaman terhadap risiko ergonomi karena faktor ergonomi di lingkungan kerja merupakan hal yang krusial dalam konteks implementasi undang-undang ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk kesejahteraan dan keselamatan mereka di tempat kerja. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ergonomi menjadi suatu keharusan untuk mengurangi risiko terjadinya cedera dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak ergonomi. Dalam hal ini harus diupayakan untuk menerapkan manajemen sisten keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang) Tia Afnani; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.9950

Abstract

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR untuk pembayaran nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia. Standar ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis internet, dompet digital, dan layanan perbankan mobile. Seiring meningkatnya penggunaan QRIS, kebutuhan untuk pengelolaan dan pemeliharaan layanan QRIS juga meningkat. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2023, Bank Indonesia menetapkan biaya MDR (Merchant Discount Rate) untuk setiap transaksi yang menggunakan QRIS. Untuk menghindari kerugian, merchant atau penjual menambahkan biaya kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu metode yang membahas suatu objek berdasarkan masyarakat yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum atas penambahan biaya QRIS terhadap konsumen di Kelurahan Merjosari, Kota Malang, dalam perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran, jelas disebutkan bahwa penjual tidak boleh membebankan biaya tambahan sepeser pun kepada konsumen. Jika penjual melakukan hal tersebut, maka mereka melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 pada Pasal 52 ayat 1. Berdasarkan salah satu syarat sahnya akad ijarah adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Jika jual beli tidak didasari oleh kerelaan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Perspektif Mashlahah Mursalah Muhammad Misbakhul Ilmi; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10091

Abstract

Demi mensejahterakan para tenaga pendidik dengan mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan keagamaan pada TPQ yang bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia cerdas berakhlak, dan professional. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyikapi hal tersebut dengan menetapkan dan menyempurnakan sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021. Mashlahah mursalah merupakan bentuk hukum yang mementingkan kemaslahatan bersama dengan memberikan suatu manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Dalam implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah sudah sesuai dengan mashlahah hajjiyah. Meskipun terdapat persyaratan dan ketentuan dalam pemberian dana hibah, hal tersebut guna keberlangsungan pemberian dana hibah setiap tahunnya. Karena persyaratan dan ketentuannya untuk meminimalisir adanya pemalsuan nama penerima hibah, sehingga akan terciptanya pemberian hibah yang tepat sasaran, teratur dan mencapai tujuan pemberian dana hibah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ. Kemaslahatan ini bisa dilihat dari peningkatan nominal dana hibah dan jumlah penerima dana hibah disetiap tahunnya.
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencantuman Nama atau Logo OJK Pada Situs Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal Setiya Dwi Cahyani; Khoirul Hidayah
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10439

Abstract

Pinjaman online atau biasa disebut Fintech Lending ini merupakan layanan pinjam meminjam uang pada mata uang rupiah secara eksklusif antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dengan debitur atau borrower (peminjam) yang berbasis teknologi. Dengan begitu hadirlah pinjaman online yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mencantumkan nama atau logo lembaga tersebut. Karena hal tersebutlah timbul penipuan-penipuan yang marak dengan mangatas namakan OJK dan merugikan masyarakat umum. Maka dari situ diperlukannya sebuah pengawasan dari yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Waspada Investasi (SWI) guna mengawasi serta menindak lanjuti para pelanggar di situs pinjaman online ilegal yang mencantunkan nama atau logo OJK.Pada penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu; bagaimana upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Waspada Investasi (SWI) terhadap pencantuman nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal? serta bagaimana upaya tersebut ditinjau dari dalam perspektif mashlahah mursalah?Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melaksanakan penelitian langsung, serta menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara lalu ada data sekunder yang berupa buku, undang-undang, e-book, media masa, jurnal hukum, dan karya tulis ilmiah dan kemudian ada data tersier yaitu kamus-kamus, ensiklopedia dan yang lainnya. Serta metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini upaya-upaya yang diakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK di situs penyelenggara pinjaman online ilegal adalah dengan melakukan metode preventif (pencegahan) berupa edukasi yang dilakukan melalui sosial media yang dimiliki OJK dan SWI dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakan dengan arahan serta kiat-kiat untuk menghindari jeratan penipuan pinjaman online ilegal. lalu ada metode represif (penanggulangan) berupa siaran pers, penutupan dan pemblokiran situs, layanan pelaporan, dan jalur hukum. Dalam mashlahah mursalahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal termasuk ke dalam mashlahah dharruriyah.
Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 117/Dsn-Mui/II/2018 (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia) Fariz Maulana Abdi
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10446

Abstract

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern dan menyesuaikan dengan fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yaitu di PT. Alami Fintek Sharia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan menggunakan jenis penelitian hukum lapangan (field research). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Adapun sumber data yaitu dengan pengumpulan data dengan tekhnik wawancara. Hasil dari penelitian yaitu PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan penelitian memilih PT. Alami Fintek Sharia, karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue