cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Penggunaan Audio Populer Suara Orang Lain Sebagai Backsound Video di Aplikasi Tiktok Nizar Alwi
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10499

Abstract

Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai backsound video di aplikasi tiktok merupakan kegiatan menggunakan backsound dari vidio orang yang digunakan oleh pengguna tiktok lainnya dalam video diaplikasi tiktok. Audio populer yang digunakan biasanya berupa suara motivasi, percakapan, ceramah atau yang lainnya, praktik ini banyak dilakukan oleh para pengguna tiktok. Para pengguna audio populer tersebut menggunakan audio orang lain sebagai backsound video mereka agar video tersebut FYP (For You Page). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai backsound video di aplikasi tiktok menurut Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan praktik penggunaan audio populer suara orang lain sebagai backsound video di aplikasi tiktok tinjauan menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan audio populer suara orang lain sebagai backsound video di aplikasi tiktok merupakan tindakan yang melanggar hukum hal ini berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Hak Kekayaan Intelektual. Karena mereka para pengguna audio populer tersebut tidak meminta izin kepada pemilik asli audio tersebut. Dalam agama Islam tindakan menggunakan hak milik orang lain hukumnya haram karena merupakan sebuah kezaliman.
Implementasi Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital Pada Platform Advance Global Technology Nur Haqiqi Ahmad
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10504

Abstract

Investasi merupakan sebuah kerja sama yang rawan terhadap penipuan. Investasi pada era zaman sekarang telah berkembang dengan berbagai jenisnya. Salah satunya investasi yang menggunakan skema ponzi yang menawarkan keuntungan dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Untuk mengindari dari kerugian dalam berinvestasi investor dianjurkan untuk melakukan investaasi pada perusahaan yang sah menurut aturan investassi yang ada. Skema investasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pasar Modal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme investasi pada Advance Global Technology terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yaitu wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan sumber data sekunder Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi. Hasil dari penelitian ini adalah investasi yang ada pada AGT merupakan praktik investasi ilegal dan tidak memiiki izin pemerintah untuk mellakukan praktek investasinya. Dan dalam pengelolaannya sendiri menggunakan skema ponzi atau money game. investasi yang menggunkan skema ponzi yang dimana keuntungan yang didapatkan dari pengguna baru. hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum islam investasi yang menggunakan skema ponzi dilarang karena merugikan orang lain.
Makna dan Parameter Kewajiban Iktikad Baik Dalam Transaksi Elektronik Lopkapasar Shopee Ahmad Zaim Faizi
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10516

Abstract

Transaksi elektronik adalah salah satu transaksi modern yang proses transaksinya menggunakan serangkaian perangkat dan menggunakan prosedur eletronik. Dalam praktiknya transaksi elektronik seringkali dijumpai permasalahan, lalu apa peran iktikad baik dalam persoalan tersebut. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan kajian khususnya terhadap Lokapasar Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan parameter kewajiban iktikad baik bagi kosumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik Lokapasar Shopee. Metode yang digunakan berupa jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna iktikad baik dalam transaksi elektronik adalah transaksi tersebut tidak ditujukan untuk mengakibatkan kerugian bagi semua pihak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, baik melalui suatu transaksi yang melawan hukum atau transaksi yang tidak disandarkan kepada hak hukum. Parameter iktikad baik dalam perdagangan melalui sistem elektronik lokapasar Shopee adalah (1) bagi konsumen Shopee diukur dengan pemenuhan kewajiban konsumen dalam melalukan pembayaran produk, pemberian ulasan secara jujur dan secara patut mengikuti upaya penyelesaian sengketa. (2) bagi pelaku usaha yang berafiliasi dengan Shopee kewajiban iktikad baik dimulai sejak pra transaksi, saat transaksi dan setelah transaksi yang diukur dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan penghindaran hal-hal yang dilarang untuk diedarkan.
Penyelenggaraan Tarif Parkir Minimarket Perspektif Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 Dan Al-Maṣlaḥah Mohammad Anwar; Fajar Fajar
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10784

Abstract

This research aims to determine the implementation of parking rates at minimarkets around the Trunojoyo Madura University campus in improving the welfare and benefits of the community in terms of economic, social, security, environmental and legal benefits in accordance with Bangkalan regent's regulations number 09 of 2021 and al-maṣlaḥah . This research is in the form of field research, the researcher uses a normative juridical approach, with primary and secondary data sources used as data sources. Data collection methods used were interviews, observation and several book, journal and other quotations. The results of this research conclude that there are still parking attendants at minimarkets around the Trunojoyo Madura University campus who still charge parking fees from minimarket consumers which is not in accordance with regent's regulation number 09 of 2021 as in article 16 which prohibits parking attendants from collecting in any form. to subscription parking users who have been determined by the Bangkalan Regency Government. So in the theory of al-maṣlaḥah, according to researchers, this is included in the level of al-maṣlaḥah mulghah, namely benefits that are rejected because they conflict with sharia law. In the case of the parking attendant, he has violated the regulations set by the Bangkalan district government, namely taking or seeking sustenance which is not in accordance with Islamic religious teachings and applicable regulations.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh Bi’ah Shafa Lula Kamila
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10820

Abstract

Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program lingkungan hidup sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting bagi pengelolaan limbah di PG Krebet Baru Bululawang. Penelitian ini mengevaluasi penerapan peraturan tersebut dalam pengelolaan limbah cair di Pabrik Gula Krebet Baru Bululawang. Dengan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kepatuhan pabrik terhadap regulasi tersebut dan mengeksplorasi penerapan fiqh al-bi'ah dalam praktik pengelolaan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa Pabrik Gula Krebet Baru Bululawang telah berhasil memenuhi persyaratan peraturan dengan baik. Selain itu, penerapan fiqh al-bi'ah juga tercermin dalam upaya pabrik menjaga lingkungan, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Jbg tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Megantara Afwan Zusroni; Moh Ichlasul Amal; Muhammad Ali Almursyifi; Mochammad Zidan Abdillah; Muhammad Rifqy Al-Azizi; Shofil Fikri
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.10888

Abstract

Tanah merupakan aset krusial dalam kehidupan manusia yang memiliki berbagai kegunaan, seperti untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan lainnya. Oleh karena itu, regulasi terkait tanah di Indonesia menjadi penting untuk menghindari penyalahgunaan. Dasar hukum pengaturan tanah di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Sejak diberlakukannya UUPA, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mengalami perubahan signifikan. UUPA mengintegrasikan hukum adat dengan hukum tanah nasional, meskipun peraturan pemerintah seperti PP Nomor 24 Tahun 1997 mengubah beberapa praktik hukum adat, termasuk mengharuskan akta jual beli tanah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk kepastian hukum. Meskipun demikian, praktik jual beli tanah di bawah tangan, yang hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti, masih sering terjadi di Indonesia. Kasus ini dapat menyebabkan masalah saat mendaftarkan peralihan hak, seperti yang tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Dalam kasus tersebut, pembeli mengalami kesulitan karena transaksi tidak dilakukan di hadapan PPAT, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di masa depan. Artikel ini membahas akibat hukum dan kekuatan hukum transaksi jual beli tanah di bawah tangan, serta pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan, dengan analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu ini.
Efektivitas Larangan Impor Pakaian Bekas dan Praktik Thrifting di Madiun dalam Perspektif Maslahah Fathur Alfin Prasetyo Putra
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.11085

Abstract

Larangan jual beli pakaian bekas impor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi di Indonesia, karena munculnya pakaian bekas impor terdapat bahaya yang ditimbulkan dan juga mementingkan hasil untuk diri sendiri. melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang mengenyampingkan dari larangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini unutk mengetahui efektivitas peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun. Serta mengetahui tinjauan maslahah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada dinas perdagangan, penjual, dan pembeli serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pihak dinas perdagangan, dan dari masyarakat yang masih banyak melakukan jual beli pakaian bekas impor. dari sisi maslahah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat kemudian dalam mendapatkan harta hal tersebut sudah melalui cara yang halal (Dharuriyyah), membantu ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan penjual sehingga sangat berpengaruh terhadap pemasukan perekonomian penjual (Hajiyyah), kemaslahatan yang sifatnya tersier (Tahsiniyyah).
Analisis Kebijakan Money Politics dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Sadd adz-Dzari’ah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Achmad Azizi Fadhil
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.11765

Abstract

Artificial Intelligence (AI) merupakan kecerdasan buatan yang mampu berperan sebagai manusia, mampu meniru atau mensimulasikan perilaku manusia dalam menyelesaikan tugas, mampu berfikir seperti manusia, dan mampu berpikir secara rasional dan bertindak rasional. Terdapat dua fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan Artificial Intelligence (AI) guna pengisi suara tanpa izin yang bertujuan untuk komersial ditinjau dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kedua, penggunaan Artificial Intelligence (AI) tanpa izin ditinjau dari Fiqh mu`amalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan internet serta dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan Artificial Intelligence (AI) yang digunakan secara tidak sah dengan memanipulasi video atau audio melanggar beberapa undang-undang tentang informasi elektronik, hak cipta, dan prinsip bisnis karena menyebarkan informasi bohong dan melanggar hak cipta serta moral publik figur.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja Raufal Damar Harenda
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.13374

Abstract

Keselamatan kerja merupakan aspek kritis yang harus diprioritaskan, khususnya di perusahaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja pada pekerja di lingkungan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Untuk meminimalkan risiko dan mendukung kinerja optimal pekerja, perusahaan harus memastikan implementasi jaminan keselamatan yang memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari pentingnya jaminan keselamatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja di perusahaan berisiko tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum dalam konteks sosial. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan. Teknik dalam Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian, perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan hukum dengan mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta menyediakan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Namun, disiplin pekerja dalam menggunakan APD masih rendah akibat kurangnya kesadaran keselamatan dan lemahnya penegakan sanksi. Proses pencairan klaim BPJS juga kerap mengalami keterlambatan, menghambat pemulihan pekerja dan menurunkan kepercayaan perusahaan terhadap layanan tersebut. Analisis melalui teori Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam melindungi pekerja mencerminkan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Namun, kendala disiplin pekerja dan keterlambatan layanan BPJS menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi serta kesadaran keselamatan untuk memenuhi tujuan kesejahteraan dan keadilan sesuai prinsip syariah.
Keabsahan Transaksi Jual Beli Item Dalam Game Mobile Legend Dengan Sistem Gacha Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah Maulana Malik; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.13410

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan media sosial saat ini kian pesat dikarenakan kebutuhan manusia juga bertambah banyak, masyarakat menggunakan media sosial bukan hanya untuk keperluan komunikasi saja. Masyarakat menggunakannya dari berbagai segi kehidupan, dimulai dari ekonomi, bisnis, fashion, research, dan juga hiburan. Hiburan yang kini menjadi pusat masyarakat untuk menghabiskan waktu yaitu bermain game yang penggunanya dari anak-anak hingga dewasa, jenis game yang dimainkan merupakan Game Mobile Legend. Game DOTA yang bisa dimainkan dengan jumlah 10 user dan 2 Tim. Dengan adanya game ini pengguna berupaya untuk mengoleksi Item karena berguna untuk memperindah tampilan game dan mengupgrade skill-skill dalam permainan. Di Game Mobile Legend ini juga menyediakan sistem Gacha perseassionnya yang berisi skin langka. Sehingga para pengguna rela menghabiskan berapapun uangnya untuk mendapatkannya. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaiman mekanisme transaksi jual beli item dalam Game Mobile Legend menggunakan sistem Gacha dan juga untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli item dalam Game Mobile Legend menggunakan sistem Gacha prespektif pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pandangan para ulama melalui fiqh muamalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan transaksi jual beli item menggunakan sistem Gacha menurut hukum positif tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang padal pasal 1320 KUHPerdata karena tidak adanya klausa yang halal dalam transaksi tersebut sedangkan menurut fiqh muamalah para ulama mengatakan transaksi dalam sistem Gacha mengandung unsur gharar karena ketidakpastian suatu benda yang di dapatkan oleh pengguna sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan haram dilakukan. Namun, belum ada hukum tertulis yang jelas mengnai sistem Gacha di indonesia ini.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue